Satu angka sering menjadi pusat emosi ketika hasil restitusi keluar.
Perusahaan meminta Rp12 miliar.
Hasil akhirnya hanya mengakui Rp8,5 miliar.
Selisih Rp3,5 miliar langsung disebut “ditolak”.
Ruang rapat kemudian bergerak cepat.
“Kita keberatan saja.”
Keputusan seperti itu terlalu cepat.
Sebelum masuk sengketa, perusahaan perlu mengetahui persis apa yang sebenarnya terjadi pada Rp3,5 miliar tersebut.
Apakah ada kredit pajak yang tidak diakui?
Apakah ada koreksi penghasilan?
Apakah biaya tertentu dikoreksi?
Apakah masalahnya dokumen?
Apakah masalahnya timing?
Apakah hasil yang diterima berupa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, keputusan pengembalian pendahuluan, atau dokumen lain?
Jalur hukum bergantung pada objek yang disengketakan.
Dalam sistem Indonesia, keberatan dapat diajukan atas materi atau isi surat ketetapan pajak tertentu, termasuk SKPLB, serta pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan. Tata cara keberatan saat ini diatur antara lain melalui PMK 118 Tahun 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2025.
Jadi jangan memulai dari kata “sengketa”.
Mulai dari objek hukumnya.
Bedah koreksi satu per satu
Tax team sebaiknya membuat disagreement matrix.
Setiap baris berisi:
issue,
nilai menurut SPT,
nilai menurut hasil,
selisih,
alasan koreksi,
dokumen yang tersedia,
dasar hukum perusahaan,
kekuatan posisi,
dan nilai pajak yang dipertaruhkan.
Contoh ilustratif.
Issue A:
kredit PPh 23 Rp800 juta tidak diakui karena bukti dianggap tidak memenuhi syarat tertentu.
Issue B:
biaya jasa Rp5 miliar dikoreksi dan dampak pajaknya Rp1,1 miliar.
Issue C:
penyusutan fiskal dikoreksi dengan dampak Rp600 juta.
Sekarang manajemen tidak lagi melihat satu selisih Rp2,5 miliar.
Mereka melihat tiga sengketa berbeda dengan kekuatan berbeda.
Bisa jadi Issue A sangat kuat karena dokumen lengkap.
Issue B lemah karena kontrak dan bukti jasa tidak memadai.
Issue C murni perbedaan klasifikasi yang layak diuji lebih lanjut.
Keputusan sengketa harus issue by issue.
Jangan all or nothing hanya karena ego perusahaan tidak menerima hasil.
Baca pembahasan akhir pemeriksaan
Jika restitusi melalui pemeriksaan, perusahaan biasanya sudah melewati proses pembahasan sebelum ketetapan diterbitkan.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Restitusi PPN pada Proyek Besar: Kenapa Vendor Management Ikut Menentukan.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Tax Refund Cash Flow Planning: Kapan CFO Boleh Mengandalkan Dana Restitusi?.
Dokumen pembahasan tersebut sangat penting.
Apa yang disetujui?
Apa yang tidak disetujui?
Apa alasan perusahaan saat itu?
Apakah bukti utama sudah disampaikan?
Apakah ada argumen yang berubah?
Untuk pengajuan keberatan terhadap SKPKB atau SKPKBT, ketentuan juga memperhatikan jumlah pajak yang telah disetujui dalam pembahasan akhir dan kewajiban pelunasan tertentu sebelum keberatan disampaikan.
Walaupun kasus lebih bayar memiliki karakter yang berbeda, catatan pembahasan tetap menjadi evidence map.
Perusahaan harus memastikan posisi yang dibawa ke keberatan konsisten.
Jika argumen baru muncul hanya setelah hasil tidak sesuai harapan, reviewer akan bertanya mengapa bukti atau analisis itu tidak diberikan sebelumnya.
Konsistensi meningkatkan kredibilitas.
Pastikan objeknya memang dapat diajukan keberatan
DJP menjelaskan keberatan dapat diajukan terhadap antara lain:
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,
serta pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga dalam kondisi yang diatur.
Keberatan hanya menyangkut materi atau isi ketetapan atau pemotongan atau pemungutan yang menjadi objeknya.
Jadi jangan memakai keberatan untuk semua ketidakpuasan administratif.
Kalau persoalannya adalah kesalahan tulis atau hitung tertentu, bisa ada mekanisme pembetulan.
Kalau persoalannya jenis keputusan lain, jalurnya bisa berbeda.
Sebelum mengajukan, klasifikasikan masalah hukum.
Kesalahan memilih jalur dapat menghabiskan waktu dan merusak posisi.
Batas waktu tiga bulan tidak boleh terlewat
Untuk keberatan, salah satu persyaratan penting adalah jangka waktu.
DJP menyatakan keberatan harus diajukan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan kondisi di luar kekuasaannya yang menyebabkan batas waktu tidak dapat dipenuhi.
Ini hard deadline yang harus masuk litigation calendar.
Hari pertama menerima ketetapan, tax team tidak perlu langsung menulis surat 50 halaman.
Tetapi harus langsung mencatat deadline.
Kemudian mundur dari tanggal itu.
Tentukan tanggal internal untuk:
issue mapping,
pengumpulan bukti,
legal research,
management decision,
draft,
review,
signing,
dan submission.
Jangan menggunakan seluruh tiga bulan untuk “diskusi dulu”.
Sengketa pajak gagal secara administratif sama buruknya dengan kalah secara substansi.
Satu keberatan untuk satu ketetapan
Persyaratan keberatan juga menegaskan satu surat keberatan untuk satu surat ketetapan, satu pemotongan, atau satu pemungutan.
Ini relevan untuk grup perusahaan.
Jangan menggabungkan beberapa entitas atau beberapa SKP dalam satu argumentasi administratif.
Setiap objek harus mempunyai file sendiri.
Namun legal strategy dapat tetap terkoordinasi.
Jika lima entitas memiliki isu identik, buat common legal research.
Lalu setiap entitas tetap mempunyai factual pack dan surat sesuai objeknya.
Shared argument boleh.
Shared facts tidak boleh diasumsikan sama.
Bukti lebih penting daripada panjang surat
Perusahaan sering merasa surat keberatan yang tebal terlihat lebih kuat.
Tidak selalu.
Argumen yang baik terdiri dari tiga lapis.
Fakta.
Aturan.
Aplikasi aturan ke fakta.
Jika faktanya lemah, kutipan regulasi sebanyak apa pun tidak menyelamatkan posisi.
Contoh.
Perusahaan mengatakan jasa benar-benar diterima.
Buktinya hanya invoice dan kontrak generik.
Tidak ada deliverable, korespondensi, report, work log, atau evidence lain yang menunjukkan jasa dilakukan.
Persoalan utamanya factual.
Sebelum sengketa, manajemen harus jujur menilai apakah bukti dapat diperkuat secara sah.
Jangan membuat dokumen baru seolah-olah dokumen tersebut sudah ada pada saat transaksi.
Yang boleh dilakukan adalah mengumpulkan bukti yang memang berasal dari kegiatan nyata dan menjelaskan konteksnya.
Bedakan tax position kuat dan tax position mahal
Satu issue bisa bernilai besar tetapi lemah.
Issue lain bisa bernilai kecil tetapi mempunyai implikasi berulang untuk banyak tahun.
Karena itu, dispute decision tidak boleh hanya berdasarkan nominal tahun berjalan.
Tanyakan:
berapa nilai sengketa saat ini,
berapa efek ke tahun lain,
apakah isu akan berulang,
berapa biaya internal dan eksternal,
berapa probabilitas posisi dapat dipertahankan,
dan apakah keputusan akan memengaruhi transaksi atau kontrak ke depan?
CFO perlu melihat expected value.
Tax manager perlu melihat legal merit.
Board perlu melihat strategic consequence.
Ketiganya harus bertemu sebelum sengketa diteruskan.
Pisahkan isu bukti dan isu interpretasi
Tidak semua koreksi membutuhkan strategi yang sama.
Jika masalah utama adalah dokumen yang tidak ditemukan saat pemeriksaan, fokus pertama adalah membuktikan fakta dan menjelaskan mengapa bukti tersebut relevan.
Jika masalahnya adalah perbedaan penafsiran aturan atas fakta yang sama-sama disepakati, fokus berpindah ke konstruksi hukum dan penerapan ketentuan.
Mencampur dua jenis masalah membuat surat keberatan kehilangan fokus.
Buat label untuk setiap koreksi: factual dispute, legal interpretation, calculation, atau procedural issue. Dari situ perusahaan tahu jenis bukti dan keahlian apa yang dibutuhkan.
Minta salinan dan susun case chronology
Sebelum lawyer atau konsultan pajak menulis argumentasi, tax team harus bisa menceritakan kasus dalam satu timeline.
Tanggal SPT disampaikan.
Tanggal permintaan dokumen.
Tanggal dokumen diberikan.
Tanggal pembahasan.
Tanggal ketetapan dikirim.
Tanggal terakhir mengajukan keberatan.
Kemudian hubungkan setiap milestone dengan bukti.
Chronology mencegah satu masalah klasik: tim mengingat isi kasus tetapi salah urutan.
Dalam sengketa, timing dapat relevan untuk prosedur dan untuk memahami apakah bukti memang sudah tersedia pada saat tertentu.
Buat chronology satu halaman, lalu lampirkan document index.
Setiap dokumen diberi nomor.
Ketika surat keberatan menyebut kontrak, invoice, atau working paper, reviewer dapat langsung mencari nomor referensinya.
Sengketa yang terorganisasi lebih mudah diuji daripada tumpukan lampiran tanpa navigasi.
Jangan menunggu minggu terakhir untuk membangun index. Pekerjaan ini sebaiknya dimulai segera setelah ketetapan diterima.
Keberatan memiliki risiko sanksi
PMK 118 Tahun 2024 mengatur konsekuensi tertentu ketika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, sesuai dasar hukum yang berlaku.
Ini berarti keputusan keberatan tidak bebas risiko.
Wajib pajak harus memahami eksposur sanksi yang dapat timbul dalam kasus yang relevan.
Jangan mengajukan sengketa hanya karena “tidak ada ruginya mencoba”.
Ada cost.
Ada waktu.
Ada perhatian manajemen.
Ada potensi sanksi.
Ada ketidakpastian.
Risk memo sebelum filing harus menjelaskan downside, bukan hanya argumentasi kemenangan.
Bagaimana dengan banding?
Jika keputusan keberatan tidak memuaskan dan syarat terpenuhi, sistem sengketa menyediakan jalur banding ke Pengadilan Pajak.
Namun artikel ini berhenti satu langkah sebelum itu.
Kesalahan perusahaan adalah sudah membayangkan banding sebelum keberatan pun disusun dengan baik.
Bangun record sejak awal.
Setiap dokumen yang disampaikan harus terindeks.
Setiap argumentasi harus konsisten.
Setiap fakta harus mempunyai sumber.
Jika sengketa berlanjut, file keberatan akan menjadi fondasi.
Jangan menulis keberatan seolah proses selesai di meja DJP.
Siapkan file yang tetap dapat dibaca bertahun-tahun kemudian.
Sengketa juga bisa menghasilkan pengembalian dan imbalan bunga dalam kondisi tertentu
Ketentuan perpajakan mengatur imbalan bunga dalam kondisi tertentu ketika keberatan, banding, atau peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan menimbulkan kelebihan pembayaran pajak.
Namun CFO jangan memasukkan potensi imbalan bunga ke business case sebagai “return investasi sengketa”.
Imbalan bunga adalah konsekuensi hukum pada kondisi yang memenuhi syarat.
Bukan alasan mengajukan kasus yang lemah.
Keputusan harus tetap berbasis merits.
Lakukan post mortem bahkan jika tidak sengketa
Restitusi ditolak sebagian selalu membawa informasi.
Kalau penyebabnya bukti potong tidak sinkron, perbaiki reconciliation control.
Kalau penyebabnya vendor documentation, perbaiki vendor onboarding.
Kalau penyebabnya klasifikasi biaya, perbaiki tax accounting policy.
Kalau penyebabnya transaksi afiliasi, perbaiki governance dan dokumentasi.
Kalau penyebabnya sekadar interpretasi hukum yang berbeda, masukkan isu ke tax position register.
Jangan biarkan perusahaan mengulang koreksi yang sama tahun depan.
Sengketa yang berhasil tetapi akar masalah operasional tidak diperbaiki tetap mahal.
Sebelum mengajukan keberatan, buat tiga keputusan
Pertama, keputusan hukum.
Apakah objeknya tepat dan syarat formal terpenuhi?
Kedua, keputusan evidence.
Apakah fakta dan bukti mendukung posisi?
Ketiga, keputusan ekonomi.
Apakah nilai dan dampak strategis layak dibanding biaya serta risikonya?
Kalau tiga lapis ini sama-sama kuat, sengketa mempunyai dasar yang sehat.
Kalau salah satunya lemah, perusahaan perlu memperbaiki atau mempertimbangkan opsi lain yang tersedia menurut ketentuan.
Restitusi yang diakui lebih kecil dari permohonan memang mengecewakan.
Tetapi kekecewaan bukan legal argument.
Buka ketetapannya.
Pecah koreksinya.
Catat deadline.
Uji bukti.
Hitung risiko.
Baru putuskan apakah keberatan memang langkah yang tepat.