Satu invoice software bisa membawa tiga tim ke tiga kesimpulan berbeda.
Procurement menyebutnya subscription.
IT menyebutnya license.
Vendor menyebutnya SaaS.
AP melihat kategori “software” lalu memilih PPh Pasal 23 2 persen.
Tax manager membuka kontrak dan menemukan customer memperoleh hak tertentu atas source code.
Tiba-tiba analisis berubah.
Inilah masalah utama pembayaran software.
Kata “software” bukan objek pajak.
Yang harus diklasifikasikan adalah hak dan layanan yang sebenarnya dibeli.
Untuk transaksi domestik, PPh Pasal 23 mengenal royalti dengan tarif 15 persen dari jumlah bruto. Pada saat yang sama, PMK 141/PMK.03/2015 juga memasukkan “jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan” sebagai jenis jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23 2 persen dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Jasa Teknik, Manajemen, dan Konsultasi: Mengapa Klasifikasi PPh 23 Perlu Dibaca dari Substansi.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat PPh 23 untuk Sewa: Bedakan Sewa Harta dengan Jenis Pembayaran Lain.
Artinya, dua pembayaran yang sama-sama bertuliskan “software” dapat masuk tarif berbeda.
Kalau vendor luar negeri, analisis berpindah lagi ke PPh Pasal 26, P3B, beneficial owner, dan kemungkinan karakter royalti atau business profit berdasarkan treaty.
Karena itu, software invoice tidak boleh diproses hanya berdasarkan product name.
Mulai dari pertanyaan: hak apa yang diberikan?
Undang-Undang PPh mendefinisikan royalti antara lain sebagai imbalan atas penggunaan atau hak menggunakan hak cipta, paten, desain, formula, merek, atau bentuk hak kekayaan intelektual lainnya.
Dalam konteks software, ini membuat kontrak menjadi sangat penting.
Apakah customer hanya boleh menggunakan aplikasi untuk kebutuhan internal?
Apakah customer memperoleh hak memperbanyak program?
Memodifikasi source code?
Mendistribusikan?
Mensublisensikan?
Mengeksploitasi secara komersial?
Apakah hak cipta tetap sepenuhnya pada vendor?
Apakah customer hanya memperoleh akses ke layanan?
Semakin luas hak atas intellectual property yang diberikan, semakin penting analisis royalti.
Jangan menyimpulkan “license = royalti” atau “subscription = jasa” hanya dari kata.
Baca substance of rights.
SaaS sering lebih dekat ke akses layanan, tetapi tetap harus dibaca kontraknya
Dalam model Software as a Service, customer biasanya tidak memperoleh copy software untuk dieksploitasi.
Customer mengakses aplikasi melalui cloud.
Vendor mengoperasikan platform.
Customer membayar berdasarkan user, penggunaan, atau subscription period.
Secara komersial, ini terlihat seperti layanan.
PMK 141 secara eksplisit memasukkan jasa sehubungan dengan software dan sistem komputer dalam daftar jasa lain PPh 23.
Namun tax team tetap perlu melihat komponen kontrak.
SaaS enterprise bisa mencakup:
subscription,
implementation,
customization,
data migration,
training,
maintenance,
support,
dan hak penggunaan tertentu.
Jangan seluruhnya diberi satu kode hanya karena invoice consolidated.
Jika komponen dapat dibedakan secara nyata, analisis masing-masing.
Kalau tidak dapat dipisahkan secara ekonomi, perusahaan perlu menentukan karakter utama transaksi berdasarkan fakta.
Software implementation jelas punya unsur jasa
Vendor ERP dibayar Rp2 miliar.
Lisensi produk Rp1,2 miliar.
Implementation Rp500 juta.
Training Rp100 juta.
Annual support Rp200 juta.
Tax team jangan memakai satu tarif atas Rp2 miliar tanpa analisis.
Implementation, customization, maintenance, dan support dapat masuk kategori jasa sehubungan dengan software atau sistem komputer yang disebut dalam PMK 141.
Lisensi perlu ditinjau hak apa yang diterima.
Training dapat mempunyai klasifikasi jasa sendiri.
Jika vendor dan customer menyepakati komponen secara terpisah dan dokumennya mendukung, tax mapping sebaiknya mengikuti.
Kalau invoice hanya menulis “ERP Project Rp2 miliar”, minta breakdown kontrak.
Tax classification adalah bagian dari procurement data.
Bukan pekerjaan menebak setelah pembayaran.
Royalti domestik memakai tarif PPh Pasal 23 15 persen
Untuk pembayaran yang benar-benar merupakan royalti kepada wajib pajak dalam negeri sesuai ketentuan, PPh Pasal 23 dikenakan 15 persen dari jumlah bruto.
Perbedaan dengan jasa software yang 2 persen sangat material.
Pada pembayaran Rp1 miliar:
2 persen = Rp20 juta.
15 persen = Rp150 juta.
Karena selisih besar, perusahaan harus memiliki argumentasi yang kuat.
Jangan memilih 2 persen karena lebih kecil.
Jangan memilih 15 persen hanya karena kontrak memakai kata license.
Baca definisi royalti dan hak yang diberikan.
Simpan legal memo untuk kontrak material.
Kalau transaksi berulang setiap tahun, memo tersebut dapat dipakai sebagai baseline selama fakta tidak berubah.
Tetapi renewal tetap perlu review.
Vendor bisa mengubah terms.
Subscription bisa berubah menjadi enterprise license dengan hak berbeda.
Pembelian software standard juga perlu dianalisis
Perusahaan membeli 500 license office productivity software dari reseller domestik.
Apakah itu pembelian barang?
Jasa?
Royalti?
Jawabannya bergantung pada struktur legal transaksi.
Apakah reseller hanya menjual hak penggunaan standard kepada end user tanpa hak eksploitasi lebih lanjut?
Apakah pembayaran customer sebenarnya fee lisensi?
Apakah ada service component?
Apakah invoice reseller mencakup support?
Tax treatment tidak boleh ditentukan hanya karena software tidak berwujud.
Di sinilah kontrak vendor, end user license agreement, dan invoice harus dibaca bersama.
Kalau nilainya kecil, perusahaan bisa mempunyai standard tax policy.
Kalau nilainya besar, lakukan transaction specific review.
Custom software berbeda dari subscription biasa
Perusahaan membayar developer untuk membangun aplikasi khusus.
Hak cipta dan source code dapat diatur dengan berbagai cara.
Skenario A:
developer tetap memiliki seluruh IP dan customer hanya memperoleh hak menggunakan.
Skenario B:
customer memperoleh source code dan hak modifikasi.
Skenario C:
seluruh hak ekonomi tertentu dialihkan ke customer.
Skenario D:
customer hanya membayar jasa development, sementara ownership diatur terpisah.
Konsekuensi pajaknya dapat berbeda.
Undang-Undang PPh memasukkan penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dan juga pelepasan seluruh atau sebagian hak tertentu dalam definisi royalti.
Sementara PMK 141 memasukkan jasa terkait software.
Karena itu, custom development harus dianalisis berdasarkan pembagian hak.
Legal team sangat penting.
Tax tidak boleh menebak ownership dari nama project.
Vendor luar negeri menambah satu lapisan besar
Kalau software dibeli dari perusahaan luar negeri, PPh Pasal 23 tidak lagi menjadi titik utama.
Pembayaran kepada wajib pajak luar negeri dapat masuk PPh Pasal 26 atau ketentuan P3B.
Tarif domestik PPh 26 secara umum 20 persen dari jumlah bruto untuk jenis penghasilan yang disebut dalam Pasal 26, termasuk royalti dan imbalan jasa, kecuali treaty memberikan perlakuan berbeda dan syaratnya terpenuhi.
Sejak 1 Januari 2026, tata cara penerapan P3B diatur PMK 112 Tahun 2025.
Perusahaan perlu memeriksa:
negara domisili,
Formulir DGT,
jenis penghasilan,
pasal treaty,
beneficial owner jika relevan,
dan risiko bentuk usaha tetap.
Jangan menggunakan artikel pajak domestik untuk vendor asing.
Supplier yang sama bisa mempunyai perlakuan berbeda karena treaty.
PPN PMSE juga merupakan layer terpisah
Pembelian produk atau jasa digital dari luar negeri dapat berkaitan dengan PPN PMSE.
DJP menjelaskan bahwa PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui transaksi elektronik dipungut oleh pelaku PMSE yang ditunjuk.
Pada aturan yang berlaku sejak 2025, tarif PPN 12 persen dikenakan terhadap dasar pengenaan berupa nilai lain 11/12 dari nilai pembayaran untuk transaksi umum yang masuk mekanisme tersebut, sehingga beban efektif pada transaksi yang menggunakan skema itu perlu dibaca sesuai ketentuan.
Poin pentingnya:
PPN PMSE tidak menggantikan analisis PPh.
Satu pembayaran software asing bisa mempunyai PPN PMSE dan pada saat yang sama membutuhkan analisis PPh 26 atau treaty.
Jangan menganggap karena invoice sudah memuat Indonesian VAT maka PPh selesai.
Keduanya pajak berbeda.
Contract taxonomy yang baik menghemat pekerjaan AP
Untuk software procurement, buat taxonomy.
Kategori pertama:
standard subscription.
Kategori kedua:
license with IP rights.
Kategori ketiga:
implementation service.
Kategori keempat:
custom development.
Kategori kelima:
maintenance dan support.
Kategori keenam:
cloud atau data service.
Kategori ketujuh:
foreign digital vendor.
Setiap kategori mempunyai review questions.
Contoh untuk standard subscription:
siapa vendor,
domestik atau luar negeri,
hak penggunaannya apa,
ada transfer IP atau tidak,
ada service component,
ada PPN,
dan ada treaty issue atau tidak.
Dengan taxonomy, AP tidak perlu membaca teori royalti.
Mereka hanya tahu transaksi mana yang boleh memakai standard code dan mana yang harus dinaikkan ke tax.
Invoice description harus mengikuti kontrak
Jangan biarkan invoice hanya menulis:
“Software Fee”.
Untuk kontrak material, minta deskripsi yang cukup.
License fee.
Implementation.
Annual support.
Customization.
Training.
Cloud storage.
Data processing.
Perincian membuat tax mapping lebih mudah dan membantu accounting menentukan kapitalisasi atau beban sesuai kebijakan yang relevan.
Tetapi jangan memecah invoice secara artifisial hanya untuk menghasilkan tarif pajak lebih rendah.
Breakdown harus mencerminkan kontrak dan delivery.
Substance tetap mengalahkan label.
Periksa siapa yang memiliki IP setelah pembayaran
Satu pertanyaan cepat dapat mengubah analisis:
setelah proyek selesai, siapa yang memiliki hak atas software?
Kalau vendor masih memiliki IP dan customer hanya memperoleh akses, analisis berbeda dari transaksi di mana customer memperoleh hak yang luas.
Kalau customer membayar developer untuk menciptakan program lalu memperoleh sebagian hak, baca klausul assignment.
Kalau hanya menerima executable copy tanpa source code, jangan langsung menyimpulkan tidak ada royalty element.
Hak legal perlu dibaca keseluruhan.
Minta legal membantu pada kontrak besar.
Tax team tidak seharusnya menafsirkan klausul copyright sendirian jika haknya kompleks.
Perpetual license dan subscription jangan otomatis disamakan
Dua vendor bisa menjual produk identik dengan struktur hak berbeda.
Vendor pertama memberikan subscription satu tahun. Akses berhenti jika biaya tidak diperpanjang.
Vendor kedua memberikan perpetual license untuk versi tertentu, dengan maintenance tahunan terpisah.
Secara bisnis, user memakai software yang sama.
Secara kontraktual, hak yang diterima berbeda.
Tax team harus membaca perbedaan tersebut.
Apakah perpetual license memberi hak yang masuk definisi royalti?
Apakah hanya end user right yang sangat terbatas?
Apakah maintenance berdiri sendiri sebagai jasa?
Apakah update versi baru termasuk dalam fee?
Jangan membuat satu kode “software 2 persen” untuk semua pembelian.
Satu perusahaan bisa mempunyai puluhan model licensing.
Buat contract abstract.
Ringkas:
jenis license,
periode,
jumlah user,
hak reproduksi,
hak modifikasi,
hak distribusi,
source code access,
maintenance,
support,
dan ownership.
Contract abstract membuat review tahunan jauh lebih cepat.
Ketika renewal datang, tax team cukup membandingkan perubahan terhadap versi sebelumnya.
Jika tidak ada perubahan hak, baseline analysis bisa tetap relevan.
Jika vendor menambah hak baru, review dibuka kembali.
Cara ini lebih efisien daripada membaca ulang kontrak 80 halaman setiap tahun, tetapi tetap menjaga substance sebagai dasar keputusan.
Jangan jadikan tarif sebagai tujuan
Kesalahan klasifikasi software biasanya dimulai dari pertanyaan:
“Bisa pakai 2 persen tidak?”
Pertanyaan itu salah.
Mulai dari:
apa yang dibeli?
Kalau jawabannya jasa sehubungan dengan software, PPh 23 jasa dapat relevan.
Kalau jawabannya royalti, tarif royalti dapat relevan.
Kalau ada komponen berbeda, pecah secara substansial.
Kalau vendor asing, gunakan analisis PPh 26 dan treaty.
Kalau ada PPN digital, perlakukan sebagai layer terpisah.
Pembayaran software adalah contoh sempurna mengapa tax matrix tidak boleh hanya terdiri dari nama vendor dan satu tarif.
Satu vendor software bisa menjual lima hal berbeda.
Satu invoice bisa memuat tiga objek berbeda.
Dan satu kata “license” bisa berarti hak yang sangat sempit atau sangat luas.
Baca kontrak.
Baca hak.
Baca penerima.
Baru tentukan pajaknya.