Banyak karyawan mengira penghitungan akhir PPh 21 selalu terjadi pada Desember. Anggapan itu benar untuk pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun, tetapi tidak untuk semua orang.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Karyawan Mulai Kerja di Tengah Bulan: Apa yang Terjadi pada Perhitungan PPh 21?.
Ketika pegawai berhenti bekerja sebelum Desember, bulan terakhir ia bekerja dapat menjadi masa pajak terakhir bagi pemberi kerja tersebut. Pada masa itu, PPh 21 perlu dihitung kembali sesuai ketentuan, bukan sekadar memakai Tarif Efektif Rata-rata atau TER seperti bulan biasa.
Ini alasan proses resign tidak boleh hanya menyelesaikan gaji terakhir, sisa cuti, dan pengembalian laptop.
Payroll juga mempunyai pekerjaan rekonsiliasi pajak.
PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur penggunaan TER untuk pemotongan PPh 21 pada masa selain masa pajak terakhir. Pada masa pajak terakhir pegawai tetap, penghitungan menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh sesuai mekanisme yang ditentukan.
Jadi jika seorang pegawai berhenti bekerja pada Agustus, Agustus tidak lagi diperlakukan sama seperti Juli.
Resign mengubah posisi bulan terakhir
Bayangkan Adi bekerja sejak Januari dan mengundurkan diri efektif akhir Agustus.
Januari sampai Juli adalah masa biasa. Pemotongan PPh 21 menggunakan TER bulanan sesuai penghasilan bruto dan kategori PTKP.
Agustus menjadi masa pajak terakhir bagi hubungan kerja Adi dengan perusahaan itu.
Pada masa terakhir, payroll melakukan penghitungan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama periode kerja sesuai ketentuan, memperhitungkan pengurang yang diperbolehkan, PTKP, tarif progresif Pasal 17, lalu membandingkannya dengan PPh 21 yang sudah dipotong pada masa sebelumnya.
Hasilnya bisa berbeda dari pola bulan biasa.
Karena itu, PPh di slip terakhir dapat naik atau turun secara signifikan.
Karyawan yang tidak memahami mekanisme ini kadang mengira perusahaan mengubah tarif pajak pada saat resign. Padahal yang berubah adalah tahap penghitungan.
TER bulanan telah digunakan sepanjang masa biasa. Masa terakhir adalah titik rekonsiliasi.
Kenapa rekonsiliasi diperlukan?
TER dirancang untuk menyederhanakan pemotongan bulanan.
Ia bukan pengganti penghitungan tahunan yang menjadi dasar rekonsiliasi pegawai tetap pada masa terakhir.
Selama Januari sampai Juli, bruto pegawai bisa berubah. Ada bonus, THR, rapel, lembur, atau tunjangan lain. Setiap perubahan dapat memengaruhi jumlah potongan bulanan.
Ketika hubungan kerja berakhir, pemberi kerja tidak menunggu sampai Desember untuk menyelesaikan posisi PPh 21 pegawai tersebut.
Penghitungan masa terakhir dilakukan saat pegawai berhenti.
Dengan cara ini, bukti potong yang diterbitkan mencerminkan penghasilan dan PPh 21 selama periode kerja pada pemberi kerja tersebut.
Jika karyawan kemudian pindah ke perusahaan lain, ia membawa bukti potong dari kantor lama sebagai bagian dari jejak pajaknya pada tahun yang sama.
Lebih potong bisa terjadi
Misalkan total PPh 21 yang sudah dipotong melalui TER pada bulan sebelumnya ternyata lebih besar daripada PPh yang dihitung pada masa terakhir untuk periode kerja.
Dalam keadaan seperti itu, terjadi kelebihan pemotongan.
PMK 168 Tahun 2023 mengatur bahwa kelebihan PPh 21 yang telah dipotong dari pegawai tetap wajib dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai, disertai pemberian bukti pemotongan, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.
Ini penting karena sebagian pegawai menganggap lebih potong hanya bisa diselesaikan lewat SPT Tahunan pribadi.
Untuk lebih potong PPh 21 pada proses penghitungan masa terakhir pegawai, tanggung jawab koreksi berada pada mekanisme pemotong sebagaimana diatur.
Dari sisi perusahaan, kelebihan penyetoran dapat diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Karena itu, payroll perlu membedakan kelebihan pemotongan pegawai dengan status lebih bayar yang mungkin timbul dalam konteks SPT orang pribadi.
Kurang potong juga bisa terjadi
Arah rekonsiliasi tidak selalu menghasilkan pengembalian.
Jika total PPh menurut penghitungan masa terakhir lebih besar daripada jumlah yang telah dipotong sebelumnya, selisih dapat dipotong pada masa terakhir.
Inilah alasan take home pay bulan resign kadang lebih rendah dari perkiraan.
Pegawai mungkin fokus pada pembayaran sisa cuti, bonus prorata, atau hak lain. Jika pada saat yang sama ada tambahan PPh 21 hasil rekonsiliasi, jumlah bersih yang diterima berubah.
Perusahaan sebaiknya menjelaskan komponen ini dalam final payslip.
Keterangan yang jelas jauh lebih baik daripada satu baris “tax adjustment” tanpa penjelasan.
THR dan bonus membuat rekonsiliasi lebih terasa
Pegawai yang resign setelah menerima THR atau bonus besar dapat memiliki pola pemotongan yang tidak rata.
Pada bulan THR atau bonus, bruto naik dan TER dapat bergerak ke lapisan yang lebih tinggi.
Ketika masa terakhir tiba, seluruh penghasilan selama periode kerja dipertemukan dalam penghitungan sesuai ketentuan.
Karena itu, rekonsiliasi bisa menghasilkan selisih yang cukup terasa.
Hal ini tidak berarti pemotongan pada bulan THR sebelumnya salah. TER memang bekerja berdasarkan bruto masa tersebut. Penghitungan akhir kemudian memastikan jumlah selama periode kerja disesuaikan dengan metode masa terakhir.
Kedua tahap itu harus dibaca bersama.
Bukti potong adalah hasil penting dari offboarding
Setelah resign, pegawai jangan hanya meminta surat pengalaman kerja.
Bukti potong PPh 21 jauh lebih penting daripada yang sering disadari.
Untuk pegawai tetap swasta, bukti potong A1 menjadi dasar untuk melaporkan penghasilan dari pemberi kerja tersebut dalam SPT Tahunan.
Jika pegawai pindah kerja, bukti potong kantor lama perlu disimpan dan dapat relevan bagi pemberi kerja baru sesuai mekanisme yang berlaku.
Jika pegawai tidak langsung bekerja lagi, A1 tetap dibutuhkan untuk SPT Tahunan.
Pastikan nama, NIK atau identitas perpajakan, periode kerja, jumlah penghasilan, dan PPh yang dipotong sesuai catatan.
Kesalahan yang ditemukan segera setelah resign lebih mudah diperbaiki daripada enam bulan kemudian ketika akses HR lama sudah tertutup.
Pindah kerja bukan berarti pajaknya selesai
Bayangkan seorang pegawai resign Agustus lalu mulai bekerja di kantor baru pada September.
Kantor lama melakukan rekonsiliasi masa terakhir untuk periode Januari sampai Agustus.
Kantor baru kemudian menjalankan pemotongan PPh 21 untuk penghasilan September dan seterusnya.
Pada akhir tahun, pegawai memiliki dua sumber penghasilan kerja.
SPT Tahunan tetap melihat penghasilan dalam satu tahun pajak. Karena itu, hasil akhir SPT bisa berbeda dari pemotongan masing-masing pemberi kerja.
PMK 168 Tahun 2023 bahkan menyediakan contoh resmi kondisi pegawai yang berhenti di satu pemberi kerja lalu bekerja di pemberi kerja lain, termasuk situasi ketika bukti potong lama diserahkan atau tidak diserahkan kepada pemberi kerja baru.
Pelajaran praktisnya jelas: bukti potong lama bukan dokumen sampingan.
HR dan payroll perlu sinkron
Resign biasanya dimulai dari HR.
Masalah muncul jika informasi tanggal efektif berhenti terlambat sampai ke payroll.
Jika payroll masih menganggap pegawai aktif sampai akhir bulan berikutnya, masa pajak terakhir bisa salah diproses.
Karena itu, tanggal efektif berhenti harus menjadi data tunggal yang konsisten di HRIS, payroll, akses perusahaan, dan administrasi pajak.
Jika ada perubahan tanggal karena notice period, cuti, atau kesepakatan lain, perubahan tersebut harus tercatat.
Payroll juga perlu mengetahui pembayaran apa yang dilakukan pada bulan terakhir.
Apakah ada gaji reguler?
Sisa cuti?
Bonus?
Insentif?
Pembayaran lain setelah pegawai tidak lagi aktif?
Setiap jenis pembayaran harus dinilai sesuai ketentuan karena karakter penghasilannya dapat berbeda.
Jangan memasukkan semua ke satu kode “final payment”.
Apa yang perlu diperiksa pegawai sebelum keluar?
Pertama, cocokkan tanggal berhenti.
Kedua, cek gaji dan tunjangan bulan terakhir.
Ketiga, periksa pembayaran tambahan.
Keempat, lihat PPh 21 hasil rekonsiliasi.
Kelima, minta bukti potong.
Keenam, simpan slip gaji dan bukti transfer.
Ketujuh, jika akan pindah ke kantor baru, tanyakan dokumen pajak apa yang perlu diserahkan.
Jangan menghapus email kantor sebelum dokumen penting diunduh.
Kesalahan administrasi kecil dapat menjadi sangat merepotkan setelah akun perusahaan dinonaktifkan.
Kasus kehilangan kewajiban pajak subjektif berbeda
PMK 168 Tahun 2023 juga membedakan pegawai yang berhenti bekerja tetapi masih memiliki kewajiban pajak subjektif di Indonesia dengan pegawai yang berhenti bekerja sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektif.
Contoh resmi DJP memberikan skenario terpisah untuk kondisi tersebut.
Ini penting terutama untuk ekspatriat atau individu yang meninggalkan Indonesia secara permanen dalam kondisi tertentu.
Jangan menyamakan seluruh kasus resign.
Jika ada perubahan status subjek pajak, analisisnya perlu lebih dalam daripada resign biasa.
Perusahaan sebaiknya melibatkan fungsi pajak atau penasihat yang memahami status residensi jika situasinya kompleks.
Kesalahan yang sering terjadi
Pertama, payroll tetap memakai TER pada bulan terakhir tanpa rekonsiliasi.
Kedua, bukti potong diterbitkan dengan periode kerja yang salah.
Ketiga, lebih potong tidak dikembalikan sesuai ketentuan.
Keempat, final payment dimasukkan sebagai satu komponen tanpa klasifikasi.
Kelima, karyawan tidak mendapat A1 ketika keluar.
Keenam, data identitas pada bukti potong tidak sesuai.
Ketujuh, kantor baru tidak memperoleh informasi yang diperlukan dari pegawai karena pegawai tidak menyimpan dokumen lama.
Setiap kesalahan ini dapat dihindari dengan SOP offboarding yang menggabungkan HR, finance, dan tax.
Resign bukan sekadar penutupan payroll
Dalam proses bisnis, resign sering dipandang sebagai berhentinya biaya gaji.
Dalam perpajakan, resign adalah titik ketika satu periode pemotongan harus ditutup dengan benar.
TER yang digunakan pada bulan biasa tidak boleh membuat perusahaan lupa bahwa pegawai tetap tetap memerlukan penghitungan masa terakhir.
Rekonsiliasi memastikan pemotongan selama periode kerja dipertemukan dengan penghitungan yang semestinya.
Bukti potong kemudian menjadi jembatan antara perusahaan lama, perusahaan baru jika ada, dan SPT Tahunan pegawai.
Karena itu, final payslip yang benar bukan hanya masalah pengalaman karyawan. Ia juga merupakan bagian dari kepatuhan perusahaan.
Bagi pegawai, satu kebiasaan sederhana sangat membantu: jangan keluar dari perusahaan tanpa memastikan dokumen pajak sudah jelas.
Bagi payroll, satu prinsipnya juga sederhana: ketika seorang pegawai berhenti sebelum Desember, jangan tunggu akhir tahun. Masa pajak terakhirnya sudah datang.
Rekonsiliasi juga perlu dibaca bersama data pembayaran terakhir
Final payroll sering lebih padat daripada payroll biasa. Selain gaji terakhir, ada perusahaan yang membayar insentif yang sudah menjadi hak, kompensasi tertentu, atau komponen lain sesuai kontrak dan kebijakan. Setiap komponen harus diidentifikasi sebelum PPh dihitung.
Jangan hanya mengambil total transfer bank sebagai dasar analisis.
Payroll harus dapat menunjukkan komponen mana yang merupakan penghasilan masa terakhir, mana yang dibayarkan setelah hubungan kerja berakhir tetapi masih berkaitan dengan pekerjaan sebelumnya, dan mana yang mempunyai ketentuan pajak tersendiri.
Jika pembayaran tertentu baru dilakukan beberapa bulan setelah pegawai keluar, tim pajak juga perlu mengecek perlakuan dan masa pemotongannya sesuai karakter penghasilan. Kesalahan waktu pengakuan dapat membuat bukti potong dan pelaporan tidak sinkron.
Karena itu, daftar final entitlement sebaiknya ditutup bersama antara HR dan payroll sebelum perhitungan pajak dijalankan. Rekonsiliasi bukan hanya formula. Ia bergantung pada kelengkapan data yang masuk ke formula tersebut.