Perusahaan membeli hak merek.
Membayar lisensi teknologi.
Memperpanjang hak tertentu.
Mengakuisisi bisnis dan memperoleh goodwill.
Semua tidak mempunyai bentuk fisik seperti mesin atau gedung.
Tetapi ketidakwujudan tidak berarti biaya tersebut selalu boleh dibebankan sekaligus.
PMK 72 Tahun 2023 mengatur amortisasi atas pengeluaran memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Mekanismenya menggunakan kelompok masa manfaat fiskal.
Kelompok 1:
4 tahun.
Kelompok 2:
8 tahun.
Kelompok 3:
16 tahun.
Kelompok 4:
20 tahun.
Metode dapat menggunakan garis lurus atau saldo menurun sesuai ketentuan dan penerapan taat asas.
Jadi untuk hak merek dan lisensi, pertanyaan pertama bukan:
“berapa nilai invoice?”
Pertanyaan pertama:
“hak apa yang sebenarnya diperoleh dan berapa masa manfaatnya?”
Hak merek yang dibeli berbeda dari biaya branding
Perusahaan membayar Rp20 miliar untuk memperoleh hak atas merek tertentu.
Berbeda dari membayar agency Rp2 miliar untuk kampanye merek sendiri.
Transaksi pertama dapat menghasilkan harta tak berwujud.
Transaksi kedua bisa merupakan jasa pemasaran atau pengeluaran lain yang treatment-nya perlu dianalisis sesuai substansi.
Jangan mengkapitalisasi seluruh biaya yang ada kata “brand”.
Sebaliknya, jangan membebankan harga perolehan trademark hanya karena tidak ada barang fisik.
Legal right adalah asset.
Tax team perlu membaca purchase agreement.
Apakah kepemilikan merek benar dialihkan?
Untuk wilayah mana?
Berapa lama?
Apakah perpetual?
Ada restriction?
Ada renewal?
Ada royalty setelah acquisition?
Hak yang diperoleh menentukan masa manfaat dan klasifikasi.
Lisensi juga tidak satu jenis
License software.
Technology license.
Patent license.
Trademark license.
Franchise license.
Broadcast license.
Government license.
Distribution right.
Semua memakai kata license tetapi substansinya berbeda.
Tax treatment tidak boleh dimulai dari label.
Ada license yang memberi hak menggunakan intellectual property.
Ada license yang hanya authorization administratif.
Ada subscription yang secara komersial disebut license tetapi sebenarnya jasa periodik.
Ada perpetual right.
Ada right lima tahun.
Ada right yang dapat diperpanjang otomatis.
Amortisasi fiskal membutuhkan analisis masa manfaat.
Bukan hanya nama kontrak.
Untuk kontrak material, legal team perlu membuat rights summary.
Tax tidak perlu membaca 200 halaman dari nol setiap tahun.
Rights summary menyebut:
asset or right,
owner,
territory,
term,
renewal,
transferability,
termination,
dan economic use.
Masa manfaat menentukan kelompok
Untuk harta tak berwujud secara umum, PMK 72 menggunakan kelompok 4, 8, 16, dan 20 tahun.
Penjelasan Undang-Undang PPh memberi prinsip bahwa harta tak berwujud menggunakan kelompok masa manfaat yang paling dekat dengan masa manfaat sebenarnya.
Contoh yang sering digunakan adalah harta tak berwujud dengan masa manfaat enam tahun dapat menggunakan kelompok empat atau delapan tahun, sedangkan masa manfaat lima tahun menggunakan kelompok empat tahun karena paling dekat.
Karena itu, lisensi tujuh tahun tidak otomatis diamortisasi tujuh tahun secara fiskal.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Aset Rusak sebelum Habis Umur: Apa yang Terjadi pada Nilai Buku Fiskal?.
Tax team perlu menentukan kelompok yang sesuai menurut ketentuan.
Accounting mungkin amortisasi tujuh tahun.
Fiskal bisa memakai kelompok yang berbeda.
Muncul reconciliation difference.
Jangan memaksa sama.
Buat commercial dan fiscal schedule.
Aset tak berwujud lebih dari 20 tahun punya opsi khusus
PMK 72 mengatur bahwa jika harta tak berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun, amortisasi dapat dilakukan menggunakan Kelompok 4 atau sesuai masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak, dengan syarat dilakukan secara taat asas dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Ini relevan untuk hak jangka panjang.
Tetapi jangan menganggap setiap merek punya masa manfaat tidak terbatas lalu memilih seenaknya.
Legal right dan economic life perlu didokumentasikan.
Trademark mungkin dapat diperpanjang.
Tetapi perusahaan tetap harus menentukan basis masa manfaat yang dipakai.
Kalau accounting menggunakan indefinite useful life, fiscal treatment tetap mengikuti aturan pajak.
Perbedaan komersial fiskal bisa besar.
Tax register harus mempertahankan schedule meskipun accounting tidak melakukan amortisasi dengan cara yang sama.
Royalty payment berbeda dari acquisition of IP
Perusahaan bisa memiliki dua model.
Model 1:
membeli merek Rp100 miliar dan menjadi pemilik.
Model 2:
tidak membeli merek, tetapi membayar royalty 3 persen omzet setiap tahun untuk hak menggunakan merek pihak lain.
Dalam Model 1, ada acquisition cost harta tak berwujud yang perlu dianalisis amortisasinya.
Dalam Model 2, pembayaran royalty periodik merupakan expense penggunaan hak dan memiliki withholding tax implications tersendiri.
Untuk pembayaran domestik, royalti termasuk objek PPh Pasal 23 dengan tarif 15 persen dari jumlah bruto sesuai ketentuan.
Untuk recipient luar negeri, PPh Pasal 26 dan P3B dapat relevan.
Jadi jangan mencampur amortization file dengan withholding file.
Satu kontrak license bisa mempunyai:
upfront license fee,
annual royalty,
support fee,
dan renewal fee.
Setiap komponen perlu dianalisis.
Upfront fee belum tentu sama dengan royalty periodik.
Perpanjangan hak juga perlu treatment
PMK 72 secara eksplisit memasukkan biaya perpanjangan HGB, HGU, dan hak pakai dalam lingkup pengeluaran harta tak berwujud yang diamortisasi jika memenuhi syarat.
Prinsip ini menunjukkan bahwa expenditure memperpanjang hak jangka panjang tidak selalu menjadi expense langsung.
Untuk lisensi lain, tax team harus melihat substansi perpanjangan.
Apakah renewal menghasilkan manfaat beberapa tahun?
Apakah hanya annual administrative fee?
Apakah memperpanjang legal right?
Berapa periode?
Jangan menggunakan treatment renewal lama secara otomatis.
Kontrak bisa berubah.
Lisensi lima tahun diperpanjang sepuluh tahun.
Fee naik.
Hak bertambah.
Tax group mungkin perlu ditinjau.
Buat renewal trigger dalam contract management.
Goodwill juga berada dalam ranah amortisasi fiskal
PMK 72 menyebut muhibah atau goodwill sebagai bagian pengeluaran harta tak berwujud yang masuk amortisasi jika mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan untuk 3M penghasilan.
Ini penting dalam akuisisi bisnis.
Accounting treatment goodwill dapat berbeda berdasarkan standar akuntansi dan transaksi.
Tax treatment tidak otomatis mengikuti accounting impairment model.
Perusahaan perlu menentukan apakah goodwill fiskal memang timbul dari transaksi dan basisnya apa.
Jangan mengasumsikan seluruh goodwill accounting dapat diamortisasi fiskal.
Tax basis harus ditentukan dari struktur transaksi.
Share acquisition dan asset or business acquisition dapat menghasilkan konsekuensi berbeda.
M&A tax team harus terlibat sebelum purchase price allocation final.
Hak yang dibuat sendiri lebih sulit
Perusahaan mengembangkan merek selama 20 tahun.
Biaya iklan miliaran.
Lalu valuator mengatakan brand worth Rp500 miliar.
Apakah perusahaan bisa tiba-tiba mencatat basis fiskal Rp500 miliar dan mengamortisasi?
Tidak sesederhana itu.
Tax amortization berangkat dari pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan basis fiskal yang diakui menurut ketentuan.
Valuasi ekonomis tidak otomatis menciptakan deductible tax basis.
Internal brand value dan acquired trademark adalah dua hal berbeda.
Ini sangat penting dalam restrukturisasi grup.
Jangan menggunakan appraisal untuk menciptakan amortisasi tanpa transaksi dan dasar hukum yang relevan.
Tax basis membutuhkan event dan expenditure yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masa manfaat harus didukung legal documents
Untuk license, term biasanya jelas.
Start date.
End date.
Renewal.
Untuk trademark ownership, legal right dapat diperpanjang.
Untuk patent, ada jangka waktu hukum.
Untuk concession, term tertentu.
Simpan dokumen legal dalam tax asset file.
Tax team tidak boleh menebak masa manfaat dari nama akun.
Jika rights amended, update.
Kalau lisensi dihentikan lebih awal, nilai sisa fiskal perlu dianalisis.
Kalau hak dijual, pengalihan asset tak berwujud menimbulkan konsekuensi.
Lifecycle intangible asset sama pentingnya dengan fixed asset.
Hanya bentuknya tidak fisik.
Foreign license menambah withholding dan treaty
Perusahaan Indonesia memperoleh license dari perusahaan asing.
Selain menentukan apakah upfront fee dikapitalisasi atau menjadi biaya berdasarkan substansi, pembayaran ke vendor asing dapat menimbulkan PPh Pasal 26.
Jika pembayaran adalah royalty menurut Undang-Undang PPh dan treaty, tarif domestik secara umum 20 persen dari jumlah bruto dapat berlaku kecuali P3B memberikan rate lain dan persyaratan dipenuhi.
Sejak 2026, PMK 112 Tahun 2025 mengatur tata cara penerapan P3B.
Artinya, satu license payment bisa memiliki dua working paper:
amortization analysis untuk payer,
withholding treaty analysis untuk payment.
Jangan mengira karena biaya dikapitalisasi maka withholding menunggu sampai amortisasi.
Tax event withholding dan expense recognition adalah dua hal berbeda.
Payment tax perlu dinilai saat pembayaran atau terutang sesuai ketentuan yang relevan.
Rekonsiliasi intangible asset harus lintas fungsi
Legal tahu kontrak.
Finance tahu invoice.
Tax tahu amortisasi.
Business tahu apakah hak masih dipakai.
Procurement tahu renewal.
Kalau lima fungsi tidak terhubung, register cepat usang.
Contoh.
Business berhenti memakai license sejak Januari.
Legal baru terminate Juni.
Accounting masih amortisasi.
Tax tidak tahu.
Atau legal memperpanjang license sepuluh tahun tetapi finance tetap memakai schedule lama.
Buat annual intangible asset confirmation.
Untuk setiap asset:
masih digunakan,
hak masih valid,
term berubah,
ada enhancement,
ada impairment atau termination,
ada transfer,
dan supporting document tersedia.
Tax schedule kemudian diperbarui.
Buat intangible asset register
Kolom minimum:
asset name,
type of right,
legal owner,
counterparty,
acquisition date,
cost,
contract term,
actual useful life,
fiscal group,
method,
start of amortization,
remaining fiscal value,
renewal date,
withholding issue,
dan status.
Untuk foreign asset:
country,
treaty,
DGT status jika relevan.
Untuk related party:
transfer pricing reference.
Dengan register ini, tax team tidak perlu membuka seluruh kontrak saat tutup tahun.
Mereka hanya review perubahan.
Hak merek dan lisensi tidak boleh hidup di account “other assets” tanpa detail.
Aset tanpa detail hampir pasti menjadi masalah saat due diligence.
Intangible bukan berarti abstrak
Hak merek dan lisensi memang tidak bisa difoto seperti mesin.
Tetapi tax treatment-nya harus sangat konkret.
Ada kontrak.
Ada hak.
Ada masa manfaat.
Ada cost.
Ada kelompok amortisasi.
Ada metode.
Ada tanggal mulai.
Ada nilai sisa.
Ada renewal.
Ada disposal atau termination.
Kalau sembilan data tersebut tersedia, amortisasi fiskal dapat dikelola.
Kalau tidak, perusahaan hanya mempunyai saldo intangible besar tanpa cerita.
PMK 72 memberi kerangka.
Tugas perusahaan adalah menerjemahkan setiap hak ke dalam asset register yang dapat diuji.
Merek mungkin tidak berwujud.
Audit trail-nya harus nyata.