E-commerce membuat transaksi lintas negara terlihat sederhana.
Pembeli membuka aplikasi, memilih barang, membayar, lalu paket tiba beberapa hari kemudian.
Di belakang layar, satu transaksi bisa melibatkan seller di Indonesia, marketplace dari luar negeri, gudang di Singapura, payment processor di Amerika Serikat, perusahaan logistik di beberapa negara, dan pembeli di Malaysia.
Dari perspektif pajak, lokasi setiap pihak dapat mengubah pertanyaan yang harus dijawab.
Karena itu, cross-border e-commerce tidak bisa dianalisis hanya dari negara tempat website atau marketplace terdaftar.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Jasa Konsultasi Cross-Border: Apakah Selalu PPh 26?.
Mulai dari seller
Pertanyaan pertama adalah siapa yang secara hukum menjual barang atau jasa.
Jika seller merupakan perusahaan Indonesia, penghasilannya pada dasarnya masuk dalam ruang lingkup kewajiban PPh perusahaan Indonesia.
Jika seller merupakan orang pribadi Indonesia, skema PPh bergantung pada status dan ketentuan yang berlaku untuk wajib pajak tersebut.
Pada 2026, perusahaan juga perlu memahami implementasi PMK 37 Tahun 2025 untuk transaksi pedagang dalam negeri melalui marketplace.
DJP mulai mengimplementasikan mekanisme tersebut melalui penunjukan marketplace tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22 pada Juli 2026.
Regulasi ini bukan pajak baru. Ia mengubah mekanisme pemenuhan PPh atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui platform yang ditunjuk.
Marketplace bisa menjadi pemungut, bukan berarti seller selesai dari semua kewajiban
DJP menjelaskan bahwa marketplace yang memenuhi kriteria dan ditunjuk dapat memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.
Untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, pemungutan dapat berkaitan dengan PPh final. Untuk wajib pajak lain, pemungutan dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan.
Artinya, seller tetap harus memahami status pajaknya sendiri.
Marketplace bukan pengganti pembukuan.
Seller harus tetap merekonsiliasi gross sales, fee platform, refund, diskon, shipping, pajak yang dipungut marketplace, dan cash yang masuk.
Jika seller hanya mencatat settlement net dari marketplace sebagai omzet, data pajaknya dapat terdistorsi.
Lokasi marketplace bukan satu-satunya faktor
Platform dapat berada di luar Indonesia tetapi tetap mempunyai kewajiban tertentu di Indonesia jika memenuhi ketentuan.
Dalam konteks PPN PMSE, pemerintah telah menunjuk sejumlah pelaku usaha digital luar negeri untuk memungut PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Indonesia.
Dalam konteks PMK 37/2025, pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh marketplace juga dapat berada di dalam atau luar Indonesia jika memenuhi kriteria yang ditentukan.
Jadi, label “platform luar negeri” tidak otomatis berarti tidak ada administrasi pajak Indonesia.
Perusahaan perlu melihat apakah platform telah ditunjuk dan fungsi apa yang dijalankan.
Gudang dapat mengubah jejak transaksi
Seller Indonesia bisa menyimpan stok di gudang luar negeri agar pengiriman lebih cepat.
Dari sisi bisnis, ini keputusan logistik.
Dari sisi pajak, keberadaan inventory di negara lain dapat memunculkan pertanyaan baru.
Apakah seller memiliki taxable presence atau permanent establishment di negara gudang? Apakah ada kewajiban VAT atau GST lokal? Siapa importer of record? Apakah perpindahan barang ke gudang dianggap transaksi tertentu? Bagaimana customs valuation? Apakah ada kewajiban registrasi lokal?
Jawaban bergantung pada hukum negara tersebut dan tax treaty yang relevan.
Indonesia tidak dapat memberikan satu jawaban untuk semua yurisdiksi.
Karena itu, ekspansi fulfillment harus melibatkan tax review sebelum stok dikirim.
Tempat pembeli juga penting untuk indirect tax
Dalam ekonomi digital, banyak negara menggunakan konsep destination principle untuk pajak konsumsi.
Artinya, VAT, GST, atau sales tax dapat mengikuti tempat konsumsi.
Seller Indonesia yang menjual barang atau jasa digital ke banyak negara mungkin menghadapi kewajiban indirect tax di negara customer, walaupun perusahaan tidak mempunyai kantor di sana.
Threshold, marketplace deemed supplier rules, dan kewajiban registrasi berbeda antarnegara.
Perusahaan tidak boleh menganggap bahwa karena PPN Indonesia sudah dianalisis, pajak konsumsi negara tujuan otomatis selesai.
Cross-border e-commerce membutuhkan matrix per market.
Barang fisik membawa kepabeanan
Jika transaksi melibatkan barang, pajak penghasilan hanya satu bagian.
Ada bea masuk, pajak impor, customs declaration, classification, valuation, origin, dan ketentuan barang kiriman.
Indonesia mengatur kepabeanan dan pajak atas impor serta ekspor barang kiriman melalui PMK 96 Tahun 2023.
Untuk seller Indonesia yang mengirim ke luar negeri, aturan negara tujuan juga harus diperiksa.
Pertanyaan penting antara lain siapa importer of record dan siapa menanggung import duty.
Jika kontrak atau marketplace menggunakan skema delivery duty paid, seller dapat menanggung kewajiban yang sebelumnya tidak terlihat dalam harga.
Incoterms harus dibaca bersama tax
Sales team sering menggunakan istilah DDP, DAP, FOB, atau CIF sebagai isu logistik.
Tax team perlu ikut membaca.
Incoterms dapat memengaruhi siapa menanggung biaya dan risiko pengiriman, tetapi tidak otomatis menentukan semua kewajiban pajak.
Namun terms tersebut membantu menjelaskan flow barang dan responsibility.
Jika seller Indonesia menjual DDP ke customer luar negeri, seller mungkin perlu mengatur impor di negara tujuan.
Konsekuensi customs dan indirect tax harus dihitung sebelum harga ditetapkan.
Margin 20 persen bisa hilang hanya karena import tax tidak dimasukkan.
Payment processor dapat membuat rekonsiliasi rumit
Pembeli membayar USD 100.
Marketplace memotong commission USD 15.
Payment processor memotong USD 2.
Platform juga menahan reserve USD 3.
Seller menerima USD 80.
Jika accounting hanya mencatat cash masuk USD 80 sebagai revenue, omzet menjadi salah.
Perusahaan perlu memisahkan gross sales dari platform fee, payment fee, refund, tax withholding, dan settlement.
Hal ini makin penting setelah marketplace menjadi pemungut pajak.
Bukti pemungutan harus direkonsiliasi dengan transaksi yang menjadi dasarnya.
Tax bukan sekadar cash accounting.
Seller location dapat memunculkan transfer pricing
Grup e-commerce sering mempunyai struktur multientitas.
Perusahaan Indonesia mungkin mengembangkan produk, entitas Singapura memiliki marketplace, perusahaan Hong Kong mengelola sourcing, dan gudang di Malaysia melayani fulfillment.
Pembagian profit antarentity harus mengikuti fungsi, aset, dan risiko.
Management fee atau commission tidak boleh ditentukan hanya untuk memindahkan margin ke negara tertentu.
PMK 172 Tahun 2023 menjadi rujukan utama Indonesia untuk penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
Jika Indonesia menjalankan fungsi penting tetapi hanya mendapat margin minimal tanpa analisis, transfer pricing risk dapat muncul.
Platform terms of service harus dibaca
Banyak seller tidak pernah membaca terms of service marketplace.
Padahal dokumen tersebut dapat menjelaskan siapa legal seller, siapa collection agent, siapa merchant of record, bagaimana tax ditangani, bagaimana refund dilakukan, dan apakah platform dapat menahan pajak.
Dalam marketplace model, hubungan hukum dapat berbeda.
Ada platform yang hanya menjadi intermediary.
Ada yang mengambil posisi lebih besar dalam transaksi.
Tax team harus memahami model yang sebenarnya.
Jangan menentukan pajak hanya dari tampilan aplikasi yang dilihat customer.
Digital product membutuhkan analisis berbeda dari barang
Cross-border e-commerce tidak selalu berarti paket fisik.
Seller Indonesia dapat menjual e-book, software, template, game item, subscription, online course, atau akses database.
Di sini customs mungkin tidak relevan, tetapi VAT atau GST digital di negara customer dapat menjadi isu besar.
Pajak Indonesia juga perlu melihat apakah transaksi merupakan ekspor Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan apakah syarat tarif PPN 0 persen terpenuhi.
Classification menjadi pusat analisis.
Satu produk yang disebut “digital subscription” dapat sebenarnya berupa lisensi, jasa, atau kombinasi.
Marketplace dan direct sales jangan dicampur
Seller dapat menjual melalui marketplace dan website sendiri.
Kewajiban administrasi dapat berbeda.
Marketplace tertentu mungkin memungut PPh atau indirect tax.
Website sendiri mungkin membuat seller harus menangani sebagian kewajiban secara langsung.
Jika finance menggabungkan kedua channel tanpa tagging, rekonsiliasi akan sulit.
Gunakan channel code.
Untuk setiap transaksi, catat marketplace, direct, reseller, atau distributor.
Kemudian kaitkan tax treatment berdasarkan channel dan market.
Perubahan fulfillment model harus menjadi trigger
Awalnya seller mengirim semua barang dari Jakarta.
Enam bulan kemudian, volume meningkat dan stok mulai disimpan di Bangkok.
Tahun berikutnya, perusahaan memakai fulfillment center di Amerika Serikat.
Secara komersial, product dan customer mungkin sama.
Secara pajak, model telah berubah.
Karena itu, pindah gudang bukan sekadar keputusan supply chain.
Tax review harus otomatis dilakukan ketika inventory ditempatkan di negara baru, marketplace baru digunakan, payment entity berubah, atau seller entity berganti.
Bangun cross-border e-commerce map
Untuk setiap negara tujuan utama, perusahaan dapat membuat satu map.
Kolomnya: seller entity, marketplace, customer type, product type, warehouse, shipment origin, importer of record, payment flow, income tax, VAT atau GST, marketplace withholding, customs, treaty, dan PE risk.
Map kemudian diperbarui setiap kali business model berubah.
Dengan cara ini, tax team tidak perlu menebak dari invoice.
Mereka dapat melihat keseluruhan flow.
Lokasi bukan satu titik
Dalam e-commerce tradisional, orang bertanya “transaksinya terjadi di mana?”
Untuk cross-border e-commerce, pertanyaan itu terlalu sederhana.
Seller dapat berada di satu negara.
Platform di negara kedua.
Gudang di negara ketiga.
Payment processor di negara keempat.
Pembeli di negara kelima.
Masing-masing lokasi dapat memengaruhi jenis pajak yang berbeda.
Itulah sebabnya pajak e-commerce harus dibaca sebagai arsitektur transaksi.
Bukan sebagai satu tarif yang ditempel pada tombol checkout.
Perusahaan yang memahami flow sejak awal dapat menghitung harga, margin, dan compliance dengan lebih realistis.
Perusahaan yang hanya melihat cash settlement biasanya baru menemukan masalah setelah skala bisnis sudah besar.
Refund dan retur juga mempunyai konsekuensi data
E-commerce mempunyai volume retur yang lebih tinggi daripada banyak model bisnis tradisional.
Pembeli membatalkan pesanan, barang dikembalikan, marketplace memberikan refund, atau seller memberikan partial credit.
Jika tax system tidak mengikuti lifecycle transaksi, omzet, PPN atau VAT, marketplace withholding, dan revenue recognition dapat tidak sinkron.
Seller perlu memastikan apakah platform membalik pemungutan pajak ketika transaksi dibatalkan dan bagaimana bukti koreksinya diberikan.
Jangan hanya merekonsiliasi settlement akhir.
Rekonsiliasi harus menghubungkan order, shipment, payment, tax, refund, dan final revenue.
Currency conversion juga perlu dikontrol
Cross-border seller sering menerima USD, SGD, MYR, atau mata uang lain, tetapi laporan pajak Indonesia menggunakan rupiah.
Marketplace bisa memakai kurs sendiri untuk settlement.
Bank memakai kurs lain.
Ketentuan perpajakan dapat menggunakan kurs yang ditetapkan sesuai aturan.
Selisih ini harus dipetakan.
Jika finance mencampur settlement conversion dengan tax conversion, angka revenue dan pajak dapat berbeda tanpa penjelasan.
Gunakan satu policy yang jelas dan simpan source data mata uang asli.
Semakin besar volume transaksi, semakin mahal kesalahan kecil yang berulang otomatis.