Rekening dengan saldo Rp5 miliar belum tentu bermasalah.

Rekening dengan saldo Rp500 juta juga belum tentu aman.

Nilai nominal hanya satu bagian.

Yang jauh lebih penting adalah apakah saldo dan mutasi tersebut masuk akal jika dibandingkan dengan SPT Tahunan, pembukuan, harta, utang, dan sumber penghasilan Wajib Pajak.

Per 1 Januari 2026, PMK 108 Tahun 2025 berlaku sebagai petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Regulasi ini memperkuat kerangka pelaporan dan identifikasi rekening keuangan serta menggantikan rezim teknis sebelumnya.

Pada saat yang sama, Coretax semakin mengintegrasikan data administrasi pajak. Fitur SPT Tahunan juga dapat menarik berbagai data yang sudah tersedia dalam sistem, termasuk harta tahun sebelumnya dan informasi perpajakan lain.

Arah besarnya jelas.

Pajak semakin berbasis data.

Dalam lingkungan seperti itu, konsistensi lebih bernilai daripada sekadar mencoba terlihat memiliki angka kecil.

Saldo besar bisa logis

Seorang pengusaha menjual perusahaan dan menerima Rp20 miliar.

Dokumen penjualan lengkap.

Pajak transaksi dianalisis.

Dana masuk rekening.

SPT menunjukkan aset dan penghasilan atau transaksi sesuai ketentuan.

Apakah saldo Rp20 miliar otomatis risiko tinggi?

Nominalnya material, tetapi cerita ekonominya jelas.

Bandingkan dengan seseorang yang melaporkan penghasilan Rp120 juta setahun tetapi setiap bulan menerima transfer customer Rp100 juta tanpa pembukuan.

Saldo akhir mungkin hanya Rp200 juta karena uang cepat keluar.

Nominal saldo tidak besar.

Tetapi mutasi dapat tidak konsisten dengan penghasilan yang dilaporkan.

Itulah alasan saldo bukan satu-satunya indikator.

Lihat flow.

Harta.

Utang.

Penghasilan.

Dan transaksi.

SPT Tahunan adalah cerita satu tahun

SPT orang pribadi pada dasarnya menggambarkan beberapa layer.

Penghasilan.

Pajak.

Harta.

Utang.

Data keluarga.

Dan informasi lain sesuai form yang berlaku.

Kalau harta naik, seharusnya ada sumber yang menjelaskan.

Penghasilan.

Pinjaman.

Warisan.

Hadiah yang sesuai ketentuan.

Penjualan aset.

Transfer dari aset lain.

Kombinasi.

Contoh:

Harta awal Rp1 miliar.

Penghasilan neto setelah biaya hidup menghasilkan tambahan tabungan Rp300 juta.

Pinjaman Rp500 juta.

Aset akhir Rp1,8 miliar.

Cerita bisa masuk akal.

Tetapi jika harta naik dari Rp1 miliar menjadi Rp8 miliar sementara penghasilan, utang, dan transaksi lain tidak menjelaskan, gap terlihat.

Data bank membantu melihat flow di balik perubahan tersebut.

Mutasi masuk tidak sama dengan penghasilan

Ini perlu diulang karena sangat sering salah.

Total kredit rekening Rp10 miliar belum tentu omzet Rp10 miliar.

Bisa ada:

transfer antar rekening sendiri,
pencairan deposito,
pinjaman,
setoran modal,
refund,
penjualan aset,
reimbursement,
dan transaksi lain.

Tetapi Wajib Pajak sebaiknya dapat membuat bank bridge.

Total inflow.

Kurang own-account transfer.

Kurang loan proceeds.

Kurang capital movement.

Identifikasi asset sale.

Identifikasi business revenue.

Identifikasi salary.

Identifikasi investment income.

Identifikasi other.

Bridge tersebut bukan formulir resmi.

Ia adalah working paper.

Fungsinya menjelaskan mengapa angka bank berbeda dari angka penghasilan.

Pengeluaran juga memberi informasi

Data bank tidak hanya menunjukkan uang masuk.

Outflow juga bercerita.

Seseorang melaporkan penghasilan Rp200 juta tetapi membayar cicilan rumah Rp300 juta, investasi Rp500 juta, dan biaya hidup Rp300 juta.

Dari mana dana berasal?

Mungkin ada tabungan tahun lama.

Mungkin ada pinjaman.

Mungkin ada penjualan aset.

Mungkin pasangan menanggung biaya.

Mungkin ada penghasilan lain.

Tidak bisa langsung menyimpulkan pelanggaran.

Tetapi financial equation membutuhkan jawaban.

Ini alasan harta dan utang di SPT penting.

Source and use of funds harus nyambung.

Coretax membuat reconciliation lebih relevan

DJP pada 2026 menjelaskan bahwa fitur Posting SPT dapat menarik data perpajakan yang sudah tersedia di Coretax, termasuk data harta tahun sebelumnya, bukti potong, dan informasi lain.

Prepopulated data membantu.

Tetapi Wajib Pajak tetap harus memeriksa.

Sistem tidak mengetahui seluruh fakta hidup seseorang.

Aset baru.

Utang baru.

Rekening luar negeri.

Penjualan aset.

Pinjaman keluarga.

Perubahan status.

Semua harus direview.

Jangan menganggap data yang muncul otomatis lengkap atau pasti benar.

SPT tetap merupakan tanggung jawab Wajib Pajak.

Data bank hanyalah salah satu sumber cross-check.

Harta besar dengan penghasilan kecil bisa tetap masuk akal

Contoh pensiunan.

Penghasilan tahunan sekarang Rp100 juta.

Tetapi saldo investasi Rp10 miliar.

Apakah aneh?

Belum tentu.

Aset mungkin akumulasi penghasilan selama tiga puluh tahun.

Bisa warisan.

Bisa hasil penjualan bisnis.

Bisa investasi yang tumbuh.

Yang penting chronology.

Kalau harta Rp10 miliar sudah terlihat pada SPT sebelumnya dan sumber historis dapat dijelaskan, current income kecil tidak otomatis tidak konsisten.

Jangan menilai wealth hanya dengan current-year salary.

SPT membawa histori.

Itu sebabnya pembetulan harta lama perlu dilakukan berdasarkan fakta dan prosedur yang tepat, bukan dengan mengubah angka sembarangan.

Penghasilan besar tetapi saldo kecil juga bisa normal

Seorang pengusaha mempunyai omzet besar tetapi margin tipis.

Dana masuk Rp50 miliar.

Keluar Rp48 miliar untuk vendor, gaji, pajak, dan biaya.

Saldo akhir Rp2 miliar.

Tidak ada masalah hanya karena turnover rekening sangat besar.

Yang perlu cocok adalah pembukuan.

Bank receipts ke sales.

Bank payments ke expense dan assets.

PPN.

Withholding.

SPT badan.

Untuk bisnis, annual bank movement dapat jauh lebih besar daripada laba.

Jangan membandingkan mutasi bank langsung dengan taxable income tanpa memahami business model.

Rekening dormant tetap bagian harta jika masih dimiliki

Salah satu kesalahan data adalah hanya melaporkan rekening aktif.

Padahal rekening lama yang masih memiliki saldo tetap merupakan aset jika masih dimiliki pada akhir tahun, meskipun tidak digunakan.

PMK 108 Tahun 2025 bahkan secara eksplisit mengenal kategori Rekening Keuangan dormant dalam konteks pelaporan informasi keuangan.

Status dormant adalah status aktivitas rekening.

Bukan penghapusan kepemilikan.

Jika saldo masih ada dan merupakan harta Wajib Pajak, daftar harta perlu mempertimbangkannya sesuai kondisi pada akhir tahun.

Jangan menghilangkan aset hanya karena aplikasi bank sudah jarang dibuka.

Joint account juga perlu ownership analysis

Rekening bersama suami istri atau pihak lain tidak boleh langsung dibaca 100 persen milik satu orang hanya karena namanya muncul lebih dulu.

Siapa pemilik ekonomis dana?

Bagaimana status perpajakan suami istri?

Apakah kewajiban digabung atau terpisah?

Bagaimana kontribusi masing-masing?

PMK 108 Tahun 2025 mempunyai aturan pelaporan rekening bersama pada konteks akses informasi keuangan, tetapi pelaporan SPT tetap membutuhkan analisis kepemilikan dan status perpajakan.

Jangan menunggu akhir tahun.

Tentukan dari awal.

Data bank perusahaan harus tie to ledger

Untuk badan, prinsipnya lebih tegas.

Setiap rekening perusahaan harus masuk bank register.

Saldo ke general ledger.

Bunga ke income.

Bank charge ke expense.

Deposit ke asset.

Loan ke liability.

Transfer antarbank ke clearing.

Kalau ada rekening atas nama perusahaan tetapi tidak masuk ledger, itu control issue.

Kalau ada rekening direktur yang dipakai perusahaan, treatment juga harus dijelaskan.

Badan dan orang pribadi bukan satu kantong.

Perusahaan perlu mempertahankan boundary.

Bank reconciliation adalah fondasi.

Bukan pekerjaan administratif rendah.

Transaksi besar perlu source-of-funds file

Saat ada transaksi tidak rutin, buat file.

Penjualan properti.

Pinjaman.

Setoran modal.

Warisan.

Dividen.

Capital reduction.

Penjualan saham.

Pencairan investasi.

Transfer luar negeri.

Tidak perlu menunggu pemeriksaan.

Simpan dokumen utama.

Bank statement.

Contract.

Tax document.

Approval.

Reconciliation.

Kalau tiga tahun kemudian data bank dibandingkan dengan SPT, perusahaan dapat membuka file tersebut dan menjelaskan.

Institutional memory lebih penting dari ingatan seseorang.

Jangan memecah saldo agar terlihat kecil

PMK 108 Tahun 2025 mempunyai threshold tertentu untuk kategori rekening dalam pelaporan domestik.

Tetapi aturan juga mengandung konsep agregasi dan kategori berbeda untuk jenis lembaga berbeda.

Menggunakan threshold sebagai target untuk memecah dana bukan strategi kepatuhan.

Pertama, bisa tidak efektif.

Kedua, menambah complexity.

Ketiga, dapat menciptakan pertanyaan dari sisi kepatuhan keuangan.

Keempat, tidak memperbaiki underlying tax position.

Kalau sumber dana sah, dokumentasikan.

Kalau penghasilan belum dilaporkan, perbaiki sesuai mekanisme yang tersedia.

Jangan desain bank structure hanya untuk menghindari visibility.

Konsistensi bekerja dua arah

SPT harus cocok dengan bank.

Bank juga harus dipahami melalui SPT.

Contoh:

SPT menunjukkan utang bank Rp2 miliar.

Bank statement menunjukkan loan disbursement Rp2 miliar.

Masuk akal.

SPT menunjukkan deposito Rp1 miliar.

Bank menunjukkan dana ditempatkan.

Masuk akal.

SPT menunjukkan penjualan usaha.

Bank menunjukkan proceeds.

Masuk akal.

Kalau ada gap, tidak selalu berarti salah.

Mungkin timing.

Mungkin rekening lain.

Mungkin non-cash transaction.

Tetapi gap perlu bridge.

Ini budaya yang harus dibangun.

Jangan hanya rekonsiliasi ketika ada surat.

Gunakan net worth reconciliation

Untuk orang pribadi dengan transaksi kompleks, net worth reconciliation sangat berguna.

Harta awal.

Tambah penghasilan neto.

Tambah penerimaan non-penghasilan yang sah seperti pinjaman sesuai fakta.

Kurang konsumsi.

Kurang pajak.

Kurang pengeluaran yang tidak menjadi aset.

Hasil seharusnya mendekati perubahan harta bersih, dengan penyesuaian yang relevan.

Ini bukan formula SPT resmi.

Ini reasonableness test.

Kalau hasil jauh berbeda, cari penyebab.

Mungkin ada aset belum dicatat.

Utang lupa.

Penjualan aset belum dijelaskan.

Transfer keluarga.

Atau salah input.

Better find it before filing.

Data besar menjadi masalah kalau tidak punya cerita

Era data membuat satu prinsip lama menjadi semakin penting.

Substansi.

Rp10 miliar bisa dapat dijelaskan dalam lima baris kalau transaksinya jelas.

Rp200 juta bisa membutuhkan dua minggu kalau tidak ada catatan.

Maka fokus jangan pada bagaimana membuat angka terlihat kecil.

Fokus pada bagaimana membuat angka benar.

Harta dilaporkan sesuai kepemilikan.

Utang sesuai kewajiban.

Penghasilan sesuai transaksi.

Bank sesuai flow.

Pembukuan sesuai fakta.

Ketika lima layer tersebut nyambung, data bank dan SPT bukan dua dunia yang saling mengancam.

Mereka menjadi dua tampilan dari kondisi keuangan yang sama.

Gunakan exception threshold, bukan takut pada semua transaksi

Wajib Pajak tidak perlu membuat memo untuk setiap transfer kecil.

Tetapkan materiality internal.

Misalnya semua transaksi yang nilainya jauh di atas pola normal, transfer luar negeri, cash deposit besar, loan, asset sale, atau movement yang tidak memiliki reference jelas masuk exception list.

Exception kemudian diselesaikan sebelum SPT.

Dengan metode ini, waktu diarahkan ke transaksi yang memang dapat mengubah cerita finansial.

Perusahaan besar dapat memakai analytics.

Orang pribadi cukup spreadsheet.

Yang penting, rekening tidak menjadi kotak hitam yang baru dibuka ketika ada pertanyaan.