Saldo rekening bertambah. Sebidang tanah berpindah nama. Saham keluarga dialihkan. Atau seseorang menerima rumah dari orang tuanya.
Secara kasat mata semuanya terlihat seperti “menerima harta”. Tetapi dalam pajak penghasilan, sumber penerimaan sangat menentukan perlakuannya.
Warisan dan hibah tidak boleh dipukul rata.
Warisan pada prinsipnya bukan objek Pajak Penghasilan bagi penerima. Hibah juga dapat dikecualikan dari objek PPh jika memenuhi syarat tertentu. Sejak akhir 2025, ketentuan mengenai bantuan, sumbangan, dan harta hibahan dalam Pajak Penghasilan diperbarui melalui PMK 114 Tahun 2025. Aturan ini menggantikan PMK 90/PMK.03/2020.
Karena itu, kalimat “saya menerima aset, berarti penghasilan saya bertambah” belum tentu tepat. Sebaliknya, kalimat “ini hibah, pasti bebas pajak” juga terlalu sederhana.
SPT Tahunan perlu memisahkan tiga hal: apa yang diterima, bagaimana karakter pajaknya, dan bagaimana harta tersebut tercermin pada posisi akhir tahun.
Warisan bukan objek PPh, tetapi bukan berarti tidak ada administrasi
Pada September 2025, DJP kembali menegaskan secara resmi bahwa warisan bukan objek Pajak Penghasilan.
Ini penting karena istilah “pajak warisan” sering membuat masyarakat mengira ahli waris otomatis dikenai PPh hanya karena menerima aset dari orang yang meninggal.
Untuk PPh, warisan sebagai penerimaan oleh ahli waris berada dalam kategori bukan objek pajak.
Namun jika warisannya berupa tanah atau bangunan, proses pengalihan hak memiliki lapisan administrasi tersendiri.
PMK 81 Tahun 2024 mengatur pengecualian kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh atas pengalihan tanah atau bangunan karena warisan. Dalam praktik administrasinya, pengecualian tersebut dibuktikan melalui Surat Keterangan Bebas PPh sesuai ketentuan.
PER-8/PJ/2025 kemudian menyederhanakan proses tertentu. DJP menjelaskan bahwa validasi SPT Tahunan pewaris tidak lagi menjadi syarat seperti sebelumnya untuk pengajuan SKB warisan. Permohonan menggunakan identitas ahli waris yang terdaftar dalam Coretax, dengan dokumen yang dipersyaratkan.
Artinya, “warisan bukan objek PPh” dan “balik nama tanah warisan butuh proses administrasi” adalah dua pernyataan yang bisa sama-sama benar.
Jangan mencampur keduanya.
BPHTB juga berbeda dari PPh
Saat menerima tanah atau bangunan warisan, masyarakat sering melihat ada pungutan atau proses di pemerintah daerah lalu menyimpulkan bahwa warisan ternyata tetap “kena pajak penghasilan”.
Itu tidak tepat.
DJP menegaskan bahwa PPh dan BPHTB adalah dua jenis pajak berbeda. PPh final atas pengalihan karena warisan dapat memperoleh pengecualian melalui SKB sesuai ketentuan. Sementara BPHTB merupakan pajak daerah atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mempunyai aturan tersendiri.
Jadi jangan gunakan keberadaan BPHTB sebagai bukti bahwa warisan menjadi objek PPh.
Dalam SPT Tahunan, fokus PPh-nya tetap harus mengikuti karakter penerimaan sebagai warisan.
Hibah perlu diuji syaratnya
Bagian hibah lebih mudah menimbulkan kesalahan karena banyak orang menganggap hubungan keluarga otomatis membuat semua hibah bebas PPh.
PMK 114 Tahun 2025 mengatur perlakuan harta hibahan dalam Pajak Penghasilan. Secara garis besar, pengecualian objek PPh bergantung pada pihak pemberi, penerima, hubungan di antara mereka, dan persyaratan yang ditentukan.
Karena itu, jangan berhenti pada label transaksi.
Transfer uang Rp500 juta dengan keterangan “hibah” belum otomatis cukup untuk menentukan perlakuan pajaknya.
Siapa pemberinya?
Siapa penerimanya?
Apa hubungan keduanya?
Apakah ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan yang relevan?
Apakah penerima termasuk pihak yang memenuhi kategori sesuai ketentuan?
Apakah terdapat dokumen hibah yang memadai?
Pertanyaan-pertanyaan ini justru menjadi inti.
Jika hibah terjadi antara pihak yang secara ekonomi memiliki hubungan bisnis atau kepemilikan tertentu, analisisnya bisa berbeda dari pemberian dalam hubungan yang memang memenuhi syarat pengecualian.
Karena aturan hibah diperbarui pada akhir 2025, gunakan PMK 114 Tahun 2025 ketika membaca transaksi yang relevan pada 2026, bukan hanya mengandalkan artikel lama yang masih mengutip PMK 90 Tahun 2020.
Penerimaan bukan objek tetap perlu masuk dalam cerita SPT
Kesalahan berikutnya adalah menganggap sesuatu yang bukan objek PPh boleh diabaikan seluruhnya.
SPT Tahunan bukan hanya tempat menghitung penghasilan kena pajak. Struktur SPT juga memuat informasi mengenai penghasilan yang bukan objek pajak dan posisi harta.
Jika seseorang menerima warisan uang tunai dan masih memiliki dana tersebut pada akhir tahun, posisi hartanya berubah.
Jika menerima rumah warisan dan rumah itu sudah menjadi miliknya, daftar harta berubah.
Jika menerima saham melalui hibah yang memenuhi ketentuan bukan objek pajak, kepemilikan aset juga berubah.
Jadi penerimaan yang bukan objek pajak dapat memengaruhi lebih dari satu bagian SPT.
Inilah yang membuat rekonsiliasi penting.
Tanpa informasi penerimaan bukan objek, kenaikan harta bisa tampak tidak memiliki sumber.
Contoh sederhana: warisan uang Rp1 miliar
Misalkan Rina menerima warisan uang Rp1 miliar pada 2025.
Penghasilan dari pekerjaannya selama tahun itu Rp300 juta. Setelah biaya hidup dan pengeluaran lain, saldo tabungannya pada akhir tahun bertambah Rp800 juta.
Kalau SPT hanya menunjukkan penghasilan pekerjaan Rp300 juta dan kenaikan harta Rp800 juta tanpa penjelasan penerimaan warisan, struktur ekonominya tampak janggal.
Padahal sumbernya jelas.
Warisan tidak menjadi penghasilan kena pajak hanya karena nilainya besar. Tetapi penerimaan tersebut perlu diperlakukan pada bagian SPT yang sesuai, dan posisi hartanya pada akhir tahun perlu diperbarui.
Ini contoh paling jelas mengapa “bukan objek pajak” tidak sama dengan “tidak perlu dilaporkan”.
Contoh kedua: rumah hibah dari orang tua
Misalkan seorang anak menerima rumah dari orang tuanya.
Pertama, karakter hibah perlu diuji berdasarkan PMK 114 Tahun 2025 dan ketentuan lain yang relevan.
Kedua, jika transaksi tanah atau bangunan memenuhi syarat pengecualian PPh atas pengalihan, proses administrasi seperti SKB dapat relevan sesuai jenis pengalihan.
Ketiga, setelah kepemilikan beralih, rumah tersebut perlu dipertimbangkan dalam daftar harta penerima sesuai posisi akhir tahun.
Keempat, kewajiban daerah seperti BPHTB tidak boleh dicampur dengan analisis PPh.
Empat lapisan ini menjelaskan mengapa jawaban “hibah keluarga bebas pajak” terlalu pendek untuk transaksi properti.
Nilai harta jangan dibuat berdasarkan perkiraan emosional
Ketika menerima aset tanpa membeli sendiri, orang sering bingung menentukan nilai yang harus dicantumkan dalam daftar harta.
Jangan memilih angka berdasarkan harga yang “rasanya pantas”, harga iklan internet, atau nilai yang disebut keluarga tanpa dasar.
Gunakan ketentuan dan petunjuk pengisian SPT yang berlaku untuk menentukan nilai pelaporan sesuai jenis aset dan cara perolehannya.
Dokumen pengalihan, dokumen waris atau hibah, bukti administrasi, dan informasi nilai yang relevan perlu disimpan.
Jika nilainya material dan basis pencatatannya tidak jelas, jangan menebak. Periksa petunjuk resmi atau minta penjelasan sesuai kasus.
Warisan belum terbagi memiliki konteks berbeda
Tidak semua warisan langsung dibagi pada tahun yang sama ketika pewaris meninggal.
Dalam administrasi perpajakan terdapat konsep warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sampai warisan selesai dibagi kepada ahli waris.
Kondisi ini berbeda dari aset yang sudah resmi menjadi milik masing-masing ahli waris.
Karena itu, jangan langsung memasukkan seluruh aset pewaris ke SPT pribadi satu ahli waris hanya berdasarkan perkiraan porsi keluarga.
Periksa status pembagian, dokumen waris, dan kapan hak sebenarnya beralih.
Perbedaan timing dapat memengaruhi siapa yang melaporkan apa.
Kalau aset warisan kemudian dijual
Ini titik yang sering disalahpahami.
Warisan bukan objek PPh ketika diterima ahli waris. Tetapi jika aset tersebut kemudian dijual, penjualan adalah peristiwa baru.
Misalnya ahli waris menerima rumah, proses balik nama diselesaikan, lalu beberapa bulan kemudian rumah dijual ke pihak lain.
Penerimaan warisan dan penjualan rumah tidak boleh digabung menjadi satu peristiwa.
Pengalihan karena warisan memiliki perlakuan tersendiri. Penjualan setelah itu harus dibaca berdasarkan ketentuan PPh final pengalihan tanah dan bangunan yang berlaku untuk transaksi jual beli.
Status awal aset sebagai warisan tidak otomatis membuat penjualan berikutnya bebas PPh.
Hal yang sama berlaku untuk aset lain. Penerimaan awal bisa bukan objek pajak, tetapi penghasilan yang timbul kemudian dari aset tersebut bisa memiliki perlakuan pajak sendiri.
Misalnya rumah warisan kemudian disewakan. Penerimaan sewanya bukan “warisan”. Itu penghasilan baru dari pemanfaatan aset.
Dokumen adalah pemisah antara cerita dan bukti
Untuk penerimaan warisan atau hibah, dokumentasi harus disusun sejak awal.
Untuk warisan, simpan dokumen kematian, dokumen ahli waris, dokumen pembagian, dokumen aset, SKB bila relevan, serta dokumen balik nama.
Untuk hibah, simpan dokumen yang menjelaskan pemberi, penerima, objek, nilai atau dasar yang relevan, tanggal pengalihan, dan hubungan para pihak.
Untuk tanah dan bangunan, simpan dokumen notarial atau pertanahan dan dokumen pajak yang berkaitan.
Untuk uang atau aset keuangan, simpan jejak transfer dan dokumen yang menjelaskan sifat penerimaannya.
Dokumen ini bukan semata untuk berjaga jika ditanya fiskus. Ia juga membantu saat menyusun SPT beberapa bulan setelah peristiwa terjadi.
Uji konsistensi sebelum lapor
Sebelum menandatangani SPT, lakukan tiga pemeriksaan.
Pertama, karakter penerimaannya.
Apakah benar warisan? Apakah hibah memenuhi ketentuan untuk dikecualikan dari objek PPh? Apakah ada unsur transaksi lain yang sebenarnya berbeda?
Kedua, pelaporannya.
Apakah penerimaan bukan objek sudah ditempatkan sesuai struktur SPT? Apakah ada aspek PPh final atau administrasi pengalihan yang juga harus diperhatikan?
Ketiga, posisi hartanya.
Apakah aset yang sudah menjadi milik penerima pada akhir tahun tercermin dalam daftar harta dengan nilai dan informasi yang sesuai?
Jika tiga lapisan itu konsisten, kenaikan harta tidak perlu “disamarkan” menjadi penghasilan biasa.
Itulah inti masalahnya.
Pajak penghasilan tidak menilai semua uang atau aset yang masuk sebagai satu jenis penerimaan. Asal, hubungan para pihak, dan sifat transaksi menentukan perlakuannya.
Warisan bukan objek PPh. Hibah dapat memperoleh pengecualian jika memenuhi syarat. Tetapi keduanya tetap harus dibaca sebagai bagian dari keseluruhan posisi ekonomi wajib pajak.
Jangan menyederhanakan semua penerimaan menjadi penghasilan. Dan jangan pula menyederhanakan semua pemberian keluarga menjadi bebas pajak.
Mulailah dari fakta transaksinya, uji ketentuannya, lalu pastikan SPT menceritakan hasil akhirnya secara konsisten.
Jangan gunakan satu dokumen untuk menjawab semua pertanyaan
Akta hibah, surat keterangan waris, dokumen balik nama, SKB PPh, dan bukti transfer memiliki fungsi berbeda.
Kesalahan sering muncul ketika satu dokumen dianggap otomatis membuktikan seluruh perlakuan pajak. Akta hibah membuktikan adanya pengalihan menurut konteks hukumnya, tetapi perlakuan PPh tetap harus diuji berdasarkan ketentuan pajak. SKB PPh untuk pengalihan tanah dan bangunan menjawab aspek administrasi PPh tertentu, tetapi tidak otomatis menjawab bagaimana aset dicatat dalam daftar harta penerima. Dokumen waris menjelaskan dasar penerimaan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan memeriksa status pembagian dan posisi aset akhir tahun.
Pisahkan fungsi dokumennya.
Tanyakan: dokumen ini membuktikan apa?
Jika jawabannya hanya satu aspek, jangan memakainya untuk menyimpulkan aspek lain.
Pendekatan ini terasa lebih lambat pada awalnya, tetapi mengurangi kesalahan besar. Terutama untuk tanah, bangunan, saham, dan aset keluarga bernilai material, transaksi sering memiliki dimensi hukum, PPh, pajak daerah, dan pelaporan SPT sekaligus. Masing-masing harus dibaca dalam jalurnya sendiri sebelum disatukan menjadi satu cerita yang konsisten di SPT Tahunan.