Airdrop sering dipromosikan sebagai “token gratis”.
Pengguna cukup memegang aset tertentu, menggunakan protocol, menyelesaikan campaign, mengumpulkan point, atau memenuhi syarat komunitas.
Kemudian token masuk wallet.
Tidak ada invoice.
Tidak ada transfer rupiah.
Tidak ada pembeli.
Karena itu, sebagian investor menganggap airdrop tidak mempunyai konsekuensi pajak sampai token dijual.
Jawaban seperti itu terlalu cepat.
Pada 2026, Indonesia sudah mempunyai aturan perdagangan aset kripto melalui PMK 50 Tahun 2025 dan kerangka pelaporan informasi kripto melalui CARF.
PMK 50/2025 memberi mekanisme PPh Pasal 22 Final yang jelas untuk transaksi penjualan atau pertukaran aset kripto dalam ruang aturan.
CARF, di sisi lain, secara eksplisit menyebut airdrop sebagai salah satu jenis transfer masuk yang dapat dilaporkan oleh Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor.
Dua fakta tersebut penting, tetapi jangan digabung menjadi kesimpulan yang salah.
CARF mengatakan airdrop dapat menjadi data yang dilaporkan.
CARF tidak menetapkan satu tarif PPh universal untuk seluruh airdrop.
PMK 50/2025 menetapkan PPh Final atas penjualan aset kripto.
Itu juga tidak berarti setiap airdrop otomatis terkena PPh Final 0,21 persen saat token masuk wallet.
Pertanyaan yang benar adalah: kapan penerima benar-benar memperoleh tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dinilai, dan apa karakter pemberian token tersebut?
Tidak semua airdrop sama
Airdrop bisa muncul karena alasan berbeda.
Holder airdrop.
Pengguna memegang token tertentu lalu project memberi token baru.
Retroactive airdrop.
Pengguna mendapat token karena pernah memakai protocol.
Campaign airdrop.
Pengguna harus melakukan task.
Referral airdrop.
Token diberikan karena membawa pengguna baru.
Contributor airdrop.
Developer atau community member menerima token karena kontribusi.
Promotional airdrop.
Token dibagikan untuk memperkenalkan project.
Point conversion.
Point yang sebelumnya belum dapat diperdagangkan kemudian dikonversi menjadi token.
Kelima atau keenam model tersebut tidak selalu mempunyai substansi yang sama.
Kalau token diberikan sebagai imbalan jasa atau kontribusi, analisisnya berbeda dari token yang diterima hanya karena memegang aset.
Kalau point belum bisa dipindahtangankan, tidak punya pasar, dan belum memberi hak ekonomis nyata, timing nilai juga dapat berbeda dari token yang langsung liquid dan dapat dijual.
Karena itu, jangan menggunakan satu rule untuk semua airdrop.
Mulai dari hak ekonominya.
Token masuk wallet belum cukup, lihat apakah benar sudah bisa dinikmati
Contoh pertama.
Project mengumumkan airdrop 1.000 token.
Token masuk wallet dan langsung dapat diperdagangkan di pasar aktif.
Ada harga.
Penerima bebas menjual.
Secara ekonomi, penerima sudah memiliki aset dengan nilai yang dapat diobservasi.
Situasi ini berbeda dari:
project memberikan 10.000 point
point belum bisa ditransfer
belum ada token
belum ada pasar
belum ada kepastian conversion rate
Point seperti itu belum tentu mempunyai nilai ekonomis yang dapat diperlakukan sama dengan token liquid.
Jangan memaksakan valuation ketika haknya sendiri belum jelas.
Namun ketika point akhirnya dikonversi menjadi token yang dapat dimiliki dan dipindahtangankan, ada event baru yang perlu dicatat.
Catat dua tahap.
Point earned.
Token received.
Jangan menghapus histori.
CARF membuat airdrop semakin terlihat
Panduan implementasi CARF DJP menyebut airdrop sebagai salah satu jenis transfer masuk yang dapat dilaporkan.
PJAK Pelapor dapat mengidentifikasi jenis transfer ketika informasinya diketahui.
Laporan CARF dapat memuat jumlah transaksi, unit aset, dan nilai pasar wajar agregat dalam mata uang fiat sesuai mekanisme.
Due diligence pengguna mulai berjalan pada 1 Januari 2026.
Ini tidak berarti semua airdrop otomatis terutang pajak pada tanggal yang sama.
Tetapi satu pesan administrasinya jelas:
jangan memperlakukan airdrop sebagai transaksi yang tidak perlu dicatat.
Exchange atau service provider dapat mempunyai data.
Blockchain juga menyimpan transaction hash.
Kalau internal ledger kosong sementara wallet menunjukkan token masuk, investor sendiri yang kehilangan konteks.
Buat AIRDROP sebagai transaction type.
Jangan masukkan ke BUY.
Jangan masukkan ke TRANSFER-IN biasa.
Jangan masukkan ke STAKING.
Sumbernya berbeda.
Valuation perlu disimpan sejak token diterima
Token airdrop bisa sangat volatil.
Harga pada jam pertama Rp10 ribu.
Sore Rp5 ribu.
Minggu berikutnya Rp1.000.
Kalau investor menunggu akhir tahun untuk menentukan nilai perolehan, ia akan kesulitan.
Simpan:
tanggal dan waktu
quantity
token
network
wallet
transaction hash
source project
reason
market status
price source
rupiah value
lock status
Jangan hanya screenshot balance.
Kalau token sudah diperdagangkan, pilih sumber nilai yang wajar dan konsisten.
Kalau belum ada pasar yang dapat dipercaya, catat keadaan itu.
Jangan menciptakan nilai fiktif hanya agar spreadsheet terlihat lengkap.
Tax treatment yang membutuhkan valuation dapat dilakukan berdasarkan fakta yang tersedia dan ketentuan PPh yang relevan.
Jika nilainya material, review profesional layak dilakukan.
Airdrop sebagai imbalan jasa lebih mudah dibaca
Developer membantu project selama enam bulan.
Tidak dibayar uang.
Kemudian mendapat 100.000 token sebagai kompensasi.
Walaupun disebut “community airdrop”, substansinya dapat lebih dekat ke imbalan jasa.
Nama program tidak menghapus hubungan ekonomi.
Pajak Penghasilan pada prinsipnya melihat tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.
Kalau token diberikan karena pekerjaan atau jasa, catat:
contract atau agreement
scope contribution
token amount
vesting
date acquired
fair value
payer atau project
tax treatment
Jangan menyamakan dengan airdrop promosi acak.
Jika penerima orang pribadi pekerja bebas, metode PPh orang pribadi dapat menjadi relevan sesuai karakter jasa.
Kalau penerima badan, treatment badan berbeda.
Subjek pajak tetap penting.
Referral token juga punya karakter komisi
Pengguna membawa 100 user baru.
Project membayar 5.000 token.
Ini terlihat seperti airdrop.
Secara ekonomi, ada referral activity.
Lebih dekat ke komisi atau imbalan atas perantara.
Jangan menyebut “gratis” hanya karena dibayar token.
Simpan jumlah referral.
Program terms.
Token received.
Value.
Tanggal.
Kalau aktivitas dilakukan secara rutin, penghasilan tersebut perlu dipetakan bersama sumber penghasilan lain.
Begitu token kemudian dijual, penjualan adalah event berikutnya.
Satu token dapat mempunyai dua fase.
Diperoleh sebagai imbalan.
Dijual sebagai aset kripto.
Jangan menghapus fase pertama hanya karena fase kedua lebih mudah dipajaki oleh exchange.
Penjualan airdrop dapat masuk PPh Pasal 22 Final
Token hasil airdrop kemudian dijual pada Pedagang Aset Keuangan Digital dalam negeri.
PMK 50/2025 mengatur penjualan aset kripto melalui PAKD dengan PPh Pasal 22 Final 0,21 persen dari nilai transaksi dalam mekanisme yang berlaku.
Pajak ini bergerak atas transaksi penjualan.
Ia tidak bertanya apakah token awalnya dibeli, ditambang, atau diperoleh melalui airdrop.
Kalau token tersebut memang masuk aset kripto yang diperdagangkan melalui sarana yang tercakup, penjualan dapat dipungut sesuai PMK.
Jadi investor perlu menghindari double confusion.
Airdrop receipt.
Sale.
Dua event.
PPh jual tidak otomatis menyelesaikan seluruh analisis penghasilan saat token pertama kali diperoleh jika penerimaan tersebut sendiri mempunyai karakter penghasilan.
Sebaliknya, jangan menganggap token sudah “kena pajak waktu airdrop” lalu penjualan bebas PPh Final.
Lihat aturan tiap event.
Airdrop locked belum sama dengan token bebas digunakan
Banyak project menerapkan vesting.
Penerima mendapat alokasi 100.000 token.
Hanya 10.000 langsung unlock.
Sisanya vesting 12 bulan.
Apakah seluruh 100.000 sudah diperoleh pada hari pertama?
Jangan jawab tanpa membaca hak.
Apakah penerima bisa menjual seluruh alokasi?
Apakah token dapat hangus?
Apakah vesting bergantung continued service?
Apakah hanya ada contractual entitlement?
Apakah token sudah berada di wallet tetapi smart contract membatasi transfer?
Timing ekonomi bisa berbeda.
Buat vesting schedule.
Allocation.
Unlock.
Forfeiture rule.
Market value.
Token received.
Tax treatment.
Jangan menggunakan jumlah allocation sebagai jumlah aset available jika secara hukum atau teknis belum menjadi hak yang dapat dinikmati.
Wallet balance pun tidak selalu cukup.
Airdrop dari luar negeri tetap perlu masuk perspektif Indonesia
Project berada di Cayman.
Token dibagikan oleh foundation di Singapura.
User Indonesia menerima di wallet self-custody.
Kalau user adalah wajib pajak dalam negeri Indonesia, lokasi project tidak otomatis menghapus kewajiban PPh Indonesia.
Prinsip worldwide income dapat menjadi relevan untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri.
Kalau ada pajak yang benar-benar dikenakan di luar negeri, PPh Pasal 24 dapat dianalisis jika syarat terpenuhi.
Dalam praktik airdrop, foreign withholding sering tidak ada.
Itu tidak berarti transaksi tidak perlu dicatat.
Simpan project country jika diketahui.
Legal issuer.
Token.
Value.
Tax withheld jika ada.
Dokumen.
Cross-border crypto semakin membutuhkan country field.
Token scam atau tidak bernilai juga jangan dipaksakan
Wallet publik sering menerima spam token.
Token tidak diminta.
Tidak ada pasar.
Tidak bisa dijual.
Bahkan bisa berbahaya jika diinteraksikan.
Jangan masukkan seluruh spam token sebagai penghasilan hanya karena balance scanner menampilkan angka.
Klasifikasikan.
Unsolicited spam.
No market.
No economic control jika memang demikian.
Jangan klik smart contract hanya demi mendapatkan valuation.
Keamanan wallet lebih penting.
Jika token kemudian benar-benar mempunyai pasar dan dapat dimanfaatkan, kondisi dapat berubah.
Catat perubahan.
Tax record harus mengikuti aset yang benar-benar mempunyai substansi ekonomi.
SPT harta perlu melihat token yang masih dimiliki
Airdrop diterima dan belum dijual sampai 31 Desember.
Jika token benar-benar menjadi aset milik wajib pajak, daftar harta perlu dianalisis.
DJP menegaskan aset kripto yang dimiliki dilaporkan sebagai harta dalam SPT Tahunan berdasarkan panduan nilai perolehan.
Airdrop membuat pertanyaan nilai perolehan lebih rumit karena tidak ada harga beli.
Jangan mengisi nol otomatis hanya karena tidak ada cash outflow.
Nilai perolehan perlu dibangun dari dasar pencatatan saat token diterima sesuai fakta dan perlakuan penghasilan yang digunakan.
Simpan valuation sejak awal.
Jangan Maret tahun depan.
Buat airdrop register
Kolom yang berguna:
project
token
wallet
network
date
quantity
reason
vesting
market price
rupiah value
transaction hash
tax category
sale date
sale value
PPh sale
Dengan register itu, investor dapat melihat seluruh lifecycle.
Token diterima.
Unlock.
Transfer.
Jual.
Ending balance.
Tidak ada bagian yang hilang.
Kapan nilai ekonominya mulai relevan?
Bukan ketika headline mengatakan “airdrop senilai Rp1 miliar”.
Bukan juga selalu ketika uang masuk bank.
Nilai mulai relevan ketika wajib pajak benar-benar memperoleh hak ekonomi yang dapat diidentifikasi dan dinilai berdasarkan fakta transaksi.
Untuk token liquid yang langsung menjadi milik penerima, titik itu bisa sangat dekat dengan saat diterima.
Untuk point tanpa hak ekonomis nyata, timing bisa lebih jauh.
Untuk token vesting, hak perlu dibaca.
Untuk reward jasa, hubungan kompensasinya perlu dicatat.
Untuk spam token, jangan menciptakan nilai yang tidak ada.
Pada 2026, investor tidak perlu memaksakan satu tarif pada seluruh airdrop.
Yang perlu dipaksakan adalah satu kebiasaan:
setiap token masuk harus punya nama, sumber, nilai, dan alasan.
Setelah itu baru pajaknya dianalisis.
Vesting dan unlock perlu dibedakan dari sekadar announcement
Project bisa mengumumkan bahwa wallet tertentu berhak atas 100.000 token.
Tetapi hanya 20 persen yang langsung unlock.
Sisanya terbuka bertahap.
Jangan mencatat seluruh allocation sebagai aset bebas digunakan kalau secara teknis atau kontraktual haknya belum tersedia.
Buat tiga angka.
Allocated.
Vested.
Claimable.
Ketiganya bisa berbeda.
Kalau token baru benar-benar menjadi hak ketika vesting terpenuhi, timing penghasilan perlu melihat fakta tersebut.
Kalau token sudah menjadi milik penerima tetapi hanya tidak dapat ditransfer sementara, situasinya juga berbeda.
Jangan menggunakan istilah “vesting” secara generik.
Baca smart contract dan terms.
Tax record perlu menjelaskan kapan hak ekonomi lahir, bukan hanya kapan campaign diumumkan.
Token yang langsung jatuh nilainya tetap perlu histori
Airdrop diterima ketika harga pasar Rp10 ribu.
Sehari kemudian turun menjadi Rp1.000.
Investor kecewa dan merasa token “hampir tidak bernilai”.
Tetap jangan hapus event awal dari ledger.
Kalau pada saat penerimaan aset memang sudah dapat dimiliki, dipindahkan, dan mempunyai pasar yang nyata, perubahan harga berikutnya adalah event pasar.
Bukan alasan menghapus histori.
Kemudian kalau token dijual, sale dicatat tersendiri.
Kalau token menjadi tidak likuid dan praktis tidak dapat dijual, simpan status tersebut untuk year-end asset review.
Jangan ubah valuation awal hanya karena harga kemudian jatuh.
Chronology harus tetap utuh.
Airdrop untuk badan juga perlu owner yang jelas
Project mengirim token ke wallet perusahaan.
Direktur memegang private key.
Token tetap perlu dianalisis sebagai aset dan penghasilan badan jika memang menjadi hak PT.
Jangan masukkan ke SPT pribadi direktur hanya karena wallet dioperasikan olehnya.
Sebaliknya, kalau token diberikan kepada founder pribadi karena reputasi personal, jangan otomatis masukkan ke buku PT.
Lihat kontrak dan penerima ekonominya.
Entity discipline tetap berlaku di blockchain.
Simpan legal owner di wallet register.
Airdrop perusahaan dapat menjadi material dan memengaruhi laporan keuangan, pajak, serta governance aset digital.
Jangan memperlakukannya seperti bonus game.