Perusahaan membeli SUV untuk direktur. Kendaraan digunakan menghadiri meeting, mengunjungi pelanggan, berangkat dari rumah ke kantor, mengantar keluarga pada akhir pekan, dan sesekali dipakai untuk perjalanan pribadi.
Finance membayar bensin, servis, asuransi, tol, dan biaya parkir. Mobil juga disusutkan sebagai aset perusahaan.
Pertanyaan pajaknya terdengar sederhana: berapa bagian biaya yang boleh menjadi pengurang PPh badan?
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Biaya Pinjaman dalam SPT Badan Coretax: Apa yang Perlu Dibaca dari Lampiran Baru?.
Jawaban tahun 2026 tidak boleh lagi otomatis mengambil aturan lama 50 persen yang selama bertahun-tahun dikenal banyak praktisi.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 dahulu mengatur perlakuan PPh atas telepon seluler dan kendaraan perusahaan, termasuk pembatasan tertentu terhadap biaya kendaraan yang digunakan pegawai tertentu.
Namun Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang ditetapkan 21 Mei 2025 secara eksplisit mencabut KEP-220/PJ./2002 dan menyatakannya tidak berlaku.
Jadi perusahaan yang pada 2026 masih berkata, “mobil direksi pasti cuma boleh 50 persen”, perlu memperbarui dasar analisisnya.
Setelah aturan khusus itu dicabut, fokus kembali ke prinsip umum UU PPh, penyusutan fiskal, hubungan biaya dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta aturan natura dan kenikmatan jika fasilitas kendaraan memberikan manfaat kepada pegawai atau direksi.
Ini membuat pemisahan penggunaan bisnis dan personal semakin penting.
Mulai dari siapa pemilik kendaraan
Pertama, tentukan kendaraan milik siapa.
Jika kendaraan dibeli dan tercatat sebagai aset perusahaan, perusahaan mempunyai dasar untuk mencatat nilai perolehan dan melakukan penyusutan fiskal sesuai ketentuan sepanjang aset digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Jika kendaraan milik pribadi direktur tetapi perusahaan menanggung seluruh biaya, treatment berbeda.
Finance harus menilai apakah pembayaran merupakan reimbursement biaya bisnis, tunjangan, kenikmatan, atau pembayaran pribadi.
Jangan mencampur dua kasus tersebut.
Bukti STNK, invoice pembelian, daftar aset, dan kebijakan penggunaan kendaraan harus konsisten.
Kendaraan perusahaan yang tidak pernah masuk daftar aset tetapi semua biayanya dibebankan adalah red flag administratif.
Sebaliknya, kendaraan pribadi yang digunakan sesekali untuk perjalanan dinas membutuhkan dasar reimbursement yang jelas.
Prinsip 3M menjadi filter utama
Pasal 6 UU PPh membolehkan biaya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Jika kendaraan digunakan untuk mengunjungi pelanggan, lokasi proyek, pemasok, cabang, atau kegiatan operasional lain, hubungan bisnisnya dapat dijelaskan.
Jika kendaraan dipakai untuk liburan keluarga direktur, hubungan dengan penghasilan perusahaan lebih lemah atau bahkan tidak ada.
Karena itu, setelah pencabutan aturan khusus KEP-220, perusahaan perlu lebih disiplin menunjukkan substansi penggunaan.
Bukan berarti setiap kilometer harus selalu dicatat pada semua perusahaan. Tetapi semakin besar unsur penggunaan pribadi, semakin penting metode alokasi yang masuk akal.
Perusahaan dapat menggunakan logbook, GPS fleet data, travel request, kalender meeting, atau kebijakan internal lain yang dapat menunjukkan pola pemakaian.
Tujuannya bukan membuat administrasi rumit. Tujuannya agar pembebanan biaya tidak hanya bergantung pada asumsi.
Penyusutan kendaraan tetap mengikuti aturan fiskal
Kendaraan merupakan harta berwujud bukan bangunan.
Pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dibebankan melalui penyusutan sesuai Pasal 11 UU PPh dan ketentuan pelaksanaannya.
Kelompok masa manfaat dan metode penyusutan harus ditentukan berdasarkan jenis harta dan aturan yang berlaku.
DJP pada panduan penyusutan 2025 menegaskan bahwa penyusutan fiskal mengikuti kelompok harta dan masa manfaat sebagaimana ketentuan, termasuk mekanisme jika Wajib Pajak ingin menggunakan masa manfaat tertentu sesuai aturan.
Jangan membebankan harga mobil sekaligus sebagai expense jika secara fiskal harus disusutkan.
Biaya perbaikan besar yang menambah nilai atau masa manfaat juga perlu dianalisis apakah harus dikapitalisasi dan disusutkan.
Servis rutin dan biaya operasional memiliki karakter berbeda dari perbaikan besar.
Bensin, tol, parkir, dan servis perlu jejak
Untuk biaya harian, substansi tetap utama.
Bensin untuk perjalanan pelanggan memiliki hubungan bisnis.
Tol untuk perjalanan proyek dapat dijelaskan.
Parkir saat meeting dapat didukung bukti.
Servis kendaraan perusahaan juga wajar sepanjang kendaraan memang digunakan dalam kegiatan perusahaan.
Masalah muncul ketika corporate card membayar bensin setiap akhir pekan untuk perjalanan pribadi dan semuanya tetap masuk biaya operasional tanpa review.
Jika penggunaan personal signifikan, perusahaan perlu menentukan bagaimana bagian personal diperlakukan.
Bisa ada koreksi fiskal di sisi perusahaan dan bisa ada konsekuensi natura atau kenikmatan di sisi penerima.
Jangan hanya melihat deductible expense.
Fasilitas kendaraan juga dapat menjadi employee benefit
PMK Nomor 66 Tahun 2023 mengatur PPh atas natura dan kenikmatan.
Fasilitas kendaraan yang diberikan kepada pegawai dapat menjadi objek pajak bagi penerima kecuali memenuhi pengecualian tertentu.
Salah satu pengecualian dalam PMK 66 terkait fasilitas kendaraan memiliki syarat, antara lain penerima bukan pemegang saham dan rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir tidak lebih dari batas Rp100 juta per bulan.
Artinya, kendaraan direksi tidak otomatis bebas PPh di sisi penerima.
Jika direktur sekaligus pemegang saham, syarat pengecualian tersebut perlu diperhatikan.
Jika direktur bukan pemegang saham tetapi penghasilannya melebihi batas, treatment juga perlu diuji.
Nilai kenikmatan dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi kerja untuk menyediakan fasilitas sesuai ketentuan PMK 66.
Jadi satu kendaraan dapat memunculkan dua analisis sekaligus.
Pertama, deductibility biaya di PPh badan.
Kedua, apakah fasilitas menjadi objek PPh bagi direksi.
Jangan menyelesaikan satu dan melupakan yang lain.
Kendaraan pool berbeda dari kendaraan eksklusif
Perusahaan logistik mempunyai sepuluh mobil operasional yang dipakai bergantian oleh supervisor untuk kunjungan lapangan.
Perusahaan lain menyediakan satu mobil mewah eksklusif untuk direktur dan kendaraan dibawa pulang setiap hari.
Secara substansi, karakter manfaatnya berbeda.
Kendaraan pool lebih mudah menunjukkan fungsi bisnis jika aksesnya dikendalikan dan digunakan untuk tugas perusahaan.
Kendaraan eksklusif mempunyai potensi unsur pribadi yang lebih besar.
Bukan berarti mobil eksklusif otomatis tidak boleh dibebankan.
Perusahaan perlu melihat realitas penggunaan dan ketentuan natura.
Kebijakan penggunaan kendaraan menjadi penting: siapa yang boleh memakai, apakah boleh dibawa pulang, apakah keluarga boleh menggunakan, siapa menanggung bensin pribadi, dan bagaimana biaya dicatat.
Kebijakan yang jelas membuat tax treatment lebih konsisten.
Jangan memakai aturan 50 persen lama tanpa verifikasi
Selama bertahun-tahun, banyak working paper memiliki baris otomatis: biaya sedan untuk direktur, koreksi 50 persen.
Pada 2026, formula itu perlu ditinjau ulang karena KEP-220/PJ./2002 telah dicabut pada 21 Mei 2025.
Ini contoh mengapa template pajak tahun lalu tidak boleh dijadikan sumber kebenaran permanen.
Pencabutan aturan khusus tidak berarti semua biaya kendaraan sekarang otomatis 100 persen deductible.
Yang berlaku adalah pengujian berdasarkan ketentuan umum.
Jika penggunaan bisnis dapat dibuktikan, biaya yang memenuhi prinsip 3M dapat dianalisis sebagai pengurang.
Jika ada penggunaan pribadi, bagian tersebut perlu dipisahkan sesuai substansi dan aturan.
Jika fasilitas menjadi natura atau kenikmatan kepada direksi, sisi PPh penerima juga perlu ditangani.
Jadi pekerjaan menjadi lebih berbasis fakta, bukan persentase otomatis.
Bagaimana membuat metode alokasi?
Perusahaan dapat memilih metode yang sesuai karakter operasional selama dapat dijelaskan dan digunakan konsisten.
Untuk armada dengan GPS, data jarak tempuh bisnis dan nonbisnis dapat digunakan.
Untuk kendaraan eksekutif, log perjalanan dapat mencatat tujuan utama.
Untuk perusahaan dengan mobil pool, booking system dapat menjadi bukti penggunaan.
Jika metode menggunakan estimasi, dasar estimasi harus rasional dan ditinjau berkala.
Jangan memilih angka 80 persen bisnis hanya karena ingin memaksimalkan deduction.
Metode harus mempunyai sumber data.
Perusahaan juga perlu membedakan biaya yang benar-benar spesifik untuk perjalanan pribadi. Misalnya tol liburan keluarga atau parkir pusat rekreasi. Biaya seperti itu lebih baik langsung dipisahkan daripada masuk formula alokasi tahunan yang kabur.
Mobil pribadi direktur yang dipakai untuk bisnis
Kasus lain adalah perusahaan tidak menyediakan mobil.
Direktur menggunakan kendaraan pribadinya untuk kunjungan kerja dan mengajukan reimbursement.
Di sini perusahaan perlu membedakan penggantian biaya bisnis nyata dengan tunjangan kendaraan tetap.
Reimbursement berdasarkan perjalanan, bukti, dan kebijakan mempunyai substansi berbeda dari pembayaran Rp10 juta setiap bulan tanpa melihat penggunaan aktual.
Pembayaran tetap lebih dekat ke remunerasi atau tunjangan dan dapat mempunyai konsekuensi PPh 21.
Jika perusahaan menggunakan mileage reimbursement, metode tarif per kilometer harus mempunyai dasar internal yang masuk akal dan tidak sekadar angka arbitrer.
Dokumen perjalanan tetap dibutuhkan.
Jangan membayar seluruh cicilan mobil pribadi direktur dan menyebutnya reimbursement perjalanan dinas.
Nama pembayaran tidak mengubah substansi.
Asuransi dan pajak kendaraan
Biaya asuransi kendaraan perusahaan dapat menjadi bagian biaya operasional sepanjang berhubungan dengan aset yang digunakan untuk usaha.
Pajak kendaraan, biaya administrasi, dan pengeluaran lain juga perlu dinilai berdasarkan kepemilikan dan penggunaan.
Jika kendaraan pribadi direksi, pembayaran biaya kepemilikan pribadi oleh perusahaan tidak otomatis menjadi biaya perusahaan hanya karena direksi kadang menggunakannya untuk kerja.
Pemisahan harus proporsional.
Perusahaan yang tidak ingin membuat analisis rumit dapat memilih desain benefit yang lebih jelas sejak awal: kendaraan benar-benar pool, kendaraan menjadi fasilitas remunerasi yang dipajaki sesuai aturan, atau reimbursement bisnis berdasarkan penggunaan.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Fasilitas Pasal 31E: Perusahaan Mana yang Perlu Mengecek Haknya?.
Desain yang jelas lebih mudah daripada mencampur ketiganya.
Apa yang perlu diperiksa saat rekonsiliasi fiskal?
Tarik seluruh fixed asset kendaraan.
Identifikasi pengguna.
Cek kendaraan pool dan eksklusif.
Cocokkan penyusutan komersial dan fiskal.
Tarik bensin, tol, parkir, servis, asuransi, dan perbaikan.
Cari transaksi pribadi yang jelas.
Periksa kebijakan alokasi.
Uji natura atau kenikmatan kepada penerima.
Periksa apakah penerima pemegang saham.
Periksa batas penghasilan jika ingin menerapkan pengecualian fasilitas kendaraan menurut PMK 66.
Pastikan KEP-220 lama tidak lagi dipakai sebagai satu-satunya dasar pada tahun pajak setelah pencabutannya.
Lalu dokumentasikan hasil.
Pemisahan bisnis dan personal adalah inti
Kendaraan direksi hampir selalu berada di area yang mudah bercampur antara fungsi perusahaan dan kenyamanan pribadi.
Itu tidak membuat kendaraan direksi otomatis bermasalah.
Yang bermasalah adalah ketika perusahaan tidak tahu bagian mana yang digunakan untuk bisnis dan bagian mana yang personal, tetapi seluruh biaya tetap dibebankan tanpa analisis.
Tahun 2026 menambah satu alasan untuk memperbarui SOP: aturan khusus KEP-220 yang dulu sering dijadikan dasar pembatasan 50 persen sudah dicabut sejak 21 Mei 2025.
Jangan membawa formula lama hanya karena sudah familiar.
Gunakan prinsip umum UU PPh, aturan penyusutan, dan PMK 66 tentang natura dan kenikmatan.
Dengan begitu, treatment kendaraan tidak lagi ditentukan oleh label “mobil direksi”, tetapi oleh fakta kepemilikan, penggunaan, penerima manfaat, dan dokumentasi.
Itu pendekatan yang lebih defensible daripada satu persentase yang diterapkan ke semua kasus.