Perusahaan membeli lisensi ERP Rp2 miliar. Di bulan yang sama, finance membayar Google Workspace, software desain, cloud hosting, CRM, cybersecurity subscription, dan plugin tahunan.
Semua disebut “software”.
Apakah seluruhnya harus diamortisasi?
Tidak.
Apakah seluruhnya boleh langsung menjadi biaya?
Juga tidak.
Perlakuan pajak software di Indonesia sekarang memiliki panduan yang lebih jelas melalui PMK Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan atau Amortisasi Harta Tak Berwujud.
Aturan tersebut membedakan Program Aplikasi Khusus dan Program Aplikasi Umum.
Program Aplikasi Khusus yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dibebankan melalui amortisasi sebagai harta tak berwujud kelompok 1.
Sebaliknya, pengeluaran untuk memperoleh dan meningkatkan kapasitas sumber daya Program Aplikasi Umum yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan 3M diakui sebagai biaya operasional rutin yang dapat dibebankan sekaligus pada tahun bersangkutan.
Perbedaan ini membuat tax mapping software tidak boleh hanya berdasarkan nominal.
Apa yang dimaksud aplikasi khusus?
PMK 72 Tahun 2023 memberi contoh Program Aplikasi Khusus seperti aplikasi di bidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, atau penerbangan.
Karakter utamanya adalah software yang secara khusus mendukung kebutuhan tertentu dan dimiliki atau digunakan untuk kegiatan usaha dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.
Misalnya bank mengembangkan core banking system khusus.
Rumah sakit membeli aplikasi klinis yang sangat spesifik.
Maskapai menggunakan sistem operasional khusus.
Jika memenuhi definisi, biaya perolehannya tidak langsung habis di tahun pertama.
Ia diamortisasi dalam kelompok 1 sesuai ketentuan fiskal.
Kelompok 1 harta tak berwujud mempunyai masa manfaat empat tahun dengan tarif amortisasi berdasarkan metode yang dipilih sesuai aturan.
Aplikasi umum bisa dibebankan sekaligus
PMK 72 juga menyatakan Program Aplikasi Umum yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan 3M dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya operasional rutin pada tahun yang bersangkutan.
Contohnya dapat mencakup software yang bersifat umum dan digunakan lintas industri, tergantung fakta.
Office productivity.
Antivirus umum.
Aplikasi administrasi standar.
Software desain generik.
Namun perusahaan tetap harus menguji apakah software benar-benar aplikasi umum berdasarkan karakter dan fungsi, bukan sekadar karena banyak vendor menjualnya.
ERP besar bisa membutuhkan analisis lebih dalam jika dikustomisasi secara material dan memiliki karakter khusus bagi perusahaan.
Jangan otomatis mengambil treatment dari nama produk.
Subscription berbeda dari membeli software
Banyak perusahaan sekarang tidak membeli lisensi permanen.
Mereka berlangganan SaaS per bulan atau per tahun.
Dalam model ini, perusahaan biasanya tidak memperoleh kepemilikan software sebagai harta tak berwujud. Mereka membeli hak akses layanan selama periode tertentu.
Treatment fiskal perlu melihat sifat kontrak.
Jika pembayaran merupakan biaya layanan untuk periode berjalan, pada prinsipnya biaya dapat dibebankan sesuai periode dan prinsip mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sepanjang memenuhi ketentuan.
Jika perusahaan membayar langganan tiga tahun di muka, isu cut off muncul.
Akuntansi mungkin mencatat prepaid expense dan membebankan sepanjang masa manfaat.
Pajak perlu menilai timing berdasarkan metode pembukuan dan hak penggunaan.
Jangan menyamakan SaaS tiga tahun dengan pembelian intangible asset tanpa membaca kontraknya.
Implementation fee bisa berbeda dari subscription
Kontrak ERP sering mempunyai beberapa komponen.
License.
Implementation.
Data migration.
Customization.
Training.
Annual support.
Cloud hosting.
Project management.
Satu invoice vendor dapat mencakup semuanya.
Tax team perlu memisahkan komponen berdasarkan substansi.
Biaya yang langsung diperlukan untuk memperoleh dan menyiapkan software tertentu mungkin mengikuti treatment aset atau amortisasi.
Training karyawan dapat memiliki treatment berbeda.
Annual support lebih dekat ke biaya jasa periode berjalan.
Customization yang meningkatkan kapasitas aplikasi khusus dapat ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal dan diamortisasi sesuai PMK 72.
Tanpa breakdown, perusahaan berisiko mengamortisasi biaya yang seharusnya langsung atau membebankan biaya yang seharusnya dikapitalisasi.
Software yang termasuk harga hardware
PMK 72 memberikan aturan khusus untuk Program Aplikasi Umum yang termasuk dalam harga pembelian perangkat keras.
Dalam kondisi itu, pengeluarannya diperhitungkan dalam penyusutan perangkat keras.
Contohnya komputer dibeli dengan operating system yang sudah menjadi satu paket harga.
Perusahaan tidak perlu membuat intangible asset terpisah hanya karena ada software di dalam perangkat.
Treatment mengikuti aset hardware sesuai ketentuan.
Ini detail kecil tetapi penting untuk fixed asset register.
Cloud bukan selalu software expense
Invoice cloud provider dapat berisi banyak hal.
Compute.
Storage.
Database.
Managed service.
License.
Data transfer.
Professional services.
Tax coding “cloud expense” terlalu umum.
Sebagian merupakan jasa berlangganan.
Sebagian dapat terkait lisensi software.
Sebagian merupakan biaya implementasi proyek.
Selain PPh badan, pembayaran kepada vendor juga dapat menimbulkan aspek PPh pemotongan atau PPN, termasuk PPN PMSE untuk penyedia luar negeri tertentu sesuai struktur transaksi.
Perusahaan perlu memisahkan direct tax deductibility dari withholding dan VAT compliance.
Tiga isu tersebut berbeda.
Software dari luar negeri menambah layer
Perusahaan Indonesia sering membeli SaaS langsung dari vendor luar negeri.
Pembayaran dapat memunculkan pertanyaan mengenai PPh Pasal 26, royalti, jasa, atau business profits berdasarkan karakter pembayaran dan perjanjian penghindaran pajak berganda jika berlaku.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Biaya Riset dan Pengembangan: Pertanyaan Pajak yang Perlu Dibahas sebelum Tutup Buku.
Tidak aman mengatakan semua software payment adalah royalti.
Tidak aman juga mengatakan semua SaaS hanya jasa.
Kontrak, hak penggunaan, hak reproduksi, hak eksploitasi, dan yurisdiksi vendor perlu dibaca.
PPN atas pemanfaatan jasa atau barang digital dari luar negeri juga perlu diperhatikan sesuai ketentuan.
Jadi invoice software asing harus melalui tax review sebelum pembayaran, bukan setelah bank transfer.
Kapan software menjadi aset komersial tetapi biaya fiskal langsung?
Ini situasi yang mungkin terjadi.
Akuntansi dapat mengkapitalisasi software berdasarkan standar akuntansi dan materiality perusahaan.
Sementara PMK 72 memungkinkan Program Aplikasi Umum tertentu dibebankan sekaligus secara fiskal.
Akibatnya, beban komersial dan fiskal berbeda timing.
Perusahaan perlu membuat koreksi fiskal dan mencatat perbedaan temporer jika relevan untuk pajak tangguhan.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Selisih Kurs di Perusahaan: Kenapa Bisa Mengubah Laba Fiskal?.
Jangan memaksa buku komersial mengikuti tax treatment hanya agar tidak ada rekonsiliasi.
Tujuan keduanya berbeda.
Kapan fiskal amortisasi tetapi akuntansi mungkin berbeda?
Sebaliknya, aplikasi khusus dapat diamortisasi fiskal kelompok 1 sementara masa manfaat akuntansi ditetapkan berbeda berdasarkan estimasi perusahaan.
Beban amortisasi per tahun menjadi berbeda.
Rekonsiliasi fiskal diperlukan.
Fixed asset atau intangible register harus menyimpan dua basis.
Book cost.
Tax cost.
Book accumulated amortization.
Tax accumulated amortization.
Remaining life.
Jika register hanya mempunyai satu kolom, koreksi akan sulit setelah beberapa tahun.
Upgrade dan peningkatan kapasitas
PMK 72 membedakan pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas Program Aplikasi Khusus.
Pengeluaran tersebut ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal dan hasilnya diamortisasi dalam kelompok 1 mulai bulan peningkatan kapasitas dilakukan.
Ini berarti major upgrade tidak selalu menjadi biaya langsung.
Perusahaan perlu membedakan maintenance biasa dan capacity enhancement.
Bug fixing.
Routine patch.
Annual maintenance.
Module baru.
Major customization.
Integration besar.
Masing-masing harus dilihat substansinya.
IT dan finance perlu memiliki definisi bersama.
Tanpa input teknis dari IT, tax tidak dapat mengetahui apakah invoice “enhancement” benar-benar menambah kapasitas.
Biaya pengembangan internal
Perusahaan teknologi mungkin mengembangkan software sendiri.
Developer adalah pegawai internal.
Ada cloud environment.
Ada contractor.
Ada testing cost.
Treatment akuntansi dan pajak bisa lebih kompleks daripada membeli software jadi.
Perusahaan perlu menilai apakah pengeluaran menghasilkan harta tak berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dan bagaimana ketentuan amortisasi berlaku.
Jika juga diklaim sebagai kegiatan penelitian dan pengembangan untuk fasilitas super deduction, jangan double count biaya tanpa dasar.
Setiap fasilitas mempunyai persyaratan sendiri.
Tax file harus menunjukkan pemetaan biaya.
Software kecil tetap perlu kebijakan
Tidak efisien jika setiap subscription Rp100 ribu dianalisis oleh tax manager.
Perusahaan dapat membuat policy berdasarkan materiality dan kategori.
Misalnya SaaS bulanan umum masuk recurring operating expense.
Aplikasi khusus di atas nilai tertentu wajib tax review.
Implementation project harus dipisahkan per komponen.
Software asing wajib withholding and VAT review.
Customization besar wajib kapitalisasi assessment.
Policy tidak menggantikan aturan, tetapi membantu konsistensi.
Apa yang perlu ada di software register?
Vendor.
Nama aplikasi.
Fungsi.
Jenis hak.
Periode kontrak.
Nilai license.
Implementation fee.
Customization.
Support.
Negara vendor.
PPh pemotongan.
PPN.
Book treatment.
Tax treatment.
Amortization group jika ada.
Dengan register ini, software spend tidak tercecer di puluhan cost center.
Kesalahan yang sering terjadi
Pertama, semua software diamortisasi empat tahun.
Kedua, semua SaaS dibebankan saat pembayaran meskipun periode layanan melewati tahun.
Ketiga, implementation fee dicampur dengan subscription.
Keempat, customization aplikasi khusus langsung dibebankan.
Kelima, software umum yang satu paket hardware dipisahkan secara artifisial.
Keenam, pembayaran vendor luar negeri dilakukan tanpa tax review.
Ketujuh, akuntansi dan fiskal dipaksa sama walaupun ketentuannya berbeda.
Kedelapan, tidak ada register sehingga perusahaan membayar subscription yang sudah tidak digunakan.
Tax control sekaligus bisa menjadi cost control.
Pertanyaan terbaik bukan “software ini aset atau biaya?”
Pertanyaan itu terlalu cepat.
Tanya lebih dulu:
Apa yang dibeli?
Kepemilikan atau akses?
Aplikasi umum atau khusus?
Berapa masa manfaat?
Apakah ada implementation dan customization?
Apakah vendor luar negeri?
Apakah software menjadi bagian hardware?
Apakah biaya melewati lebih dari satu periode?
Setelah itu barulah tax treatment dapat ditentukan.
PMK 72 Tahun 2023 memberi garis yang lebih jelas untuk aplikasi umum dan khusus. Tetapi perusahaan tetap harus membaca kontrak dan fungsi software.
Di era bisnis digital, akun software bukan lagi biaya kecil. Di banyak perusahaan, nilainya bisa sebesar sewa kantor atau payroll satu divisi.
Karena itu, software spend layak diperlakukan sebagai kategori pajak yang mempunyai policy sendiri, bukan satu akun “IT Expense” yang baru dibuka ketika SPT sudah hampir jatuh tempo.
Review tahunan juga layak mencakup software yang sudah berhenti dipakai tetapi masih diamortisasi atau masih terus ditagih vendor. Dari sisi pajak, penghentian penggunaan aset atau hak dapat mempunyai konsekuensi tersendiri yang perlu dianalisis berdasarkan fakta. Dari sisi bisnis, review tersebut mencegah perusahaan membayar lisensi yatim yang tidak lagi memberi manfaat. Satu software register yang rapi karena itu membantu compliance sekaligus procurement discipline.