Tamu melihat tagihan kamar.

Room charge Rp2 juta.

Tambahan pajak 10 persen.

Lalu ia berkata:

“PPN hotelnya sepuluh persen.”

Dalam banyak transaksi hotel, penyebutan itu tidak tepat.

Jasa perhotelan yang menjadi objek pajak daerah tidak dikenai PPN sesuai pengaturan dalam PMK 70/PMK.03/2022.

Sebagai gantinya, konsumsi jasa perhotelan masuk dalam PBJT berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Perda setempat.

Di DKI Jakarta, Perda Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan PBJT Jasa Perhotelan sebesar 10 persen.

Jadi, istilah yang benar untuk pajak kamar hotel dalam konteks tersebut adalah PBJT Jasa Perhotelan.

Bukan PPN hotel.

Tetapi hotel mempunyai banyak pendapatan

Di sinilah analisis mulai menarik.

Hotel bukan hanya menjual kamar.

Satu properti dapat menghasilkan revenue dari:

room.

meeting room.

ballroom.

restaurant.

laundry.

spa.

parking.

gym.

business center.

co-working.

long-stay unit.

retail.

travel service.

entertainment.

digital access.

Setiap revenue stream perlu dipetakan.

PMK 70 Tahun 2022 menentukan jenis jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN karena menjadi objek pajak daerah dan juga menjelaskan beberapa jasa yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut.

Jadi, hotel tidak boleh menganggap semua pendapatan di property otomatis PBJT Jasa Perhotelan.

Mulai dari kamar dan akomodasi

Jasa perhotelan mencakup jasa penyewaan kamar atau ruang untuk akomodasi beserta fasilitas penunjangnya sesuai kriteria.

Hotel.

Hostel.

Vila.

Motel.

Penginapan.

Akomodasi sejenis.

Fasilitas yang terkait dengan tamu menginap dapat termasuk dalam satu kesatuan jasa perhotelan sesuai ketentuan.

Ini alasan bill kamar umumnya berada dalam PBJT daerah, bukan PPN.

Di Jakarta tarif PBJT Jasa Perhotelan 10 persen.

Dasar pengenaannya adalah jumlah yang dibayarkan kepada penyedia jasa perhotelan sesuai Perda dan aturan turunannya.

Ruang acara juga perlu dilihat konteksnya

PMK 70 Tahun 2022 juga memasukkan penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel dalam jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN pada kriteria yang diatur.

Ballroom wedding.

Meeting room.

Convention room.

Training room.

Namun jangan menyederhanakan semua sewa ruang di dalam hotel menjadi PBJT Jasa Perhotelan.

PMK 70 juga membedakan penyewaan ruangan untuk tujuan selain acara atau pertemuan tertentu.

Contoh transaksi commercial lease yang lebih mirip sewa kantor atau retail space dapat mempunyai treatment berbeda.

Hotel perlu membaca fungsi ruang.

Event room.

Office lease.

Shop lease.

Long-term tenant.

Satu gedung, pajaknya bisa berbeda.

Makanan di hotel bisa masuk PBJT makanan dan minuman

Breakfast.

Room service.

Restaurant.

Banquet.

Catering.

Pendapatan tersebut tidak selalu harus digabung sebagai PBJT Jasa Perhotelan.

PBJT mempunyai kategori makanan dan minuman tersendiri.

Pergub DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2024 mengatur detail dasar pengenaan PBJT dan memberikan penjelasan tentang jasa tertentu dalam hotel yang dapat berada pada kategori PBJT lain.

Tax mapping hotel sebaiknya memisahkan revenue code.

Room.

F&B.

Parking.

Entertainment.

Hotel service.

Retail.

Jangan hanya satu tax code “hotel tax”.

Kalau semua satu kode, management juga kehilangan informasi ekonomi.

Spa dan hiburan bisa mempunyai tarif berbeda

Ini sangat penting.

UU HKPD mengatur jasa hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa pada rentang tarif khusus 40 sampai 75 persen.

DKI Jakarta menetapkan 40 persen untuk kelompok tersebut melalui Perda 1 Tahun 2024.

Jadi hotel yang mempunyai spa tidak otomatis mengenakan PBJT Jasa Perhotelan 10 persen pada transaksi spa yang berdiri sendiri.

Periksa kategorinya.

Hal yang sama berlaku untuk entertainment facility.

Bapenda Jakarta menjelaskan bahwa jasa kesenian dan hiburan pada objek jasa perhotelan yang tidak hanya diperuntukkan bagi tamu menginap dapat masuk objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

Ini membuat bundle hotel perlu hati-hati.

Room package plus spa.

Room plus club access.

Event package plus entertainment.

Pisahkan economic component kalau treatment berbeda.

Fasilitas untuk tamu menginap dapat mempunyai konteks berbeda

Ada fasilitas yang hanya tersedia bagi tamu.

Gym.

Pool.

Breakfast.

Lounge.

Internet.

Shuttle tertentu.

Jika fasilitas tersebut menjadi bagian penunjang jasa perhotelan bagi tamu menginap, treatment dapat mengikuti jasa perhotelan sesuai kriteria yang berlaku.

Tetapi kalau fasilitas dijual juga ke publik secara terpisah, objek dapat berubah.

Contoh gym hotel.

Tamu hotel mendapat akses termasuk harga kamar.

Publik membeli membership fitness.

Transaksi publik dapat masuk kategori hiburan atau treatment lain sesuai aturan daerah.

Jangan menilai hanya berdasarkan lokasi fasilitas.

Lihat siapa customer dan apa yang dijual.

Sewa apartemen atau kondominium tidak otomatis jasa hotel

PMK 70 Tahun 2022 membedakan jasa perhotelan dengan penyewaan unit apartemen atau kondominium tertentu.

Ini area yang penting untuk serviced apartment dan long-stay.

Nama marketing tidak menentukan pajak.

Sebuah unit disebut “residence”, “suite”, atau “serviced apartment”.

Tax team harus melihat karakter operasional.

Apakah jasa akomodasi jangka pendek seperti hotel?

Apakah sewa unit property biasa?

Apakah ada pemisahan space?

Apakah service charge?

Apakah tenant punya hak penggunaan jangka panjang?

Treatment PPN atau PBJT dapat berbeda.

Kontrak lebih penting daripada nama produk.

Travel service bukan jasa perhotelan

Hotel dapat menjual airport transfer, tour, ticket, atau travel arrangement.

PMK 70 Tahun 2022 membedakan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata dari jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN.

Jika hotel hanya menjadi channel penjualan service pihak lain, perlu dipetakan.

Agency?

Principal?

Reimbursement?

Commission?

Tax treatment mengikuti struktur.

Jangan hanya karena invoicenya keluar dari hotel lalu semua diberi PBJT hotel 10 persen.

Satu customer folio bisa memuat berbagai pajak

Contoh tamu menginap tiga malam.

Room charge.

Restaurant dinner.

Spa.

Airport transfer.

Meeting room.

Laundry.

Hotel bisa menggabungkan semua dalam satu folio.

Tax engine tetap perlu memisahkan revenue line.

Room, PBJT Jasa Perhotelan.

Food, PBJT Makanan dan Minuman sesuai kriteria.

Spa publik, PBJT hiburan khusus jika masuk kategori.

Airport transfer, periksa treatment jasa.

Laundry, periksa apakah bagian fasilitas terkait tamu atau service terpisah sesuai aturan.

Tax team harus mempunyai product map.

Tidak perlu menjelaskan detail teknis ke tamu pada setiap transaksi, tetapi billing system harus benar.

Service charge bukan PBJT

Hotel sering mengenakan service charge.

Misalnya 10 persen service.

Lalu PBJT 10 persen.

Dua angka itu berbeda.

Service charge adalah komponen harga.

PBJT adalah pajak daerah.

Dasar pengenaan PBJT mengikuti jumlah pembayaran dan aturan lokal.

Bagaimana service charge masuk basis perlu mengikuti Perda dan peraturan gubernur/bupati/wali kota yang berlaku.

Jangan menggunakan formula pusat.

Tax configuration harus mengikuti daerah lokasi hotel.

Chain hotel perlu local rule engine

Hotel nasional dapat mempunyai properti di banyak kota.

Jakarta.

Bali.

Surabaya.

Bandung.

Medan.

Tarif PBJT perhotelan sering 10 persen, tetapi tidak boleh diasumsikan semua identik.

Selain tarif, tata cara administrasi bisa berbeda.

Portal.

Due date.

Registration.

Audit mechanism.

Local incentive.

Peraturan kepala daerah.

Head office sebaiknya membuat tax master per hotel.

Property ID.

Local government.

PBJT rate.

Special entertainment rate.

Reklame.

PBB-P2.

Water tax.

Parking.

Deadline.

Local contact.

Tanpa local master, chain hotel berisiko menerapkan konfigurasi Jakarta ke seluruh Indonesia.

Customer corporate juga perlu memahami tax invoice

Perusahaan mengadakan workshop di hotel.

Invoice Rp100 juta plus PBJT.

Finance customer sering bertanya apakah pajaknya dapat dikreditkan seperti PPN.

Tidak.

PBJT bukan Pajak Masukan PPN.

Kalau hotel juga menagih komponen yang benar-benar terkena PPN, faktur pajaknya harus dipisahkan sesuai transaksi.

AP customer perlu booking benar.

PBJT ke expense atau cost sesuai sifat.

PPN ke VAT account jika memenuhi syarat pengkreditan.

Jangan menaruh semua “tax” di satu akun.

Hotel juga membeli banyak barang kena PPN

Hotel membeli:

furniture.

software.

cleaning service.

marketing.

consultant.

equipment.

linen.

renovation.

IT.

Vendor dapat mengenakan PPN.

Pertanyaan pengkreditan Pajak Masukan tetap perlu dianalisis berdasarkan ketentuan PPN.

Fakta bahwa hotel memungut PBJT dari tamu tidak membuat seluruh isu PPN hilang.

Justru hotel hidup dalam dua sistem.

Revenue tertentu berada di pajak daerah.

Procurement banyak berada di PPN pusat.

PPh juga tetap berjalan.

Withholding vendor.

Payroll.

PPh badan.

Tax map hotel memang kompleks.

Rekonsiliasi harus mulai dari PMS dan POS

Hotel mempunyai Property Management System.

Restaurant POS.

Spa system.

Parking.

Event sales.

Finance ERP.

Tax report harus direkonsiliasi ke seluruh source.

Room revenue ke PBJT perhotelan.

F&B revenue ke PBJT makanan.

Entertainment ke PBJT hiburan.

Other revenue ke treatment masing-masing.

Jangan hanya menggunakan general ledger akhir.

Source system membantu mendeteksi classification error.

Contoh:

spa revenue masuk account room package.

Tax rate salah.

PMS reconciliation dapat menemukan.

Hotel tax control sangat bergantung pada mapping revenue code.

Tarif 10 persen bukan inti persoalan

Menghafal bahwa Jakarta mengenakan 10 persen PBJT Jasa Perhotelan itu mudah.

Yang sulit adalah memastikan hanya transaksi yang benar-benar masuk kategori tersebut yang menggunakan rate itu.

Room.

Event room.

F&B.

Spa.

Rental.

Travel.

Membership.

Retail.

Masing-masing perlu ditanya.

Apa yang dijual?

Kepada siapa?

Bagaimana dikemas?

Apa aturan daerah?

Apakah termasuk jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN sesuai PMK 70 Tahun 2022?

Kalau tax mapping benar, bill tamu menjadi sederhana.

Kalau mapping salah, satu invoice hotel bisa salah pada beberapa jenis pajak sekaligus.

Itulah alasan menyebut seluruh tambahan di hotel sebagai “PPN hotel” bukan sekadar istilah kurang presisi.

Ia menutupi struktur pajak yang sebenarnya jauh lebih berlapis.

Revenue mapping sebaiknya direview setiap kali produk baru diluncurkan. Hotel yang menambah day-use package, co-working pass, membership gym, virtual office, atau layanan lifestyle baru tidak boleh otomatis menyalin tax code kamar. Produk baru dapat mengubah objek, dasar pengenaan, bahkan jenis pajak yang dipungut. Tax sign-off sebelum produk masuk PMS jauh lebih murah daripada membetulkan ribuan folio setelah berjalan.