Setiap musim THR, ada satu kebiasaan yang hampir selalu muncul: membandingkan slip gaji.
Teman sekantor mengirim potongan layar. Grup keluarga mulai menghitung. Seseorang merasa pajaknya terlalu besar karena THR tahun ini hampir sama dengan tahun lalu, tetapi PPh 21 di slip terlihat berbeda.
Masalahnya, membandingkan satu angka PPh tanpa membaca seluruh konteks payroll bisa menghasilkan kesimpulan yang salah.
Sejak mekanisme Tarif Efektif Rata-rata atau TER berlaku, PPh Pasal 21 pegawai tetap pada masa pajak selain masa terakhir dihitung dengan tarif efektif bulanan. Dasarnya antara lain PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.
Pada bulan THR, penghasilan bruto pegawai meningkat karena ada penghasilan tambahan. Peningkatan bruto itu dapat membuat lapisan TER yang digunakan berbeda dari bulan biasa.
Jadi sebelum mengatakan, “Pajak THR gue lebih mahal,” pahami dulu apa yang sebenarnya dihitung.
THR masuk ke bruto bulan pembayaran
Untuk pegawai tetap, semua penghasilan yang menjadi bagian dari bruto pada masa tersebut perlu dibaca bersama sesuai ketentuan.
Dalam penjelasan DJP pada Maret 2026, gaji, tunjangan, bonus, dan THR di bulan pembayaran dijumlahkan untuk menentukan penghasilan bruto yang kemudian dikenai TER sesuai kategori PTKP dan lapisan penghasilannya.
Contoh yang digunakan DJP memperlihatkan pegawai dengan penghasilan rutin Rp17,5 juta per bulan. Ketika THR Rp10 juta dibayar pada Maret, bruto bulan itu menjadi Rp27,5 juta. TER yang digunakan pada contoh tersebut bergerak dari 8 persen pada bulan biasa menjadi 11 persen pada bulan THR.
Angka contoh itu tidak boleh ditempelkan ke semua pegawai. Nilai TER bergantung pada kategori PTKP dan besarnya bruto masing-masing.
Namun logikanya penting: bulan THR adalah bulan dengan bruto berbeda.
Karena itu, membandingkan PPh Maret dengan PPh Februari tanpa memperhitungkan kenaikan bruto tidak menghasilkan perbandingan yang setara.
Kenapa potongannya bisa terasa lebih dari kenaikan penghasilan?
Ketika bruto naik, bukan hanya nominal dasar yang lebih besar. Lapisan tarif efektif yang digunakan juga dapat berubah.
Inilah yang membuat lonjakan PPh 21 terlihat lebih tajam daripada sekadar menambahkan persentase bulan biasa ke nominal THR.
Tetapi sekali lagi, TER bukan tarif pajak final setahun.
Untuk pegawai tetap, pada masa pajak terakhir dilakukan penghitungan kembali menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh sesuai mekanisme PMK 168 Tahun 2023. Seluruh penghasilan selama masa kerja diperhitungkan, kemudian pemotongan bulan sebelumnya dibandingkan dengan hasil penghitungan akhir.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Karyawan Mulai Kerja di Tengah Bulan: Apa yang Terjadi pada Perhitungan PPh 21?.
DJP secara eksplisit menjelaskan bahwa potongan pada bulan THR yang terlihat lebih besar bukan pajak baru. Yang berubah adalah pola pemotongan pada bulan dengan bruto lebih tinggi, sedangkan penghitungan akhir tahun tetap direkonsiliasi.
Apa yang sebenarnya layak dibandingkan?
Kalau dua karyawan ingin membandingkan slip, ada beberapa hal yang perlu disamakan lebih dulu.
Apakah total bruto mereka sama?
Apakah status PTKP mereka sama?
Apakah keduanya menerima THR dengan nilai yang sama?
Apakah salah satu menerima bonus, rapel, tunjangan, atau benefit lain pada bulan tersebut?
Apakah salah satu sedang berada pada masa pajak terakhir karena akan berhenti bekerja?
Kalau jawabannya berbeda, angka PPh 21 juga bisa berbeda.
Bahkan dalam perusahaan yang sama, dua orang dengan gaji pokok identik dapat memiliki bruto berbeda karena struktur tunjangan atau pembayaran tidak teratur.
Karena itu, membandingkan hanya gaji pokok plus THR belum tentu cukup.
Status PTKP adalah sumber perbedaan yang sering tidak terlihat
Kategori TER bulanan dikelompokkan berdasarkan status PTKP.
Kategori A antara lain mencakup TK/0, TK/1, dan K/0. Kategori B mencakup TK/2, TK/3, K/1, dan K/2. Kategori C mencakup K/3.
Status ini memengaruhi tabel tarif efektif yang digunakan.
Jika data PTKP di payroll tidak sesuai keadaan yang seharusnya dicatat menurut ketentuan, perhitungan bisa menggunakan kategori yang keliru.
Ini sebabnya perubahan status keluarga tidak boleh hanya berhenti di percakapan informal dengan HR. Administrasi perlu diperbarui sesuai dokumen dan prosedur perusahaan.
Bagi karyawan, cek data di awal tahun atau ketika ada perubahan. Bagi payroll, jangan mengandalkan data bertahun-tahun lalu tanpa mekanisme pemutakhiran.
THR bruto bukan THR neto
Salah satu sumber kekecewaan adalah ekspektasi kas.
Karyawan mendengar “THR satu kali gaji” lalu membayangkan rekening akan bertambah tepat satu kali gaji bersih atau satu kali gaji pokok.
Padahal definisi dan komponen THR mengikuti ketentuan ketenagakerjaan dan struktur pengupahan yang berlaku, sementara PPh 21 dihitung menurut aturan perpajakan.
Nominal bruto yang menjadi hak dan nominal neto yang diterima setelah pemotongan bukan konsep yang sama.
Selain PPh 21, perusahaan juga mungkin memiliki potongan lain yang sah sesuai kondisi masing-masing. Karena itu, slip gaji perlu dibaca per komponen.
Pertanyaan yang tepat bukan, “Kenapa THR saya dipotong?” tetapi, “Komponen bruto apa yang dibayar bulan ini, dan bagaimana PPh 21 masa ini dihitung?”
Pertanyaan kedua dapat diverifikasi.
Mengapa tahun ini berbeda dari tahun lalu?
Walaupun THR nominalnya sama, beberapa variabel dapat berubah.
Gaji reguler naik.
Status PTKP berubah.
Ada bonus yang kebetulan dibayar di bulan yang sama.
Ada rapel kenaikan gaji.
Ada perubahan komponen tunjangan.
Pegawai masuk atau keluar pada waktu berbeda.
Data payroll tahun sebelumnya mungkin juga telah dikoreksi.
Karena itu, perbandingan antartahun harus menggunakan data yang sebanding.
Jangan lupa bahwa aturan atau fasilitas PPh 21 tertentu juga dapat berubah dari tahun ke tahun untuk kelompok atau sektor tertentu. Pada 2026 misalnya terdapat kebijakan PPh 21 ditanggung pemerintah untuk penghasilan tertentu yang diatur terpisah dari mekanisme umum PMK 168 Tahun 2023. Fasilitas seperti itu memiliki syarat dan cakupan sendiri, sehingga tidak boleh diasumsikan berlaku untuk semua karyawan.
Jika seseorang menerima fasilitas khusus dan orang lain tidak, slip mereka tentu tidak dapat dibandingkan secara mentah.
Kapan bulan THR menjadi lebih rumit?
Situasi menjadi lebih kompleks ketika THR dibayar bersamaan dengan bonus, rapel, atau pembayaran final karena pegawai berhenti bekerja.
Jika pegawai resign pada bulan yang sama, bulan itu dapat menjadi masa pajak terakhir bagi pegawai tersebut. Mekanisme penghitungan pada masa pajak terakhir berbeda dari bulan biasa.
Artinya, dua pegawai yang menerima THR sama pada bulan yang sama masih bisa memiliki pola PPh berbeda jika salah satunya sedang menjalani penghitungan masa terakhir.
Finance perlu memastikan kondisi ini diproses dengan benar, bukan sekadar menjalankan formula THR yang sama untuk seluruh karyawan.
Karyawan juga sebaiknya memberi konteks ketika bertanya ke payroll. Kalimat seperti “Saya resign akhir bulan, apakah slip ini sudah termasuk rekonsiliasi masa terakhir?” jauh lebih spesifik dan mudah ditelusuri.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Karyawan Resign Sebelum Desember: Kenapa Rekonsiliasi PPh 21 Jadi Penting?.
Apa yang harus dicek di slip bulan THR?
Mulai dari identitas dan periode.
Pastikan slip benar milik Anda dan masa pembayaran sesuai.
Lalu lihat penghasilan rutin. Cocokkan gaji dan tunjangan dengan bulan sebelumnya.
Setelah itu lihat THR. Apakah nominalnya sesuai kebijakan dan perhitungan hak yang berlaku?
Periksa apakah ada komponen tambahan lain, seperti bonus atau rapel.
Lihat total bruto.
Baru setelah itu periksa PPh 21.
Jika tersedia informasi kategori atau dasar penghitungan di sistem payroll, gunakan untuk menelusuri angka. Jika tidak, minta penjelasan payroll mengenai bruto yang dipakai dan status PTKP.
Jangan langsung mengambil persentase PPh dibagi THR lalu menganggap hasilnya sebagai tarif pajak THR. PPh masa tersebut tidak dihitung dengan cara memisahkan THR menjadi dunia sendiri.
Bagaimana jika potongannya ternyata berlebih?
Pada masa pajak terakhir, jika hasil penghitungan menunjukkan jumlah PPh 21 yang telah dipotong lebih besar dari yang seharusnya, PMK 168 Tahun 2023 mengatur pengembalian kelebihan pemotongan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
DJP pada penjelasan 2026 juga membedakan “lebih potong” pada PPh 21 pegawai dengan konsep “lebih bayar” SPT yang dapat memiliki proses berbeda.
Kelebihan pemotongan pegawai pada masa terakhir bukan alasan untuk membiarkan angka menggantung. Pemberi kerja harus menanganinya sesuai aturan.
Dari sisi karyawan, bukti potong menjadi dokumen penting untuk memastikan angka yang akhirnya dibawa ke SPT Tahunan sesuai hasil rekonsiliasi.
Jangan hanya menyimpan slip THR
Slip gaji adalah bukti internal yang berguna, tetapi untuk pelaporan pajak, bukti potong tetap memiliki posisi penting.
Pegawai swasta menerima A1, sedangkan kategori pegawai tertentu di instansi pemerintah menggunakan A2 sesuai ketentuan.
Simpan dokumen tersebut. Cocokkan penghasilan dan PPh yang tercantum. Jika ada ketidaksesuaian yang material, tanyakan sebelum musim pelaporan SPT terlalu dekat.
Masalah kecil lebih mudah diperbaiki ketika tim payroll masih bekerja dengan data tahun yang sama.
Pelajaran bagi perusahaan
Setiap tahun, pertanyaan tentang potongan THR hampir pasti muncul. Perusahaan tidak perlu menunggu tiket HR meledak.
Satu penjelasan singkat sebelum pembayaran bisa mengurangi kebingungan: THR menambah penghasilan bruto bulan pembayaran, TER dapat berubah karena bruto naik, dan PPh pegawai tetap akan direkonsiliasi pada masa pajak terakhir.
Komunikasi ini harus hati-hati. Jangan menjanjikan bahwa potongan semua orang akan naik dengan persentase tertentu. Jangan pula menyatakan setiap selisih pasti akan kembali.
Yang benar adalah mekanismenya bergantung pada data masing-masing pegawai.
Tim payroll juga perlu menyiapkan audit sederhana atas data PTKP, mapping komponen penghasilan, dan status pegawai sebelum menjalankan payroll THR.
Lebih baik menemukan salah kategori sebelum pembayaran daripada setelah ratusan karyawan membandingkan slip.
Baca slip sebagai rangkaian, bukan kompetisi
PPh 21 bukan lomba siapa yang paling kecil potongannya.
Angka yang lebih rendah belum tentu lebih benar. Angka yang lebih tinggi belum tentu salah.
Yang penting adalah apakah bruto, kategori TER, status pegawai, dan penghitungan masa pajaknya sesuai.
Kalau ingin membandingkan, bandingkan data yang setara dan pahami variabelnya. Jika ingin memastikan angka sendiri, minta rekonsiliasi yang dapat dijelaskan.
THR memang momen ketika perhatian terhadap slip gaji meningkat. Gunakan perhatian itu untuk memahami cara payroll bekerja, bukan sekadar membandingkan nominal potongan dengan teman di sebelah meja.
Dengan cara baca yang benar, lonjakan PPh 21 pada bulan THR tidak lagi terlihat sebagai angka misterius. Ia menjadi hasil yang bisa ditelusuri dari bruto, kategori TER, dan posisi penghitungan pajak dalam satu tahun kerja.