“Staking kena pajak berapa persen?”
Pertanyaan ini terdengar sederhana.
Jawabannya pada 2026 tidak boleh dibuat satu angka untuk semua model staking.
Ada native staking.
Exchange staking.
Liquid staking.
Restaking.
Lending yang dipasarkan sebagai earn.
Liquidity reward.
Protocol incentive.
Validator reward.
Produk yield dengan struktur kustodian.
UI aplikasi bisa sama-sama menulis “APY”.
Substansi ekonominya belum tentu sama.
PMK 50 Tahun 2025 memberi mekanisme PPh yang cukup jelas untuk penjualan aset kripto melalui platform dan memberi aturan khusus untuk penghasilan penambang.
Namun PMK tersebut tidak memberikan satu pasal sederhana yang menyatakan seluruh staking reward dikenai PPh Pasal 22 Final dengan tarif tertentu pada saat reward diterima.
Pada saat yang sama, panduan CARF DJP secara eksplisit menyebut “penghasilan staking” sebagai salah satu jenis transfer masuk yang dapat dilaporkan oleh Penyedia Jasa Aset Kripto.
Itu berarti staking reward jelas perlu punya jejak data.
Tetapi CARF adalah kerangka pelaporan informasi.
CARF bukan tabel tarif pajak staking.
Karena itu, investor perlu menolak jawaban instan yang menyamakan staking dengan jual beli.
Mulai dari bagaimana reward muncul
Contoh pertama.
Investor menjalankan native staking.
Token dikunci dalam mekanisme proof-of-stake.
Protocol memberikan tambahan token secara periodik.
Investor menerima 0,5 token.
Belum dijual.
Contoh kedua.
Investor menaruh token pada exchange.
Exchange menjanjikan yield 5 persen.
Exchange yang mengatur staking atau aktivitas lain di belakang layar.
Reward masuk saldo.
Contoh ketiga.
Investor menyerahkan ETH dan menerima liquid staking token.
Nilai token tersebut meningkat atau jumlahnya bertambah.
Ada derivative atau representasi claim.
Ketiganya tidak identik.
Tax analysis perlu memahami:
asset deposited
ownership
lock
reward mechanism
token received
who pays
when reward becomes claimable
whether new token is minted
whether there is exchange
whether product is actually lending
Jangan hanya membaca angka APY.
Staking reward bukan unrealized gain
Investor memegang token yang naik dari Rp10 juta menjadi Rp15 juta.
Tidak ada token baru.
Itu kenaikan nilai aset.
Unrealized gain.
Sekarang investor menerima 10 token tambahan sebagai staking reward.
Ada unit aset baru.
Ini berbeda.
CARF bahkan membedakan penghasilan staking sebagai jenis transfer yang dapat dilaporkan.
Karena itu, reward sebaiknya dicatat pada saat diterima atau menjadi hak sesuai fakta dan metode yang digunakan.
Date.
Quantity.
Asset.
Value.
Protocol.
Wallet.
Source.
Unlock status.
Jangan menunggu reward dijual baru mencatat keberadaannya.
Ketika reward kemudian dijual, ada transaksi penjualan terpisah.
PPh Pasal 22 Final berlaku pada penjualan, bukan otomatis menjawab reward
PMK 50/2025 menetapkan PPh Pasal 22 Final 0,21 persen dari nilai transaksi untuk penjualan aset kripto melalui Pedagang Aset Keuangan Digital dalam negeri sesuai mekanisme.
Jadi ketika token hasil staking kemudian dijual pada platform tersebut, transaksi jual dapat dipungut PPh Pasal 22 Final.
Tetapi jangan mundur satu langkah lalu mengatakan reward pada saat diterima juga otomatis kena 0,21 persen.
Aturan PPh 22 Final tersebut ditujukan pada penghasilan Penjual Aset Kripto dari transaksi penjualan atau pertukaran yang masuk ruang PMK.
Penerimaan staking reward perlu dianalisis sebagai penghasilan sesuai substansi dan aturan PPh yang relevan.
Karena tidak ada satu skema staking universal, treatment perlu mengikuti faktanya.
Prinsip umum PPh tetap melihat tambahan kemampuan ekonomis.
Nilai reward yang diterima dapat menjadi titik analisis.
Tetapi tarif, waktu pengakuan, dan kategorinya jangan diambil dari tarif jual tanpa dasar.
CARF membuat staking visible
Panduan implementasi CARF DJP menjelaskan transfer masuk kepada pengguna aset kripto dapat dibedakan berdasarkan jenis yang diketahui PJAK.
Kategori itu antara lain:
airdrop
penghasilan staking
penghasilan mining
pinjaman aset kripto
transfer dari PJAK lain
penjualan barang atau jasa
kolateral
lainnya
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Transfer Kripto Antarwallet Milik Sendiri: Jangan Otomatis Dibaca sebagai Penjualan.
PJAK dapat melaporkan jumlah transaksi, jumlah unit, dan nilai pasar wajar agregat dalam mata uang fiat.
Due diligence pengguna mulai 1 Januari 2026.
Jadi investor sebaiknya menganggap staking sebagai data yang harus dapat dijelaskan.
Bukan transaksi gelap.
Tidak berarti DJP otomatis mengenakan satu tarif hanya dari report tersebut.
Tetapi reporting gap antara platform dan SPT harus dihindari.
Kalau exchange menunjukkan reward Rp50 juta tetapi internal ledger nol, investor punya masalah pencatatan.
Valuation perlu konsisten
Reward datang setiap hari.
0,001 token.
0,002 token.
0,0015 token.
Harga berubah terus.
Bagaimana menentukan nilai rupiah?
Untuk staking, karena tidak ada ketentuan spesifik di PMK 50/2025 yang menyamai metode mining untuk seluruh staking reward, jangan mengarang kurs khusus.
Simpan data yang memungkinkan penilaian dilakukan secara wajar dan konsisten berdasarkan ketentuan PPh yang relevan.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat AirDrop Token: Kapan Nilai Ekonominya Mulai Relevan untuk Pajak?.
Timestamp.
Quantity.
Fair market value dari platform atau sumber pasar.
Currency.
Rupiah conversion.
Jika exchange menyediakan reward statement dalam rupiah, simpan.
Kalau self-custody, gunakan price source yang konsisten.
Jangan memilih harga terendah setiap hari.
Consistency adalah prinsip penting untuk defensibility.
Daily reward bisa diagregasi jika datanya dapat direkonstruksi
Validator atau protocol dapat memberi reward berkali-kali.
Tidak praktis membuat jurnal manual setiap menit.
Gunakan aggregation.
Daily.
Weekly.
Monthly.
Syaratnya raw data tetap disimpan.
Misalnya:
monthly reward 12,4 SOL
average atau actual value berdasarkan metode yang konsisten
raw transaction file
wallet hash
valuation source
Jangan hanya menulis “staking income Rp20 juta” tanpa quantity.
Kripto bergerak dalam unit.
Pajak dilaporkan rupiah.
Keduanya perlu tersimpan.
Liquid staking lebih kompleks dari reward biasa
Investor menyerahkan ETH lalu menerima stETH atau token lain.
Pertanyaan pajaknya tidak lagi hanya reward.
Apakah penerimaan liquid staking token merupakan pertukaran aset?
Apakah ETH tetap dimiliki secara beneficial?
Apakah token baru adalah claim atas ETH?
Apakah protocol melakukan wrapping?
PMK 50/2025 memasukkan swap kripto dengan kripto sebagai transaksi aset kripto.
Namun tidak semua minting token representatif otomatis harus disimpulkan swap tanpa melihat struktur.
DeFi protocol memiliki model berbeda.
Jangan memakai aturan:
ETH keluar, token lain masuk, pasti jual.
Jangan juga memakai:
masih sama-sama crypto, pasti bukan transaksi.
Baca protocol docs.
Simpan smart contract.
Asset in.
Asset out.
Exchange rate.
Redemption terms.
Legal and economic rights.
Untuk nilai material, lakukan review spesifik.
Restaking menambah lapisan lain
Liquid staking token kemudian direstake.
Investor mendapat point.
Token reward lain.
Airdrop future.
Sekarang satu aset menghasilkan beberapa economic benefit.
Jangan masukkan semuanya sebagai staking reward jika substansinya berbeda.
Buat taxonomy:
BASE-STAKING
LST
RESTAKING
PROTOCOL-REWARD
POINT
AIRDROP
FEE
Point yang belum dapat ditransfer atau belum mempunyai nilai pasar mungkin berbeda dari token yang sudah bisa dijual.
Jangan memberi nilai fiktif.
Tapi simpan unit dan terms.
Ketika point berubah menjadi token, event baru muncul.
History membantu menentukan sumber.
Yield dari lending jangan disebut staking hanya karena aplikasi menulis earn
Investor menyetor USDC ke platform.
Platform meminjamkan kepada pihak lain.
Investor mendapat yield.
Itu lending.
Bukan proof-of-stake reward.
Tax analysis bisa berbeda.
CARF bahkan mempunyai kategori pinjaman aset kripto.
Jangan percaya label marketing.
Tanyakan:
siapa memegang aset
apa kontraknya
apakah ada borrower
apakah yield fixed
apakah investor menerima interest-like return
apakah ada token baru
Jika struktur adalah pinjaman, catat sebagai crypto lending income.
Jangan taruh di staking ledger hanya karena menunya “Earn”.
Tax classification mengikuti kontrak, bukan tombol.
Reward exchange juga perlu lihat siapa payer
Exchange staking dapat mengagregasi aset banyak user.
Reward dibagikan setelah potong fee.
Simpan:
gross protocol reward jika tersedia
exchange fee
net reward
asset
date
tax withheld jika ada
statement
Jangan hanya net.
Jika platform lokal suatu hari menerapkan pemotongan tertentu atas jenis income sesuai aturan, bukti perlu dipisahkan.
Per Agustus 2026, jangan menganggap potongan exchange atas reward pasti PPh 22 Final.
Bisa fee.
Bisa tax.
Baca statement.
Pajak dan fee berbeda.
Validator income jangan disamakan dengan investor staking
PMK 50/2025 mengatur Penambang Aset Kripto sebagai pihak yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi untuk mendapatkan imbalan aset kripto.
Mulai Tahun Pajak 2026, penghasilan miner atau verifier yang masuk definisi tersebut dikenai PPh tarif umum sesuai UU PPh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Dalam beberapa teknologi, istilah validator digunakan dan bisa mempunyai karakter jasa verifikasi.
Apakah validator proof-of-stake tertentu masuk definisi Penambang Aset Kripto PMK 50/2025?
Jangan disimpulkan hanya dari istilah industri.
Periksa apakah aktivitas memenuhi definisi regulasi: melakukan kegiatan verifikasi transaksi untuk mendapatkan imbalan aset kripto.
Investor yang hanya menitipkan token ke staking pool mungkin mempunyai posisi berbeda dari operator validator yang melakukan verifikasi.
Peran teknis menentukan.
Jika menjalankan validator bisnis dengan infrastructure sendiri, lakukan review khusus.
Staking pool fee adalah biaya terpisah
Investor menerima gross reward 100 token.
Pool mengambil 10.
Net 90.
Jangan langsung menyimpan 90 tanpa info.
Gross reward dan pool fee perlu dipisahkan jika data tersedia.
Perlakuan fiskal fee tergantung status wajib pajak dan metode penghitungan.
Bagi orang pribadi dengan pencatatan tertentu, aturan biaya bisa berbeda dari badan dengan pembukuan.
Tetapi data gross-to-net tetap diperlukan.
Kalau nanti ada tax audit atau review, investor bisa menjelaskan selisih antara protocol reward dan wallet balance.
SPT harta perlu menerima unit reward yang belum dijual
Reward staking yang masih dimiliki pada 31 Desember menjadi bagian kepemilikan aset.
Walaupun belum dijual, jumlah unit bertambah.
Asset register perlu diupdate.
Beginning token.
Plus reward.
Plus buy.
Minus sell.
Minus fee.
Transfer.
Ending token.
Ending unit harus cocok dengan wallet.
Kemudian daftar harta SPT mengikuti panduan yang berlaku mengenai nilai perolehan.
Jangan hanya melaporkan token awal dan mengabaikan reward yang masih ada.
Reward adalah sumber unit baru.
Nilai perolehannya perlu dapat dijelaskan dari data penerimaan.
Jangan gunakan satu tarif dari Twitter
Staking adalah area di mana jawaban viral sering terlalu percaya diri.
“Staking kena final 0,21 persen.”
“Staking bebas sampai dijual.”
“Semua reward kena tarif progresif saat diterima.”
Ketiga kalimat itu bisa terlalu menyederhanakan.
PMK 50/2025 memberi aturan jelas untuk trading dan mining.
CARF memberi reporting visibility untuk staking.
Tetapi produk staking sendiri mempunyai struktur beragam.
Jawaban yang benar perlu mulai dari substansi.
Apakah reward?
Apakah lending?
Apakah validator income?
Apakah swap ke liquid staking token?
Apakah protocol fee?
Apakah reward sudah claimable?
Apakah taxpayer orang pribadi atau badan?
Setelah itu baru pilih aturan PPh.
Buat staking evidence pack
Per protocol simpan:
terms
wallet
deposit
withdrawal
reward statement
fees
token received
valuation
transaction hash
lock period
tax report jika ada
Kalau protocol tutup, data tetap ada.
Jangan bergantung pada dashboard.
DeFi history lebih sulit direkonstruksi daripada exchange.
Export sekarang.
Jangan Maret tahun depan.
Jawaban pajak yang baik boleh mengatakan “belum bisa satu tarif”
Itu bukan kelemahan.
Justru untuk produk finansial baru, jawaban yang terlalu sederhana sering lebih berbahaya.
Pada 2026, yang sudah jelas:
PMK 50/2025 mengatur PPh Final atas transaksi penjual aset kripto.
Mining atau verifikasi yang masuk definisi regulasi menggunakan tarif umum mulai Tahun Pajak 2026.
CARF mengenali staking income sebagai kategori transfer yang dilaporkan.
Yang tidak boleh dilakukan adalah melompat dari tiga fakta itu ke satu tarif universal untuk seluruh yield.
Staking reward dan yield perlu dicatat sejak diterima.
Tax treatment perlu ditentukan berdasarkan struktur sebenarnya.
Kripto bergerak cepat.
Pajak tetap dimulai dari pertanyaan lama:
Siapa memperoleh apa, dari siapa, karena transaksi apa, dan kapan?
Kalau empat pertanyaan itu terjawab, tarif datang belakangan.
Tax software belum tentu tahu perbedaan reward dan rebase
Sebagian token menambah jumlah unit.
Sebagian lain mempertahankan unit tetapi nilai klaim terhadap underlying berubah.
Ada rebase token.
Ada reward token.
Ada appreciation pada liquid staking token.
Software bisa menampilkan semuanya sebagai “income”.
Jangan percaya label otomatis.
Simpan mekanisme protocol.
Apakah unit bertambah?
Apakah exchange rate terhadap underlying berubah?
Apakah claimable reward terpisah?
Apakah token baru diterima?
Fakta tersebut menentukan bagaimana penghasilan perlu dianalisis.
Satu APY bisa diwujudkan dengan mekanisme teknis yang sangat berbeda.
SPT membutuhkan rupiah, tetapi tax analysis membutuhkan mekanisme.
Buat yearly staking reconciliation
Untuk setiap protocol:
opening principal
additional deposit
withdrawal
gross reward
fee
slashing
ending principal
ending reward
market value
tax analysis status
Slashing juga perlu kategori.
Validator bisa kehilangan sebagian token karena penalty.
Jangan mencatat sebagai sale tanpa melihat fakta.
Simpan protocol evidence.
Kalau jumlah token berkurang karena slashing, unit reconciliation harus menjelaskan.
Tax treatment atas kerugian tersebut perlu dianalisis berdasarkan status wajib pajak dan sifat aktivitas.
Jangan otomatis mengurangi income reward dengan slashing tanpa dasar.
Kalau nilai material, review tersendiri.
Yield harus punya nama sebelum punya tarif
Itulah aturan praktis terbaik.
Sebelum bertanya berapa pajaknya, beri nama transaksi secara benar.
Staking reward.
Validator fee.
Lending interest.
Liquidity incentive.
Airdrop.
Token appreciation.
Sale.
Swap.
Kalau nama ekonominya benar, aturan pajaknya bisa dicari.
Kalau semua disebut yield, satu tarif hampir pasti salah.
Investor tidak perlu menjadi ahli protokol.
Ia hanya perlu menyimpan cukup data agar ahli pajak dapat memahami transaksi yang sebenarnya.