Dua investor sama-sama menjual saham dengan keuntungan Rp500 juta. Yang satu menjual saham perusahaan terbuka melalui Bursa Efek Indonesia. Yang lain menjual saham sebuah perusahaan tertutup kepada investor baru melalui perjanjian jual beli saham.

Secara ekonomi, keduanya sama-sama bisa menyebut hasilnya capital gain. Secara pajak, menyamakan kedua transaksi itu dapat menghasilkan kesimpulan yang salah.

Pajak saham di Indonesia tidak hanya bertanya apakah investor untung atau rugi. Ia juga melihat bagaimana saham diperdagangkan, siapa pihak yang bertransaksi, apakah saham berada di bursa, dan aturan khusus apa yang melekat pada transaksi tersebut.

Karena itu, langkah pertama sebelum menghitung pajak bukan menghitung selisih harga jual dan harga beli. Langkah pertama adalah mengklasifikasikan transaksinya.

## Saham bursa memakai logika pajak atas nilai transaksi

Untuk penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia, informasi resmi Direktorat Jenderal Pajak masih mencantumkan PPh final sebesar 0,1 persen dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.

Kata “bruto” di sini sangat penting.

Misalnya seseorang membeli saham senilai Rp800 juta dan kemudian menjualnya senilai Rp1 miliar. Secara ekonomi ia memiliki capital gain sebelum biaya sebesar Rp200 juta. PPh final transaksi saham bursa bukan dihitung 0,1 persen dari Rp200 juta tersebut. Basisnya adalah nilai bruto transaksi penjualan.

Dengan nilai jual Rp1 miliar, ilustrasi sederhana PPh finalnya adalah 0,1 persen dari Rp1 miliar, bukan 0,1 persen dari keuntungan.

Konsekuensinya juga berlaku ketika investor menjual rugi. Sistem pajak final atas transaksi bursa tidak menunggu investor mendapatkan gain positif untuk memunculkan pungutan berdasarkan nilai transaksi penjualan.

Itulah perbedaan antara bahasa investasi dan bahasa pajak. Investor berbicara return. Ketentuan final bursa berbicara nilai transaksi.

## Saham pendiri punya lapisan tambahan yang harus diperiksa

Untuk saham pendiri pada perusahaan yang masuk bursa, terdapat ketentuan khusus tambahan. Edukasi DJP mengenai pasar modal menyebut adanya tarif final 0,1 persen atas transaksi penjualan di bursa dan tambahan ketentuan 0,5 persen terkait saham pendiri sesuai rezim yang berlaku.

Karena definisi saham pendiri, waktu pemenuhan kewajiban, dan mekanisme transaksinya mempunyai aturan khusus, investor yang memegang saham sejak sebelum penawaran umum tidak seharusnya hanya melihat potongan rutin yang muncul pada transaksi bursa.

Investor ritel biasa yang membeli saham setelah tercatat di bursa biasanya tidak menghadapi isu saham pendiri yang sama. Pendiri atau pemegang saham pra-IPO perlu melakukan klasifikasi terpisah.

Ini contoh mengapa kalimat “pajak saham hanya 0,1 persen” terlalu sederhana jika digunakan untuk semua situasi.

## Saham perusahaan tertutup bukan transaksi bursa

Sekarang pindah ke skenario kedua.

Seorang pemegang saham PT tertutup memiliki saham dengan nilai perolehan Rp1 miliar. Ia menjual seluruh saham itu kepada investor lain seharga Rp1,8 miliar. Transaksinya dilakukan melalui dokumen korporasi dan tidak melalui Bursa Efek Indonesia.

PPh final 0,1 persen atas transaksi penjualan saham di bursa tidak otomatis dapat ditempelkan ke transaksi ini.

DJP dalam publikasi mengenai IPO dan insentif pajak pada 2025 secara eksplisit membedakan keuntungan penjualan saham non-listing dari penjualan saham yang ada di bursa. Untuk wajib pajak dalam negeri, keuntungan penjualan saham non-listing pada prinsipnya masuk ke pengenaan berdasarkan tarif umum sesuai ketentuan UU PPh, bukan tarif final transaksi bursa.

Bagi orang pribadi dalam negeri, tarif umum Pasal 17 saat ini bersifat progresif. Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai Rp60 juta dikenai 5 persen, di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta 15 persen, di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta 25 persen, di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar 30 persen, dan bagian di atas Rp5 miliar 35 persen.

Namun, jangan langsung mengalikan seluruh harga jual saham tertutup dengan tarif tertinggi. Yang perlu dihitung adalah penghasilan atau keuntungan yang relevan menurut ketentuan, lalu digabungkan dalam mekanisme penghitungan penghasilan kena pajak jika memang rezimnya tarif umum.

## Harga perolehan menjadi jauh lebih penting pada saham tertutup

Pada saham bursa dengan PPh final berbasis nilai bruto transaksi penjualan, data harga perolehan tetap penting untuk investasi dan pelaporan harta, tetapi tidak menjadi basis utama penghitungan PPh final 0,1 persen atas penjualan.

Pada transaksi saham tertutup, harga perolehan justru menjadi bagian penting untuk menentukan keuntungan.

Masalahnya, harga perolehan saham tertutup sering tidak sesederhana satu angka dari aplikasi broker.

Pemegang saham bisa memperoleh saham ketika pendirian perusahaan, melalui setoran modal tambahan, pembelian dari pemegang saham lama, restrukturisasi, warisan, hibah, konversi utang, atau aksi korporasi lainnya. Setiap jalur dapat membawa dokumen dan basis pajak yang perlu dibuktikan.

Jika perusahaan sudah berumur dua puluh tahun dan pemegang saham tidak dapat menemukan bukti modal awal, masalah pajaknya tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat nilai nominal saham pada anggaran dasar terbaru.

Dokumen historis menjadi aset.

## Jangan menggunakan nilai nominal sebagai pengganti harga perolehan tanpa dasar

Saham PT sering memiliki nilai nominal, tetapi nilai nominal bukan otomatis sama dengan harga perolehan ekonomis atau basis pajak investor.

Seseorang dapat membeli saham dengan harga di atas nilai nominal. Perusahaan juga dapat mengalami beberapa kali perubahan modal. Ada transaksi yang melibatkan agio. Ada pula pengalihan antarpemegang saham dengan nilai berbeda.

Karena itu, untuk transaksi tertutup, rekonstruksi harga perolehan perlu dilakukan berdasarkan fakta dan dokumen.

Akta, perjanjian jual beli sebelumnya, bukti transfer, keputusan pemegang saham, laporan keuangan, daftar pemegang saham, dan dokumen korporasi lain dapat menjadi bagian dari jejak yang diperlukan.

Jangan menunggu transaksi penjualan sudah ditandatangani baru mencari semuanya.

## Transaksi afiliasi membawa pertanyaan tambahan

Jika saham perusahaan tertutup dijual kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, harga yang disepakati tidak selalu dapat dilihat sebagai angka yang kebal dari pengujian.

Ketentuan pajak Indonesia mengenal prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam transaksi saham, isu valuasi dapat menjadi penting karena aset yang dipindahkan bukan barang dengan harga pasar harian yang transparan.

Misalnya seorang pemegang saham menjual saham perusahaan yang memiliki bisnis bernilai besar kepada perusahaan afiliasi dengan harga sangat rendah. Walaupun dokumen legalnya rapi, pertanyaan pajaknya dapat beralih ke kewajaran nilai transaksi dan substansi ekonominya.

Karena itu, transaksi saham tertutup bernilai material sering membutuhkan pekerjaan valuasi dan dokumentasi yang lebih serius daripada transaksi bursa.

## Siapa penjualnya juga bisa mengubah analisis

Artikel ini berfokus pada investor individu dalam negeri. Jika penjualnya wajib pajak luar negeri, badan, perusahaan modal ventura, atau pihak dengan status khusus, perlakuannya dapat berbeda.

Bahkan untuk saham perusahaan Indonesia yang tidak diperdagangkan di bursa, ketentuan pemotongan bagi subjek pajak luar negeri memiliki rezim tersendiri. Jangan mengambil penjelasan untuk orang pribadi dalam negeri lalu menerapkannya ke penjual luar negeri.

Hal yang sama berlaku untuk transaksi lintas negara. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dapat ikut menentukan hak pemajakan, tetapi penerapannya bergantung pada negara domisili, dokumen, beneficial ownership dalam konteks tertentu, dan isi treaty yang relevan.

Satu kata “capital gain” bisa membawa jalur analisis yang sangat berbeda.

## SPT Tahunan juga memperlihatkan perubahan harta

Ketika saham dijual, ada dua lapisan pelaporan yang perlu dipikirkan.

Pertama adalah penghasilannya. Untuk saham bursa, penghasilan dari penjualan mengikuti kelompok PPh final sesuai ketentuan. Untuk saham tertutup yang masuk rezim tarif umum, keuntungan yang relevan masuk ke penghitungan penghasilan sesuai kategorinya.

Kedua adalah perubahan posisi harta.

Saham yang sudah tidak dimiliki pada 31 Desember tidak lagi menjadi posisi harta akhir tahun. Namun, hasil penjualannya tidak menghilang. Dana bisa berubah menjadi kas, deposito, properti, obligasi, saham lain, pembayaran utang, atau penggunaan pribadi.

SPT yang konsisten seharusnya dapat menjelaskan transformasi tersebut.

Jika seseorang menjual saham tertutup Rp5 miliar tetapi daftar hartanya tidak menunjukkan saham lagi dan juga tidak terlihat bentuk penggunaan hasil penjualan, rekonsiliasinya akan lebih sulit.

## Sebelum tanda tangan jual beli saham tertutup

Ada percakapan yang sebaiknya terjadi sebelum deal final.

“Berapa pajaknya?” tanya pemegang saham.

Finance atau penasihat pajak yang hati-hati seharusnya tidak langsung menjawab dengan satu tarif.

Pertanyaan berikutnya justru: saham apa yang dijual, perusahaan mana, tercatat atau tidak, siapa pembeli, ada hubungan afiliasi atau tidak, berapa harga perolehan yang dapat dibuktikan, ada restrukturisasi historis atau tidak, dan kapan transaksi efektif terjadi?

Itu bukan mempersulit. Itu adalah informasi minimum untuk menentukan rezim yang benar.

Pada transaksi tertutup, pajak perlu masuk ke pembahasan harga dan struktur sebelum SPA atau dokumen pengalihan dikunci. Kalau pajak baru dihitung setelah uang diterima, ruang untuk memperbaiki dokumentasi dan struktur bisa jauh lebih sempit.

## Jangan tertipu oleh persentase yang terlihat kecil

Tarif final 0,1 persen pada saham bursa terlihat rendah jika dibandingkan tarif progresif orang pribadi. Tetapi keduanya tidak bisa dibandingkan hanya dari angka persentasenya karena basis pengenaannya berbeda.

Saham bursa menggunakan mekanisme final atas nilai bruto transaksi. Saham non-listing dalam situasi umum orang pribadi dalam negeri menggunakan logika keuntungan yang masuk ke tarif umum. Risiko, dokumen, dan timing juga berbeda.

Karena itu, tidak ada rumus “capital gain saham Indonesia = 0,1 persen”.

Rumus yang lebih aman adalah klasifikasi dulu, hitung kemudian.

Bagi investor bursa, pastikan nilai transaksi dan PPh final tercermin dalam pelaporan. Bagi pemegang saham perusahaan tertutup, jaga dokumen harga perolehan sejak awal, cek hubungan para pihak, dan jangan menunggu penjualan terjadi untuk memahami konsekuensi pajaknya.

Satu istilah investasi boleh sama. Rezim pajaknya belum tentu.

## Gain besar tidak selalu berarti seluruh pajak jatuh pada hari uang masuk

Pada saham tertutup, waktu pengakuan penghasilan dan kewajiban pembayaran perlu dibaca dari fakta transaksi. SPA dapat ditandatangani pada satu tanggal, syarat pendahuluan selesai pada tanggal lain, kepemilikan efektif berpindah kemudian, dan pembayaran bisa dicicil.

Jangan memilih tanggal yang paling nyaman hanya karena kas belum seluruhnya diterima. Dokumen transaksi harus dibaca sebagai satu rangkaian untuk menentukan kapan pengalihan dan penghasilan terjadi menurut ketentuan yang relevan.

Untuk deal bernilai material, buat timeline yang memuat tanggal perjanjian, pemenuhan condition precedent, pembayaran, akta atau dokumen pengalihan, perubahan daftar pemegang saham, dan tanggal efektif yang disepakati. Timeline ini membantu tim pajak menghindari kesalahan periode.

## Kerugian saham bursa dan saham tertutup juga jangan disamakan

Pada saham bursa, PPh final dikenakan berdasarkan nilai bruto penjualan. Karena itu, rugi ekonomis dari satu transaksi tidak mengubah basis final menjadi nol.

Pada saham tertutup yang mengikuti rezim umum, kerugian dan biaya terkait tidak boleh diperlakukan dengan logika final bursa. Pengakuannya harus diuji menurut ketentuan umum PPh dan fakta transaksi. Jangan otomatis mengompensasikan kerugian tanpa memeriksa syarat pengurangannya.

Perbedaan ini memperkuat prinsip yang sama: label investasi boleh identik, tetapi mekanisme pajaknya mengikuti jenis transaksi.