Spin-off terdengar seperti keputusan organisasi.

Satu perusahaan mempunyai dua bisnis yang tumbuh ke arah berbeda. Direksi ingin memisahkan salah satunya supaya bisa mendapatkan investor sendiri, mempunyai laporan keuangan yang lebih jelas, atau fokus pada pasar yang berbeda.

Legal team melihat pembentukan entitas baru.

HR melihat perpindahan karyawan.

Operations melihat mesin dan kontrak.

Tax team harus melihat semuanya sekaligus.

Sebab “memisahkan satu bisnis” hampir selalu berarti memindahkan lebih dari satu jenis harta dan kewajiban. Ada aset tetap, persediaan, piutang, utang vendor, kontrak pelanggan, lisensi, hak kekayaan intelektual, bahkan data dan orang.

Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Likuidasi Perusahaan: Utang Pajak harus dibereskan sebelum sisa aset dibagi.

Masing-masing dapat membawa konsekuensi pajak yang tidak identik.

Sebelum membahas tarif, tentukan dulu bentuk spin-off

Istilah spin-off di dunia korporasi dapat mencakup beberapa struktur.

Perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan baru lalu memindahkan unit bisnis ke sana.

Perusahaan dapat memisahkan sebagian aset dan kewajiban ke badan lain yang sudah ada.

Pemegang saham lama dapat memperoleh saham di perusahaan hasil pemisahan.

Atau satu bisnis dijual kepada investor dan secara komersial tetap disebut spin-off.

Dari sisi pajak, nama proyek tidak cukup.

PMK 81 Tahun 2024 yang telah diubah melalui PMK 1 Tahun 2026 mengatur pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku dalam kondisi tertentu. Salah satu bentuknya adalah pemisahan satu Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri dengan mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban tanpa melikuidasi badan lama.

Ada bentuk pemisahan lain yang juga disebut dalam regulasi, tetapi masing-masing mempunyai syarat.

Jika transaksi tidak masuk kategori yang berhak menggunakan nilai buku, konsekuensi berbasis nilai pasar dapat menjadi relevan.

Karena itu, memo pajak spin-off harus dimulai dari legal mechanics, bukan dari judul proyek.

PPh atas pengalihan aset adalah lapisan pertama

Misalkan perusahaan memisahkan unit logistik.

Truk, gudang, perangkat IT, persediaan suku cadang, kontrak, dan piutang dipindahkan ke badan baru.

Jika pengalihan dilakukan dengan nilai pasar, perusahaan asal perlu menghitung konsekuensi fiskal atas selisih nilai aset sesuai jenisnya.

Aset yang telah disusutkan dapat mempunyai nilai buku fiskal jauh di bawah nilai ekonominya.

Tanah dapat mengalami kenaikan nilai besar.

Persediaan mempunyai basis yang berbeda dengan aktiva tetap.

Piutang mungkin mempunyai provisi akuntansi yang tidak identik dengan perlakuan fiskal.

Jangan membuat satu jurnal “net assets transferred” kemudian berharap tax team dapat membaca konsekuensinya.

Asset-by-asset mapping tetap dibutuhkan.

Nilai buku bisa tersedia, tetapi syaratnya ketat

Dalam kondisi tertentu, pemekaran dapat menggunakan nilai buku setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Per 2026, kelompok Wajib Pajak yang dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk pemekaran mencakup kondisi tertentu seperti rencana IPO, pemisahan unit usaha syariah karena kewajiban regulasi, tambahan modal asing minimal yang dipersyaratkan, dan skenario BUMN tertentu.

Business purpose test juga menjadi syarat utama.

Tujuan utama restrukturisasi harus menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan, bukan dilakukan untuk penghindaran pajak.

Kegiatan usaha yang dipisahkan perlu mempunyai keberlanjutan sesuai ketentuan.

Aktiva tetap yang dipindahkan juga berada dalam pembatasan pemindahtanganan dalam periode tertentu, kecuali memenuhi alasan dan prosedur yang ditentukan.

Jadi, perusahaan tidak boleh mendirikan NewCo, memindahkan aset dengan nilai buku, lalu segera menjual aset utamanya dan menganggap fasilitas tetap aman.

Pajak tanah dan bangunan perlu dibaca sendiri

Spin-off yang melibatkan properti hampir selalu membutuhkan workstream khusus.

Pengalihan hak atas tanah dan bangunan mempunyai rezim PPh tersendiri. Dalam restrukturisasi tertentu yang memperoleh persetujuan penggunaan nilai buku, regulasi memungkinkan pengajuan Surat Keterangan Bebas atas PPh pengalihan tanah dan bangunan apabila persyaratan terpenuhi.

Tetapi SKB tidak muncul otomatis.

Perusahaan perlu mengurusnya sesuai prosedur.

Di sisi penerima, BPHTB merupakan pajak daerah. Fasilitas atau pengurangan, jika ada, perlu dicek pada aturan daerah dan fakta transaksi.

Dua perusahaan bisa melakukan spin-off dengan struktur hampir sama tetapi tax cost properti berbeda karena lokasi aset berbeda.

Karena itu, tax model jangan hanya menggunakan persentase nasional untuk semua properti.

PPN membutuhkan pemeriksaan atas cara pengalihan

Ketika barang, persediaan, atau aset dipindahkan, PPN juga perlu dianalisis.

Jangan berasumsi semua transfer dalam satu grup berada di luar PPN.

Sebaliknya, jangan pula otomatis menghitung PPN atas setiap komponen tanpa melihat ketentuan tentang pengalihan Barang Kena Pajak, pengalihan dalam rangka restrukturisasi, status PKP para pihak, dan bentuk pemecahan usaha.

PMK 1 Tahun 2026 bahkan mengaitkan salah satu bentuk pemisahan tanpa badan baru dengan konsep pemecahan usaha yang diatur dalam ketentuan PPN.

Artinya, PPh dan PPN perlu dirancang bersama.

Jika legal structure berubah di menit terakhir, posisi PPN yang sudah dibuat mungkin juga harus diulang.

Persediaan adalah titik rekonsiliasi yang sering berantakan

Dalam spin-off operasional, perpindahan inventory sering terjadi pada tanggal efektif yang sama dengan perubahan sistem.

ERP lama menutup stok pukul 23.59.

ERP NewCo membuka saldo baru.

Gudang masih bergerak.

Barang dalam perjalanan belum tiba.

Retur pelanggan masih memakai invoice perusahaan lama.

Dari sisi pajak, angka persediaan harus konsisten dengan dokumen pengalihan dan laporan keuangan.

Jika nilai buku digunakan, perusahaan harus bisa menunjukkan nilai yang diteruskan.

Jika transaksi menggunakan nilai pasar, dasar pengenaan dan pengakuan fiskalnya harus dapat direkonsiliasi.

Praktik yang baik adalah melakukan cut-off procedure khusus untuk spin-off, termasuk stock count, goods in transit, consignment, dan barang rusak.

Masalah pajak sering sebenarnya bermula dari masalah cut-off data.

Kontrak dan pembayaran bisa memunculkan withholding baru

Setelah spin-off, counterparty berubah.

Vendor yang sebelumnya menagih perusahaan induk mulai menagih NewCo.

Customer membayar ke rekening baru.

Lisensi teknologi mungkin tetap dimiliki parent dan dikenakan royalty.

Shared service mungkin ditagihkan melalui management fee.

Gedung mungkin tetap dimiliki OldCo lalu disewakan ke NewCo.

Di sinilah withholding tax baru muncul.

Sebelum spin-off, transaksi antar unit hanya eliminasi internal perusahaan yang sama. Setelah spin-off, dua unit itu menjadi dua subjek pajak berbeda.

Pembayaran yang dulu tidak mempunyai karakter transaksi eksternal sekarang bisa menjadi sewa, jasa, royalti, bunga, atau transaksi afiliasi lain.

Tax manager perlu membuat post-spin intercompany map sebelum tanggal efektif.

Transfer pricing dimulai dari hari pertama

Begitu NewCo berdiri dan bertransaksi dengan perusahaan asal, transfer pricing langsung relevan jika terdapat hubungan istimewa.

Pertanyaan utama adalah apakah fungsi, aset, dan risiko benar-benar berpindah sesuai narasi spin-off.

Jika NewCo disebut sebagai bisnis independen tetapi pricing, customer decision, supplier negotiation, dan key management masih seluruhnya dilakukan parent, economic substance belum tentu sama dengan legal structure.

Sebaliknya, jika seluruh tim, kontrak, dan risiko pindah tetapi profit masih ditahan di parent melalui fee besar, alokasi laba dapat dipertanyakan.

Transfer pricing documentation sebaiknya tidak menunggu akhir tahun.

Desain remuneration model harus dibuat bersamaan dengan operating model.

Karyawan juga membawa pajak

Spin-off bukan hanya perpindahan aset.

Karyawan dapat dipindahkan dari perusahaan lama ke perusahaan baru. Payroll cut-off perlu jelas.

Siapa membayar gaji bulan transisi?

Bagaimana bonus yang diperoleh berdasarkan kinerja sebelum spin-off tetapi dibayar setelahnya?

Bagaimana benefit in kind?

Bagaimana kewajiban PPh 21 dan bukti potong?

Bagaimana pesangon jika hubungan kerja lama berakhir dan kontrak baru dibuat?

HR, legal, payroll, dan tax perlu mempunyai timeline yang sama.

Jika data karyawan dipindahkan tetapi payroll tax tidak direkonsiliasi, akhir tahun menjadi rumit karena pegawai menerima bukti potong dari lebih dari satu pemberi kerja.

Kerugian fiskal tidak bisa dipindahkan sesuka hati

Satu unit bisnis mungkin mempunyai historical loss.

Ketika bisnis dipisahkan, manajemen kadang berasumsi “kerugiannya ikut pindah karena bisnisnya pindah”.

Tidak sesederhana itu.

Kerugian fiskal melekat pada Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas nilai buku juga mempunyai aturan spesifik mengenai subjek, struktur, dan konsekuensi restrukturisasi.

Perusahaan perlu memeriksa apakah ada hak fiskal yang tetap berada pada entitas lama.

Financial model NewCo tidak boleh otomatis memasukkan tax loss hanya karena management accounting memindahkan historical P&L unit tersebut.

Lisensi, merek, dan software bisa lebih sulit daripada mesin

Aset tidak berwujud sering dilupakan pada tahap awal.

Unit bisnis mungkin menggunakan merek milik perusahaan lama, customer database, proprietary software, resep, desain, know-how, atau lisensi.

Apakah semuanya benar-benar dialihkan?

Atau tetap dimiliki parent dan dilisensikan?

Jika dialihkan, bagaimana nilainya?

Jika dilisensikan, apakah royalty wajar?

Jika software disediakan sebagai shared service, bagaimana fee ditentukan?

Spin-off yang hanya memindahkan aset fisik tetapi tidak memetakan intangible sering menghasilkan model pajak yang tidak mencerminkan operasi sebenarnya.

Tax manager harus duduk dengan business owner untuk memahami apa yang membuat unit bisnis menghasilkan uang.

NPWP, PKP, dan administrasi Coretax juga harus siap

NewCo bukan hanya nomor akta.

Ia perlu mempunyai administrasi perpajakan yang siap sebelum transaksi berjalan sesuai kewajiban yang berlaku.

Status NPWP, PKP jika memenuhi atau memilih ketentuan yang relevan, akses Coretax, penanggung jawab, sertifikat atau otorisasi elektronik, faktur pajak, withholding, vendor tax master, customer master, dan rekening pembayaran pajak harus dirancang.

Banyak spin-off berhasil secara legal tetapi berantakan pada bulan pertama karena NewCo belum dapat membuat dokumen pajak yang dibutuhkan bisnis.

Tax readiness sebaiknya menjadi bagian dari go-live checklist, bukan post-closing cleanup.

Buat tax opening balance

Setelah spin-off, NewCo memerlukan opening balance fiskal.

Bukan hanya trial balance akuntansi.

Daftar tersebut sebaiknya mencakup basis fiskal aset, persediaan, piutang, utang, accrued expense, prepaid expense, kontrak, PPN masukan atau keluaran yang relevan, dan informasi withholding.

Jika menggunakan nilai buku, genealogy fiskal aset harus diteruskan dengan rapi.

Jika menggunakan nilai pasar, basis baru harus didukung dokumen dan analisis.

Opening balance inilah yang akan dipakai bertahun-tahun setelah project team selesai.

Spin-off yang baik tidak diukur dari seberapa cepat akta selesai

Pemekaran usaha dapat memberi manfaat bisnis yang nyata. Unit baru dapat mempunyai investor sendiri, accountability lebih jelas, dan struktur modal yang lebih sesuai.

Namun pajak harus mengikuti realitas pemisahan tersebut.

Pertama, pastikan bentuk transaksi.

Kedua, tentukan apakah fasilitas nilai buku tersedia dan apakah persyaratan 2026 terpenuhi.

Ketiga, petakan PPh, PPN, tanah dan bangunan, BPHTB, withholding, dan transfer pricing.

Keempat, siapkan tax opening balance serta administrasi Coretax.

Kelima, monitor syarat pascarestrukturisasi jika menggunakan nilai buku.

Spin-off bukan satu tax event. Ia adalah perpindahan sebuah sistem ekonomi dari satu subjek pajak ke subjek pajak lain.

Semakin lengkap pemetaan sebelum tanggal efektif, semakin kecil kemungkinan perusahaan menemukan kewajiban baru setelah bisnis sudah telanjur berjalan sendiri.