Brand mengirim smartphone Rp15 juta.
Influencer membuat dua video.
Tidak ada transfer uang.
Di chat tertulis, “Barter produk ya.”
Apakah karena rekening tidak menerima uang berarti tidak ada penghasilan?
Tidak otomatis.
Pajak Penghasilan tidak hanya mengenali imbalan dalam bentuk uang.
PMK 66 Tahun 2023 secara khusus mengatur penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan.
Secara umum, natura atau kenikmatan yang diberikan sebagai imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa dapat menjadi penghasilan bagi penerima, dengan pengecualian yang memang diatur dalam PMK tersebut.
Karena itu, influencer harus melihat substansi.
Apakah produk benar-benar hadiah bebas tanpa kewajiban?
Atau produk adalah harga dari jasa membuat konten?
Kata “barter” tidak menentukan pajak.
Hubungan ekonominya yang menentukan.
Ada deliverable, berarti perlu dianalisis sebagai imbalan
Contoh pertama.
Brand mengirim laptop.
Influencer wajib:
membuat satu video
tiga Instagram Story
mencantumkan hashtag
memberi hak penggunaan konten selama enam bulan
Laptop menjadi milik influencer.
Ini jelas berbeda dari paket PR yang dikirim tanpa kewajiban apa pun.
Ada jasa.
Ada imbalan.
Imbalan berbentuk barang.
PMK 66/2023 mengatur natura sehubungan jasa sebagai bagian yang perlu dianalisis dalam PPh.
Jangan menyebut “gratis” hanya karena pembayaran tidak melewati bank.
Secara ekonomi influencer menerima manfaat.
PR package tanpa kewajiban mempunyai fakta berbeda
Contoh kedua.
Brand mengirim kosmetik senilai Rp500 ribu.
Tidak ada kontrak.
Tidak ada kewajiban posting.
Influencer boleh menggunakan, memberi kepada orang lain, atau tidak membahas produk tersebut.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Side Hustle Karyawan: Kenapa Bukti Potong Kantor Tidak Cukup untuk SPT Tahunan?.
Situasi ini berbeda dari barter jasa.
Jangan otomatis menyamakan semua barang dari brand sebagai fee.
Analisis perlu melihat hubungan dengan pekerjaan atau jasa.
Apakah pemberian merupakan imbalan?
Apakah ada syarat?
Apakah influencer diminta melakukan deliverable?
Apakah ada hubungan kontraktual?
Kalau tidak ada, karakter pemberian perlu dilihat berdasarkan ketentuan lain yang relevan, bukan otomatis dipaksa menjadi natura sehubungan jasa.
Dokumentasi fakta lebih penting daripada label.
Produk pinjaman bukan produk yang diterima sebagai milik
Brand dapat meminjamkan mobil selama tiga hari untuk shooting.
Influencer wajib mengembalikan.
Itu berbeda dari mobil yang benar-benar diberikan dan menjadi milik influencer.
Demikian juga:
gaun pinjaman
kamera rental
studio
hotel
treatment
tiket perjalanan
PMK 66/2023 membedakan natura dan kenikmatan.
Barang yang dialihkan berbeda dari fasilitas atau pelayanan yang dinikmati.
Karena itu, influencer perlu mencatat bentuk manfaat.
Barang menjadi milik.
Barang pinjaman.
Fasilitas.
Layanan.
Perjalanan.
Nilai.
Periode.
Hubungan dengan campaign.
Tidak perlu menebak dari satu istilah “barter”.
Nilai pasar menjadi penting
PMK 66/2023 menggunakan pendekatan penilaian tertentu untuk natura dan kenikmatan, antara lain nilai pasar untuk natura dan biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk kenikmatan sesuai ketentuan.
Artinya, influencer tidak boleh menetapkan nilai nol karena tidak membayar.
Brand juga tidak boleh sekadar menulis harga promosi yang tidak mempunyai dasar tanpa dokumentasi.
Simpan:
invoice produk jika ada
harga pasar
nilai dalam kontrak
campaign brief
bukti penyerahan
tanggal
jenis barang
status kepemilikan
Jika manfaat berupa hotel atau treatment, simpan nilai fasilitas yang menjadi dasar.
Dokumen ini membuat nilai dapat diuji.
Tidak semua natura kena pajak
PMK 66/2023 mempunyai pengecualian.
Ada jenis natura atau kenikmatan tertentu yang dikecualikan dari objek PPh sesuai kriteria.
Karena itu, jangan membuat aturan berlebihan bahwa setiap barang yang diterima pekerja atau pemberi jasa pasti objek PPh.
Namun jangan pula menganggap semua produk creator otomatis masuk pengecualian.
Cek jenis natura.
Nilai.
Penerima.
Lokasi.
Fungsi.
Batas tertentu jika berlaku.
Untuk barang campaign komersial yang diberikan sebagai imbalan jasa, analisis harus dimulai dari prinsip umum bahwa ada kompensasi nonkas.
Pengecualian harus didasarkan pada ketentuan, bukan asumsi.
Barter tetap perlu masuk kontrak
Campaign barter sering hanya diatur lewat DM.
Ini lemah untuk kedua pihak.
Kontrak sederhana sebaiknya menyebut:
produk atau fasilitas
nilai
deliverable
tanggal
hak penggunaan konten
apakah barang menjadi milik influencer
apakah ada pembayaran cash
affiliate jika ada
pajak
refund atau cancellation
Dengan kontrak, influencer tahu nilai ekonominya.
Brand tahu biaya promosi.
Tax team tahu dasar pemotongan atau pelaporan.
Jangan menunggu campaign bernilai Rp100 juta untuk mulai formal.
Bahkan satu produk material sudah cukup untuk membutuhkan catatan.
Influencer orang pribadi adalah pekerjaan bebas dalam PP 20/2026
Pada 2026, posisi influencer menjadi lebih eksplisit.
PP 20 Tahun 2026 mempertegas profesi digital seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan content creator dalam kelompok pekerjaan bebas untuk konteks PPh Final UMKM.
DJP menegaskan penghasilan pekerjaan bebas tersebut tidak otomatis masuk fasilitas PPh Final UMKM 0,5 persen untuk orang pribadi.
Artinya, barter produk juga tidak bisa “diselesaikan” dengan logika 0,5 persen omzet hanya karena influencer merasa dirinya UMKM.
Pertama, tentukan penghasilan bruto termasuk cash dan noncash yang relevan.
Kemudian gunakan metode penghitungan penghasilan neto yang benar.
NPPN dapat berlaku jika syarat dipenuhi dan pemberitahuan dilakukan tepat waktu.
Atau gunakan pembukuan.
PPh dihitung sesuai mekanisme umum orang pribadi.
Brand juga punya kewajiban administrasi
Dari sisi pemberi imbalan, natura atau kenikmatan tidak sekadar biaya marketing tanpa konsekuensi.
PMK 66/2023 mengatur perlakuan bagi pemberi kerja atau pemberi imbalan.
Pemberi perlu melihat pemotongan PPh sesuai ketentuan dan melaporkan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan sebagaimana diatur.
Karena influencer adalah orang pribadi penerima jasa, hubungan dengan PPh 21 juga perlu diperiksa berdasarkan PMK 168/2023 dan aturan terkait.
Brand tidak boleh berasumsi bahwa karena tidak ada transfer cash, tidak ada withholding question.
Pelaksanaan pemotongan natura mempunyai mekanisme yang perlu mengikuti aturan.
Tax team brand perlu membaca kontrak dan nilai manfaat.
Barter campuran lebih mudah salah
Campaign sering berbentuk:
cash Rp10 juta
produk Rp5 juta
hotel Rp3 juta
affiliate commission
reimbursement transport
Kalau invoice hanya menulis “fee Rp10 juta”, nilai ekonomi lainnya hilang.
Buat campaign settlement statement.
Cash fee.
Natura.
Kenikmatan.
Affiliate.
Reimbursement.
Tax withheld.
Management fee.
Net cash.
Dengan satu statement, influencer dan brand mempunyai basis yang sama.
Ini juga mencegah satu pihak mencatat campaign Rp10 juta sementara pihak lain mencatat biaya Rp18 juta.
Perbedaan seperti itu tidak selalu salah, tetapi harus punya penjelasan.
Management agency perlu memahami siapa penerima natura
Brand bisa mengirim produk ke agency, lalu agency meneruskan ke influencer.
Siapa sebenarnya menerima manfaat?
Apakah agency hanya perantara?
Apakah produk menjadi milik agency?
Apakah langsung dialihkan kepada influencer?
Kontrak harus jelas.
Jangan membuat tax document atas agency jika substansi imbalan sebenarnya ditujukan kepada influencer orang pribadi tanpa analisis.
Sebaliknya, jika agency adalah pihak kontrak dan mengelola seluruh campaign sebagai principal, struktur berbeda.
Barang fisik membuat alur mudah dilihat, tetapi hak ekonominya tetap perlu dipetakan.
Produk yang dijual kembali menciptakan transaksi kedua
Influencer menerima smartphone sebagai imbalan.
Tiga bulan kemudian menjual smartphone tersebut.
Ada dua event ekonomi.
Pertama, penerimaan natura sebagai imbalan jasa.
Kedua, penjualan barang yang dimiliki.
Jangan menghapus event pertama hanya karena barang akhirnya dijual.
Catat nilai perolehan.
Tanggal diterima.
Tanggal dijual.
Nilai jual.
Perlakuan pajak transaksi kedua perlu dianalisis berdasarkan ketentuan dan fakta.
Ini juga relevan untuk pelaporan harta jika barang masih dimiliki pada akhir tahun.
Barang gratis bisa menjadi aset.
Satu rekening tidak akan pernah menunjukkan itu.
Barter lintas negara lebih kompleks
Brand luar negeri mengirim gadget kepada influencer Indonesia dan meminta campaign.
Tidak ada cash.
Produk dikirim dari luar negeri.
Sekarang selain PPh atas imbalan jasa, bisa ada isu kepabeanan dan pajak impor atas barang kiriman tergantung mekanisme impor, nilai, dan ketentuan yang berlaku.
Jangan menganggap karena barang adalah “gift” dari brand maka otomatis bebas pungutan impor.
Kepabeanan membaca barang masuk.
PPh membaca imbalan jasa.
Dua sistem bisa bertemu.
Simpan dokumen pengiriman, nilai barang, kontrak, serta pungutan impor jika ada.
Influencer yang sering menerima barang internasional perlu sistem arsip.
Buat noncash income register
Setiap bulan catat:
brand
campaign
jenis manfaat
barang atau fasilitas
nilai
tanggal diterima
deliverable
status kepemilikan
tax document
apakah termasuk pengecualian berdasarkan analisis
catatan
Register ini menyelesaikan masalah paling besar: lupa.
Cash mudah terlihat di bank.
Produk tidak.
Hotel stay hilang setelah dipakai.
Treatment tidak meninggalkan saldo.
Tanpa register, noncash income hampir pasti under-recorded.
Jangan takut barter, beri nama yang benar
Barter adalah alat komersial yang sah.
Brand menghemat cash.
Creator mendapat produk.
Audience mendapat konten.
Masalah pajak muncul ketika istilah barter digunakan untuk menghapus nilai ekonomi.
Tidak ada transfer bukan berarti tidak ada imbalan.
Sebaliknya, tidak semua produk yang datang berarti jasa berbayar.
Dua ekstrem itu sama-sama salah.
Tanyakan satu hal:
Apakah manfaat ini diterima karena influencer melakukan pekerjaan atau jasa?
Jika ya, buka PMK 66/2023 dan analisis natura atau kenikmatannya.
Jika tidak, cari karakter sebenarnya.
Pajak tidak membaca apakah ada uang.
Pajak membaca apakah ada tambahan kemampuan ekonomis dan hubungan transaksinya.
Itulah sebabnya satu kotak produk di depan pintu bisa membutuhkan lebih banyak pencatatan daripada satu transfer bank.
Peralatan yang diberikan untuk kerja berbeda dari fasilitas umum tertentu
PMK 66/2023 memiliki daftar natura dan kenikmatan yang dikecualikan, termasuk kategori tertentu yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan.
Namun influencer tidak boleh otomatis menyimpulkan semua gadget dari brand adalah alat kerja yang dikecualikan.
Lihat siapa pemberi.
Untuk pekerjaan siapa.
Apakah memang disediakan sebagai sarana kerja.
Apakah barang dialihkan menjadi milik pribadi.
Apakah campaign selesai tetapi barang tetap menjadi milik influencer.
Kondisi tersebut berbeda dari perusahaan memberi laptop kepada pegawai untuk dipakai bekerja dan tetap menjadi aset perusahaan.
Pengecualian harus diuji dari fakta.
Jangan menggunakan istilah “alat kerja” secara longgar.
Brand perlu punya approval tax sebelum mengirim
Untuk campaign besar, workflow sebaiknya:
marketing membuat brief
procurement atau finance mencatat nilai
tax mereview treatment
legal memastikan kontrak
warehouse mencatat barang keluar
creator menerima
bukti dibuat
Tanpa workflow, marketing bisa mengirim produk mahal sebelum finance tahu.
Akhir bulan barang sudah keluar dari persediaan tetapi tidak ada campaign cost yang jelas.
Tax juga kehilangan data penerima.
Satu approval sederhana sebelum shipment menyelesaikan banyak masalah.
Tidak perlu memperlambat campaign.
Cukup masukkan field pajak ke campaign form.
Natura dari beberapa brand perlu digabung dalam catatan pribadi
Influencer menerima:
smartphone dari brand A
hotel dari brand B
skincare dari brand C
fee cash dari brand D
affiliate dari marketplace
Masing-masing brand hanya tahu transaksi mereka.
Influencer yang harus melihat total penghasilan setahun.
Jangan menganggap karena setiap produk kecil maka total noncash tidak material.
Buat monthly noncash summary.
Nilai barang.
Nilai fasilitas.
Cash.
Tax withheld.
Dokumen.
Gabungkan dengan income ledger.
Akhir tahun, creator punya satu picture.
Tanpa ini, noncash compensation mudah tercecer karena tidak pernah muncul di rekening.
Barang yang diberikan ke tim jangan salah dianggap milik influencer
Brand mengirim lima unit produk untuk campaign.
Satu untuk influencer.
Empat untuk kru atau giveaway.
Jangan otomatis memasukkan nilai lima barang sebagai manfaat pribadi influencer.
Dokumentasikan tujuan setiap unit.
Giveaway.
Props.
Team consumption.
Personal compensation.
Returned sample.
Treatment pajaknya bisa berbeda berdasarkan fakta.
Warehouse atau campaign log perlu mencatat distribusi.
Jika influencer bertindak melalui PT, penerimaan barang ke badan juga perlu dibedakan dari benefit kepada founder.
Jangan menganggap semua yang dikirim ke studio adalah milik pribadi.
Campaign yang dibatalkan perlu reversal
Brand mengirim barang sebagai imbalan.
Influencer kemudian tidak bisa menjalankan campaign.
Produk dikembalikan.
Kalau pencatatan awal sudah dibuat, lakukan reversal.
Simpan bukti return.
Jangan biarkan natura tetap tercatat sebagai penghasilan jika faktanya barang tidak jadi diterima sebagai hak.
Sebaliknya, jika campaign batal tetapi brand mengizinkan influencer menyimpan barang, fakta berubah.
Apakah barang tetap menjadi compensation, termination fee, atau pemberian lain?
Dokumentasikan.
Noncash transaction sama seperti cash: perubahan fakta perlu jejak koreksi.