Mobil perusahaan terlihat sederhana di fixed asset register.
Ada harga beli.
Ada nomor polisi.
Ada penyusutan.
Ada biaya bensin, tol, servis, asuransi, dan pajak kendaraan.
Masalah muncul ketika mobil tersebut tidak hanya dipakai untuk kegiatan usaha.
Senin sampai Jumat digunakan direktur mengunjungi klien.
Sabtu dipakai keluarga.
Kadang sopir mengantar anak sekolah.
Di akhir tahun, accounting tetap mencatat seluruh biaya sebagai vehicle expense.
Tax team kemudian harus menjawab dua pertanyaan yang berbeda.
Pertama, bagaimana penyusutan dan biaya kendaraan diperlakukan oleh perusahaan?
Kedua, apakah penggunaan kendaraan oleh direksi atau pegawai menimbulkan natura atau kenikmatan yang perlu dianalisis di pihak penerima?
Pada 2026, dua pertanyaan ini harus dibaca dengan aturan yang lebih baru.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-220/PJ./2002 yang dulu terkenal mengatur pembatasan tertentu atas biaya kendaraan perusahaan telah dicabut oleh PER-8/PJ/2025 sejak 21 Mei 2025.
Karena itu, jangan memakai SOP lama yang otomatis mengatakan “sedan direksi hanya boleh 50 persen” tanpa mengecek dasar aturan sekarang.
Analisis harus kembali pada ketentuan PPh yang berlaku, PMK 72 Tahun 2023 untuk penyusutan, dan aturan natura atau kenikmatan dalam PP 55 Tahun 2022 serta PMK 66 Tahun 2023.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Mesin Produksi Second-Hand: Bagaimana Menentukan Basis Penyusutan?.
Mobil tetap adalah aset berwujud
Jika perusahaan membeli kendaraan yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta masa manfaatnya lebih dari satu tahun, pengeluarannya pada prinsipnya dibebankan melalui penyusutan sesuai ketentuan fiskal.
Jangan membebankan harga mobil sekaligus hanya karena dibayar tunai.
Masukkan ke fixed asset register.
Tentukan kelompok fiskal berdasarkan jenis aset dan Lampiran PMK 72 Tahun 2023.
Catat:
harga perolehan,
tanggal perolehan,
bulan mulai penyusutan,
metode fiskal,
kelompok masa manfaat,
dan nilai sisa buku fiskal.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Laptop, Server, dan Perangkat IT: Masuk Kelompok Penyusutan yang Mana?.
Kalau accounting memakai umur ekonomis berbeda, tidak masalah.
Commercial depreciation dan fiscal depreciation bisa berjalan paralel.
Yang penting rekonsiliasinya jelas.
Kendaraan operasional harus punya fungsi usaha yang dapat dijelaskan
Perusahaan tidak cukup mengatakan:
“Mobil ini milik PT.”
Pertanyaan berikutnya:
digunakan untuk apa?
Kendaraan sales yang setiap hari mengunjungi pelanggan relatif mudah dikaitkan dengan kegiatan usaha.
Truk distribusi jelas mendukung pengiriman.
Mobil pool untuk operasional cabang juga mudah dijelaskan.
Mobil mewah yang secara eksklusif berada di rumah direktur dan hampir tidak pernah muncul di aktivitas bisnis membutuhkan dokumentasi yang lebih kuat.
Ini tidak otomatis berarti seluruh biaya tidak dapat dikurangkan.
Tetapi nexus ke kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan harus dapat dijelaskan.
Gunakan evidence.
Vehicle assignment.
Travel log.
Meeting schedule.
Office policy.
Fuel card record.
GPS atau fleet management jika tersedia.
Tidak perlu mencatat setiap kilometer secara obsesif jika bisnis tidak membutuhkannya.
Namun kendaraan material dengan mixed use sebaiknya mempunyai dasar alokasi atau kebijakan yang masuk akal.
Penggunaan pribadi membawa isu natura
Sejak reformasi natura melalui UU HPP dan aturan turunannya, pemberian kendaraan kepada pegawai perlu dibaca sebagai potensi kenikmatan.
PP 55 Tahun 2022 menyatakan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan oleh pemberi sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Di pihak penerima, natura atau kenikmatan pada prinsipnya merupakan objek PPh, dengan pengecualian tertentu.
PMK 66 Tahun 2023 mengatur fasilitas kendaraan sebagai salah satu jenis kenikmatan yang dapat dikecualikan dari objek PPh apabila penerima bukan pemegang saham dan penghasilan bruto rata-rata dari pemberi kerja dalam 12 bulan terakhir tidak lebih dari Rp100 juta per bulan.
Perhatikan dua syarat tersebut.
Bukan pemegang saham.
Dan penghasilan bruto rata-rata tidak lebih dari batas yang diatur.
Direktur tidak selalu sama dengan pemegang saham.
Seorang direktur profesional yang tidak memiliki saham dapat mempunyai posisi berbeda dari direktur sekaligus shareholder.
Jangan klasifikasikan hanya dari jabatan.
Periksa shareholder register.
Pengecualian kendaraan bukan berarti semua fasilitas mobil bebas pajak
Kalau penerima adalah pemegang saham, pengecualian kendaraan berdasarkan batasan PMK 66 tersebut tidak terpenuhi.
Kalau penerima bukan pemegang saham tetapi penghasilan bruto rata-ratanya lebih dari Rp100 juta per bulan, pengecualian juga tidak terpenuhi.
Tax team kemudian perlu menilai kenikmatan yang diterima dan kewajiban pemotongan PPh sesuai aturan natura.
Jangan mencampur masalah ini dengan deductibility perusahaan.
Satu biaya dapat memenuhi syarat sebagai pengurang di perusahaan tetapi menjadi objek penghasilan bagi penerima.
Reformasi natura memang mengubah paradigma lama.
Dulu banyak diskusi memakai konsep non-deductible di perusahaan dan non-taxable pada pegawai.
Sekarang hubungan tersebut tidak boleh disederhanakan begitu saja.
Perusahaan harus melakukan dua analisis terpisah.
Nilai kenikmatan kendaraan perlu basis yang konsisten
PMK 66 mengatur penilaian kenikmatan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi.
Untuk fasilitas yang digunakan lebih dari satu penerima, nilai kenikmatan dapat dialokasikan berdasarkan pencatatan penggunaan sesuai ketentuan.
Ini berarti fleet management menjadi berguna bukan hanya untuk operasional.
Ia membantu tax valuation.
Misalnya satu kendaraan pool dipakai lima manajer.
Berbeda dari kendaraan yang secara eksklusif tersedia bagi satu direktur 24 jam.
Perusahaan perlu mengetahui model penggunaan.
Jangan otomatis membagi biaya kendaraan sama rata kepada semua direksi.
Gunakan fakta.
Fuel dan maintenance juga perlu dibaca dalam konteks yang sama
Biaya kendaraan bukan hanya penyusutan.
Ada:
bensin,
tol,
parkir,
servis,
ban,
asuransi,
leasing,
driver,
dan perbaikan.
Untuk pengurang penghasilan bruto, prinsip 3M tetap penting.
Jika biaya berhubungan dengan kegiatan usaha, dokumentasikan.
Kalau kendaraan mempunyai penggunaan pribadi material, perusahaan perlu menilai konsekuensinya secara keseluruhan, termasuk natura jika fasilitas diberikan kepada pegawai atau direksi.
Jangan memisahkan mobil sebagai aset bisnis tetapi mengabaikan seluruh biaya operasional yang justru menunjukkan pola penggunaan pribadi.
Fuel card bisa menjadi evidence yang berguna.
Pengisian bahan bakar jauh dari wilayah kerja setiap akhir pekan mungkin bukan bukti tunggal, tetapi dapat menunjukkan pola.
Tax control tidak perlu menjadi surveillance.
Cukup pastikan perusahaan punya kebijakan penggunaan kendaraan dan menjalankannya konsisten.
Mobil pool berbeda dari assigned car
Buat klasifikasi internal.
Pool vehicle.
Operational dedicated vehicle.
Assigned employee vehicle.
Executive vehicle.
Commercial vehicle.
Heavy vehicle.
Setiap kategori mempunyai tingkat private-use risk berbeda.
Pool vehicle yang diparkir di kantor dan dipesan melalui sistem lebih mudah menunjukkan penggunaan usaha.
Assigned vehicle yang dibawa pulang setiap hari lebih mungkin mempunyai unsur kenikmatan.
Commercial truck mungkin praktis tidak relevan untuk penggunaan pribadi.
Matrix ini membantu tax dan HR bekerja bersama.
Jangan tax team menebak dari nomor polisi.
Vehicle master perlu menunjukkan siapa pengguna dan bagaimana kebijakan aksesnya.
Leasing tidak otomatis menghilangkan isu pajak
Perusahaan tidak membeli mobil.
Mobil disewa melalui leasing atau rental jangka panjang.
Apakah isu penyusutan hilang?
Untuk perusahaan sebagai penyewa, mungkin tidak ada aset kendaraan yang disusutkan dengan cara yang sama seperti kendaraan milik sendiri, tergantung struktur kontrak dan accounting.
Tetapi biaya sewa tetap perlu dianalisis.
Dan fasilitas kendaraan kepada direksi tetap dapat menimbulkan isu natura atau kenikmatan.
Jangan berpikir:
“Karena bukan aset kita, private use tidak masalah.”
Tax treatment penerima berangkat dari fasilitas yang dinikmati.
Bukan semata kepemilikan legal kendaraan.
Contract review diperlukan untuk lease, rental, dan finance arrangement.
Disposal juga harus masuk vehicle lifecycle
Kendaraan akhirnya dijual.
Trade in.
Diberikan kepada pegawai.
Atau ditarik karena rusak.
Tax team perlu nilai sisa buku fiskal.
Jika kendaraan dijual, keuntungan atau kerugian fiskal dihitung berdasarkan nilai pengalihan dibanding nilai sisa buku fiskal sesuai ketentuan.
Kalau mobil dijual kepada direksi di bawah harga pasar, transaksi juga perlu diperiksa dari sisi kewajaran dan potensi penghasilan atau benefit.
Jangan hanya pakai book value accounting.
Commercial book value bisa berbeda dari fiscal book value.
Fleet disposal harus mengirim data ke tax.
KEP-220/PJ./2002 sudah dicabut
Ini poin yang perlu masuk SOP 2026.
PER-8/PJ/2025 secara eksplisit mencabut dan menyatakan tidak berlaku KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.
Jadi perusahaan yang masih memakai formula lama dari KEP tersebut perlu memperbarui tax policy.
Jangan otomatis menyimpulkan seluruh biaya sekarang pasti 100 persen deductible.
Kesimpulan tetap bergantung pada hubungan biaya dengan kegiatan 3M, sifat fasilitas, dokumentasi, serta ketentuan natura.
Yang berubah adalah dasar lama tidak boleh terus dipakai seolah masih berlaku.
Tax policy harus menyebut aturan yang aktif.
Perubahan pengguna kendaraan harus memicu review
Kendaraan yang sama bisa berpindah fungsi.
Tahun pertama menjadi pool car.
Tahun kedua ditugaskan ke direktur operasional.
Tahun ketiga dipindahkan ke sales.
Kalau tax register hanya menyimpan kategori saat pembelian, treatment penggunaan bisa tidak lagi mencerminkan fakta.
Setiap reassignment sebaiknya mempunyai effective date.
Catat pengguna baru, fungsi, lokasi, dan apakah ada unsur penggunaan pribadi.
Untuk direksi, periksa kembali status pemegang saham dan syarat pengecualian fasilitas kendaraan menurut PMK 66.
Jangan mengandalkan data HR tahun sebelumnya.
Perubahan saham, promosi, atau compensation package dapat mengubah analisis.
Fleet policy yang hidup membuat tax review lebih akurat daripada annual questionnaire yang diisi dari ingatan.
Buat vehicle tax register
Kolom minimum:
asset ID,
jenis kendaraan,
owner entity,
acquisition date,
fiscal group,
fiscal method,
assigned user,
shareholder status user,
gross income threshold status jika relevan,
pool atau assigned,
business use policy,
natura review,
annual running cost,
dan disposal status.
Untuk kendaraan bernilai tinggi, lakukan review tahunan.
Apakah pengguna berubah?
Apakah direktur sekarang menjadi shareholder?
Apakah penghasilan melewati threshold?
Apakah mobil dipindah dari pool ke assigned?
Fakta berubah.
Tax treatment bisa ikut berubah.
Kendaraan operasional bukan sekadar fixed asset
Ada tiga lapisan.
Asset layer:
apakah harga perolehan dan penyusutan fiskal benar?
Expense layer:
apakah running cost terkait kegiatan usaha dan terdokumentasi?
Benefit layer:
apakah penggunaan pribadi menciptakan natura atau kenikmatan bagi direksi atau pegawai?
Kalau perusahaan hanya mengelola satu lapisan, tax position belum lengkap.
Kendaraan yang sama dapat menjadi aset usaha, menimbulkan biaya deductible, dan sekaligus memberikan taxable benefit kepada penerima pada kondisi tertentu.
Itulah sebabnya fleet management, HR, accounting, dan tax harus memakai data yang sama.
Mobilnya satu.
Konsekuensi pajaknya bisa lebih dari satu.