Direktur menandatangani Surat Kuasa Khusus.

Staf pajak kemudian menangani proses dengan DJP.

Apakah sejak saat itu seluruh tanggung jawab pindah ke staf?

Tidak.

PMK 44 Tahun 2026 menegaskan bahwa Wajib Pajak tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.

Bagi perusahaan, kalimat ini perlu diterjemahkan ke governance internal.

Direktur dapat mendelegasikan pelaksanaan pekerjaan tertentu.

Direktur tidak dapat memperlakukan pemberian kuasa sebagai cara memindahkan seluruh accountability perusahaan kepada satu staf.

Staf yang diberi kuasa juga tidak boleh menganggap surat tersebut memberi hak tanpa batas.

Kuasa adalah kewenangan spesifik.

Bukan blank cheque.

Bedakan staf pajak dengan kuasa pajak

Seseorang bisa menjadi tax manager selama sepuluh tahun dan sangat memahami perusahaan.

Tetapi status karyawan tidak otomatis sama dengan status kuasa.

PMK 44 Tahun 2026 mengatur bahwa Pihak Lain yang bertindak sebagai kuasa harus mempunyai kompetensi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar.

Pada masa peralihan sampai 31 Desember 2026, seseorang selain Konsultan Pajak yang mempunyai sertifikat brevet atau ijazah perpajakan yang memenuhi ketentuan masih dapat ditunjuk melalui jalur transisi yang diatur.

Jadi sebelum direktur menandatangani surat, perusahaan harus menjawab:

apakah staf ini memenuhi syarat untuk menjadi kuasa,
apa bukti kompetensinya,
dan apakah proses registrasinya sesuai ketentuan?

Jangan membuat surat dulu lalu memeriksa persyaratan belakangan.

Scope surat menentukan batas kerja

PMK 44 Tahun 2026 mensyaratkan Surat Kuasa Khusus menyebut pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.

Misalnya:

mewakili perusahaan dalam pemeriksaan PPh badan tahun pajak tertentu.

Atau:

melakukan permohonan administratif tertentu.

Atau:

menjalankan kewajiban tertentu melalui portal.

Staf hanya boleh bertindak dalam scope tersebut.

Jika surat hanya mencakup pemeriksaan 2024, staf tidak otomatis berwenang mengurus sengketa PPN 2025.

Jika surat hanya untuk satu proses, jangan memakai surat yang sama untuk proses lain karena “orangnya sama”.

Scope adalah batas.

Dan batas itu melindungi perusahaan serta staf.

Direktur tetap perlu membuat decision boundary

Tidak semua keputusan dalam proses pajak seharusnya diambil sendiri oleh kuasa internal.

Perusahaan perlu membedakan operational decision dan management decision.

Operational decision misalnya:

menjadwalkan pertemuan,
mengumpulkan dokumen,
menyampaikan dokumen,
menjawab pertanyaan faktual yang sudah diverifikasi,
mengelola timeline,
dan menyiapkan tanggapan.

Management decision misalnya:

menerima koreksi material,
mengubah posisi pajak,
melakukan pembayaran besar,
memutuskan koreksi SPT,
memilih keberatan atau tidak,
menyetujui disclosure atas transaksi sensitif,
atau memberikan pernyataan yang mempunyai konsekuensi signifikan.

Staf bisa menyiapkan rekomendasi.

Direktur atau pejabat yang diberi authority internal harus mengambil keputusan sesuai governance.

Surat kuasa kepada staf tidak seharusnya menghapus approval matrix.

Kuasa tidak sama dengan otorisasi keuangan

Misalnya staf menjadi kuasa dalam pemeriksaan.

Pemeriksa menyampaikan koreksi Rp30 miliar.

Apakah staf otomatis boleh menyatakan perusahaan menerima?

Belum tentu.

Legal authority pada Surat Kuasa Khusus dan internal authority perusahaan adalah dua hal berbeda.

Perusahaan harus mempunyai limit of authority.

Staf mungkin sah mewakili dalam proses eksternal, tetapi secara internal keputusan di atas threshold tertentu wajib memperoleh persetujuan CFO atau direktur.

Ini sangat penting.

Kalau tidak, satu orang mempunyai kemampuan untuk mengikat perusahaan pada keputusan material tanpa oversight.

Tax delegation harus disambungkan dengan corporate delegation of authority.

Kuasa tetap mempunyai kewajiban profesional

PMK 44 Tahun 2026 mewajibkan kuasa mematuhi ketentuan perpajakan, menjaga integritas, martabat, kehormatan, etika, profesionalisme, serta kerahasiaan informasi Wajib Pajak.

Staf yang menjadi kuasa bukan hanya “perpanjangan tangan bos”.

Ia mempunyai kewajiban menjalankan perannya secara profesional sesuai ketentuan.

Kalau atasan meminta staf memberikan informasi menyesatkan kepada DJP, staf tidak boleh menganggap surat kuasa membuat perintah tersebut sah.

Peraturan juga melarang kuasa menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Dalam pemeriksaan, contoh tindakan yang diatur dapat mencakup penolakan memberikan keterangan atau dokumen serta tindakan lain yang menghambat proses sesuai ketentuan.

Governance sehat harus melindungi staf dari tekanan untuk melakukan hal semacam itu.

Kuasa pajak bukan role yang hanya membawa upside.

Ada tanggung jawab profesional.

Data tetap harus berasal dari business owner

Tax staff tidak mengetahui semua fakta.

Kontrak mungkin di legal.

Data payroll di HR.

Project cost di engineering.

Pricing di sales.

Loan agreement di treasury.

Jika staf menjadi kuasa, ia membutuhkan mekanisme untuk memperoleh fakta dari owner yang benar.

Jangan meminta kuasa menjawab berdasarkan asumsi.

Buat evidence request internal.

Setiap respons material mempunyai source.

Business owner mengonfirmasi fakta.

Finance mengonfirmasi angka.

Legal mengonfirmasi kontrak.

Tax mengonfirmasi treatment.

Direktur atau CFO mengonfirmasi posisi material.

Dengan proses itu, kuasa tidak berubah menjadi pusat informasi palsu.

Ia menjadi koordinator fakta.

Surat kuasa tidak menghapus kewajiban direktur membaca risiko

Direktur tidak perlu menghadiri setiap meeting pajak.

Tetapi untuk perkara material, ia perlu memahami:

apa isu,
berapa exposure,
apa posisi perusahaan,
apa bukti yang tersedia,
apa alternative outcome,
dan keputusan apa yang dibutuhkan.

Tax manager sebaiknya membuat briefing singkat sebelum milestone penting.

Misalnya sebelum closing conference pemeriksaan.

Sebelum tanggapan final.

Sebelum pengajuan keberatan.

Sebelum settlement.

Sebelum memberikan data sensitif yang membutuhkan management awareness.

Ini bukan micromanagement.

Ini governance.

Staf seharusnya tidak dipaksa membawa risiko korporasi sendirian.

Akses Coretax juga perlu dibatasi

Jika Surat Kuasa Khusus mencakup pelaksanaan elektronik, PMK 44 Tahun 2026 mensyaratkan persetujuan akses pada Portal Wajib Pajak.

Perusahaan harus menerapkan least privilege.

Beri akses yang memang diperlukan.

Review secara periodik.

Hentikan ketika kuasa berakhir.

Jangan memberikan role luas hanya karena staf adalah orang internal.

Internal user juga dapat salah.

Internal user juga dapat pindah departemen.

Internal user juga dapat resign.

Akses harus mengikuti pekerjaan, bukan status “orang kepercayaan”.

Satu kuasa tidak dapat melimpahkan kuasanya

Jika staf A menerima kuasa dari perusahaan, staf A tidak dapat memindahkan kuasa tersebut ke staf B hanya karena A cuti.

PMK 44 Tahun 2026 menyatakan kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima kepada orang lain.

Namun untuk penyampaian atau penerimaan dokumen tertentu, kuasa dapat menggunakan surat penunjukan kepada pegawai atau orang lain sesuai ketentuan.

Perbedaannya penting.

Staf B yang mengantar dokumen tidak otomatis menjadi kuasa.

Jika perusahaan membutuhkan kuasa substantif baru karena A tidak tersedia, proses pemberian kuasa perlu mengikuti ketentuan.

Jangan mengandalkan email internal “tolong cover saya”.

Kuasa harus punya succession plan

Perusahaan sering bergantung pada satu tax manager.

Ketika orang tersebut resign atau sakit, seluruh akses dan representasi terganggu.

Solusinya bukan memberikan kuasa kepada semua staf.

Solusinya succession plan.

Identifikasi proses yang benar-benar membutuhkan kuasa.

Siapkan kandidat yang memenuhi syarat.

Jaga kompetensinya.

Dokumentasikan perkara yang sedang berjalan.

Simpan chronology.

Simpan evidence.

Simpan correspondence.

Jaga access register.

Kalau penggantian diperlukan, perusahaan bisa menunjuk orang baru dengan cepat tanpa kehilangan institutional memory.

Pencabutan kuasa harus formal

Jika staf keluar dari perusahaan, jangan hanya menonaktifkan email.

Periksa apakah ia masih mempunyai Surat Kuasa Khusus aktif.

PMK 44 Tahun 2026 mengatur mekanisme pencabutan.

Pencabutan berlaku sejak surat pencabutan diterima DJP dan tidak berlaku surut.

Jika kuasa baru akan ditunjuk untuk urusan yang sama, pencabutan kuasa lama perlu disampaikan lebih dahulu sesuai ketentuan.

Access Portal Wajib Pajak juga harus ditinjau.

Exit checklist tax staff sebaiknya mempunyai baris:

active power of attorney,
Portal access,
open case,
document custody,
deadline,
dan handover owner.

Tanpa itu, corporate HR exit process belum lengkap dari sisi pajak.

Jangan salah memahami kata “tanggung jawab”

Ada tiga lapis tanggung jawab yang perlu dibedakan.

Pertama, tanggung jawab Wajib Pajak.

Ini tetap berada pada perusahaan sesuai ketentuan.

Kedua, tanggung jawab kuasa dalam menjalankan perannya sesuai Surat Kuasa Khusus dan kewajiban profesional.

Ketiga, accountability internal antara staf, tax manager, CFO, dan direktur.

Ketiganya saling terkait tetapi tidak sama.

Jika tax staff melakukan kesalahan, perusahaan tetap perlu mengurus konsekuensi perpajakan.

Secara internal, perusahaan dapat menilai apakah kesalahan berasal dari individual negligence, process failure, data yang salah dari departemen lain, atau keputusan management.

Jangan langsung menyimpulkan “karena staf yang pegang kuasa, staf yang tanggung.”

Itu bukan governance.

Buat mandate letter internal

Selain Surat Kuasa Khusus yang mengikuti format dan ketentuan pajak, perusahaan dapat membuat mandate internal.

Isinya tidak menggantikan surat kuasa.

Fungsinya menjelaskan boundary di dalam organisasi.

Misalnya:

scope kasus,
management sponsor,
decision threshold,
approval requirement,
communication protocol,
document owner,
access level,
dan escalation trigger.

Jika koreksi di atas Rp5 miliar, eskalasi ke CFO.

Jika ada indikasi tindak pidana, langsung ke legal dan board.

Jika diminta dokumen di luar scope, tax manager review.

Jika ada perubahan posisi, wajib memo.

Angka threshold hanya contoh dan harus disesuaikan perusahaan.

Mandate seperti ini membuat staf mengetahui kapan boleh bergerak sendiri dan kapan harus berhenti meminta keputusan.

Direktur memberi kuasa, bukan melepas kendali

Pemberian kuasa kepada staf dapat membuat proses pajak lebih efisien.

Orang yang paling memahami detail dapat berinteraksi langsung dengan DJP.

Namun struktur itu hanya sehat jika lima hal jelas.

Staf memenuhi syarat sebagai kuasa.

Scope Surat Kuasa Khusus spesifik.

Akses sistem sesuai kebutuhan.

Keputusan material tetap mempunyai approval management.

Pencabutan dan handover dikelola ketika role berakhir.

Dengan lima kontrol itu, direktur tidak perlu mengerjakan detail pajak sendiri.

Tetapi direktur tetap mempunyai visibility dan governance.

Itulah batas yang tepat.

Delegasikan pelaksanaan.

Jangan delegasikan seluruh kesadaran risiko.

Direktur juga perlu membedakan kewenangan untuk menjelaskan fakta dan kewenangan untuk membuat komitmen. Staf dapat menjelaskan bagaimana invoice diproses atau bagaimana transaksi dicatat jika datanya sudah diverifikasi. Tetapi pernyataan mengenai penerimaan koreksi, perubahan posisi, atau kesediaan melakukan tindakan yang berdampak material sebaiknya mengikuti approval matrix perusahaan.

Praktik yang efektif adalah membuat meeting protocol. Sebelum pertemuan material dengan DJP, kuasa menerima briefing tentang fakta yang sudah dikonfirmasi, isu yang masih terbuka, posisi perusahaan, dan hal yang tidak boleh diputuskan tanpa eskalasi. Setelah pertemuan, dibuat minutes dan action list.

Dengan protocol seperti ini, direktur tidak perlu hadir terus-menerus, tetapi tetap mempunyai kontrol atas keputusan yang dapat mengikat perusahaan. Staf juga terlindungi dari situasi ketika ia diminta memberikan jawaban instan untuk masalah yang sebenarnya membutuhkan keputusan management.