Ketika istilah “Surat Paksa” dan “penyitaan” muncul, banyak wajib pajak langsung membayangkan seluruh aset akan diambil pada hari yang sama. Gambaran itu tidak tepat. Penagihan pajak memiliki dasar, tahapan, pejabat yang berwenang, dokumen formal, objek yang dapat ditindak, serta prosedur yang harus dijalankan. Wajib pajak memang berada dalam posisi serius, tetapi bukan berarti tidak memiliki hak untuk mengetahui dasar tindakan, memeriksa dokumen, membayar, mengajukan langkah administratif yang tersedia, atau menuntut prosedur dijalankan sesuai aturan.
Pada Agustus 2026, penagihan pajak pusat masih didasarkan antara lain pada Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan PMK 61 Tahun 2023. PMK tersebut mengatur tata cara penagihan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, termasuk Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan, pemblokiran, penjualan barang sitaan, pencegahan, dan penyanderaan dalam kondisi tertentu.
Memahami posisi wajib pajak dimulai dari satu hal: bedakan sengketa atas jumlah pajak dengan tindakan penagihan atas utang yang menurut sistem dan dokumen telah dapat ditagih. Dua isu ini dapat berhubungan, tetapi tidak identik.
Apa sebenarnya Surat Paksa?
PMK 61 Tahun 2023 mendefinisikan Surat Paksa sebagai surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam alur normal, jika setelah lewat 21 hari sejak Surat Teguran disampaikan utang belum dilunasi, Surat Paksa dapat diterbitkan dan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
Pemberitahuan bukan sekadar pengiriman surat biasa. Jurusita menyampaikan dengan pernyataan dan menyerahkan salinan Surat Paksa kepada pihak yang ditentukan sesuai ketentuan. Untuk wajib pajak badan dan orang pribadi, siapa yang dapat menerima pemberitahuan diatur lebih rinci.
Karena itu perusahaan tidak boleh menganggap surat yang diterima petugas kantor depan tidak penting. Sistem penerimaan dokumen harus bisa mengenali surat pajak dan segera meneruskannya kepada pihak yang berwenang.
Dua kali 24 jam adalah titik kritis
Jika setelah lewat dua kali 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan utang belum dilunasi, Pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau SPMP. Jurusita Pajak kemudian dapat melaksanakan penyitaan terhadap objek sita sesuai ketentuan.
Jangka waktu ini membuat respons internal harus sangat cepat. Perusahaan yang membutuhkan beberapa hari hanya untuk mencari arsip ketetapan sudah berada dalam posisi yang buruk. Tax file seharusnya sudah siap sebelum Surat Paksa datang.
Penting pula memahami bahwa Surat Paksa bukan berarti penyitaan otomatis terjadi saat itu juga. Namun ia adalah pintu menuju tindakan penyitaan jika kewajiban tetap tidak diselesaikan dalam jangka yang ditentukan.
Apa yang terjadi saat penyitaan?
PMK 61 mengatur prosedur pelaksanaan penyitaan. Jurusita Pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal, memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan, memberitahukan maksud dan tujuan penyitaan, serta membuat berita acara pelaksanaan sita.
Berita acara tersebut pada prinsipnya ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi ketentuan. Penolakan Penanggung Pajak untuk menandatangani tidak otomatis membatalkan proses. Jurusita dapat mencatat alasan penolakan dan berita acara tetap dapat memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan.
Bagi wajib pajak, momen ini bukan waktu untuk berdebat tanpa dokumen. Yang diperlukan adalah identifikasi tindakan, verifikasi identitas Jurusita, pemeriksaan SPMP, pencatatan objek yang disita, serta dokumentasi internal yang rapi.
Apakah semua aset bisa langsung disita?
Aturan penagihan mengatur objek sita dan tata cara penyitaan untuk berbagai jenis harta. Penyitaan dilakukan untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan dalam batas tanggung jawab Penanggung Pajak. Mekanisme berbeda dapat berlaku untuk barang bergerak, tidak bergerak, rekening atau saldo pada lembaga jasa keuangan, surat berharga, piutang, dan jenis kekayaan lain.
Untuk saldo pada lembaga jasa keuangan, PMK 61 mengatur proses pemblokiran dan penyitaan. Permintaan pemblokiran berkaitan dengan jumlah utang pajak dan biaya penagihan yang menjadi dasar tindakan. Aturan juga mengatur pencabutan blokir dalam kondisi tertentu, termasuk jika jumlah yang diblokir melebihi kewajiban yang menjadi dasar pemblokiran.
Ini penting karena wajib pajak berhak memahami apa dasar dan nilai tindakan yang dilakukan. Tetapi hak untuk bertanya tidak boleh berubah menjadi upaya menghalangi tindakan penagihan yang sah.
Penyitaan bukan pemindahan kepemilikan seketika
Secara praktis, penyitaan adalah tindakan hukum untuk menempatkan barang dalam penguasaan penagihan sehingga dapat digunakan untuk pelunasan sesuai proses berikutnya. Ia bukan selalu berarti barang langsung dijual pada hari yang sama.
PMK 61 menyebut jika setelah lewat 14 hari sejak pelaksanaan penyitaan utang dan biaya penagihan belum dilunasi, Pejabat dapat melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan yang akan dilelang. Jika setelah 14 hari sejak pengumuman lelang kewajiban masih belum selesai, penjualan melalui kantor lelang negara dapat dilakukan.
Untuk barang tertentu yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, aturan memiliki mekanisme tersendiri berupa penggunaan, penjualan, atau pemindahbukuan setelah jangka waktu yang ditentukan.
Jadi ada ruang waktu, tetapi ruang itu tidak boleh disalahartikan sebagai izin untuk diam.
Apa yang bisa dilakukan wajib pajak?
Pertama, periksa dasar utang. Minta tim menghubungkan Surat Paksa dengan ketetapan, surat tagihan, atau dokumen yang menjadi dasar penagihan. Pastikan nomor, masa, tahun, nilai, pembayaran, dan koreksi sebelumnya cocok.
Kedua, periksa status pembayaran. Kadang masalah berasal dari pembayaran yang salah masa, salah kode, belum dipindahbukukan, atau belum direkonsiliasi. Bukti bayar harus dihubungkan dengan kewajiban yang benar.
Ketiga, baca posisi sengketa secara spesifik. Jika ada keberatan, banding, gugatan, pembetulan, pengurangan, atau proses lain, jangan berasumsi otomatis menghentikan seluruh tindakan penagihan. Dampaknya bergantung pada dasar hukum dan jenis dokumen.
Keempat, jika utang memang benar dan harus dibayar, segera tentukan sumber dana. Setelah Surat Paksa, waktu menuju penyitaan dalam alur normal sangat singkat.
Kelima, jika kondisi keuangan membuat pelunasan sekaligus tidak memungkinkan, periksa apakah fasilitas angsuran atau penundaan masih tersedia dan apakah syaratnya dapat dipenuhi. Jangan menganggap permohonan yang baru diajukan otomatis menghentikan penagihan sebelum ada dasar yang jelas.
Keenam, dokumentasikan seluruh komunikasi dan tindakan. Simpan Surat Paksa, berita acara, SPMP, bukti pembayaran, keputusan, surat permohonan, dan bukti penerimaan elektronik.
Apa yang tidak sebaiknya dilakukan?
Jangan memindahkan aset secara panik dengan tujuan menghindari penagihan. PMK 61 bahkan mengenal Penagihan Seketika dan Sekaligus untuk kondisi tertentu, termasuk tanda bahwa Penanggung Pajak memindahtangankan barang untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, tanda pembubaran, kepailitan, atau keadaan lain yang ditentukan.
Jangan pula menolak semua komunikasi karena merasa jumlah pajak masih diperdebatkan. Perusahaan harus memisahkan strategi sengketa dari respons terhadap dokumen penagihan yang benar-benar telah diterbitkan.
Dan jangan menyuruh staf front office “bilang direksi tidak ada” sebagai strategi. Pemberitahuan Surat Paksa memiliki mekanisme penerimaan yang diatur. Menghindar dari komunikasi tidak menghapus dokumen atau kewajiban.
Siapa sebenarnya Penanggung Pajak?
Satu bagian yang sering tidak dipahami direksi adalah konsep Penanggung Pajak. Penagihan terhadap wajib pajak badan tidak selalu berhenti pada nama badan sebagai abstraksi hukum. PMK 61 mengatur pihak yang dapat menjadi Penanggung Pajak sesuai bentuk dan keadaan wajib pajak, termasuk tanggung jawab tertentu dari pengurus atau pihak lain berdasarkan ketentuan.
Karena itu restrukturisasi, pembubaran, likuidasi, penggabungan, peleburan, atau pemisahan tidak otomatis menghapus risiko penagihan. Aturan secara eksplisit mengatur penagihan dalam sejumlah kondisi korporasi tersebut.
Untuk transaksi merger dan akuisisi, hal ini menjadi alasan penting melakukan tax due diligence. Utang pajak lama tidak boleh dipandang hanya sebagai angka pada laporan keuangan. Perlu dilihat status penagihannya dan siapa yang berpotensi menjadi pihak yang dimintai pertanggungjawaban menurut aturan.
Saat rekening sudah diblokir
Jika pemblokiran sudah terjadi, langkah pertama bukan mencari cara membuka rekening secara informal. Cari dokumen dasar tindakan, jumlah utang dan biaya penagihan, status penyitaan, serta mekanisme pencabutan blokir yang tersedia.
PMK 61 mengatur beberapa kondisi pencabutan blokir, termasuk pelunasan utang dan biaya penagihan, putusan tertentu, kondisi tertentu, serta kelebihan jumlah yang diblokir dibanding dasar penagihan. Setiap kasus harus dibaca berdasarkan posisi faktualnya.
Pada 2026 DJP juga mempublikasikan tindakan blokir rekening dalam penagihan aktif, yang menunjukkan bahwa instrumen ini benar-benar digunakan, bukan sekadar teori dalam peraturan.
Posisi wajib pajak: serius, tetapi bukan tanpa prosedur
Wajib pajak tidak berada dalam posisi bebas menolak penagihan hanya karena tidak setuju. Namun DJP juga tidak menjalankan penyitaan tanpa dokumen dan prosedur. Di antara dua ekstrem itu ada ruang yang harus dikelola dengan disiplin: membaca dasar hukum, memeriksa angka, memastikan pembayaran, menggunakan hak administratif yang tersedia, dan mematuhi tindakan yang sah.
Untuk perusahaan, kesiapan terbaik adalah memiliki penagihan response file sebelum masalah muncul. File itu berisi daftar utang pajak, status sengketa, dasar dokumen, bukti pembayaran, akses Coretax, kontak PIC, matriks otorisasi pembayaran, dan jalur eskalasi ke direksi.
Surat Paksa seharusnya tidak menjadi momen ketika perusahaan baru mulai mencari dokumen dua tahun lalu. Penyitaan juga tidak seharusnya menjadi momen ketika CFO baru mengetahui ada utang pajak yang belum selesai.
Hak prosedural tidak sama dengan hak untuk menunda tanpa dasar
Dalam situasi tertekan, wajib pajak kadang mencampur dua hal. Mereka benar ketika ingin memastikan identitas Jurusita, dasar utang, jumlah yang ditagih, dokumen SPMP, dan objek yang menjadi sasaran tindakan. Pemeriksaan itu bagian dari tata kelola yang wajar. Tetapi pemeriksaan prosedur bukan lisensi untuk mengulur waktu atau menghalangi tindakan yang sah.
Sikap yang lebih efektif adalah kooperatif sekaligus terdokumentasi. Tunjuk satu PIC yang berbicara dengan Jurusita, satu orang yang menyiapkan dokumen, dan satu pengambil keputusan yang memiliki kewenangan pembayaran. Catat waktu penerimaan, nama petugas, dokumen yang diperlihatkan, serta tindakan yang dilakukan.
Jika terdapat perbedaan angka, tunjukkan bukti secara spesifik. Misalnya pembayaran sudah dilakukan tetapi belum terhubung ke utang yang ditagih. Jangan hanya mengatakan “kami merasa sudah bayar”. Dalam penagihan, bukti yang dapat ditelusuri jauh lebih berguna daripada keyakinan internal.
Sesudah pelunasan, pastikan tindakan benar-benar ditutup
Pembayaran pada tahap penagihan tidak berhenti pada transfer dana. Perusahaan perlu memastikan pembayaran dikaitkan dengan utang yang menjadi dasar tindakan dan menyimpan bukti bahwa status penagihan telah diperbarui. Jika ada pemblokiran atau penyitaan, periksa prosedur pencabutan yang berlaku dan dokumen yang diterbitkan.
Ini penting bagi treasury. Rekening yang secara internal dianggap “sudah aman” belum tentu langsung dapat digunakan sebelum proses pencabutan selesai. Maka setelah pelunasan, PIC harus memonitor sampai efek administrasi dan operasionalnya benar-benar selesai. Tutup kasus hanya setelah utang, biaya penagihan, dokumen, serta status aset atau rekening telah direkonsiliasi.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Sertifikat Elektronik dan Penagihan: Kenapa Kepatuhan Digital Bisa Berdampak Operasional?.
Kesimpulannya, posisi wajib pajak dalam penagihan adalah posisi yang wajib responsif. Setelah Surat Paksa diberitahukan, waktu berjalan cepat. Penyitaan memiliki prosedur dan batas, tetapi konsekuensinya nyata. Perusahaan harus memeriksa dasar utang, memahami dokumen, mengambil keputusan pembayaran atau langkah administratif yang sah, serta menjaga semua tindakan terdokumentasi. Dalam penagihan pajak, keterlambatan informasi internal sering sama berbahayanya dengan keterlambatan pembayaran itu sendiri.