Satu kampanye pemasaran berbasis AI bisa terlihat seperti satu proyek. Di laporan biaya, kenyataannya bisa terdiri dari banyak transaksi yang sifatnya berbeda.
Tim membeli akses ke model generatif dari vendor luar negeri. Seorang freelancer lokal membuat prompt dan mengedit hasilnya. Perusahaan membeli lisensi font, stok gambar, musik, atau aset kreatif. Ada pula jasa agensi untuk menyatukan semuanya menjadi materi iklan.
Kalau seluruh pembayaran itu dimasukkan ke satu akun bernama “biaya AI content”, finance memang mendapat laporan yang ringkas. Tim pajak justru kehilangan detail yang paling dibutuhkan.
Per 13 Agustus 2026, penggunaan AI untuk menghasilkan konten tidak menciptakan satu kategori pajak baru bernama “AI expense”. Analisis tetap mengikuti siapa penerima pembayaran, apa yang dibeli, hak apa yang diperoleh, di mana manfaat digunakan, dan apakah pembayaran dilakukan kepada pihak dalam negeri atau luar negeri.
Karena itu, langkah yang sehat bukan mencari satu tarif untuk semua biaya. Pisahkan transaksi sebelum menentukan perlakuannya.
Satu proyek kreatif bisa mempunyai empat lapisan biaya
Bayangkan perusahaan meluncurkan kampanye produk baru.
Marketing memakai platform AI berlangganan untuk membuat konsep visual. Setelah itu, perusahaan membayar ilustrator freelance untuk memperbaiki hasil dan membuat versi final. Musik dibeli melalui platform lisensi global. Terakhir, agensi lokal mengerjakan adaptasi materi untuk berbagai kanal.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Data Center Lokal untuk Perusahaan Asing: Kapan Kehadiran Digital Menjadi Isu Pajak?.
Dari sisi bisnis, semua biaya mendukung satu kampanye.
Dari sisi pajak, ada setidaknya empat hubungan pembayaran.
Pertama, pembayaran akses tool digital.
Kedua, pembayaran jasa kepada orang pribadi.
Ketiga, pembayaran lisensi atau hak penggunaan aset.
Keempat, pembayaran jasa kepada badan usaha.
Kesalahan sering muncul ketika purchase order dibuat berdasarkan nama proyek, lalu sistem ERP memberi satu tax code kepada seluruh invoice yang terkait proyek itu.
Project code boleh sama. Tax treatment belum tentu sama.
Mulai dari siapa yang dibayar
Pertanyaan paling praktis adalah identitas penerima penghasilan.
Jika perusahaan membayar badan usaha Indonesia, analisis pemotongan dapat masuk ke wilayah PPh Pasal 23 jika jenis jasa atau penghasilannya termasuk objek ketentuan tersebut. DJP menjelaskan bahwa untuk imbalan jasa tertentu kepada wajib pajak dalam negeri, PPh Pasal 23 dapat dikenakan sebesar 2 persen dari jumlah bruto. Untuk royalti domestik, ketentuan PPh Pasal 23 menggunakan kategori yang berbeda.
Jika pembayaran dilakukan kepada orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai freelancer atau bukan pegawai, jalur analisisnya bukan otomatis PPh Pasal 23.
PMK 168 Tahun 2023 mengatur pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Untuk kategori Bukan Pegawai, dasar pengenaan dan pemotongan ditetapkan sebesar 50 persen dari jumlah penghasilan bruto, kemudian pajak dihitung menggunakan tarif Pasal 17 sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun status seseorang tidak boleh ditentukan dari label “freelancer” saja.
Kontrak, pola kerja, sifat hubungan, dan penerima penghasilan tetap harus dibaca.
Jika vendor atau kreator berada di luar negeri, analisis berpindah lagi ke ketentuan untuk wajib pajak luar negeri, termasuk potensi PPh Pasal 26 dan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda apabila syaratnya terpenuhi.
Jadi satu kampanye dapat menimbulkan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN pada transaksi yang berbeda. Bukan karena proyeknya rumit, tetapi karena pihak dan hak yang dibayar memang berbeda.
Biaya tool AI jangan dibaca dari nama produknya
Langganan platform AI sering menjadi komponen pertama.
Finance melihat nama vendor, paket bulanan, dan kartu kredit perusahaan. Tax membutuhkan informasi lebih jauh.
Apakah pelanggan hanya memperoleh akses memakai layanan standar?
Apakah kontrak memberikan hak penggunaan software tertentu?
Apakah ada hak memperbanyak, memodifikasi, mendistribusikan, atau mengeksploitasi kekayaan intelektual?
Apakah paket juga memuat professional services, dedicated support, training, atau implementation?
Pertanyaan ini penting karena istilah komersial seperti subscription, license, seat, API credit, creator plan, atau enterprise plan tidak otomatis menentukan klasifikasi pajak.
Pembayaran kepada vendor luar negeri perlu dianalisis dari karakter penghasilannya. Jika ada treaty, pasal dalam P3B juga harus dibaca sesuai fakta transaksi.
Sejak PMK 112 Tahun 2025, penerapan P3B oleh wajib pajak luar negeri menggunakan Formulir DGT dengan tata cara yang telah diperbarui. DJP juga menyatakan bahwa informasi Form DGT diunggah melalui menu SKD WPLN pada Coretax.
Artinya, tax tidak cukup mengetahui negara vendor. Dokumen penerapan treaty juga harus dikelola.
PPN digital adalah lapisan lain
Pembelian tool AI dari luar negeri juga membawa pertanyaan PPN.
DJP menjelaskan bahwa PPN atas produk dan jasa digital melalui PMSE dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui perdagangan elektronik.
Untuk pelaku PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut, PPN yang wajib dipungut sebesar 12 persen dari dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari nilai uang yang dibayar, tidak termasuk PPN yang dipungut.
Hal penting bagi finance adalah jangan menyamakan keberadaan PPN di invoice dengan kesimpulan mengenai PPh.
PPN dan withholding tax merupakan lapisan analisis yang berbeda.
Satu invoice dapat sudah memuat PPN PMSE tetapi masih membutuhkan analisis PPh atas pembayaran kepada pihak luar negeri.
Sebaliknya, ketiadaan tulisan “VAT” atau “PPN” pada invoice tidak boleh langsung ditafsirkan bahwa tidak ada isu PPN yang perlu diperiksa.
Freelancer bukan sekadar akun jasa kreatif
Di sisi lain, pembayaran kepada freelancer sering dianggap lebih sederhana karena penerimanya orang Indonesia dan nominalnya tidak sebesar vendor global.
Justru di sinilah dokumentasi sering lemah.
Marketing berkomunikasi lewat WhatsApp. Hasil pekerjaan dikirim lewat cloud drive. Invoice dibuat sederhana. Scope pekerjaan kadang berubah di tengah proyek.
Bagi perusahaan, bukti transaksi sebaiknya tidak berhenti pada bukti transfer.
Simpan perjanjian atau engagement, identitas penerima, ruang lingkup pekerjaan, deliverable, invoice atau tagihan, bukti pembayaran, dan bukti pemotongan pajak bila kewajiban pemotongan memang timbul.
Untuk Bukan Pegawai, PMK 168 Tahun 2023 juga membedakan unsur tertentu yang dapat dikeluarkan dari jumlah bruto untuk jasa selain katering apabila memang memenuhi kondisi dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang dipersyaratkan. Ini menunjukkan pentingnya kontrak yang mampu memisahkan pembayaran tenaga kerja, material, atau pihak ketiga jika struktur jasanya memang demikian.
Jangan membuat pemisahan fiktif hanya untuk mengubah dasar pajak. Pemisahan harus mengikuti transaksi nyata dan didukung bukti.
Lisensi aset kreatif perlu dibaca dari hak yang diberikan
Konten AI tidak selalu lahir sepenuhnya dari model generatif.
Perusahaan dapat membeli font, musik, foto, template, dataset, stock footage, atau aset digital lain. Pembayaran seperti ini sering memakai kata “license”.
Namun kata license belum cukup.
Baca apa yang sebenarnya boleh dilakukan perusahaan.
Apakah hak hanya untuk menggunakan satu aset dalam satu kampanye?
Apakah boleh digunakan tanpa batas waktu?
Apakah boleh disublisensikan?
Apakah perusahaan mendapat hak komersial yang luas?
Apakah ada hak untuk memodifikasi atau mendistribusikan kembali?
Jika pembayaran dilakukan kepada pihak luar negeri, karakter hak tersebut dapat berpengaruh terhadap penentuan apakah pembayaran berkaitan dengan royalti atau kategori penghasilan lain menurut hukum domestik dan P3B yang relevan.
Karena definisi royalti dalam treaty dapat berbeda antarnegara, finance tidak boleh memakai satu tabel tarif global untuk semua pembayaran lisensi.
Negara yang berbeda dapat menghasilkan pasal treaty dan tarif yang berbeda. Bahkan pada negara yang sama, jenis hak yang berbeda dapat mengubah analisis.
Pisahkan lisensi dari jasa pengeditan
Satu vendor dapat menjual dua hal sekaligus.
Misalnya perusahaan membeli hak memakai perpustakaan musik selama satu tahun dan juga membayar jasa editor untuk menyusun audio khusus bagi kampanye.
Jika kontrak memisahkan biaya lisensi dan jasa secara komersial dan substansinya memang terpisah, tim tax memiliki dasar yang lebih baik untuk menilai masing-masing komponen.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Biaya Cybersecurity dan SaaS: Mengapa Tim Tax Perlu Membaca Terms of Service.
Jika seluruh tagihan hanya ditulis “creative services package”, analisis menjadi lebih sulit.
Pemisahan ini bukan berarti setiap invoice harus dipecah secara berlebihan.
Yang dibutuhkan adalah keterbacaan substansi.
Finance harus dapat menjawab tiga pertanyaan sederhana: apa yang dibayar, kepada siapa, dan hak atau hasil apa yang diterima.
Kalau tiga pertanyaan itu tidak bisa dijawab dari dokumen, tax code yang dipilih sistem belum mempunyai fondasi kuat.
Bagaimana dengan biaya AI yang dibayar karyawan dulu?
Masalah lain muncul ketika pegawai memakai kartu kredit pribadi untuk membeli tool AI lalu meminta reimbursement.
Dari sisi kas, perusahaan mengganti uang pegawai.
Dari sisi substansi, transaksi asalnya tetap perlu dilihat.
Siapa vendor sebenarnya? Atas nama siapa akun dibuat? Apakah invoice mencantumkan perusahaan atau pegawai? Apakah PPN PMSE dipungut? Apakah akun dipakai untuk kebutuhan bisnis? Apakah kontrak mengikat pegawai secara pribadi atau perusahaan?
Perusahaan sebaiknya tidak membiarkan reimbursement menjadi jalan pintas yang menghilangkan data vendor.
Kebijakan procurement perlu meminta invoice asli atau billing statement, bukti pembayaran, tujuan bisnis, akun pengguna, dan informasi pajak yang tersedia.
Jika perusahaan hanya menyimpan form reimbursement internal, jejak transaksi dengan vendor digital menjadi lemah.
Pisahkan cost center dan tax classification
Satu perbaikan praktis adalah memisahkan dua jenis klasifikasi.
Cost center menjawab: biaya ini milik fungsi siapa dan proyek apa?
Tax classification menjawab: pembayaran ini jenis apa dan kewajiban pajaknya bagaimana?
Keduanya tidak perlu sama.
Kampanye AI dapat berada di satu cost center Marketing Q3, tetapi tax classification di bawahnya bisa terdiri dari SaaS luar negeri, jasa orang pribadi lokal, jasa badan lokal, royalti atau lisensi, reimbursement, dan komponen lain yang benar-benar terjadi.
ERP yang baik seharusnya mampu menyimpan kedua dimensi tersebut.
Jika tidak, spreadsheet mapping tambahan lebih baik daripada memaksa seluruh transaksi masuk satu tax code.
Kontrol sebelum pembayaran lebih murah daripada koreksi setelahnya
Tim tax sering baru melihat transaksi ketika pembayaran sudah terjadi.
Untuk ekosistem AI, model itu makin berisiko karena pengguna bisnis dapat membeli tool baru dalam hitungan menit.
Kontrol yang lebih sehat adalah membuat intake sederhana sebelum vendor baru digunakan.
Siapa entitas vendornya?
Negara mana?
Apa produknya?
Siapa yang akan memakai?
Apakah ada recurring subscription?
Apakah ada lisensi atau hak kekayaan intelektual?
Apakah ada jasa manusia?
Apakah kontrak tersedia?
Apakah vendor memungut PPN?
Apakah pembayaran dilakukan langsung atau lewat marketplace?
Jawaban tersebut cukup untuk menentukan apakah transaksi dapat mengikuti rule standar atau perlu review lebih lanjut.
AI mempercepat produksi, tetapi tidak menghapus karakter transaksi
Penggunaan AI membuat alur produksi kreatif semakin cair. Satu materi dapat melibatkan model generatif, editor manusia, platform lisensi, agensi, dan marketplace dalam satu minggu.
Itulah alasan tim finance perlu menolak dorongan untuk menyederhanakan semuanya menjadi “biaya AI”.
Pajak tidak membaca tren kreatif sebagai satu kategori. Pajak membaca subjek, objek, hak, jasa, lokasi, dokumen, dan aturan yang relevan.
Tool perlu dipisahkan dari freelancer.
Freelancer perlu dipisahkan dari badan usaha.
Lisensi perlu dibaca terpisah dari jasa.
Pembayaran domestik perlu dibedakan dari pembayaran luar negeri.
PPN perlu dianalisis terpisah dari PPh.
Dan setiap penggunaan treaty perlu didukung persyaratan yang benar, bukan sekadar asumsi karena vendor berasal dari negara mitra P3B.
Bagi perusahaan yang mulai memproduksi konten dalam volume besar dengan AI, struktur biaya yang rapi bukan sekadar urusan akuntansi. Struktur itu adalah fondasi agar kewajiban pajak dapat ditentukan dari transaksi nyata, bukan dari tebakan setelah invoice menumpuk.