Fasilitas Pasal 31E: Perusahaan Mana yang Perlu Mengecek Haknya?

Perusahaan mencatat omzet Rp12 miliar dan Penghasilan Kena Pajak Rp1,8 miliar. Finance lalu mengalikan seluruh Rp1,8 miliar dengan tarif PPh badan 22 persen.

Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Pengeluaran Tanpa Bukti Lengkap: Apa Risiko Fiskalnya bagi Perusahaan?.

Hitungannya terlihat sederhana.

Namun untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar, ada satu ketentuan yang harus diperiksa sebelum mengunci PPh terutang: Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal tersebut memberi fasilitas pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif PPh badan umum atas bagian Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

Dengan tarif umum PPh badan 22 persen yang berlaku sejak Tahun Pajak 2022, bagian Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas pada dasarnya dikenai tarif efektif 11 persen. Bagian lainnya tetap menggunakan tarif umum 22 persen.

Pada Juni 2026, DJP kembali menegaskan bahwa tarif umum badan tetap 22 persen dan fasilitas Pasal 31E tetap tersedia bagi badan dengan omzet sampai Rp50 miliar setahun.

Jadi fasilitas ini masih relevan pada 2026.

Tetapi jangan langsung menerapkan 11 persen ke seluruh laba.

Itu kesalahan paling umum.

Siapa yang masuk Pasal 31E?

Pasal 31E ditujukan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar.

Bentuk badan dapat beragam sepanjang termasuk Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi ketentuan.

Perusahaan dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar tidak mendapat fasilitas ini.

Jika peredaran bruto berada di bawah atau sama dengan Rp50 miliar, perusahaan perlu menghitung bagian Penghasilan Kena Pajak yang mendapatkan pengurangan tarif.

DJP dalam berbagai edukasi resmi juga menjelaskan bahwa fasilitas ini bukan hanya untuk perusahaan yang peredaran brutonya tepat di atas Rp4,8 miliar.

Badan dengan omzet lebih kecil yang sudah menggunakan rezim umum PPh juga dapat relevan, tergantung status dan ketentuan perpajakannya.

Karena itu, jangan menyamakan Pasal 31E dengan PPh Final UMKM.

Dua rezim itu berbeda.

Rp4,8 miliar di Pasal 31E bukan batas omzet penerima fasilitas

Ini titik yang paling sering membingungkan.

Batas penerima fasilitas adalah peredaran bruto sampai Rp50 miliar.

Angka Rp4,8 miliar digunakan untuk menentukan bagian peredaran bruto yang menjadi basis proporsional atas Penghasilan Kena Pajak yang mendapat pengurangan tarif.

Misalnya omzet perusahaan Rp12 miliar.

Bukan berarti hanya perusahaan dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar yang dapat fasilitas.

Perusahaan Rp12 miliar masih berada di bawah Rp50 miliar, sehingga Pasal 31E perlu dihitung.

Bagian Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh tarif 50 persen dari tarif umum ditentukan secara proporsional berdasarkan Rp4,8 miliar dibanding total peredaran bruto.

Sisa Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif umum.

Cara berpikirnya harus proporsional.

Contoh ilustratif

Misalkan PT A mempunyai peredaran bruto Rp12 miliar dan Penghasilan Kena Pajak Rp1,8 miliar.

Bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas adalah Rp4,8 miliar dari total Rp12 miliar.

Proporsinya 40 persen.

Dengan pendekatan proporsional, 40 persen dari Penghasilan Kena Pajak, yaitu Rp720 juta, merupakan bagian yang memperoleh pengurangan tarif.

Atas Rp720 juta digunakan 50 persen dari tarif umum 22 persen, yaitu 11 persen.

Sisa Penghasilan Kena Pajak Rp1,08 miliar dikenai tarif umum 22 persen.

Ini hanya ilustrasi untuk menjelaskan mekanisme.

Dalam SPT nyata, angka harus mengikuti Penghasilan Kena Pajak yang sudah direkonsiliasi dan ketentuan pembulatan serta pengisian yang berlaku.

Jangan mengambil laba akuntansi sebelum rekonsiliasi fiskal.

Bagaimana jika omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar?

Jika badan sudah berada pada rezim PPh umum dan memenuhi syarat Pasal 31E, seluruh Penghasilan Kena Pajak dapat berada pada bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas karena seluruh peredaran brutonya masih dalam batas Rp4,8 miliar.

Namun perusahaan harus lebih dulu memastikan apakah pada tahun tersebut masih menggunakan atau sudah tidak menggunakan rezim PPh final berdasarkan ketentuan peredaran bruto tertentu.

PMK Nomor 164 Tahun 2023 mengatur tata cara pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan masa penggunaan PPh final sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022.

Status ini penting.

Jangan menghitung PPh final UMKM dan Pasal 31E atas basis penghasilan yang sama.

Pasal 31E bekerja dalam rezim penghitungan PPh berdasarkan Penghasilan Kena Pajak, bukan sebagai diskon tambahan atas PPh final.

Badan yang masa PPh finalnya telah berakhir

PT, CV, firma, koperasi, dan bentuk badan tertentu mempunyai batas waktu penggunaan PPh final sesuai ketentuan PP 55 Tahun 2022 dan aturan pelaksanaannya.

Setelah masa tersebut berakhir, badan beralih ke ketentuan umum PPh.

Di titik itulah Pasal 31E dapat menjadi sangat penting jika omzet masih sampai Rp50 miliar.

Perusahaan yang sebelumnya terbiasa membayar persentase dari omzet perlu mengubah cara kerja.

Mereka harus menyelenggarakan pembukuan yang memadai, melakukan rekonsiliasi fiskal, menentukan Penghasilan Kena Pajak, baru menghitung tarif termasuk fasilitas Pasal 31E.

Perubahan ini bukan sekadar mengganti persentase.

Basis pajaknya berubah dari omzet final menjadi laba fiskal menurut ketentuan umum.

Omzet Rp50 miliar harus dihitung dengan benar

Perusahaan yang omzetnya mendekati Rp50 miliar perlu memperhatikan definisi peredaran bruto.

Jangan hanya mengambil akun sales utama jika perusahaan mempunyai pendapatan usaha lain yang termasuk dalam peredaran bruto untuk tujuan fasilitas.

Sebaliknya, jangan memasukkan semua arus kas sebagai omzet tanpa analisis.

Working paper harus menjelaskan komponen peredaran bruto yang dipakai.

Jika perusahaan memiliki beberapa cabang, omzet seluruh tempat kegiatan usaha perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan Wajib Pajak yang sama.

Membagi penjualan ke beberapa cabang tidak membuat masing-masing mempunyai limit Rp50 miliar sendiri jika semuanya berada dalam satu entitas.

Satu badan, satu perhitungan peredaran bruto untuk fasilitas tersebut.

Bagaimana kalau omzet Rp50,1 miliar?

Pasal 31E menggunakan batas peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar.

Jika peredaran bruto melebihi batas itu, fasilitas tidak berlaku.

Tidak ada mekanisme hanya bagian omzet sampai Rp50 miliar yang tetap mendapat diskon.

Karena itu, perusahaan yang berada dekat batas perlu memastikan angka omzet benar dan cut off penjualan tepat.

Namun jangan pernah menunda invoice, memindahkan penjualan, atau mengubah pengakuan pendapatan secara artifisial hanya untuk menjaga omzet di bawah Rp50 miliar.

Pengakuan transaksi harus mengikuti fakta dan ketentuan.

Tax planning tidak boleh mengubah substansi bisnis.

Hubungan dengan tarif 22 persen

Tarif umum PPh badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 22 persen sejak Tahun Pajak 2022 berdasarkan UU HPP.

Pasal 31E tidak mengubah tarif umum tersebut.

Fasilitas hanya memberikan pengurangan 50 persen dari tarif yang dikenakan pada bagian Penghasilan Kena Pajak tertentu.

Jadi formula perusahaan dengan omzet antara Rp4,8 miliar dan Rp50 miliar biasanya menghasilkan dua lapisan tarif.

Bagian fasilitas menggunakan 11 persen berdasarkan tarif umum 22 persen.

Bagian nonfasilitas menggunakan 22 persen.

Jika tarif umum berubah di masa depan, angka 11 persen juga tidak boleh dianggap permanen karena Pasal 31E merujuk pada persentase dari tarif umum.

Selalu verifikasi tarif tahun pajak yang sedang dihitung.

Fasilitas bukan pilihan yang boleh diabaikan sembarangan

Pasal 31E dirumuskan sebagai fasilitas bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria.

Dalam praktik, perusahaan sebaiknya mengecek haknya sebagai bagian standar penghitungan PPh badan.

Jangan menganggap karena tax payable sudah kecil maka fasilitas tidak perlu dihitung.

Penghitungan yang benar harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Di Coretax, informasi peredaran bruto dan penghitungan tarif menjadi bagian dari struktur SPT badan.

Working paper internal harus dapat menjelaskan bagaimana angka fasilitas diperoleh.

Jika perusahaan menggunakan software tax, pastikan rule Pasal 31E aktif untuk kondisi yang tepat dan tidak diterapkan pada perusahaan yang omzetnya melewati Rp50 miliar.

Hubungan dengan kompensasi kerugian

Pasal 31E diterapkan setelah Penghasilan Kena Pajak ditentukan sesuai mekanisme PPh badan.

Jika perusahaan mempunyai kompensasi kerugian fiskal yang masih sah, kerugian tersebut perlu diperhitungkan terlebih dahulu sesuai ketentuan untuk menentukan basis yang relevan.

Jangan menghitung fasilitas langsung dari laba sebelum kompensasi.

Begitu pula koreksi fiskal, penyusutan, biaya nondeductible, dan penghasilan final harus diselesaikan lebih dulu.

Pasal 31E adalah tahap tarif.

Ia bukan alat untuk menentukan laba fiskal.

Urutan penghitungan yang salah dapat menghasilkan pajak yang salah meskipun tarifnya benar.

Perusahaan dengan beberapa jenis penghasilan

Jika badan mempunyai penghasilan yang dikenai PPh final dan penghasilan yang dikenai tarif umum, pemisahan perlu dilakukan.

Fasilitas Pasal 31E berhubungan dengan Penghasilan Kena Pajak dalam rezim umum.

Penghasilan final sudah mempunyai mekanisme sendiri.

Perusahaan perlu memisahkan biaya yang berkaitan dengan masing-masing penghasilan sesuai ketentuan sebelum menentukan Penghasilan Kena Pajak.

Jangan menggunakan omzet final untuk memperbesar atau memperkecil proporsi fasilitas tanpa memahami definisi yang berlaku.

Jika struktur bisnis kompleks, review lebih mendalam diperlukan.

Checklist sebelum memakai Pasal 31E

Pastikan entitas merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri.

Tentukan peredaran bruto setahun.

Pastikan tidak melebihi Rp50 miliar.

Tentukan apakah penghasilan berada dalam rezim umum atau masih menggunakan PPh final untuk bagian tertentu.

Selesaikan rekonsiliasi fiskal.

Perhitungkan kompensasi kerugian yang sah.

Tentukan Penghasilan Kena Pajak.

Hitung proporsi bagian peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar.

Terapkan pengurangan tarif 50 persen dari tarif umum pada bagian PKP yang mendapat fasilitas.

Terapkan tarif umum pada sisanya.

Rekonsiliasi dengan formulir Coretax.

Simpan working paper.

Checklist ini sederhana, tetapi mencegah dua kesalahan besar: kehilangan fasilitas yang seharusnya diperoleh dan menggunakan fasilitas ketika tidak berhak.

Kesalahan yang paling sering terjadi

Pertama, menganggap omzet harus maksimal Rp4,8 miliar untuk mendapat Pasal 31E.

Kedua, menerapkan tarif 11 persen ke seluruh laba perusahaan dengan omzet Rp20 miliar.

Ketiga, menggunakan laba komersial sebagai Penghasilan Kena Pajak.

Keempat, mencampur PPh final UMKM dengan Pasal 31E.

Kelima, tidak menghitung seluruh peredaran bruto badan.

Keenam, tetap memakai fasilitas saat omzet sudah lebih dari Rp50 miliar.

Ketujuh, lupa memasukkan kompensasi kerugian sebelum tahap tarif.

Kedelapan, tidak memperbarui formula ketika tarif umum berubah.

Kesembilan, tidak menyimpan dasar perhitungan.

Kesepuluh, menganggap sistem otomatis pasti benar tanpa memeriksa input.

Fasilitas ini sederhana setelah urutannya benar

Pasal 31E terlihat rumit karena ada tiga angka yang sering bercampur: Rp4,8 miliar, Rp50 miliar, dan tarif 22 persen.

Pisahkan fungsinya.

Rp50 miliar adalah batas peredaran bruto badan yang berhak mengecek fasilitas.

Rp4,8 miliar adalah bagian peredaran bruto yang digunakan untuk menentukan proporsi Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh pengurangan tarif.

22 persen adalah tarif umum PPh badan saat ini, sehingga 50 persen dari tarif tersebut menjadi 11 persen untuk bagian yang mendapat fasilitas.

Setelah fungsi tiga angka itu dipahami, perhitungannya menjadi jauh lebih logis.

Bagi perusahaan yang sedang tumbuh dari omzet belasan hingga puluhan miliar, Pasal 31E bisa mempunyai dampak pajak yang material.

Karena itu, jangan memperlakukannya sebagai catatan kaki SPT.

Masukkan pengecekan fasilitas ke closing pajak tahunan sebelum angka PPh badan dikunci.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *