Konsultan Independen: PPh 21, PPh 23, atau Lapor Sendiri, Kenapa Bisa Berbeda?

Dua konsultan mengirim invoice Rp20 juta kepada perusahaan yang sama.

Konsultan pertama bekerja sebagai orang pribadi.

Konsultan kedua menagih melalui PT.

Invoice sama-sama bertuliskan “jasa konsultasi”.

Pajaknya bisa berbeda.

Kesalahan paling umum adalah menentukan pasal pajak hanya dari nama jasanya.

“Kalau jasa berarti PPh 23.”

Tidak selalu.

Direktorat Jenderal Pajak bahkan pernah mengingatkan salah kaprah ini: jasa yang diberikan orang pribadi dapat masuk PPh Pasal 21, sedangkan jasa yang diberikan badan dapat masuk PPh Pasal 23 jika jenis jasa dan pihaknya memenuhi ketentuan.

Jadi urutannya bukan jasa dulu.

Urutannya adalah siapa penerima penghasilan, apa hubungan transaksinya, lalu jenis jasanya.

Orang pribadi independen dapat dipotong PPh Pasal 21

PMK 168 Tahun 2023 mengatur pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.

Kategori “Bukan Pegawai” mencakup orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan pemberian jasa tanpa berada dalam hubungan pegawai seperti pegawai tetap.

DJP juga mempunyai halaman khusus konsultan yang menjelaskan pembayaran imbalan jasa kepada konsultan orang pribadi dapat dikenai pemotongan PPh Pasal 21 sebagai Bukan Pegawai.

Berdasarkan PMK 168/2023, dasar pengenaan untuk Bukan Pegawai adalah 50 persen dari jumlah penghasilan bruto.

Tarif pemotongan kemudian menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sesuai mekanisme yang berlaku.

Artinya, perusahaan pembayar tidak serta-merta menggunakan tarif PPh 23 2 persen hanya karena invoice berisi jasa konsultasi.

Identitas penerima sangat menentukan.

Badan penyedia jasa dapat masuk PPh Pasal 23

Sekarang ubah fakta.

PT Konsultan ABC memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan Indonesia.

Penerima penghasilan adalah badan.

Untuk jasa konsultasi yang masuk objek PPh Pasal 23, pemotongan pada mekanisme umum dilakukan sebesar 2 persen dari jumlah bruto jasa sesuai ketentuan, tidak termasuk PPN dalam basis yang relevan.

DJP menjelaskan PPh Pasal 23 dikenakan 2 persen atas jasa tertentu dan mengacu pada jenis jasa dalam aturan yang berlaku.

Jadi kata “konsultan” yang sama menghasilkan pasal berbeda karena pihak penerimanya berbeda.

Orang pribadi: lihat PPh 21.

Badan: lihat PPh 23 dan jenis jasa.

Ini prinsip dasar yang perlu dipahami procurement dan account payable.

Jangan menebak dari template vendor lama.

PPh yang dipotong bukan pajak final otomatis

Konsultan orang pribadi menerima bukti potong PPh 21.

PT konsultan menerima bukti potong PPh 23.

Apakah kewajiban pajaknya selesai?

Belum tentu.

PPh 21 dan PPh 23 dalam konteks ini pada umumnya merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan, bukan otomatis pajak final.

Konsultan tetap perlu menghitung Pajak Penghasilan tahunan sesuai rezim dan statusnya.

Orang pribadi menghitung penghasilan neto dan PPh tahunan sesuai mekanisme.

Badan menghitung penghasilan kena pajak atau mengikuti rezim lain jika benar-benar memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pajak yang sudah dipotong diperhitungkan sebagai kredit sesuai aturan.

Karena itu, bukti potong jangan dipandang sebagai akhir.

Ia adalah bagian dari rekonsiliasi.

“Lapor sendiri” bukan pasal ketiga

Sering terdengar kalimat:

“Klien saya tidak memotong, berarti saya lapor sendiri.”

Ini benar dalam arti tertentu, tetapi jangan membayangkan “lapor sendiri” sebagai jenis pajak alternatif yang menggantikan PPh 21 atau PPh 23.

Pemotongan adalah mekanisme pembayaran di muka oleh pihak pembayar yang ditunjuk atau diwajibkan.

SPT Tahunan adalah kewajiban penerima penghasilan untuk menghitung dan melaporkan posisi pajaknya.

Jika klien tidak termasuk pemotong atau berada di luar negeri, mungkin tidak ada withholding Indonesia di transaksi tersebut.

Penghasilan tetap harus masuk pencatatan dan perhitungan pajak penerima.

Jadi tiga pertanyaannya terpisah:

Apakah transaksi harus dipotong oleh payer?

Pajak apa yang dipotong?

Bagaimana penerima menghitung pajak tahunan?

Jangan campur.

Klien luar negeri biasanya membuat self-calculation lebih penting

Konsultan Indonesia bekerja untuk perusahaan Singapura.

Invoice dibayar penuh.

Tidak ada PPh 21 Indonesia yang dipotong klien.

Bagi konsultan orang pribadi yang merupakan wajib pajak dalam negeri Indonesia, penghasilan luar negeri tetap perlu dianalisis dalam prinsip worldwide income.

Jika Singapura atau negara lain memotong pajak di sumber, PPh Pasal 24 dapat relevan sesuai syarat.

Jika tidak ada pemotongan, konsultan tetap menghitung kewajiban Indonesia sendiri.

Ini contoh paling jelas mengapa “tidak dipotong” tidak sama dengan “tidak kena pajak”.

Ketiadaan withholding hanya mengubah timing dan siapa yang membayar di muka.

PPh Final UMKM juga tidak otomatis tersedia untuk konsultan orang pribadi

PP 20 Tahun 2026 memperjelas pekerjaan bebas.

Konsultan termasuk contoh tenaga ahli yang menjalankan pekerjaan bebas.

Penghasilan orang pribadi dari jasa pekerjaan bebas tidak termasuk penghasilan usaha yang menggunakan PPh Final UMKM 0,5 persen.

Karena itu, seorang konsultan independen dengan omzet Rp1 miliar tidak boleh langsung berkata:

Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Musisi Independen dengan Royalti Digital: Data Apa yang Harus Disimpan?.

“Masih di bawah Rp4,8 miliar, pakai final saja.”

Tidak otomatis.

Orang pribadi perlu menentukan penghasilan neto.

Jika memenuhi syarat dan telah melakukan pemberitahuan tepat waktu, NPPN dapat digunakan.

Jika menggunakan pembukuan, penghasilan dan biaya dianalisis secara aktual.

Setelah itu PPh dihitung dengan mekanisme tarif umum.

Bukti potong PPh 21 dari klien menjadi kredit.

Badan punya analisis berbeda

Jika konsultan membentuk PT, penerima penghasilan berubah menjadi badan hanya jika transaksi memang benar-benar dijalankan badan.

Kontrak atas nama PT.

Invoice PT.

Rekening PT.

Tim PT.

Pembukuan PT.

Jangan membentuk badan tetapi tetap menandatangani semua kontrak pribadi kemudian memindahkan pendapatan ke PT setelah uang masuk.

Struktur harus substansial.

Untuk badan, perlu diperiksa rezim PPh yang berlaku.

Apakah memenuhi kriteria fasilitas tertentu?

Apakah masih dalam jangka waktu jika ada?

Apakah menggunakan mekanisme umum?

Apakah jasa terkena PPh 23 saat dibayar klien?

Semua diperiksa pada badan, bukan dicampur dengan pajak pribadi pendiri.

PPh 23 2 persen bukan tarif pajak badan

Ini salah kaprah penting.

Klien memotong PPh 23 sebesar 2 persen atas jasa.

Owner PT lalu merasa pajak perusahaannya hanya 2 persen.

Tidak benar.

PPh 23 adalah pemotongan di muka atau kredit pajak dalam mekanisme umum.

Pajak badan akhir ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dan tarif badan sesuai ketentuan, setelah memperhitungkan kredit pajak, kecuali memang berlaku rezim khusus yang berbeda.

Jadi jangan menggunakan potongan 2 persen sebagai ukuran effective tax rate.

Perusahaan bisa mempunyai pajak akhir lebih tinggi atau memiliki posisi kredit tergantung laba fiskal dan pembayaran pajak lain.

Gross invoice dan net bank harus dipisahkan

Contoh orang pribadi:

Fee bruto Rp20 juta.

PPh 21 dipotong klien.

Kas diterima kurang dari Rp20 juta.

Jika konsultan mencatat hanya kas net, penghasilan bruto dan tax credit hilang.

Contoh badan:

Invoice jasa Rp100 juta.

PPh 23 dipotong 2 persen dari dasar yang berlaku.

PPN dipungut jika penyedia adalah PKP dan transaksinya terutang PPN.

Kas masuk bukan Rp100 juta plus semua komponen.

Pembukuan harus memisahkan:

revenue
PPN
PPh 23 receivable atau credit
cash
piutang jika ada

Pajak potong bukan discount.

Ia tetap milik penerima dalam bentuk kredit pajak sesuai ketentuan.

Bukti potong harus menjadi bagian proses collection

Finance konsultan biasanya mengejar invoice dan pembayaran.

Tambahkan satu item lagi: bukti potong.

Invoice dianggap selesai secara administratif setelah:

kas diterima
selisih dijelaskan
bukti potong diterima jika ada
PPN direkonsiliasi jika relevan
piutang nol

Kalau bukti potong terlambat, jangan menunggu akhir tahun.

Minta segera.

Di Coretax, data bukti potong juga dapat menjadi bagian penting rekonsiliasi.

Periksa apakah identitas benar.

Salah NPWP atau NIK bisa membuat kredit pajak sulit digunakan.

Satu klien bisa memotong berbeda karena bentuk penerima berubah

Konsultan Ani bekerja pribadi Januari sampai Juni.

Juli ia mendirikan PT dan seluruh kontrak baru beralih ke PT.

Klien yang sama kemudian dapat memotong dengan mekanisme berbeda karena penerima berubah.

Januari sampai Juni: penghasilan Ani orang pribadi, PPh 21 jika mekanisme dan payer memenuhi ketentuan.

Juli seterusnya: penghasilan PT, PPh 23 atas jasa jika memenuhi ketentuan.

Jangan menganggap perubahan pasal adalah kesalahan hanya karena klien sama.

Yang berubah adalah pihak penerima.

Tanggal cut off harus jelas.

Kontrak.

Invoice.

Bank.

Bukti potong.

Pembukuan.

Jika semuanya konsisten, transisi dapat dijelaskan.

Vendor onboarding seharusnya menanyakan status sejak awal

Perusahaan yang menggunakan konsultan perlu memperbaiki formulir vendor.

Bukan hanya:

nama
rekening
alamat

Tambahkan:

orang pribadi atau badan
NPWP atau NIK
jenis jasa
status PKP
kontrak
invoice
tax document
NITKU jika relevan untuk badan

Dengan data ini, account payable dapat menentukan withholding berdasarkan fakta.

Jangan meminta staf pajak menebak dari nama rekening.

“Budi Consulting” bisa orang pribadi.

Bisa CV.

Bisa PT.

Nama dagang tidak menentukan pasal.

Satu pohon keputusan sederhana

Sebelum memotong:

Siapa penerima?

Jika orang pribadi, periksa PPh 21 atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan berdasarkan PMK 168/2023 dan karakter hubungan.

Jika badan, periksa apakah jenis jasa merupakan objek PPh 23 atau ketentuan lain yang lebih spesifik.

Kemudian:

Apakah penerima PKP?

Jika iya dan transaksi kena PPN, administrasi PPN berjalan terpisah.

Apakah ada ketentuan final khusus?

Apakah payer memang pemotong?

Setelah pembayaran:

buat bukti potong
setor dan lapor sesuai ketentuan
kirim bukti kepada penerima

Bagi konsultan:

catat bruto
catat tax credit
rekonsiliasi
masukkan ke SPT

PPh 21, PPh 23, dan lapor sendiri bukan tiga pilihan bebas.

Mereka menjelaskan bagian berbeda dari satu transaksi.

PPh 21 berbicara tentang pemotongan atas penghasilan orang pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

PPh 23 dapat berbicara tentang pemotongan atas jasa yang diterima badan atau pihak lain sesuai ruang lingkupnya.

SPT berbicara tentang kewajiban akhir penerima penghasilan.

Begitu urutan ini dipahami, satu invoice jasa konsultasi tidak lagi ditentukan dari tebakan pasal.

Lihat siapa orangnya atau badannya.

Lihat jasanya.

Lihat pemotongnya.

Baru tentukan mekanismenya.

PMK 168/2023 mengubah cara hitung bukan pegawai

Banyak artikel lama di internet masih memakai contoh penghitungan PPh 21 bukan pegawai dengan formula lama dan pengurangan PTKP tertentu secara kumulatif.

Sejak PMK 168 Tahun 2023 berlaku, dasar pengenaan untuk Bukan Pegawai adalah 50 persen dari jumlah penghasilan bruto.

Karena itu, tim finance jangan menyalin spreadsheet 2022 tanpa review.

Gunakan ketentuan yang berlaku saat pembayaran dilakukan.

Artikel lama bisa benar pada zamannya tetapi salah untuk 2026.

Ini alasan sumber resmi dan tanggal aturan penting.

Untuk konsultan yang menerima pembayaran berulang, bukti potong per masa harus direkonsiliasi dengan total fee.

Jangan menghitung ulang withholding hanya dari ingatan formula lama.

PPh 23 juga perlu melihat objek jasanya

Tidak semua pembayaran kepada badan otomatis PPh 23.

Ada penghasilan yang masuk rezim lain.

Sewa tanah dan bangunan mempunyai PPh Final.

Jasa konstruksi mempunyai ketentuan khusus.

Pembayaran tertentu bisa bukan objek.

Karena itu, setelah tahu penerima adalah badan, langkah berikutnya tetap memeriksa jenis transaksi.

Untuk jasa konsultasi pada umumnya, PPh 23 2 persen dari jumlah bruto jasa adalah mekanisme yang dikenal dalam ketentuan.

Tetapi satu kontrak konsultan bisa mencampur:

jasa
reimbursement
lisensi software
royalty
sewa
barang

Pisahkan komponennya.

Jangan memotong seluruh invoice dengan satu tarif hanya karena judul kontraknya “consulting agreement”.

PPN jangan dicampur dengan withholding

PT konsultan berstatus PKP menagih jasa Rp100 juta plus PPN sesuai ketentuan.

Klien memotong PPh 23 atas dasar yang relevan.

PPN tetap harus dibayar oleh klien sebagai bagian tagihan dan dikelola dalam administrasi PPN.

PPh 23 adalah kredit pajak penghasilan bagi penyedia jasa.

Keduanya tidak saling menggantikan.

Finance perlu membuat gross to cash bridge.

Revenue.

PPN.

PPh 23.

Cash.

Kalau hanya melihat bank, settlement terlihat “kurang”.

Bukti potong menjelaskan.

Faktur Pajak menjelaskan PPN.

Invoice menjelaskan jasa.

Satu transaksi butuh tiga dokumen dengan fungsi berbeda.

Klien pemerintah atau bendahara dapat mempunyai mekanisme khusus

Jika konsultan bekerja untuk instansi pemerintah, mekanisme pemotongan dan administrasi perlu mengikuti ketentuan yang berlaku bagi bendahara atau instansi pemerintah.

Jangan langsung menyalin pola perusahaan swasta.

Payer type adalah salah satu data yang perlu disimpan.

Private company.

Government.

Foreign client.

Individual client.

Platform.

Masing-masing bisa mempunyai kewajiban withholding berbeda.

Bagi konsultan, tugasnya tetap sama: catat gross income dan tax credit yang benar-benar didukung dokumen.

Payer yang berbeda tidak mengubah kebutuhan SPT Tahunan.

Lakukan annual tax credit reconciliation

Sebelum SPT badan atau orang pribadi disusun, buat tabel:

client
invoice gross
PPh 21 atau PPh 23 dipotong
nomor bukti potong
tanggal
status di Coretax
nilai yang dikreditkan
selisih

Jangan hanya mengambil total otomatis tanpa mencocokkan buku.

Jika ada bukti potong yang bukan milik transaksi.

Jika nilainya salah.

Jika identitas salah.

Perbaiki lebih awal.

Tax credit adalah aset.

Perusahaan yang tidak merawat bukti potong bisa kehilangan kemampuan menggunakan kredit secara efisien.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *