Pindah kerja pada bulan Juni atau September terlihat sederhana dari sisi karier. Gaji dari kantor lama berhenti, gaji dari kantor baru mulai. Namun untuk pajak orang pribadi, satu tahun kalender tetap dibaca sebagai satu periode pelaporan.
Di sinilah bukti potong dari dua pemberi kerja menjadi penting.
Bayangkan Dina bekerja di perusahaan A dari Januari sampai April, lalu mulai bekerja di perusahaan B pada Mei. Masing-masing pemberi kerja menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 atas penghasilan yang mereka bayarkan. Ketika Dina berhenti dari perusahaan A, bulan terakhir ia bekerja di sana menjadi masa pajak terakhir bagi penghitungan PPh 21 oleh perusahaan A.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Karyawan Mulai Kerja di Tengah Bulan: Apa yang Terjadi pada Perhitungan PPh 21?.
Perusahaan B kemudian menghitung PPh 21 atas penghasilan yang dibayarkannya selama masa kerja Dina di perusahaan tersebut.
Masalah biasanya baru terasa beberapa bulan kemudian saat Dina mengisi SPT Tahunan dan melihat bahwa ia memiliki dua bukti potong.
Dua pemberi kerja berarti dua jejak pemotongan
Untuk pegawai swasta, bukti potong A1 merupakan dokumen utama yang merekam penghasilan dan PPh 21 dari pemberi kerja. DJP menjelaskan bahwa A1 diterbitkan untuk pegawai tetap sektor swasta pada akhir tahun atau ketika pegawai berhenti bekerja.
Jadi ketika seseorang pindah kerja pada pertengahan tahun, bukti potong dari kantor lama bukan dokumen yang boleh dianggap sekadar arsip HR.
Dokumen itu harus disimpan.
Kantor baru juga akan menerbitkan bukti potong untuk penghasilan yang dibayarkan selama periode kerja di kantor baru. Ketika SPT Tahunan disusun, penghasilan dari dua tempat tersebut tidak boleh diperlakukan seolah hanya salah satunya yang ada.
Pada artikel edukasi DJP mengenai orang yang memperoleh penghasilan dari dua tempat kerja, contoh yang digunakan juga menunjukkan bahwa pemberi kerja lama dan baru masing-masing menerbitkan bukti potong sesuai periode kerja, lalu penghasilan dari keduanya dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Mengapa hasil akhirnya bisa kurang bayar?
Ini pertanyaan yang paling sering muncul.
“Saya sudah dipotong pajak di kantor lama dan kantor baru. Kok SPT masih bisa kurang bayar?”
Jawabannya ada pada ruang lingkup penghitungan masing-masing pemberi kerja.
Setiap pemberi kerja menghitung pemotongan berdasarkan penghasilan yang dibayarkannya dan data yang relevan bagi hubungan kerja tersebut. Pemberi kerja lama tidak otomatis menghitung keseluruhan penghasilan yang kelak akan diterima pegawai dari kantor baru. Pemberi kerja baru juga tidak boleh diasumsikan selalu menggabungkan seluruh sejarah penghasilan pegawai dari tempat lama dalam pemotongan regulernya.
Sementara itu, SPT Tahunan adalah pelaporan orang pribadi untuk satu tahun pajak.
Ketika penghasilan neto dari beberapa sumber pekerjaan digabung dalam pelaporan tahunan, tarif progresif dapat menghasilkan posisi pajak yang berbeda dari jumlah potongan yang telah dilakukan secara terpisah.
Itulah sebabnya dua bukti potong yang masing-masing terlihat benar tetap dapat menghasilkan status kurang bayar setelah penghasilan tahunan digabung.
Kurang bayar dalam situasi ini tidak otomatis berarti salah satu perusahaan salah memotong.
Masa pajak terakhir ketika resign
PMK 168 Tahun 2023 membedakan masa pajak biasa dan masa pajak terakhir untuk pegawai tetap.
Untuk masa selain masa pajak terakhir, pemotongan menggunakan tarif efektif bulanan. Pada masa pajak terakhir, penghitungan menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh sesuai mekanisme yang ditentukan.
Masa pajak terakhir tidak selalu Desember. Ketika pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, bulan berhenti tersebut menjadi masa pajak terakhir pada pemberi kerja itu.
Ini penting karena banyak karyawan membaca slip terakhir hanya sebagai gaji terakhir plus pembayaran hak kerja. Padahal dari sisi PPh 21, payroll juga dapat melakukan rekonsiliasi atas periode pegawai bekerja pada perusahaan tersebut.
Akibatnya, potongan PPh 21 di bulan resign bisa berbeda dari bulan biasa. Bisa ada tambahan pemotongan atau kelebihan pemotongan tergantung hasil penghitungan.
Jika terjadi kelebihan pemotongan, PMK 168 Tahun 2023 mengatur kewajiban pengembalian oleh pemotong pajak kepada pegawai sesuai batas waktunya.
Jadi angka di slip terakhir sebaiknya diperiksa bersama bukti potong, bukan dibaca sendirian.
Bukti potong kantor lama jangan ditunggu sampai musim SPT
Kesalahan operasional yang cukup sering terjadi adalah karyawan baru mencari bukti potong kantor lama ketika batas pelaporan SPT sudah dekat.
HR lama belum merespons. Email perusahaan lama sudah tidak aktif. Akun internal tidak bisa diakses. Akhirnya data yang seharusnya sederhana berubah menjadi pekerjaan mengejar dokumen.
Lebih aman menjadikan bukti potong sebagai bagian dari checklist offboarding.
Saat resign, simpan setidaknya slip gaji terakhir, bukti potong yang diberikan pemberi kerja, informasi pembayaran final, dan dokumen lain yang relevan untuk rekonsiliasi.
Untuk pegawai sektor swasta, A1 memuat identitas, penghasilan bruto, pengurang, penghasilan kena pajak, serta PPh 21 yang telah dipotong. Data ini menjadi basis penting ketika mengisi SPT Tahunan.
Jika bukti potong ternyata memuat data yang keliru, koreksi sebaiknya diminta sedini mungkin kepada pemberi kerja.
Apa yang perlu diberikan ke kantor baru?
Dari sisi internal perusahaan, prosedur onboarding karyawan sebaiknya membedakan data HR dan data pajak.
Karyawan baru perlu memastikan NIK, NPWP atau identitas perpajakan, status keluarga, serta informasi lain yang relevan tercatat dengan benar. Jika perusahaan membutuhkan dokumen pajak tertentu untuk memenuhi kewajiban administrasinya, serahkan sesuai prosedur yang berlaku.
Namun karyawan juga perlu memahami bahwa menyerahkan bukti potong kantor lama tidak otomatis berarti semua konsekuensi pajak tahunan sudah selesai di payroll kantor baru.
Pelaporan SPT Tahunan tetap menjadi titik untuk melihat keseluruhan penghasilan orang pribadi.
Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat kepada payroll bukan, “Apakah pajak saya sudah pasti nihil nanti?” melainkan, “Data apa dari pekerjaan sebelumnya yang diperlukan perusahaan untuk penghitungan dan bukti potong saya?”
Pertanyaan kedua lebih presisi dan tidak memaksa payroll memberi kepastian atas posisi pajak pribadi yang mungkin dipengaruhi sumber penghasilan lain.
Contoh sederhana tanpa mengunci angka
Misalkan seorang pegawai memperoleh penghasilan dari perusahaan pertama selama empat bulan, kemudian bekerja di perusahaan kedua selama delapan bulan. Kedua perusahaan menjalankan pemotongan PPh 21 sesuai periode masing-masing.
Pada akhir tahun, pegawai memiliki dua A1.
Dalam SPT Tahunan, data penghasilan dari kedua bukti potong harus dibaca secara keseluruhan sesuai petunjuk pelaporan. Jika setelah penggabungan penghasilan dan perhitungan pajak tahunan ternyata jumlah PPh terutang lebih besar daripada kredit pajak dari kedua bukti potong, muncul kurang bayar.
Sebaliknya, hasil akhirnya bisa berbeda jika komposisi penghasilan, pengurang, dan pemotongan berbeda.
Karena banyak variabel terlibat, tidak aman menyimpulkan bahwa semua karyawan yang pindah kerja pasti kurang bayar. Yang benar adalah risiko perbedaan posisi pajak meningkat karena ada lebih dari satu sumber penghasilan kerja dalam tahun yang sama.
Itu distinction yang penting.
Jangan menghapus salah satu bukti potong agar SPT terlihat nihil
Ketika aplikasi pelaporan menampilkan kurang bayar, godaan paling berbahaya adalah menganggap salah satu bukti potong sebagai penyebab masalah lalu menghilangkannya dari pelaporan.
Ini bukan solusi.
Jika penghasilan benar-benar diterima dan bukti potongnya sah, penghasilan tersebut tetap bagian dari data perpajakan yang harus dilaporkan sesuai ketentuan. Menghapus data agar hasil hitungan berubah justru menciptakan ketidaksesuaian baru.
Yang perlu dilakukan adalah memeriksa sumber angka.
Apakah kedua bukti potong benar? Apakah periode kerja tepat? Apakah identitas pegawai sesuai? Apakah nilai penghasilan dan PPh 21 pada bukti potong cocok dengan catatan? Apakah ada penghasilan lain di luar dua pekerjaan itu?
Jika salah satu bukti potong memang keliru, minta pemberi kerja melakukan pembetulan sesuai prosedur. Jangan mengganti angka secara sepihak hanya karena hasil SPT tidak sesuai ekspektasi.
Pindah kerja dan kenaikan gaji
Ada situasi lain yang membuat kurang bayar terasa mengejutkan. Karyawan pindah kerja sekaligus memperoleh lonjakan gaji besar.
Pada kantor lama, pemotongan dilakukan atas penghasilan selama beberapa bulan dengan tingkat pendapatan lama. Pada kantor baru, pemotongan berjalan atas paket remunerasi baru. Ketika seluruh penghasilan satu tahun dikumpulkan dalam SPT, total penghasilan kena pajak dapat masuk ke lapisan tarif progresif yang berbeda.
Karena itu, kenaikan kompensasi sebaiknya tidak hanya dilihat dari net salary bulanan. Karyawan yang ingin mengelola arus kas dengan lebih rapi dapat memperkirakan posisi pajak tahunan lebih awal, terutama jika dalam satu tahun ada perpindahan kerja, bonus besar, honorarium, atau penghasilan sampingan.
Tujuannya bukan membayar pajak lebih awal tanpa dasar, tetapi menghindari kejutan ketika SPT disusun.
Peran finance di perusahaan lama
Bagi perusahaan yang melepas karyawan, proses payroll terakhir perlu diperlakukan serius.
Pastikan bulan berhenti diidentifikasi sebagai masa pajak terakhir sesuai ketentuan. Pastikan penghitungan PPh 21 direkonsiliasi. Pastikan bukti potong diterbitkan dengan data yang benar. Jika ada kelebihan pemotongan, tangani pengembalian sesuai aturan.
Proses offboarding yang lemah dapat meninggalkan masalah berbulan-bulan setelah hubungan kerja berakhir.
Karyawan mungkin sudah pindah kota atau pindah perusahaan ketika menyadari A1 salah. Finance lama lalu harus membuka kembali arsip payroll dan membuat pembetulan.
Lebih efisien menyelesaikannya saat data masih aktif.
Peran finance di perusahaan baru
Perusahaan baru tidak perlu menebak sejarah pajak karyawan. Yang dibutuhkan adalah prosedur onboarding yang jelas, validasi identitas, pemetaan status pegawai, serta mekanisme payroll yang sesuai aturan.
Jika ada dokumen dari pemberi kerja sebelumnya yang perlu dicatat atau digunakan, SOP harus menjelaskan siapa yang menerima dan bagaimana data tersebut diproses.
Yang tidak kalah penting, tim payroll sebaiknya tidak memberikan janji bahwa SPT pribadi karyawan pasti nihil. Payroll perusahaan bukan gambaran penuh posisi pajak orang pribadi.
Seorang karyawan bisa punya penghasilan freelance, investasi tertentu, usaha, sewa, atau sumber lain yang tidak diketahui perusahaan.
Checklist pribadi ketika pindah kerja
Sebelum akses kantor lama ditutup, unduh dokumen penting.
Catat periode kerja secara tepat.
Cocokkan slip terakhir dengan pembayaran yang masuk.
Pastikan bukti potong dari kantor lama tersedia.
Periksa identitas dan status PTKP.
Saat menerima A1 dari kantor baru, cocokkan lagi periode serta nilai penghasilannya.
Ketika mengisi SPT Tahunan, baca kedua bukti potong bersama, bukan memilih salah satu.
Jika hasil akhirnya kurang bayar, telusuri angka sebelum menyimpulkan ada kesalahan.
Pindah kerja tidak membuat aturan pajak menjadi dua tahun pajak yang terpisah. Yang berubah hanya pemberi kerja. Tahun pajaknya tetap sama.
Itulah mengapa dua A1 harus dibaca sebagai dua potongan dari satu perjalanan penghasilan tahunan. Keduanya bisa benar secara administratif, tetapi posisi akhir pajak tetap baru terlihat ketika seluruh penghasilan yang wajib dilaporkan dipertemukan dalam SPT Tahunan.