Pada 2026, pertanyaan tentang keterlambatan SPT menjadi sedikit lebih rumit daripada sekadar “telat berarti denda”.
Secara umum, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memang mengatur denda administratif ketika Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun untuk Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan kebijakan penghapusan sanksi administratif tertentu terkait masa transisi implementasi Coretax. Jadi orang pribadi dan badan tidak boleh membaca aturan umum tanpa melihat periode yang sedang dibahas.
Ini contoh yang bagus tentang cara membaca pajak: mulai dari aturan umum, lalu cek apakah ada kebijakan khusus yang berlaku pada kewajiban tertentu.
Aturan umum keterlambatan SPT
Untuk SPT Tahunan, batas waktu umum adalah paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak bagi wajib pajak badan.
Bagi wajib pajak yang menggunakan tahun kalender, itu biasanya berarti 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan.
Jika SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut, Pasal 7 UU KUP mengatur denda administratif.
Besaran yang umum dikenal adalah:
Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi.
Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh badan.
Rp500.000 untuk SPT Masa PPN.
Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.
Denda ini berbeda dari bunga keterlambatan pembayaran pajak. Itu dua peristiwa administrasi yang harus dipisahkan.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Terlambat Bayar Pajak: Bedakan Pokok Pajak, Sanksi, dan Bunga.
SPT terlambat belum tentu berarti pajaknya kurang bayar
Bayangkan seseorang memiliki SPT Tahunan nihil tetapi baru melapor setelah jatuh tempo.
Keterlambatan pelaporan tetap menjadi isu administrasi, tetapi tidak otomatis berarti ada pokok PPh kurang bayar.
Sebaliknya, sebuah perusahaan dapat melaporkan SPT tepat waktu tetapi terlambat membayar PPh Pasal 29. Dalam kondisi itu, masalah utamanya adalah keterlambatan pembayaran.
Kasus ketiga, perusahaan terlambat membayar sekaligus terlambat melapor. Di sini konsekuensi dapat datang dari dua arah.
Karena itu, tax checklist seharusnya memisahkan dua kolom: “bayar” dan “lapor”. Banyak organisasi masih menganggap keduanya satu aktivitas padahal secara hukum dan operasional berbeda.
Tahun Pajak 2025 punya konteks khusus di 2026
Mulai 2026, pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 dilakukan melalui Coretax DJP. Transisi sistem ini kemudian diikuti kebijakan relaksasi tertentu.
Untuk wajib pajak orang pribadi, DJP menerbitkan KEP-55/PJ/2026. Jatuh tempo formal SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 tetap 31 Maret 2026. Namun wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan dan atau pembayaran terkait dalam periode setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 memperoleh penghapusan sanksi administratif berupa denda dan atau bunga sesuai ruang lingkup kebijakan tersebut.
Poin pentingnya: jatuh tempo tidak dipindah menjadi 30 April. Yang diberikan adalah penghapusan sanksi untuk keterlambatan dalam periode yang ditentukan.
Untuk wajib pajak badan Tahun Pajak 2025, DJP juga memberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan sampai satu bulan setelah jatuh tempo. Batas formal badan tetap empat bulan setelah akhir tahun pajak, tetapi sanksi tertentu tidak dikenakan untuk keterlambatan dalam jangka relaksasi tersebut sesuai kebijakan DJP.
Karena itu, artikel atau spreadsheet yang menyatakan “SPT Badan 2025 telat satu hari pasti kena Rp1 juta” tidak akurat jika tidak membaca kebijakan khusus 2026.
Setelah periode relaksasi, aturan umum kembali penting
Relaksasi bukan penghapusan permanen atas kewajiban SPT.
Jika wajib pajak melewati periode yang diberikan, jangan mengasumsikan kebijakan yang sama terus berlaku. Tim perlu melihat tanggal aktual pelaporan, status SPT, jenis wajib pajak, dan ketentuan yang berlaku.
Ini penting karena banyak informasi pajak beredar dalam bentuk potongan pesan.
Ada yang membaca, “DJP kasih kelonggaran satu bulan,” lalu menyimpulkan jatuh tempo berubah. Ada juga yang mengira semua SPT Masa ikut mendapatkan relaksasi yang sama. Padahal setiap kebijakan memiliki ruang lingkup.
Dalam pajak, tanggal dan objek kebijakan sama pentingnya dengan judul kebijakannya.
SPT Masa dan SPT Tahunan jangan disamakan
Kata “SPT” sering dipakai seolah hanya berarti SPT Tahunan. Padahal perusahaan juga memiliki kewajiban SPT Masa untuk jenis pajak tertentu.
Konsekuensi keterlambatan pelaporan SPT Masa dapat berbeda dari SPT Tahunan. Baseline denda Pasal 7 juga membedakan SPT Masa PPN dan SPT Masa lainnya.
Karena itu, ketika menerima STP denda, jangan hanya melihat tahun di judul dokumen. Lihat jenis SPT dan masa pajaknya.
Perusahaan dengan volume transaksi tinggi dapat memiliki puluhan kewajiban pelaporan dalam setahun. Satu kelemahan sistem, misalnya approval bukti potong yang terlambat atau PIC tidak memiliki akses Coretax, bisa mengulang keterlambatan pada beberapa masa.
Jadi audit keterlambatan sebaiknya mencari pola, bukan hanya menyelesaikan satu denda.
Denda administrasi bukan selalu satu-satunya risiko
Kalau terlambat melapor, orang sering fokus pada nominal denda.
Untuk orang pribadi, Rp100.000 mungkin terasa kecil. Untuk perusahaan, Rp1 juta juga tidak selalu material dibandingkan omzet.
Tetapi risiko administrasi tidak berhenti pada nominal denda.
Pertama, keterlambatan dapat menunjukkan proses penutupan buku yang lemah.
Kedua, data SPT yang belum selesai dapat menghambat kebutuhan lain, seperti rekonsiliasi pajak, audit, pengajuan fasilitas tertentu, atau due diligence.
Ketiga, jika keterlambatan disertai pajak kurang bayar yang juga terlambat dibayar, dapat timbul bunga atas pembayaran.
Keempat, masalah yang awalnya administrasi bisa menjadi lebih serius jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT sama sekali atau menyampaikan data yang tidak benar dalam kondisi yang masuk ke ketentuan pidana perpajakan. Tidak setiap keterlambatan otomatis menjadi perkara pidana, tetapi “terlambat” dan “tidak melaporkan dengan benar” tidak boleh disamakan.
Apa yang harus dilakukan orang pribadi setelah sadar terlambat?
Mulai dari hal yang paling dasar: jangan menunda lagi hanya karena jatuh tempo sudah lewat.
Periksa tahun pajak yang belum dilaporkan. Pastikan akun Coretax aktif untuk kewajiban Tahun Pajak 2025 dan periode setelahnya. Kumpulkan bukti potong, data penghasilan, harta, utang, kredit pajak, dan informasi keluarga yang relevan.
Lalu cek apakah ada PPh Pasal 29 kurang bayar.
Jika ada, pisahkan isu pembayarannya dari pelaporan. Jangan mengira menyampaikan SPT otomatis menyelesaikan pembayaran yang masih kurang.
Jika keterlambatan terjadi dalam periode relaksasi khusus Tahun Pajak 2025, dokumentasikan tanggal pelaporan dan pembayaran agar jelas bahwa transaksi memang berada dalam ruang waktu kebijakan.
Jika sudah di luar periode itu, perlakukan berdasarkan aturan umum dan dokumen resmi yang diterbitkan.
Apa yang harus dilakukan perusahaan?
Untuk badan, masalah keterlambatan SPT biasanya lebih sistemik.
SPT Tahunan badan bergantung pada laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, penyusutan fiskal, kredit pajak, bukti potong, transaksi afiliasi, data pemotongan, dan berbagai lampiran.
Kalau laporan belum siap seminggu sebelum jatuh tempo, masalahnya tidak akan selesai hanya dengan meminta tax staff bekerja lebih malam.
Perusahaan perlu memiliki closing calendar.
Idealnya, finance menentukan kapan trial balance dikunci, kapan rekonsiliasi pajak selesai, kapan draft SPT direview, kapan direksi menandatangani, dan kapan dokumen siap diunggah.
Jika penyelesaian memang tidak mungkin tepat waktu, aturan perpajakan mengenal mekanisme pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan persyaratan tertentu. Sejak implementasi Coretax, mekanisme elektronik untuk perpanjangan juga tersedia.
Itu jauh lebih sehat daripada sengaja melewati jatuh tempo tanpa rencana.
Perpanjangan bukan izin menunda semua kewajiban
Perusahaan juga perlu hati-hati membaca fungsi perpanjangan.
Memperpanjang waktu penyampaian SPT tidak berarti semua pembayaran otomatis boleh ditunda. Kekurangan pembayaran pajak tetap harus dianalisis sesuai ketentuan.
Karena itu, ketika finance mengatakan, “SPT kita diperpanjang,” tax manager perlu bertanya: “Bagaimana posisi PPh Pasal 29?”
Dua jadwal itu tidak boleh bercampur.
Kenapa STP bisa muncul belakangan?
Sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan tidak selalu muncul pada hari berikutnya setelah jatuh tempo.
DJP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk menagih sanksi. Itu sebabnya seseorang mungkin sudah lupa pernah terlambat, lalu beberapa waktu kemudian baru menerima STP.
Jangan menyimpulkan tagihan salah hanya karena datang belakangan.
Langkah pertama adalah mencocokkan tahun pajak, jenis SPT, tanggal pelaporan aktual, dan apakah ada kebijakan relaksasi yang relevan.
Untuk 2026, ini sangat penting karena Tahun Pajak 2025 memiliki kebijakan khusus untuk orang pribadi dan badan. Jika STP berkaitan dengan periode yang seharusnya mendapat penghapusan sanksi, kebijakan DJP juga mengatur mekanisme penghapusan secara jabatan dalam kondisi tertentu.
Bedakan lupa, terlambat, dan tidak wajib
Tidak semua orang dengan NPWP otomatis berada dalam kondisi yang sama.
DJP menjelaskan bahwa terdapat pengecualian kewajiban menyampaikan SPT Tahunan bagi kondisi tertentu, misalnya wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan neto dalam satu tahun yang tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai ketentuan yang relevan.
Karena itu, sebelum berbicara tentang denda, pastikan dulu status kewajiban SPT-nya.
Pertanyaan yang benar bukan hanya, “Dia belum lapor?”
Pertanyaannya: “Apakah dia memang wajib menyampaikan SPT untuk periode tersebut?”
Ini terutama penting untuk kasus lama, perubahan status pekerjaan, wajib pajak non-efektif, atau orang yang sudah tidak memiliki kegiatan usaha.
Jangan menjadikan relaksasi sebagai budaya kerja
Kebijakan relaksasi 2026 adalah respons terhadap kondisi transisi sistem dan situasi tertentu. Perusahaan tidak boleh menerjemahkannya sebagai pembenaran untuk selalu melapor setelah jatuh tempo.
Budaya yang sehat tetap menargetkan tanggal formal.
Alasannya sederhana. Kebijakan khusus dapat tidak ada tahun berikutnya. Sistem dapat berubah. Hari libur bisa berbeda. Persyaratan bisa berbeda.
Kalau perusahaan membangun calendar berdasarkan “biasanya ada kelonggaran”, pada tahun tanpa relaksasi risiko langsung muncul.
Cara membaca risiko dengan benar
Ketika SPT terlambat, lakukan urutan berikut.
Pertama, identifikasi jenis SPT dan periode pajak.
Kedua, tentukan batas waktu formalnya.
Ketiga, cek tanggal penyampaian aktual.
Keempat, tentukan apakah ada kebijakan relaksasi atau pengecualian yang berlaku.
Kelima, cek apakah ada pajak kurang bayar dan apakah pembayarannya juga terlambat.
Keenam, cek apakah STP sudah diterbitkan.
Ketujuh, simpan bukti pelaporan dan pembayaran.
Dengan urutan ini, orang pribadi maupun badan tidak akan terjebak pada satu kalimat “telat kena denda”.
Risiko administrasi pajak selalu bergantung pada detail.
Untuk aturan umum, denda Pasal 7 tetap menjadi baseline. Namun untuk Tahun Pajak 2025 yang dilaporkan pada 2026, ada kebijakan penghapusan sanksi tertentu bagi orang pribadi dan badan dalam periode yang ditentukan. Itu tidak mengubah jatuh tempo formal, tetapi mengubah konsekuensi administrasi untuk keterlambatan yang memenuhi ruang lingkup kebijakan.
Jadi jika terlambat, jangan panik dan jangan menebak. Identifikasi periodenya, baca aturan umum, cek kebijakan khusus, lalu selesaikan kewajiban secepat mungkin. Yang paling mahal bukan selalu nominal dendanya, melainkan kebiasaan membiarkan administrasi pajak berjalan tanpa kalender, tanpa bukti, dan tanpa orang yang benar-benar bertanggung jawab.