Masuk kerja tanggal 17 sering terlihat seperti urusan HR dan payroll saja. Gaji pertama diprorata, tunjangan mungkin belum penuh, absensi baru berjalan setengah bulan, lalu PPh 21 muncul di slip. Karena nominal gaji pertama lebih kecil daripada gaji normal, sebagian karyawan mengira pajaknya juga tinggal dihitung dengan cara membagi pajak bulanan secara proporsional menurut jumlah hari kerja.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Karyawan Resign Sebelum Desember: Kenapa Rekonsiliasi PPh 21 Jadi Penting?.
Logika itu belum tentu benar.
PPh Pasal 21 pegawai tetap tidak dihitung dengan sekadar mengambil pajak sebulan penuh lalu membaginya berdasarkan jumlah hari. Yang harus dilihat adalah penghasilan bruto yang benar-benar diterima atau diperoleh pada masa pajak tersebut, status pegawai, kategori Tarif Efektif Rata-rata atau TER yang relevan, serta apakah masa tersebut merupakan masa biasa atau masa pajak terakhir.
Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, pegawai tetap menggunakan tarif efektif bulanan pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Pada masa pajak terakhir, penghitungan menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Artinya, jika seorang pegawai tetap baru mulai bekerja pada pertengahan bulan, pertanyaan pertama bukan berapa hari ia bekerja, tetapi berapa penghasilan bruto yang menjadi dasar pemotongan pada bulan tersebut.
Gaji prorata dan PPh 21 adalah dua perhitungan yang berbeda
Perusahaan dapat memiliki kebijakan prorata gaji untuk pegawai yang mulai bekerja tidak dari tanggal pertama bulan. Cara prorata bisa mengikuti hari kalender, hari kerja, atau ketentuan lain yang sah sesuai kebijakan dan perjanjian kerja.
PPh 21 tidak otomatis mengikuti rumus prorata HR tersebut.
Misalkan seorang pegawai memiliki gaji bulanan normal Rp18 juta, tetapi karena mulai bekerja pada pertengahan bulan ia hanya menerima sebagian dari nominal tersebut pada bulan pertama. Payroll lebih dulu menentukan penghasilan yang menjadi hak pegawai berdasarkan kebijakan perusahaan. Setelah bruto masa itu terbentuk, barulah mekanisme PPh 21 diterapkan.
Jadi urutannya penting.
HR menghitung hak penghasilan.
Payroll memetakan komponen yang dibayarkan.
Tax menentukan penghasilan bruto yang menjadi dasar pemotongan dan menerapkan ketentuan PPh 21.
Jika ketiga tahap ini dicampur, muncul risiko seolah pajak harus diprorata dengan rumus yang sama persis dengan gaji. Padahal basis keduanya berbeda.
TER membaca bruto pada masa tersebut
Untuk pegawai tetap pada masa biasa, tarif efektif bulanan diterapkan pada jumlah penghasilan bruto sebulan berdasarkan kategori TER yang sesuai status PTKP.
Karena pegawai yang baru masuk pertengahan bulan mungkin menerima bruto lebih rendah dari bulan normal, lapisan TER yang berlaku pada bulan pertama juga dapat berbeda dari bulan berikutnya.
Inilah alasan potongan PPh 21 bulan pertama kadang terlihat sangat kecil atau bahkan berbeda jauh secara persentase dibanding bulan kedua.
Bukan berarti perusahaan memberi diskon pajak pada pegawai baru. Yang berubah adalah bruto pada masa tersebut.
Pada bulan berikutnya, ketika gaji dan tunjangan dibayar penuh, bruto meningkat ke level normal. TER yang digunakan dapat berubah mengikuti lapisan penghasilan yang relevan.
Karena itu, jangan menjadikan persentase PPh pada slip pertama sebagai perkiraan permanen untuk bulan berikutnya.
Mulai kerja pertengahan tahun juga berbeda dari mulai kerja pertengahan bulan
Ada dua konsep yang mudah tertukar.
Pertama, pegawai mulai bekerja di tengah bulan.
Kedua, pegawai mulai bekerja di pertengahan tahun.
Seseorang bisa mengalami keduanya sekaligus, misalnya mulai bekerja tanggal 17 September.
PMK 168 Tahun 2023 menyediakan contoh untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru mulai bekerja pada pertengahan tahun. Contoh resmi DJP menunjukkan pemotongan menggunakan TER bulanan pada masa selain masa terakhir, kemudian dilakukan penghitungan pada masa pajak terakhir.
Intinya, perusahaan baru menghitung penghasilan yang dibayarkannya sesuai masa kerja dan ketentuan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh sekadar mengasumsikan pegawai tidak memiliki penghasilan sebelum bergabung.
Jika pegawai sebelumnya bekerja di tempat lain, bukti potong dari pemberi kerja lama menjadi dokumen penting untuk posisi SPT Tahunan. Dalam keadaan tertentu, penyerahan bukti potong dari pemberi kerja lama juga dapat relevan dalam penghitungan oleh pemberi kerja baru sesuai ketentuan.
Karena itu, onboarding pajak sebaiknya tidak berhenti pada NIK dan rekening bank.
Apa yang terjadi jika bulan pertama hanya beberapa hari?
Bayangkan skenario ilustratif.
Rani mulai bekerja tanggal 22 Juli. Perusahaan membayar gaji prorata untuk sisa hari kerja bulan Juli. Pada bulan Agustus, Rani menerima gaji satu bulan penuh.
Slip Juli dan Agustus hampir pasti tidak layak dibandingkan hanya dengan melihat persentase potongan PPh 21 terhadap gaji pokok.
Pada Juli, bruto yang dibayarkan lebih kecil karena masa kerja hanya sebagian bulan. Pada Agustus, bruto kembali ke nilai penuh. Jika ada tunjangan tetap, uang lembur, insentif, atau benefit lain, komposisinya juga bisa berbeda.
TER diterapkan berdasarkan bruto aktual masa tersebut.
Jadi perubahan PPh dari Juli ke Agustus dapat sepenuhnya normal.
Yang perlu dicurigai justru jika payroll memaksakan bruto satu bulan penuh pada Juli padahal penghasilan itu tidak diterima atau diperoleh, atau jika komponen prorata dimasukkan dua kali.
Masa pajak terakhir tetap penting
Pegawai yang baru masuk pertengahan tahun tetap akan memiliki masa pajak terakhir di pemberi kerja tersebut.
Jika ia terus bekerja sampai Desember, Desember biasanya menjadi masa pajak terakhir. Jika ia berhenti lebih cepat, bulan berhenti bekerja dapat menjadi masa terakhir.
Pada masa inilah penghitungan pegawai tetap tidak lagi sekadar memakai TER bulanan seperti masa biasa.
Penghasilan selama periode kerja pada pemberi kerja tersebut direkonsiliasi sesuai ketentuan. PPh yang telah dipotong pada masa sebelumnya diperhitungkan.
Inilah alasan potongan Desember dapat berbeda meskipun gaji Desember sama dengan November.
Karyawan yang baru masuk di tengah tahun sering kaget karena menganggap potongan bulan pertama yang kecil adalah pola permanen. Padahal mekanisme tahunan tetap akan berjalan sampai masa terakhir.
Data PTKP jangan dianggap otomatis
Status PTKP menentukan kategori TER bulanan.
Jika pegawai baru belum menyerahkan data keluarga yang diperlukan atau sistem HR masih memakai status default, payroll dapat menggunakan data yang tidak sesuai.
Masalahnya mungkin tidak langsung terlihat pada slip pertama karena bruto masih rendah. Baru ketika gaji penuh dibayarkan, perbedaan kategori menjadi lebih terasa.
Perusahaan sebaiknya memiliki prosedur onboarding yang memastikan status perkawinan dan tanggungan dicatat berdasarkan dokumen yang relevan.
Pegawai juga perlu memeriksa data tersebut. Jangan menunggu akhir tahun untuk baru menyadari status PTKP di payroll keliru.
Kesalahan master data yang dibiarkan berbulan-bulan akan membuat koreksi lebih besar.
Jangan lupa penghasilan dari kantor lama
Pegawai yang mulai bekerja pertengahan tahun mungkin sebelumnya tidak bekerja, bekerja di perusahaan lain, menjalankan usaha, atau menerima penghasilan lain.
Dari sudut pandang payroll kantor baru, ruang lingkup penghitungan terutama berhubungan dengan penghasilan yang dibayarkan kantor tersebut dan informasi yang relevan menurut ketentuan.
Dari sudut pandang SPT Tahunan orang pribadi, gambarnya lebih luas.
Jika ada bukti potong dari pemberi kerja lama, simpan dan laporkan sesuai ketentuan. Jangan menghilangkan satu bukti potong hanya karena hasil SPT menjadi kurang bayar.
Kurang bayar bisa muncul ketika penghasilan dari beberapa sumber digabung dan tarif progresif tahunan menghasilkan posisi yang berbeda dari jumlah pemotongan yang telah dilakukan terpisah.
Karena itu, pegawai baru sebaiknya menyimpan seluruh bukti potong dari tahun berjalan.
Apa yang harus dicek di slip pertama?
Mulai dari periode kerja.
Pastikan tanggal mulai bekerja sesuai data HR.
Lihat gaji prorata dan tunjangan. Apakah sesuai kebijakan perusahaan?
Periksa total bruto.
Periksa apakah ada pembayaran lain seperti signing bonus, reimbursement, uang lembur, atau rapel.
Cek status PTKP.
Kemudian lihat PPh 21.
Jika PPh terlihat berbeda dari ekspektasi, tanyakan basis bruto dan kategori TER yang dipakai. Jangan langsung menyimpulkan sistem salah hanya karena tarif efektifnya berbeda dari bulan normal.
Jika perusahaan memakai software payroll, hasil sistem tetap harus dapat dijelaskan oleh tim payroll.
Software bukan dasar hukum.
Risiko pada signing bonus
Pegawai baru kadang menerima signing bonus pada bulan pertama.
Ini bisa membuat situasi terbalik. Walaupun gaji pokok diprorata karena baru masuk pertengahan bulan, bruto total justru bisa lebih tinggi daripada bulan normal karena signing bonus dibayar sekaligus.
Akibatnya, PPh 21 bulan pertama dapat lebih besar daripada yang dibayangkan.
Sekali lagi, bukan tanggal masuk yang menentukan tarif secara langsung. Penghasilan bruto pada masa tersebut menjadi faktor penting dalam penerapan TER.
Perusahaan harus memastikan karakter pembayaran tambahan dipetakan secara benar. Karyawan juga perlu membaca slip secara keseluruhan, bukan hanya gaji pokok.
Apa yang harus dilakukan tim payroll?
Pertama, pastikan tanggal mulai kerja benar.
Kedua, tentukan hak gaji prorata sesuai kebijakan yang konsisten.
Ketiga, petakan setiap komponen penghasilan.
Keempat, gunakan status PTKP yang benar.
Kelima, hitung PPh 21 menggunakan mekanisme yang sesuai dengan status pegawai dan masa pajaknya.
Keenam, simpan jejak perhitungan.
Ketujuh, lakukan rekonsiliasi pada masa pajak terakhir.
Jika pegawai memiliki riwayat pekerjaan sebelumnya dalam tahun yang sama, perlakukan dokumen dari pemberi kerja lama sesuai ketentuan dan SOP yang berlaku.
Yang penting bukan membuat formula tampak sederhana, tetapi memastikan setiap angka dapat ditelusuri.
Bulan pertama bukan miniatur bulan normal
Kesalahan terbesar dalam membaca PPh 21 pegawai baru adalah menganggap bulan pertama sebagai versi setengah dari bulan biasa.
Faktanya, bulan pertama memiliki komposisi sendiri.
Ada gaji prorata, kemungkinan tunjangan belum penuh, signing bonus, reimbursements, perubahan benefit, dan bruto yang berbeda. Semua itu harus dipetakan sebelum pajak dihitung.
Karena itu, PPh 21 bulan pertama bisa sangat kecil, cukup besar, atau berbeda secara persentase dari bulan berikutnya.
Perbedaan itu tidak otomatis berarti salah.
Yang harus diuji adalah apakah hak penghasilan benar, bruto benar, kategori TER benar, dan mekanisme masa pajaknya benar.
Dengan urutan itu, slip gaji pertama menjadi lebih mudah dibaca. Karyawan tidak lagi melihat pajak sebagai angka acak, dan perusahaan memiliki dasar yang jelas ketika harus menjelaskan kenapa potongan bulan pertama berbeda dari bulan penuh berikutnya.