Perdagangan karbon internasional tidak lagi sekadar topik konferensi. Kerangka Indonesia bergerak ke arah pasar yang lebih terbuka. Pada 2026, POJK 10 Tahun 2026 mengubah aturan Bursa Karbon dan secara eksplisit membuka kemungkinan Penyelenggara Bursa Karbon memfasilitasi unit karbon dari luar negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat ESG Spending: Semua Biaya Keberlanjutan Belum Tentu Sama secara Fiskal.

Perubahan tersebut penting, tetapi bagi perusahaan Indonesia ada lapisan berikutnya yang tidak boleh dilewati: pajak.

Begitu counterparty berada di negara lain, pertanyaan transaksi berubah. Bukan hanya apakah unit karbon valid dan boleh diperdagangkan, tetapi juga siapa yang memperoleh penghasilan, dari mana sumber penghasilannya, apakah ada objek PPh di Indonesia, apakah ada pemanfaatan jasa atau hak dari luar negeri, apakah PPN muncul, dan apakah perjanjian penghindaran pajak berganda relevan.

Treaty bisa masuk ke analisis, tetapi tidak boleh menjadi jawaban pertama.

Regulasi pasar menentukan unit yang boleh masuk, pajak menentukan konsekuensi transaksi

POJK 10 Tahun 2026 menyatakan Unit Karbon merupakan Efek. Unit yang ditransaksikan di Bursa Karbon pada prinsipnya dicatat pada sistem registri dan Penyelenggara Bursa Karbon, dengan pengaturan khusus untuk unit dari luar negeri yang tidak tercatat di SRUK.

Untuk unit luar negeri tersebut, POJK mensyaratkan antara lain validasi dan verifikasi melalui lembaga yang memperoleh akreditasi dari penyelenggara sistem registrasi internasional atau pencatatan di Bursa Karbon luar negeri, disertai persyaratan lain yang dapat ditetapkan OJK. Penyelenggara juga wajib memastikan integritas, kualitas, dan standar pencatatan.

Aturan ini menjawab pertanyaan market access.

Namun tax manager masih harus menjawab pertanyaan yang berbeda.

Apakah perusahaan membeli unit untuk dijual kembali?

Apakah perusahaan Indonesia menjual unit yang berasal dari proyek domestik kepada pembeli asing?

Apakah transaksi terjadi melalui bursa?

Apakah ada broker, registry fee, validation fee, verification service, atau advisory dari luar negeri?

Apakah pembayaran dilakukan langsung ke seller atau melalui platform?

Satu transaksi karbon dapat mengandung beberapa arus pembayaran. Masing-masing dapat mempunyai perlakuan pajak berbeda.

Jangan berhenti pada harga unit

Misalkan perusahaan Indonesia membeli 100.000 unit dari pemasok luar negeri. Harga kontrak terlihat sederhana: volume dikali harga per unit.

Kemudian finance menerima invoice lain untuk registry, verification, broker fee, dan konsultasi.

Di titik itu, perusahaan sebenarnya tidak memiliki satu transaksi. Ada pembelian unit dan ada beberapa jasa.

Untuk PPh, jenis pembayaran kepada pihak luar negeri perlu dipetakan. Beberapa pembayaran dapat masuk rezim pemotongan atas penghasilan pihak luar negeri berdasarkan hukum domestik, kemudian treaty dapat membatasi hak pemajakan Indonesia jika persyaratan terpenuhi.

Untuk PPN, pemanfaatan jasa atau barang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat memunculkan kewajiban tersendiri sesuai karakter transaksi.

Karena itu, kontrak karbon internasional sebaiknya mempunyai price breakdown yang masuk akal. Jangan membuat seluruh biaya menjadi satu angka “carbon credit package” jika sebenarnya ada jasa terpisah.

Treaty bekerja setelah jenis penghasilan diketahui

Kesalahan umum dalam pembayaran lintas negara adalah membuka tax treaty terlalu cepat.

Tim melihat vendor dari negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia, lalu langsung mencari tarif paling rendah.

Urutannya terbalik.

Pertama, tentukan pembayaran itu apa.

Apakah laba usaha?

Apakah bunga?

Royalti?

Imbalan jasa?

Capital gain?

Atau kategori lain berdasarkan ketentuan domestik dan treaty yang relevan?

Baru setelah karakter penghasilan jelas, periksa pasal P3B yang sesuai.

Kemudian cek syarat administratif dan substantif, termasuk status residence, beneficial ownership jika relevan, serta kemungkinan adanya bentuk usaha tetap di Indonesia.

Treaty bukan kupon diskon yang dipakai hanya karena vendor mengirim certificate of residence.

Substansi transaksi tetap menjadi dasar.

Penjualan unit Indonesia kepada pembeli asing juga perlu dipetakan

Skenario sebaliknya tidak kalah penting.

Sebuah perusahaan Indonesia menghasilkan atau memiliki Unit Karbon, lalu menjual kepada buyer luar negeri.

Ada dua pertanyaan besar.

Pertama, bagaimana penghasilan penjualan tersebut diperlakukan di Indonesia untuk penjual?

Kedua, apakah negara buyer juga mengenakan pajak atau withholding tertentu?

Dari sisi Indonesia, perusahaan tidak boleh menganggap penghasilan menjadi tidak kena pajak hanya karena uang berasal dari luar negeri. Wajib Pajak badan dalam negeri pada prinsipnya berada dalam rezim pajak atas penghasilan sesuai ketentuan Indonesia.

Kemudian negara buyer dapat mempunyai aturan sendiri. Jika ada pemotongan di luar negeri, barulah isu foreign tax credit dan treaty perlu diperiksa.

Dokumentasi pembayaran luar negeri menjadi penting agar pajak yang benar-benar dipotong dapat dibuktikan.

Carbon transaction bisa membawa risiko permanent establishment melalui orang, bukan unit

Perusahaan sering fokus pada unit yang diperdagangkan, padahal aktivitas orang dapat menimbulkan risiko tersendiri.

Misalnya, perusahaan asing mempunyai team di Indonesia yang secara aktif melakukan negosiasi, sourcing proyek, technical assessment, atau fungsi komersial lain secara berkelanjutan.

Pertanyaan bentuk usaha tetap dapat muncul berdasarkan hukum domestik dan treaty.

Karena itu, analisis tidak cukup membaca siapa seller yang tertulis di invoice. Lihat siapa yang menjalankan fungsi bisnis.

Apakah ada pegawai asing yang bekerja di Indonesia?

Apakah ada fixed place?

Apakah agent mempunyai peran besar dalam mengikat transaksi?

Apakah aktivitas hanya bersifat preparatory atau auxiliary?

Jawaban harus berdasarkan fakta, bukan desain legal di atas kertas.

PPN tidak selalu mengikuti lokasi server atau registry

Transaksi digital sering membuat orang berpikir lokasi sistem menentukan pajak.

Dalam carbon trading, registry bisa berada di luar negeri, buyer berada di Singapura, seller berada di Indonesia, broker berada di negara ketiga, sementara unit ditransaksikan melalui platform.

Lokasi server bukan satu-satunya faktor.

Untuk PPN, perusahaan perlu mengidentifikasi penyerahan apa yang terjadi dan di mana pemanfaatannya. Jika ada jasa dari luar negeri yang dimanfaatkan di Indonesia, analisis PPN perlu dilakukan meskipun seluruh komunikasi dan sistem berbasis cloud.

Jika perusahaan Indonesia memberikan jasa konsultasi proyek karbon kepada pihak luar negeri, perlakuannya juga tidak otomatis sama dengan penjualan Unit Karbon.

Pisahkan unit dari service layer.

Kurs dapat mengubah hasil pajak

Transaksi internasional membawa risiko mata uang.

Perusahaan bisa menandatangani harga unit dalam dolar, membayar beberapa minggu kemudian, dan menjual unit dalam mata uang lain. Selisih kurs bisa muncul di luar margin perdagangan karbon itu sendiri.

Finance perlu memisahkan profit dari perubahan harga unit dan gain atau loss karena mata uang.

Ini penting untuk analisis kinerja dan rekonsiliasi fiskal.

Jika perusahaan melakukan hedging, transaksi derivatif juga perlu dicatat terpisah. Jangan memasukkan semua perubahan nilai ke akun “carbon trading gain”.

Ledger yang terlalu agregat membuat pajak lebih sulit dijelaskan.

Transfer pricing muncul jika carbon desk berada di perusahaan grup

Banyak grup multinasional mengelola strategi karbon secara terpusat.

Misalnya, regional carbon desk membeli unit dari pasar global. Unit tersebut kemudian dialokasikan ke anak perusahaan Indonesia. Atau anak perusahaan Indonesia mempunyai proyek kredit karbon yang seluruh penjualannya dilakukan oleh perusahaan afiliasi di luar negeri.

Di sini muncul pertanyaan fungsi, aset, dan risiko.

Siapa mencari buyer?

Siapa menanggung risiko harga?

Siapa melakukan due diligence atas integritas unit?

Siapa membiayai inventory?

Siapa mengelola registry?

Siapa menanggung risiko unit tidak dapat digunakan?

Margin tidak seharusnya dibagi hanya berdasarkan siapa menerbitkan invoice.

Transfer pricing harus mengikuti kontribusi ekonomi yang sebenarnya.

Perusahaan Indonesia yang melakukan seluruh pengembangan proyek tetapi hanya menerima margin tipis karena penjualan formal dilakukan offshore akan perlu menjelaskan dasar alokasi tersebut.

Sebaliknya, regional hub yang benar-benar menjalankan trading desk, mengambil market risk, dan menyediakan modal juga mempunyai fungsi yang perlu dihargai.

Cross-border carbon trading adalah data problem

Di atas kertas, pajaknya terlihat seperti kumpulan pasal.

Di lapangan, masalah sering lebih sederhana tetapi berbahaya: data tidak nyambung.

Trading platform mencatat trade date.

Treasury mencatat settlement date.

Registry mencatat transfer date.

Accounting menggunakan invoice date.

Tax team memerlukan tanggal pengakuan dan dokumen pemotongan.

Sustainability team melacak retirement.

Jika lima sistem memakai identifier berbeda, satu transaksi sulit direkonsiliasi.

Perusahaan sebaiknya membuat unique transaction ID yang mengikuti unit dari trade sampai settlement. Informasi minimum dapat mencakup counterparty, negara, registry, unit type, volume, currency, gross price, fee, tax treatment, settlement, dan retirement status.

Kontrol data ini jauh lebih penting ketika volume transaksi meningkat.

Perubahan 2026 membuat review lama perlu dibuka lagi

POJK 10 Tahun 2026 berlaku untuk menyesuaikan POJK 14 Tahun 2023 dengan Perpres 110 Tahun 2025. Bursa Efek Indonesia juga memperbarui peraturan IDXCarbon pada Juli 2026, termasuk aturan perdagangan dan pengawasan untuk mengakomodasi implementasi perdagangan karbon internasional.

Perusahaan yang membuat memo pajak pada 2024 tidak boleh menganggap struktur regulasi pasar tetap sama.

Tax memo perlu mempunyai review date.

Jika perusahaan mulai memakai unit luar negeri, memasuki pasar non-reguler, atau menggunakan counterparty baru, posisi PPh dan PPN perlu diperbarui.

Tidak semua perubahan regulasi pasar otomatis mengubah pajak. Namun perubahan cara transaksi bisa mengubah fakta yang menjadi dasar pajak.

Lima pertanyaan sebelum menandatangani kontrak

Sebelum transaksi lintas negara dieksekusi, CFO atau tax manager sebaiknya meminta jawaban tertulis atas lima hal.

Pertama, apa yang sebenarnya dibeli atau dijual: Unit Karbon, jasa, atau paket keduanya?

Kedua, siapa seluruh pihak yang menerima pembayaran dan di negara mana mereka menjadi resident?

Ketiga, apa dasar perlakuan PPh domestik dan apakah treaty mengubahnya?

Keempat, apakah ada PPN atas pemanfaatan jasa atau aset tertentu dari luar negeri atau atas penyerahan yang dilakukan perusahaan?

Kelima, bukti apa yang tersedia untuk registry transfer, invoice, withholding, residence, beneficial ownership jika relevan, dan settlement?

Jika lima jawaban ini belum ada, transaksi belum siap dari sisi pajak.

Treaty bukan akhir analisis

Perdagangan karbon lintas negara memang mempertemukan PPh, PPN, dan treaty. Tetapi ketiganya tidak bertemu secara otomatis dalam setiap transaksi.

Ada transaksi yang hanya menghasilkan konsekuensi PPh biasa.

Ada yang mempunyai service fee lintas negara sehingga withholding dan PPN perlu dibaca.

Ada yang melibatkan afiliasi sehingga transfer pricing dominan.

Ada yang menimbulkan isu pajak di negara pembeli.

Ada pula yang membutuhkan analisis lebih dalam karena unit, registry, dan market structure baru.

Cara paling aman adalah tidak memulai dari nama produknya.

Mulai dari flow of transaction.

Petakan unit.

Petakan uang.

Petakan jasa.

Petakan negara.

Petakan orang yang menjalankan fungsi.

Baru setelah itu, pasal pajak dan treaty ditempatkan pada arus yang tepat.

Dengan kerangka tersebut, perusahaan bisa masuk ke pasar karbon internasional tanpa menganggap pajak sebagai pekerjaan administrasi setelah settlement. Pajak menjadi bagian dari pricing, kontrak, dan governance sejak sebelum trade pertama dilakukan.