Ada kesalahpahaman yang terus berulang setiap kali aturan akses informasi keuangan dibahas.

“Kalau uang masuk rekening, berarti dianggap penghasilan.”

Tidak.

Mutasi bank adalah data keuangan.

Penghasilan adalah konsep perpajakan.

Keduanya dapat berhubungan, tetapi tidak identik.

Per 1 Januari 2026, PMK 108 Tahun 2025 berlaku sebagai aturan teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Regulasi ini memperbarui kerangka pelaporan CRS domestik dan internasional, termasuk due diligence lembaga keuangan dan elemen informasi rekening yang dapat dilaporkan.

Konsekuensinya bagi Wajib Pajak bukan bahwa DJP menetapkan pajak langsung dari setiap kredit rekening.

Konsekuensinya adalah data rekening dapat menjadi salah satu sumber untuk menguji apakah pelaporan pajak konsisten dengan keadaan keuangan.

Maka kemampuan menjelaskan sumber dan penggunaan dana menjadi semakin penting.

Uang masuk mempunyai banyak kemungkinan

Ambil satu rekening.

Pada mutasi kredit terdapat Rp100 juta.

Apa artinya?

Bisa pembayaran customer.

Bisa gaji.

Bisa hasil penjualan mobil.

Bisa pinjaman bank.

Bisa pinjaman keluarga.

Bisa transfer dari rekening sendiri.

Bisa pengembalian deposit.

Bisa refund.

Bisa setoran modal.

Bisa pencairan deposito.

Bisa hasil investasi.

Bisa pembagian warisan.

Karakter pajaknya berbeda.

Karena itu, tax analysis tidak boleh dimulai dari asumsi “kredit sama dengan omzet”.

Mulai dari underlying transaction.

Siapa pengirimnya?

Mengapa uang dikirim?

Apa kontraknya?

Apakah ada barang atau jasa?

Apakah ada kewajiban mengembalikan?

Apakah hanya perpindahan harta sendiri?

Apakah ada aset yang dijual?

Dokumen transaksi menjawab pajak.

Bank statement hanya menunjukkan arus.

Saldo juga bukan penghasilan tahun berjalan

Seseorang mempunyai saldo Rp2 miliar pada 31 Desember.

Apakah penghasilannya tahun itu Rp2 miliar?

Tidak bisa disimpulkan begitu.

Saldo merupakan posisi pada satu tanggal.

Ia bisa berasal dari tabungan yang terkumpul bertahun-tahun.

Bisa berasal dari pinjaman.

Bisa berasal dari penjualan aset.

Bisa berasal dari penghasilan tahun berjalan.

Bisa kombinasi.

Di SPT, penghasilan dan harta berada pada layer berbeda.

Penghasilan menunjukkan flow selama periode.

Harta menunjukkan posisi aset yang dimiliki.

Utang menunjukkan kewajiban.

Satu saldo bank perlu dibaca bersama tiga layer tersebut.

Jika saldo naik tajam, Wajib Pajak sebaiknya dapat menjelaskan sumber kenaikan.

Tidak harus selalu penghasilan kena pajak.

Tetapi harus ada cerita ekonomi yang masuk akal.

PMK 108 mengatur informasi, bukan menciptakan objek PPh baru

PMK 108 Tahun 2025 berjudul Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan ini mengatur lembaga keuangan, rekening, identifikasi, self-certification, pelaporan, dan pertukaran informasi.

Penentuan apakah suatu penerimaan merupakan objek Pajak Penghasilan tetap mengikuti UU PPh dan aturan yang relevan.

Ini boundary penting.

Jangan membaca regulasi akses informasi sebagai aturan tarif.

Transparansi data tidak mengubah pinjaman menjadi penghasilan.

Tidak mengubah transfer sendiri menjadi omzet.

Tidak mengubah seluruh setoran tunai menjadi revenue.

Tetapi transparansi memudahkan fiskus meminta penjelasan jika angka tidak sesuai dengan profil SPT.

Data matching adalah alasan konsistensi penting

Dalam sistem administrasi modern, DJP mempunyai berbagai sumber data.

SPT.

Bukti potong.

Faktur pajak.

Data pihak ketiga.

Informasi keuangan sesuai aturan.

Data transaksi tertentu.

Coretax memperkuat integrasi administrasi.

Kalau satu sumber menunjukkan pola yang jauh berbeda dari sumber lain, pertanyaan bisa muncul.

Misalnya seorang profesional melaporkan penghasilan Rp300 juta.

Mutasi rekening menunjukkan penerimaan rutin dari banyak client senilai Rp1,5 miliar.

Apakah seluruh Rp1,5 miliar pasti penghasilan yang tidak dilaporkan?

Belum tentu.

Tetapi gap cukup besar untuk membutuhkan rekonsiliasi.

Wajib Pajak sebaiknya dapat memisahkan:

penerimaan jasa,
transfer sendiri,
pinjaman,
reimbursement,
dan transaksi lainnya.

Kalau tidak ada catatan, semua penjelasan menjadi verbal.

Itu posisi yang lemah.

Buat bank reconciliation versi pajak

Perusahaan sudah biasa melakukan bank reconciliation untuk accounting.

Orang pribadi yang mempunyai aktivitas bisnis juga dapat memakai versi sederhana.

Mulai dari total kredit rekening satu tahun.

Kurangi transfer antarrekening sendiri.

Kurangi pencairan pinjaman.

Kurangi setoran modal.

Kurangi refund atau reimbursement yang memang bukan penghasilan baru sesuai fakta.

Identifikasi penjualan aset.

Identifikasi pendapatan usaha.

Identifikasi penghasilan investasi.

Hasil akhirnya harus dapat dijembatani ke pelaporan pajak.

Ini bukan formula hukum baku.

Ini metode kontrol.

Tujuannya membuktikan bahwa perusahaan memahami isi rekening.

Untuk bisnis, reconciliation harus dilakukan per bulan agar tidak menumpuk setahun.

Transfer antarrekening sendiri harus punya pasangan

Seseorang memindahkan Rp200 juta dari Bank A ke Bank B.

Bank A menunjukkan debit.

Bank B menunjukkan kredit.

Kalau hanya melihat Bank B, ada penerimaan Rp200 juta.

Dokumentasi sederhana menunjukkan bahwa uang berasal dari rekening sendiri.

Simpan:

mutasi Bank A,
mutasi Bank B,
tanggal,
nominal,
dan identitas pemilik.

Kalau nominal dan tanggal berbeda karena biaya atau settlement, buat explanation.

Jangan hanya menulis memo “transfer sendiri” tanpa bukti.

Data matching internal membuat penjelasan kuat.

Pinjaman perlu kewajiban nyata

Uang pinjaman masuk rekening bukan otomatis penghasilan karena ada kewajiban mengembalikan.

Tetapi kalimat “ini pinjaman” harus didukung fakta.

Untuk pinjaman bank, kontrak dan jadwal pembayaran jelas.

Untuk pinjaman keluarga atau pemegang saham, sering lebih lemah.

Buat perjanjian.

Nilai.

Tanggal.

Tujuan.

Tenor.

Bunga jika ada.

Mekanisme pengembalian.

Bukti transfer.

Bukti pembayaran kembali.

Kalau dana Rp1 miliar disebut pinjaman tetapi tidak pernah dibayar, tidak ada kontrak, dan pemberi dana tidak mampu menjelaskan sumbernya, pertanyaan akan meningkat.

Dokumentasi tidak harus dibuat rumit.

Harus nyata.

Penjualan aset menghasilkan dua cerita

Seseorang menjual mobil Rp300 juta.

Dana masuk rekening.

Apakah Rp300 juta seluruhnya penghasilan?

Analisis pajak perlu melihat jenis aset dan ketentuan yang berlaku.

Untuk aset tertentu, ada rezim pajak khusus.

Untuk aset lain, keuntungan dihitung dari nilai pengalihan dibanding basis perolehan sesuai aturan.

Jadi, uang masuk Rp300 juta bukan otomatis laba Rp300 juta.

Simpan dokumen pembelian awal dan dokumen penjualan.

Untuk properti, dokumen lebih lengkap karena ada pajak pengalihan yang relevan.

Untuk saham, jenis saham dan mekanisme transaksi memengaruhi treatment.

Bank statement hanya menunjukkan settlement.

Tax file menjelaskan karakter.

Reimbursement perlu dipisahkan dari fee

Freelancer membayar tiket untuk client Rp10 juta.

Client kemudian mengganti Rp10 juta dan membayar fee Rp20 juta.

Rekening menerima Rp30 juta.

Apakah omzet selalu Rp20 juta?

Tidak boleh langsung disimpulkan tanpa melihat struktur kontrak dan treatment transaksi.

Reimbursement mempunyai banyak bentuk.

Ada yang sebenarnya merupakan bagian fee.

Ada yang agent-like pass-through.

Ada yang mark-up.

Ada yang dibayar atas nama sendiri.

Pajak perlu melihat substansi.

Karena itu, invoice sebaiknya memisahkan fee dan reimbursable item jika memang berbeda.

Simpan bukti biaya.

Jangan hanya memberi label “reimbursement” setelah uang masuk.

Istilah bukan bukti.

Rekening bersama juga perlu kejelasan kepemilikan

PMK 108 Tahun 2025 dan FAQ DJP memperhatikan Rekening Keuangan bersama dalam pelaporan informasi.

Bagi Wajib Pajak, joint account menambah kebutuhan dokumentasi.

Siapa pemilik ekonomis dana?

Apakah saldo milik dua orang dengan bagian sama?

Apakah rekening dipakai untuk keluarga?

Apakah untuk usaha?

Apakah hanya satu pihak yang menyetor?

SPT masing-masing harus mencerminkan fakta kepemilikan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jangan menunggu saat diminta menjelaskan.

Tentukan sejak awal bagaimana rekening bersama dicatat.

Rekening bisnis dan pribadi sebaiknya dipisah

Ini bukan karena PMK 108 melarang rekening pribadi dipakai menerima dana bisnis.

Masalah utamanya adalah traceability.

Jika satu rekening menerima:

gaji pasangan,
omzet toko,
transfer anak,
pinjaman,
refund,
penjualan aset,
dan pembayaran supplier yang dikembalikan,

rekonsiliasi menjadi berat.

Satu rekening bisnis membuat omzet lebih mudah ditelusuri.

Rekening pribadi membuat household cash flow lebih jelas.

Pemisahan juga membantu pembukuan.

Untuk badan, transaksi perusahaan sebaiknya melalui rekening perusahaan sesuai governance.

Rekening direktur bukan extension otomatis dari rekening badan.

Data rekening luar negeri juga perlu konsisten

CRS internasional membuat informasi rekening lintas yurisdiksi dapat dipertukarkan sesuai perjanjian dan ketentuan.

Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai rekening luar negeri sebaiknya memeriksa:

apakah aset sudah dilaporkan,
apakah bunga atau penghasilan terkait sudah dianalisis,
apakah ada foreign tax,
apakah rekening benar-benar milik pribadi atau perusahaan,
dan apakah tax residency sudah diisi dengan benar pada bank.

Jangan membuat false self-certification tentang tax residency untuk menghindari pelaporan.

Lembaga keuangan mempunyai due diligence.

PMK 108 Tahun 2025 mensyaratkan valid self-certification untuk rekening baru yang dicakup prosedur CRS, dan lembaga keuangan melakukan kewajaran terhadap informasi tersebut.

Konsistensi dimulai dari data yang diberikan ke bank.

Dokumen minimum untuk transaksi besar

Tidak perlu menyimpan narasi panjang untuk setiap Rp50 ribu.

Gunakan materiality.

Untuk transaksi besar atau tidak biasa, simpan:

bank statement,
invoice,
kontrak,
bukti transfer,
perjanjian pinjaman,
dokumen jual beli,
bukti kepemilikan aset,
surat waris atau hibah jika relevan,
dokumen setoran modal,
dan reconciliation.

Untuk perusahaan, dokumen tersambung ke voucher dan GL.

Untuk individu, folder digital per tahun sudah cukup.

Nama file dibuat jelas.

Kalau lima tahun kemudian perlu dicari, dokumen tetap dapat ditemukan.

Jangan mencoba membuat dokumen setelah pertanyaan muncul

Dokumentasi terbaik adalah contemporaneous.

Dibuat ketika transaksi terjadi.

Kontrak pinjaman sebelum atau saat dana diberikan.

Invoice saat jasa diberikan.

Dokumen penjualan ketika aset dijual.

Reconciliation bulanan.

Kalau baru membuat semua dokumen dua tahun kemudian setelah diminta menjelaskan, credibility lebih rendah.

Wajib Pajak masih dapat membuat explanatory schedule kemudian.

Tetapi schedule tersebut harus berdasarkan bukti yang memang ada.

Jangan backdate.

Jangan membuat kontrak palsu.

Jangan mengubah narration untuk menutup gap.

Kalau ada kelemahan, lebih baik jelaskan fakta apa adanya dan perbaiki compliance sesuai mekanisme yang tersedia.

Data besar bukan otomatis risiko besar

Seseorang bisa mempunyai mutasi rekening Rp20 miliar tetapi seluruhnya dapat dijelaskan.

Seorang trader memindahkan dana antar broker.

Perusahaan menerima dan membayar kembali pinjaman.

Investor menjual lalu membeli aset.

Treasury memindahkan kas antarbank.

Sebaliknya, mutasi Rp500 juta bisa berisiko jika Rp300 juta adalah revenue yang tidak pernah masuk pembukuan.

Jadi ukuran rekening bukan satu-satunya indikator.

Konsistensi lebih penting.

Apakah angka mempunyai sumber?

Apakah sumber sesuai SPT?

Apakah harta akhir tahun masuk akal?

Apakah utang yang diklaim benar?

Apakah transaksi business mempunyai invoice?

Itulah pertanyaan yang lebih relevan.

Data rekening adalah kaca, bukan vonis

Akses informasi keuangan membuat otoritas pajak mempunyai kaca yang lebih besar untuk melihat kondisi Wajib Pajak.

Tetapi kaca tidak menentukan karakter transaksi.

Ia menunjukkan angka yang perlu dijelaskan.

Wajib Pajak yang mempunyai pembukuan dan dokumentasi baik seharusnya tidak perlu takut pada fakta bahwa data semakin transparan.

Yang perlu dihindari adalah cerita keuangan yang tidak sinkron.

SPT mengatakan satu hal.

Bank mengatakan hal lain.

Pembukuan hal ketiga.

Kontrak tidak ada.

Sumber dana tidak diketahui.

Di situlah risiko tumbuh.

Maka memahami data rekening dan pajak bukan soal menghafal threshold.

Ini soal memastikan flow uang dapat ditelusuri dari rekening ke transaksi, dari transaksi ke pembukuan, dan dari pembukuan ke SPT.