Sebuah perusahaan dapat membeli carbon credit karena beberapa alasan yang sangat berbeda. Ada yang ingin memenuhi target dekarbonisasi internal. Ada yang menggunakannya untuk strategi sustainability. Ada pula yang memang melihat unit karbon sebagai aset yang dapat diperdagangkan.

Dari sisi pajak, tiga motif itu tidak boleh langsung disatukan.

Pertanyaan pertama bukan “Berapa pajak carbon credit?” karena saat ini tidak ada satu jawaban universal yang aman untuk seluruh skenario. Pertanyaan pertama justru: unit apa yang dibeli, melalui mekanisme apa, untuk tujuan apa, siapa pihak lawan transaksi, dan bagaimana perusahaan mencatat serta menggunakan unit tersebut.

Pada 2026, kerangka pasar karbon Indonesia juga terus berkembang. POJK 10 Tahun 2026 mengubah POJK 14 Tahun 2023 dan menyesuaikan pengaturan Bursa Karbon dengan Peraturan Presiden 110 Tahun 2025. Unit Karbon diperlakukan sebagai Efek dalam kerangka OJK, sementara sistem registrasi, jenis unit, pencatatan, dan perdagangan internasional juga diatur lebih rinci.

Bagi tax manager, perkembangan ini membuat satu hal semakin jelas: jangan menebak pajak hanya dari istilah “carbon credit”.

Mulai dari identitas unit karbon

Dalam percakapan bisnis, carbon credit sering digunakan sebagai istilah payung. Dalam regulasi, perusahaan perlu lebih presisi.

POJK 10 Tahun 2026 mengenal Unit Karbon dan membedakan bentuk yang dapat diperdagangkan, termasuk Kuota Emisi GRK, SPE GRK, dan non-SPE GRK. Peraturan tersebut juga membuka ruang bagi Penyelenggara Bursa Karbon untuk memfasilitasi unit karbon dari luar negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Artinya, file pajak perusahaan sebaiknya tidak hanya menyimpan invoice dengan deskripsi “carbon credit purchase”.

Simpan data tentang jenis unit, registry atau sistem pencatatan, proyek asal, serial atau identifikasi unit jika tersedia, tanggal transaksi, volume, harga, status retirement, pihak penjual, serta tujuan pembelian.

Mengapa sedetail itu? Karena perlakuan akuntansi dan pajak dapat dipengaruhi oleh bagaimana unit tersebut digunakan.

Trading, retirement, dan compliance adalah tiga cerita berbeda

Bayangkan ada tiga perusahaan.

Perusahaan pertama membeli unit karbon untuk dijual kembali ketika harga menarik.

Perusahaan kedua membeli lalu melakukan retirement untuk mendukung klaim bahwa emisi tertentu telah diimbangi.

Perusahaan ketiga memiliki kewajiban atau target dalam skema regulasi tertentu dan menggunakan unit untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Secara ekonomi, ketiganya sama-sama mengeluarkan uang untuk unit karbon. Namun tujuan dan siklus kepemilikannya berbeda.

Untuk trader, unit mempunyai karakter inventory atau aset perdagangan yang perputarannya terkait langsung dengan pendapatan penjualan.

Untuk pengguna yang melakukan retirement, unit tidak lagi ditahan untuk dijual. Perusahaan perlu menentukan kapan biaya tersebut diakui dan apa hubungan pengeluaran dengan kegiatan usaha.

Untuk kebutuhan kepatuhan, biaya dapat terkait dengan kewajiban regulasi dan aktivitas operasi yang menghasilkan emisi.

Karena itu, kebijakan pencatatan harus ditetapkan sebelum volume transaksi besar. Jangan menunggu sampai tutup buku ketika tim accounting baru bertanya apakah seluruh saldo unit karbon masih merupakan aset.

Penghasilan dari penjualan tetap harus mempunyai jalur pajak yang jelas

Jika perusahaan menjual unit karbon dan memperoleh keuntungan, jangan mengasumsikan penghasilan tersebut otomatis bebas pajak, otomatis final, atau otomatis sama dengan capital gain surat berharga lain.

Status Unit Karbon sebagai Efek dalam regulasi OJK penting untuk tata kelola pasar, tetapi penentuan perlakuan pajak tetap harus didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku terhadap transaksi dan subjek pajaknya.

Tax team harus melihat siapa penjual, siapa pembeli, apakah transaksi dilakukan melalui bursa atau di luar bursa yang diizinkan, di mana pihak berada, serta bagaimana penghasilan tersebut diklasifikasikan.

Jurnal akuntansi tidak sendirian menentukan pajak. Sebaliknya, istilah regulasi pasar juga tidak boleh langsung dipindahkan menjadi kesimpulan PPh tanpa melihat dasar pajaknya.

Ini adalah area di mana memo posisi pajak singkat sering lebih berguna daripada keputusan informal melalui chat internal.

PPN juga tidak boleh dijawab dengan asumsi

Pertanyaan berikutnya biasanya, “Apakah jual beli carbon credit kena PPN?”

Jawaban yang aman memerlukan analisis terhadap objek yang sebenarnya diperdagangkan, kedudukan penjual, tempat transaksi, dan ketentuan PPN yang berlaku pada saat transaksi.

Perusahaan tidak sebaiknya mengandalkan tiga asumsi populer.

Asumsi pertama, karena unit karbon adalah Efek maka seluruh transaksi otomatis mengikuti perlakuan semua instrumen pasar modal.

Asumsi kedua, karena bentuknya digital maka pasti merupakan jasa digital.

Asumsi ketiga, karena transaksi mendukung lingkungan maka pasti mendapat fasilitas pajak.

Ketiganya terlalu sederhana.

Tax manager perlu mengunci posisi berdasarkan regulasi pajak, bukan berdasarkan narasi ESG. Jika transaksi bernilai material, posisi PPN sebaiknya terdokumentasi sebelum invoice diterbitkan agar vendor dan customer tidak memakai perlakuan berbeda.

Carbon tax berbeda dengan carbon trading

Dua konsep ini sering bercampur.

Pajak karbon mempunyai landasan hukum dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai pungutan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Implementasinya dirancang bertahap dan dalam perkembangannya tidak berjalan sama dengan timeline awal yang pernah diumumkan.

Bursa karbon adalah infrastruktur untuk perdagangan Unit Karbon.

Membeli carbon credit bukan berarti perusahaan otomatis sudah membayar pajak karbon. Sebaliknya, keberadaan landasan pajak karbon juga tidak berarti setiap transaksi unit karbon merupakan pembayaran pajak karbon.

Tax team harus memisahkan dua ledger konseptual tersebut sejak awal.

Satu berhubungan dengan kewajiban pajak atas emisi jika dan ketika skema yang relevan berlaku terhadap perusahaan.

Satu lagi berhubungan dengan transaksi aset atau unit karbon yang dibeli, dijual, ditahan, atau di-retire.

Biaya pembelian perlu mempunyai business purpose yang dapat dibuktikan

Bagi perusahaan yang membeli unit untuk sustainability, isu besar berikutnya adalah deductibility.

Tidak semua pengeluaran ESG otomatis dapat dikurangkan hanya karena masuk anggaran keberlanjutan. Prinsip umum Pajak Penghasilan tetap melihat hubungan biaya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta ketentuan khusus yang membatasi jenis pengeluaran tertentu.

Karena itu, dokumen business purpose penting.

Apakah pembelian diperlukan untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan? Apakah bagian dari kewajiban regulasi? Apakah mendukung proses produksi atau akses pasar? Apakah menjadi bagian dari kebijakan dekarbonisasi yang terintegrasi dengan kegiatan usaha? Atau murni kontribusi sukarela tanpa hubungan yang cukup dengan aktivitas bisnis?

Semakin jauh hubungan biaya dengan operasi dan pendapatan, semakin penting argumentasi dan dokumentasinya.

Jangan menyelesaikan isu ini dengan mengganti nama akun menjadi “environmental compliance expense”.

Nama akun bukan bukti substansi.

Retirement harus bisa dilacak

Jika unit karbon digunakan untuk offset atau klaim tertentu, proses retirement perlu mendapat perhatian.

Perusahaan harus dapat menunjukkan unit mana yang di-retire, kapan, untuk periode emisi apa, siapa yang mengotorisasi, dan bagaimana hubungannya dengan laporan sustainability.

Ini bukan hanya isu ESG assurance. Dari sisi pajak, jejak tersebut membantu menjelaskan mengapa aset yang sebelumnya tercatat tidak lagi tersedia untuk dijual dan mengapa biaya diakui pada periode tertentu.

Tanpa bukti retirement atau penggunaan, pemeriksa hanya melihat pembelian aset digital dan penghapusan saldo. Penjelasan operasional menjadi jauh lebih lemah.

Transfer pricing masuk ketika grup terlibat

Grup multinasional dapat membangun carbon desk terpusat. Satu entitas membeli unit karbon, kemudian mengalokasikan biaya ke anak perusahaan. Atau perusahaan induk membeli kredit untuk seluruh grup dan menagih management fee atau sustainability charge.

Struktur seperti ini membawa pertanyaan transfer pricing.

Apakah entitas Indonesia benar-benar menerima manfaat? Bagaimana volume karbon dialokasikan? Apakah harga unit yang dibebankan sama dengan harga pembelian atau ditambah markup? Apakah ada fungsi trading, procurement, risk management, atau advisory yang dilakukan pusat?

Jika unit diperdagangkan antar perusahaan afiliasi, harga pasar dan karakter unit menjadi penting karena kualitas carbon credit tidak selalu identik.

Satu ton CO2e dari proyek dan standard berbeda tidak otomatis mempunyai nilai yang sama.

Risiko greenwashing juga menjadi risiko pajak tidak langsung

Tax manager mungkin merasa greenwashing adalah urusan sustainability atau legal. Padahal klaim lingkungan yang lemah dapat memengaruhi pembuktian business purpose dan validitas transaksi.

Jika perusahaan mengatakan pembelian kredit dilakukan untuk program net zero tetapi tidak mempunyai inventaris emisi, kebijakan retirement, atau keterkaitan dengan target perusahaan, pertanyaan atas substansi akan muncul.

Sebaliknya, dokumentasi ESG yang kuat membantu menunjukkan bahwa transaksi bukan pengeluaran tanpa konteks.

Tax file sebaiknya terhubung dengan sustainability file, tetapi keduanya tidak boleh dicampur.

Tim sustainability menjelaskan mengapa unit dibutuhkan dan bagaimana integritas lingkungan dinilai.

Tim finance menjelaskan pencatatan dan arus uang.

Tim pajak menjelaskan konsekuensi PPh, PPN, pemotongan, dan posisi fiskal.

Tim legal menjelaskan kontrak dan hak atas unit.

Apa yang harus disiapkan sebelum transaksi pertama?

Perusahaan tidak membutuhkan manual seratus halaman. Yang dibutuhkan adalah control sheet yang menjawab beberapa pertanyaan dasar.

Apa jenis unit yang dibeli?

Di registry mana unit tercatat?

Apakah transaksi untuk trading, compliance, atau retirement?

Siapa counterparty?

Apakah pihak luar negeri terlibat?

Bagaimana kebijakan pencatatan awal dan pengukuran selanjutnya?

Kapan biaya dianggap terealisasi?

Apakah ada kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak?

Apa posisi PPN?

Dokumen apa yang membuktikan transfer dan retirement?

Apakah transaksi afiliasi?

Siapa yang menyetujui klaim ESG terkait penggunaan unit?

Daftar ini terlihat administratif, tetapi justru di situlah risiko dapat dikendalikan sebelum transaksi berkembang.

Pasar bergerak lebih cepat daripada kebijakan internal

Per Juli 2026, OJK memperbarui kerangka Bursa Karbon melalui POJK 10 Tahun 2026. Bursa Efek Indonesia kemudian menyesuaikan peraturan perdagangan dan pengawasan IDXCarbon untuk mengakomodasi perkembangan tersebut, termasuk perdagangan karbon internasional.

Perusahaan yang membuat tax policy berdasarkan keadaan pasar 2024 atau awal 2025 berisiko menggunakan asumsi yang sudah tertinggal.

Karena itu, setiap ekspansi dari pembelian domestik ke transaksi lintas negara harus diperlakukan sebagai trigger untuk review pajak ulang.

Hal yang sama berlaku ketika perusahaan berubah dari buyer untuk retirement menjadi trader aktif.

Perubahan model bisnis berarti perubahan risiko.

Jangan mulai dari tarif, mulai dari transaction map

Carbon credit adalah contoh bagus tentang mengapa pajak modern tidak bisa dikerjakan hanya dengan mencari tarif.

Satu unit dapat berhubungan dengan pasar modal, regulasi lingkungan, registry, kontrak, akuntansi, ESG reporting, PPh, PPN, transfer pricing, dan transaksi lintas negara sekaligus.

Jika perusahaan langsung mencari “tarif pajak carbon credit”, tim bisa mendapatkan jawaban yang terlalu cepat tetapi salah konteks.

Mulailah dari fakta transaksi.

Identifikasi unit.

Tentukan tujuan.

Petakan lifecycle dari acquisition sampai sale atau retirement.

Pisahkan carbon tax dari carbon trading.

Lalu tentukan konsekuensi pajaknya satu per satu berdasarkan regulasi yang berlaku pada tanggal transaksi.

Dengan pendekatan itu, perusahaan bukan hanya lebih siap menghadapi pemeriksaan. Perusahaan juga bisa menilai profit trading secara lebih realistis, karena angka keuntungan sudah memperhitungkan biaya pajak dan administrasi yang benar.

Pasar karbon memang baru berkembang. Justru karena itu, disiplin dokumentasi harus dibangun lebih awal, sebelum praktik yang salah terlanjur menjadi kebiasaan.