Di meja seorang tax manager, angka bunga pajak sering terlihat seperti detail kecil. Padahal satu angka desimal dapat mengubah jumlah sanksi yang harus dibayar, terutama ketika nilai pokok pajaknya besar. Karena itu, tarif bunga pajak bukan angka yang aman disimpan di template lama lalu dipakai berbulan-bulan. Untuk Agustus 2026, pemerintah menetapkan tarif baru melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/MK/EF.2/2026. Keputusan itu berlaku untuk periode 1 Agustus 2026 sampai 31 Agustus 2026.
Yang sering membuat bingung adalah pertanyaan sederhana: kenapa tarifnya berubah setiap bulan, dan kenapa tidak hanya ada satu tarif untuk semua jenis keterlambatan?
Jawabannya ada pada desain sanksi administrasi setelah perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sistem saat ini tidak lagi memakai satu angka bunga tetap untuk seluruh kondisi. Tarif ditentukan berdasarkan formula dan dikelompokkan menurut pasal yang menjadi dasar sanksi. Artinya, dua wajib pajak yang sama-sama menerima sanksi berupa bunga belum tentu memakai tarif yang sama.
Tarif Agustus 2026 yang berlaku
Untuk Agustus 2026, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan memuat KMK 35/MK/EF.2/2026 dengan lima kelompok tarif sanksi administrasi.
Kelompok pertama adalah 0,60 persen per bulan. Tarif ini terkait Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) UU KUP.
Kelompok kedua adalah 1,02 persen per bulan. Tarif ini terkait Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3).
Kelompok ketiga adalah 1,44 persen per bulan untuk Pasal 8 ayat (5).
Kelompok keempat adalah 1,85 persen per bulan untuk Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a).
Kelompok kelima adalah 2,27 persen per bulan untuk Pasal 13 ayat (3b).
Selain itu, tarif imbalan bunga untuk Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) ditetapkan 0,60 persen per bulan.
Daftar itu menunjukkan hal penting. Kalimat “tarif bunga pajak Agustus 2026 adalah 1,02 persen” tidak lengkap. Angka 1,02 persen hanya benar untuk kelompok pasal tertentu. Untuk kasus lain, tarifnya dapat 0,60 persen, 1,44 persen, 1,85 persen, atau 2,27 persen.
Kenapa angka ini bisa berubah setiap bulan?
Menurut informasi resmi Kementerian Keuangan, tarif bunga ditentukan dengan menggunakan acuan yang terkait yield Surat Berharga Negara tenor 10 tahun. Rata-rata yield dalam periode tertentu menjadi bagian dari dasar penetapan, kemudian formula menghasilkan kategori tarif sesuai ketentuan UU KUP.
Karena indikator pasar yang menjadi acuannya dapat bergerak, hasil penetapan tarif juga dapat berubah dari bulan ke bulan. Itu sebabnya tarif Juli 2026 tidak otomatis sama dengan tarif Agustus 2026.
Untuk tim pajak perusahaan, konsekuensinya praktis. Spreadsheet yang berisi “tarif sanksi” tidak boleh memiliki angka permanen tanpa kolom periode berlaku. Angka tarif harus diperlakukan seperti kurs pajak atau parameter periodik lain: selalu cek periode dan dasar hukumnya sebelum digunakan.
Tarif yang dipakai bukan sekadar tarif bulan saat Anda membuka Excel
Ini bagian yang sering membuat kesalahan.
Dalam penghitungan sanksi bunga, ketentuan pelaksanaan mengaitkan tarif yang digunakan dengan tarif yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Jadi pendekatannya bukan sekadar membuka tarif bulan berjalan lalu mengalikan semua tunggakan lama dengan angka terbaru.
Ambil contoh ilustratif. Sebuah perusahaan mengetahui pada Agustus 2026 bahwa ada kekurangan pembayaran lama. Sebelum finance langsung memakai 1,02 persen karena sedang berada di bulan Agustus, tim harus menentukan dulu pasal yang relevan, kapan penghitungan sanksi dimulai, berapa jumlah pokok yang menjadi dasar, dan berapa lama periode yang dihitung. Tanpa urutan ini, angka akhir bisa salah walaupun tarif yang diketik benar.
Ini juga menjelaskan kenapa pembahasan bunga pajak perlu dibedakan dari bunga pinjaman bank. Pada pinjaman komersial, orang sering berpikir tentang rate tahunan, pro rata hari, dan perubahan suku bunga berdasarkan kontrak. Dalam sanksi pajak, mekanismenya mengikuti UU KUP dan ketentuan pelaksanaannya, termasuk aturan jumlah bulan dan batas maksimum tertentu pada pasal terkait.
Satu bagian bulan dapat tetap dihitung satu bulan
Kesalahan berikutnya muncul ketika keterlambatan hanya beberapa hari.
Untuk sejumlah sanksi bunga dalam UU KUP, bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Artinya, terlambat beberapa hari bukan otomatis berarti sanksinya dihitung secara harian seperti bunga rekening.
Bayangkan tim treasury baru menyadari pembayaran terlambat lima hari. Dari sudut pandang kas, lima hari terasa kecil. Dari sudut pandang administrasi pajak, tim tetap harus memeriksa apakah aturan pasal yang relevan memperlakukan bagian bulan sebagai satu bulan penuh.
Di sinilah kontrol kalender pajak lebih penting daripada sekadar menyiapkan uang. Perusahaan dapat memiliki kas cukup, tetapi tetap terkena sanksi karena otorisasi pembayaran tertahan satu hari, PIC cuti, kode billing dibuat terlambat, atau approval bank baru selesai setelah jatuh tempo.
Lima tarif tidak berarti lima tingkat “hukuman moral”
Perbedaan tarif juga tidak sebaiknya dibaca sebagai penilaian moral bahwa wajib pajak dengan tarif 2,27 persen “lebih buruk” daripada wajib pajak dengan tarif 1,02 persen. Tarif dibedakan berdasarkan konstruksi sanksi dan pasal yang mengatur situasinya.
Bagi perusahaan, cara yang lebih sehat adalah membuat matrix berdasarkan jenis peristiwa. Misalnya, keterlambatan pembayaran masa, pembetulan SPT yang menambah kurang bayar, kekurangan yang ditemukan melalui ketetapan, atau kondisi setelah proses penagihan memiliki dasar yang berbeda.
Matrix seperti ini membuat tim tidak bertanya, “Tarif bulan ini berapa?” sebagai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama seharusnya, “Kasus kita masuk pasal yang mana?”
Baru setelah itu tarif bulan yang sesuai dicari.
Kenapa perubahan kecil bisa material bagi perusahaan?
Perbedaan 0,02 atau 0,05 poin persentase terlihat kecil sampai dikalikan dengan pokok pajak besar.
Misalkan ada dasar pengenaan sanksi Rp10 miliar. Perbedaan 0,10 persen berarti Rp10 juta untuk satu bulan sebelum memperhitungkan aspek lain. Jika pokok lebih besar atau periode lebih panjang, efeknya ikut membesar.
Karena itu, CFO tidak seharusnya memperlakukan sanksi pajak sebagai “biaya kecil yang nanti dibereskan”. Selain jumlahnya dapat material, adanya sanksi juga memberi sinyal bahwa kontrol pembayaran, pelaporan, rekonsiliasi, atau dokumentasi perusahaan perlu diperbaiki.
Lebih penting lagi, pencatatan yang salah dapat membuat perusahaan salah membentuk estimasi kewajiban. Finance mungkin terlalu rendah mengakui exposure atau justru terlalu tinggi mencadangkan karena memakai tarif yang tidak relevan.
Cara membaca KMK bulanan tanpa tersesat
Ada empat langkah yang lebih aman.
Pertama, lihat periode berlaku. KMK 35/MK/EF.2/2026 hanya berlaku untuk 1 sampai 31 Agustus 2026.
Kedua, identifikasi pasal. Jangan ambil angka dari baris pertama hanya karena terlihat paling rendah.
Ketiga, tentukan tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Ini penting karena tarif yang relevan mengikuti aturan mengenai saat dimulainya penghitungan.
Keempat, cek cara menghitung jumlah bulan dan batas maksimum untuk sanksi tersebut. Untuk beberapa pasal, penghitungan dibatasi paling lama 24 bulan dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan.
Empat langkah ini lebih berguna daripada menghafal tabel.
Apa yang sebaiknya disimpan tim pajak setiap bulan?
Perusahaan yang memiliki volume transaksi besar sebaiknya membuat “interest rate register” sederhana. Isinya tidak perlu rumit, tetapi minimal mencatat periode, nomor KMK, tarif setiap kelompok pasal, tanggal efektif, sumber resmi, dan siapa yang melakukan verifikasi.
Dokumen ini lalu terhubung dengan tax issue log. Jika ada keterlambatan, pembetulan, atau ketetapan, tim dapat menelusuri tarif yang digunakan dan alasan pemilihannya.
Kontrol ini terasa administratif, tetapi sangat membantu saat ada pergantian personel. Banyak masalah pajak bukan muncul karena tidak ada orang pintar, melainkan karena pengetahuan hanya tersimpan di kepala satu staf.
Saat staf itu pindah, spreadsheet lama menjadi “sumber kebenaran” padahal angkanya sudah kedaluwarsa.
Jangan menyimpan screenshot tanpa konteks
Kebiasaan lain yang perlu dihentikan adalah menyimpan screenshot tabel tarif tanpa nomor KMK dan periode berlaku.
Tiga bulan kemudian, orang bisa menemukan gambar “1,02 persen” di grup internal lalu menggunakannya untuk kasus baru. Tidak ada yang ingat screenshot itu untuk bulan apa.
Jika perusahaan tetap memakai screenshot untuk komunikasi cepat, tuliskan minimal: “KMK 35/MK/EF.2/2026, berlaku 1 sampai 31 Agustus 2026.” Lebih baik lagi, simpan tautan atau salinan resmi di folder regulasi.
Sanksi bunga bukan satu-satunya hal yang harus dicek
Ketika ada keterlambatan, tim juga harus memisahkan tiga komponen: pokok pajak, sanksi bunga, dan denda administrasi lain jika memang ada. Jangan menggabungkan semuanya menjadi satu angka “penalty”.
Contohnya, terlambat membayar dan terlambat melaporkan adalah dua peristiwa yang berbeda. Yang satu dapat menimbulkan bunga atas kurang bayar, sementara yang lain dapat menimbulkan denda tetap sesuai jenis SPT. Dalam kasus tertentu, keduanya dapat muncul bersamaan. Dalam kasus lain, tidak.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Terlambat Lapor SPT: Apa Risiko Administrasinya bagi Orang Pribadi dan Badan?.
Pada 2026 juga ada kebijakan relaksasi tertentu terkait transisi Coretax. Karena itu, pendekatan “telat berarti pasti kena denda standar” juga tidak aman tanpa memeriksa apakah ada kebijakan khusus untuk periode dan kewajiban yang sedang dibahas.
Dari angka bulanan ke disiplin operasional
Nilai utama dari membaca KMK tarif bunga bukan hanya mengetahui bahwa Agustus 2026 memiliki angka 0,60 sampai 2,27 persen. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan bahwa parameter pajak yang periodik harus diverifikasi sebelum dipakai.
Untuk pemilik usaha kecil, ini dapat berarti satu checklist sederhana sebelum membayar. Untuk perusahaan besar, ini berarti kalender pajak, register regulasi, approval matrix, rekonsiliasi, dan escalation rule jika ada pembayaran yang berisiko melewati jatuh tempo.
Jangan tunggu STP datang untuk mencari tahu tarif.
Pada akhirnya, perubahan tarif bunga setiap bulan adalah fitur sistem, bukan anomali. Angkanya mengikuti mekanisme resmi dan dibedakan menurut pasal. Karena itu, kontrol terbaik bukan menghafal tarif Agustus 2026, melainkan memastikan tim tahu cara menemukan tarif yang benar, menentukan pasal yang relevan, dan mendokumentasikan dasar penghitungan.
Hari ini angkanya 1,02 persen untuk kelompok Pasal 9 tertentu. Bulan depan bisa berbeda. Proses kerja perusahaan tidak boleh ikut berubah kualitasnya setiap kali angka itu berganti.