Freelancer Membentuk Badan Usaha: Apa yang Berubah dalam Kewajiban Pajak?

Membentuk badan usaha sering dianggap sebagai langkah administratif: membuat akta, mendapatkan identitas usaha, membuka rekening perusahaan, lalu melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Dari sisi pajak, perubahan itu jauh lebih besar.

Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke UMKM Mendapat Pinjaman Bank: Apa Hubungannya dengan pembukuan pajak yang lebih rapi?.

Ketika seorang freelancer yang sebelumnya bekerja atas nama pribadi mulai beroperasi melalui badan, pertanyaan pajaknya tidak lagi hanya tentang berapa penghasilan orang tersebut. Muncul wajib pajak baru, pembukuan baru, transaksi antara pemilik dan badan, kewajiban pemotongan atau pemungutan tertentu, serta cara berbeda dalam membaca laba dan uang yang keluar kepada pemilik.

Pada 2026, perubahan ini semakin penting karena PP 20 Tahun 2026 mengubah peta PPh Final UMKM. Orang pribadi dan perseroan perorangan mendapat perlakuan yang berbeda dari PT biasa, CV, firma, dan bentuk badan lainnya. Karena itu, freelancer yang hendak “naik kelas” tidak boleh memilih bentuk usaha hanya berdasarkan kemudahan pendirian.

Mulai dari satu prinsip: badan bukan dompet kedua

Misalkan seorang desainer independen selama tiga tahun menerima pembayaran langsung ke rekening pribadi. Ia kemudian mendirikan PT karena mulai menangani klien korporasi dan merekrut dua staf.

Jika kontrak baru dibuat atas nama PT, pekerjaan dilakukan melalui PT, invoice diterbitkan PT, dan pembayaran masuk ke rekening PT, maka penghasilan itu pada dasarnya merupakan penghasilan badan. Pemilik tidak boleh memperlakukannya seolah tetap merupakan penghasilan pribadinya.

Sebaliknya, uang yang ditarik dari rekening PT untuk kebutuhan pemilik juga tidak otomatis menjadi “prive” seperti pada usaha orang pribadi.

Pada badan, setiap arus kepada pemilik perlu mempunyai karakter yang jelas. Apakah gaji atau imbalan karena bekerja? Penggantian biaya? Pinjaman? Pembagian laba? Transaksi lain? Setiap bentuk dapat mempunyai implikasi pajak dan akuntansi berbeda.

Perubahan paling penting adalah pemisahan subjek pajak.

Sebelum membentuk badan, freelancer dan usahanya sering berada dalam satu identitas pajak orang pribadi. Setelah badan terbentuk, badan mempunyai kewajiban perpajakannya sendiri, sementara pemilik tetap mempunyai kewajiban pribadi.

PPh Final UMKM tidak lagi sesederhana “omzet di bawah Rp4,8 miliar”

PP 20 Tahun 2026 perlu dibaca sebelum menentukan struktur.

Untuk orang pribadi yang menjalankan usaha dan memenuhi kriteria, tarif PPh Final UMKM 0,5 persen tetap dipertahankan. PP 20 Tahun 2026 juga menghapus batas waktu pemanfaatannya bagi orang pribadi dan perseroan perorangan sepanjang syarat tetap terpenuhi.

Namun badan usaha tidak semuanya memperoleh perlakuan yang sama.

DJP pada Juni dan Juli 2026 menjelaskan bahwa PT biasa, CV, dan firma yang didirikan setelah PP 20 Tahun 2026 berlaku tidak lagi menjadi kelompok baru yang dapat memakai fasilitas PPh Final UMKM seperti rezim sebelumnya. Ada aturan transisi untuk badan yang sudah menggunakan fasilitas sebelum ketentuan baru berlaku. Koperasi mempunyai pengaturan tersendiri.

Artinya, freelancer yang mendirikan PT biasa pada 2026 tidak boleh otomatis mengasumsikan PT tersebut akan membayar PPh Final 0,5 persen hanya karena omzetnya belum Rp4,8 miliar.

PT dapat masuk ke mekanisme PPh badan berdasarkan laba fiskal dan ketentuan umum. Untuk wajib pajak badan dalam kondisi tertentu, fasilitas Pasal 31E UU PPh juga bisa relevan. DJP pada materi 2026 menjelaskan pengurangan tarif bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai batas tertentu sesuai syarat Pasal 31E.

Ini berbeda secara fundamental dari pajak final atas omzet.

Perseroan perorangan perlu dibedakan dari PT biasa

Kesalahan istilah juga sering terjadi.

Pemilik usaha berkata, “Saya bikin PT,” padahal bentuknya perseroan perorangan. Orang lain mendirikan perseroan biasa dengan lebih dari satu pemegang saham. Secara pajak, PP 20 Tahun 2026 memberikan perhatian khusus kepada perseroan perorangan.

Karena itu, sebelum menghitung tarif, identifikasi bentuk hukumnya secara tepat.

Jangan mengambil kesimpulan dari kata “PT” saja.

Jika menggunakan perseroan perorangan, cek apakah seluruh syarat fasilitas PPh Final UMKM terpenuhi, termasuk batas peredaran bruto dan pengecualian jenis penghasilan. Jika menggunakan PT biasa, analisis mekanisme pajak badan yang berlaku.

Perbedaan ini seharusnya menjadi bagian dari keputusan sebelum pendirian, bukan ditemukan sesudah invoice pertama terbit.

Pekerjaan bebas pribadi dan pekerjaan badan bisa hidup bersamaan

Ada freelancer yang tidak memindahkan seluruh aktivitas ke badan.

Contohnya seorang fotografer memiliki PT produksi untuk proyek komersial besar, tetapi masih menerima pekerjaan personal tertentu atas nama sendiri.

Situasi seperti ini tidak otomatis salah. Yang penting adalah batasnya jelas.

Kontrak mana milik orang pribadi?
Kontrak mana milik badan?
Rekening mana menerima pembayaran?
Siapa yang menanggung biaya?
Siapa yang memiliki peralatan?
Siapa yang menerbitkan invoice?
Siapa yang menerima bukti potong?

Jika kontrak atas nama badan tetapi uang masuk pribadi, atau sebaliknya, tim akan kesulitan menjelaskan transaksi.

Untuk penghasilan pribadi yang tergolong pekerjaan bebas, PP 20 Tahun 2026 menegaskan bahwa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas orang pribadi bukan penghasilan usaha yang dikenai PPh Final UMKM. Jika omzet orang pribadi di bawah Rp4,8 miliar dan memenuhi ketentuan, NPPN dapat menjadi salah satu metode penghitungan penghasilan neto. Jika menggunakan pembukuan atau telah wajib membukukan, mekanismenya mengikuti ketentuan umum.

Jadi membentuk badan tidak menghapus kewajiban untuk mengklasifikasikan pekerjaan personal yang masih tersisa.

Pembukuan badan menjadi kewajiban inti

Pasal 28 UU KUP mewajibkan wajib pajak badan menyelenggarakan pembukuan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Ini berarti badan tidak cukup memiliki spreadsheet omzet.

Ia perlu mampu menyusun posisi aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya secara sistematis. Siklus pembukuan kemudian menghasilkan laporan keuangan yang digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan badan.

Bagi freelancer yang sebelumnya hanya mencatat uang masuk, perubahan ini cukup besar.

Laptop yang dipakai kerja perlu jelas kepemilikannya.
Software yang dibayar pribadi tetapi digunakan badan perlu dicatat dengan mekanisme yang tepat.
Setoran dana pemilik harus dibedakan antara modal dan pinjaman.
Piutang klien perlu dipisahkan dari kas yang sudah diterima.
Biaya tenaga kerja harus terdokumentasi.

Pembukuan badan bukan sekadar syarat pajak. Ia menjadi sistem untuk membedakan kekayaan perusahaan dari kekayaan pemilik.

Mulai punya pegawai berarti mulai punya peran sebagai pemotong

Saat freelancer membentuk badan karena sudah memiliki tim, kewajiban lain biasanya ikut muncul.

Pembayaran penghasilan kepada pegawai, tenaga ahli, vendor jasa tertentu, pemilik yang bekerja di perusahaan, atau pihak lain dapat memunculkan kewajiban pemotongan PPh berdasarkan jenis transaksinya.

Tidak semua pembayaran menggunakan pasal yang sama.

Gaji pegawai mempunyai mekanisme PPh Pasal 21.
Jasa tertentu dapat masuk PPh Pasal 23 tergantung pihak dan jenis transaksi.
Sewa tertentu bisa memiliki perlakuan lain.
Pembayaran ke luar negeri dapat membawa isu PPh Pasal 26 dan persetujuan penghindaran pajak berganda jika syaratnya terpenuhi.

Karena itu, badan perlu membuat vendor and payee map.

Setiap pihak diberi identitas, jenis transaksi, dokumen, dan perlakuan pajak. Jangan menentukan pemotongan hanya dari kata yang tertulis di transfer bank.

PPN juga perlu dipantau secara terpisah

Membentuk badan tidak otomatis berarti menjadi PKP.

Status PKP mengikuti ketentuan PPN dan batas pengusaha kecil, serta dapat pula dipilih secara sukarela sesuai aturan.

PMK 164 Tahun 2023 mengatur bahwa pengusaha yang peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil dapat memilih dikukuhkan sebelum batas terlampaui.

Karena itu, badan baru perlu memantau omzet sejak hari pertama.

Jika bisnis berkembang cepat, jangan menunggu akhir tahun untuk baru membahas PPN. Pricing, kontrak, invoice, data pelanggan, dan sistem faktur perlu disiapkan lebih awal.

Pemilik juga tetap punya SPT pribadi

Mendirikan badan tidak membuat SPT orang pribadi menghilang.

Pemilik tetap perlu melaporkan penghasilan pribadinya, harta, utang, kepemilikan pada badan, serta penghasilan yang diterima dari badan sesuai karakter transaksinya.

Di sinilah pemisahan rekening menjadi penting.

Jika pemilik membayar kebutuhan rumah dari rekening perusahaan setiap minggu, akhir tahun akan dipenuhi transaksi yang harus diklasifikasikan ulang. Semakin formal bentuk usaha, semakin mahal kebiasaan informal seperti ini.

Praktik yang lebih sehat adalah menentukan pola kompensasi dan pengambilan dana sejak awal.

Jika pemilik bekerja di badan, tentukan imbalannya secara wajar dan dokumentasikan.
Jika ada dana pemilik dipinjamkan kepada badan, buat dasar transaksi.
Jika perusahaan mengganti biaya, simpan bukti.
Jika ada distribusi laba, ikuti mekanisme yang berlaku.

Badan usaha seharusnya memperjelas uang, bukan membuat jalur baru untuk mencampurnya.

Tahun pertama adalah tahun desain sistem

Freelancer yang membentuk badan sebaiknya menggunakan tiga bulan pertama untuk membangun fondasi.

Buat chart of accounts sederhana tetapi cukup.
Pisahkan rekening.
Tetapkan siapa yang membuat invoice.
Tetapkan siapa yang mengarsipkan kontrak dan bukti potong.
Buat daftar vendor.
Buat kalender kewajiban pajak.
Rekonsiliasi bank setiap bulan.
Pantau omzet terhadap status PKP.
Tentukan bagaimana transaksi pemilik dicatat.

Lalu lakukan review setelah satu kuartal.

Apakah pendapatan badan dan pribadi masih tercampur?
Apakah ada biaya perusahaan dibayar pribadi tanpa reimbursement?
Apakah invoice cocok dengan penerimaan bank?
Apakah pemotongan pajak sudah memperoleh bukti?
Apakah ada vendor luar negeri?
Apakah ada karyawan yang belum masuk proses payroll yang benar?

Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Biaya Pribadi Dibayar dari Rekening Usaha: Kenapa Kebiasaan Ini Menyulitkan Saat Lapor Pajak?.

Pertanyaan seperti ini lebih berguna daripada menunggu konsultan atau staf pajak membersihkan semuanya saat SPT.

Membentuk badan bukan sekadar cara terlihat lebih profesional di depan klien.

Itu adalah perubahan arsitektur pajak.

Freelancer yang sebelumnya satu orang kini bisa mempunyai dua lapisan kewajiban: pribadi dan badan. Pajak penghasilan dapat bergeser dari skema orang pribadi ke mekanisme badan. Pembukuan menjadi wajib bagi badan. Pemotongan pajak mulai muncul ketika perusahaan membayar orang lain. PPN perlu dipantau. Uang pemilik dan uang perusahaan harus dipisahkan.

Karena itu, bentuk usaha sebaiknya dipilih setelah memahami konsekuensi, bukan sebelum.

Badan yang tepat dapat membantu bisnis tumbuh lebih tertib. Tetapi manfaat itu baru muncul jika sejak transaksi pertama semua pihak sepakat pada satu aturan: siapa yang menghasilkan, siapa yang membayar, siapa yang memiliki, dan siapa yang menanggung pajaknya harus bisa dijawab tanpa menebak.

Kontrak lama perlu diberi tanggal batas yang jelas

Transisi paling rawan terjadi ketika badan sudah berdiri tetapi proyek lama masih berjalan.

Jangan memindahkan kontrak secara informal hanya karena rekening baru sudah tersedia. Tentukan proyek mana yang tetap diselesaikan oleh orang pribadi dan proyek mana yang mulai menjadi milik badan. Jika perlu dilakukan pengalihan kontrak, pastikan pihak klien mengetahui dan dokumennya mendukung perubahan tersebut.

Tanggal batas juga membantu pemotongan pajak. Klien perlu tahu kepada siapa bukti potong harus diterbitkan. Finance perlu tahu piutang tersebut milik siapa. Pemilik perlu tahu penghasilan mana yang masuk SPT pribadi dan mana yang masuk laporan badan.

Tanpa cut off, satu proyek dapat tercatat dua kali atau justru hilang dari keduanya.

Buat daftar seluruh kontrak aktif saat badan berdiri, beri status pribadi atau badan, lalu ikuti status itu sampai pembayaran terakhir. Disiplin sederhana ini mencegah sebagian besar kekacauan pada tahun pertama.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *