PPh Pasal 22 di Marketplace: Dipungut Platform Bukan Berarti Semua Urusan Pajak Selesai

Seller membuka laporan settlement dan melihat ada PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen yang dipungut marketplace. Reaksi pertama sangat mudah ditebak.

“Berarti pajak gue sudah beres, kan?”

Belum tentu.

Sejak implementasi PMK 37 Tahun 2025 pada 2026, marketplace tertentu yang ditunjuk DJP memang berperan memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri dari transaksi melalui platform. Pada 1 Juli 2026, DJP mengumumkan empat marketplace yang ditunjuk, yaitu Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke PMK 37/2025 dan Pedagang Marketplace: Apa yang Perlu Dipahami di 2026?.

Pemungutan itu memindahkan satu bagian proses pembayaran pajak ke platform.

Ia tidak memindahkan seluruh tanggung jawab kepatuhan seller.

PPh yang dipungut perlu diberi tempat yang benar

DJP menjelaskan tarif pemungutan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang menjadi dasar pemungutan, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Namun perlakuan setelah dipungut bergantung pada status seller.

Untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria rezim PPh Final berdasarkan PP 20 Tahun 2026, pemungutan PPh Pasal 22 dapat diperhitungkan terhadap PPh Final yang terutang sesuai ketentuan.

Untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria tersebut, PPh Pasal 22 yang dipungut dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh.

Dua seller dengan potongan marketplace sama bisa mempunyai perlakuan akhir berbeda.

Karena itu finance tidak boleh langsung membukukan seluruh potongan sebagai beban pajak final tanpa melihat rezim wajib pajak.

Klasifikasi itu harus ditentukan lebih dulu.

Platform hanya memungut transaksi yang berada di platform

Anggap seorang seller menjual produk di Tokopedia dan Shopee, tetapi juga menerima pesanan dari website sendiri dan toko fisik.

Tokopedia hanya mengetahui transaksi yang diproses melalui ekosistem Tokopedia.

Shopee hanya mengetahui transaksi di Shopee.

Tidak ada satu platform yang otomatis mengetahui seluruh aktivitas seller.

Karena itu, jika seller mempunyai omzet Rp300 juta dari marketplace A, Rp250 juta dari marketplace B, dan Rp200 juta dari toko offline, ia tidak boleh membaca masing-masing angka secara terpisah untuk menentukan posisi omzet usahanya.

FAQ resmi DJP pada Juli 2026 menegaskan bahwa peredaran bruto relevan dilihat secara keseluruhan, mencakup seluruh toko online dan toko offline sesuai ketentuan.

Ini khususnya penting bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan fasilitas terkait batas Rp500 juta.

Batas itu bukan per toko.

Batas itu bukan per akun.

Satu NIK dengan banyak kanal tetap membutuhkan satu penghitungan kumulatif.

Potongan 0,5 persen bukan pengganti SPT Tahunan

Pemungutan di marketplace terjadi selama tahun berjalan.

SPT Tahunan tetap mempunyai fungsi berbeda.

Di SPT, wajib pajak perlu melaporkan penghasilan, pajak yang telah dipungut atau dibayar, harta, utang, dan informasi lain sesuai kewajibannya.

PPh Pasal 22 yang telah dipungut harus dapat dibuktikan dan direkonsiliasi.

Jika seller menggunakan rezim final, lihat bagaimana pemungutan itu menjadi bagian dari pelunasan PPh Final.

Jika seller menggunakan mekanisme umum, kredit pajak perlu ditempatkan dengan benar.

Jangan sampai platform sudah memungut tetapi seller tidak mempunyai dokumentasi yang cukup untuk menghubungkan pemungutan tersebut dengan transaksi dan pelaporannya.

Masalah seperti itu biasanya bukan karena pajaknya tidak dibayar.

Masalahnya karena jejaknya tidak dirawat.

Settlement bersih bukan omzet

Ini kesalahan yang bisa membuat seluruh pembukuan marketplace melenceng.

Marketplace menerima pembayaran dari pembeli, lalu dapat mengurangi berbagai komponen sebelum dana dibayarkan kepada seller. Ada biaya layanan, komisi, program promosi, refund, dan PPh Pasal 22.

Akibatnya, angka yang masuk ke rekening bank lebih kecil dari nilai penjualan.

Jika seller mencatat hanya settlement bersih sebagai omzet, sebagian transaksi bisa hilang dari laporan.

Contoh ilustratif:

Nilai transaksi penjualan Rp100 juta.

Ada biaya platform Rp5 juta.

PPh Pasal 22 dipungut sesuai dasar yang berlaku.

Dana yang diterima seller tentu tidak sama dengan Rp100 juta.

Pencatatan yang sehat memisahkan penjualan, biaya platform, pajak yang dipungut, serta dana bersih yang diterima.

Dengan cara itu, mutasi bank dapat direkonsiliasi tanpa mengorbankan informasi penjualan.

Jangan mencatat PPh sebagai biaya platform

Biaya marketplace dan PPh Pasal 22 mempunyai substansi berbeda.

Biaya platform adalah komponen komersial yang dibayar kepada penyelenggara jasa sesuai skema platform.

PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak penghasilan.

Jika keduanya digabung dalam satu akun “fee marketplace”, tim bisa kehilangan informasi tentang pajak yang sudah dipungut.

Akibatnya, saat menyiapkan SPT, finance harus membongkar ulang seluruh settlement.

Buat akun atau klasifikasi yang memungkinkan PPh Pasal 22 ditelusuri berdasarkan periode dan platform.

Tidak harus rumit.

Yang penting dapat menjawab tiga hal.

Berapa PPh yang dipungut?

Dari transaksi atau masa apa?

Bagaimana perlakuannya dalam penghitungan PPh seller?

Surat pernyataan Rp500 juta juga bukan urusan sekali kirim

Wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tahun berjalan sampai Rp500 juta dapat tidak dipungut PPh Pasal 22 marketplace jika memenuhi ketentuan dan menyampaikan surat pernyataan.

Namun status ini harus dipantau.

Jika omzet kumulatif kemudian melewati Rp500 juta, pedagang perlu menyampaikan pernyataan bahwa batas telah terlampaui paling lambat akhir bulan saat kondisi tersebut terjadi, sesuai penjelasan DJP.

Ini berarti finance atau owner perlu mempunyai alarm omzet.

Jangan menyerahkan surat pernyataan pada awal tahun lalu melupakannya.

Marketplace tidak berada di posisi terbaik untuk menghitung omzet offline atau omzet di platform lain.

Seller sendirilah yang mempunyai data penuh.

PPh marketplace tidak menyelesaikan PPN

Seller PKP harus sangat disiplin pada bagian ini.

PPh Pasal 22 dan PPN adalah dua kewajiban yang berbeda.

Pemungutan PPh oleh marketplace tidak menghapus kewajiban PKP untuk menjalankan administrasi PPN atas transaksi yang memang terutang PPN.

Dalam laporan marketplace, berbagai komponen mungkin terlihat dalam satu tabel.

Finance perlu memisahkan basis penjualan, PPN jika relevan, biaya, dan PPh yang dipungut.

DJP sendiri menyebut dasar pemungutan PPh Pasal 22 0,5 persen tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Pemisahan ini bukan detail teknis kecil.

Jika tim mencampur seluruh potongan menjadi satu, laporan PPh dan PPN bisa sama-sama sulit direkonsiliasi.

Transaksi di luar PMK 37 tetap perlu dianalisis

PMK 37/2025 mempunyai ruang lingkup dan pengecualian tertentu.

Beberapa transaksi tertentu tidak dipungut dengan mekanisme ini sesuai ketentuan.

Namun tidak dipungut marketplace bukan berarti otomatis tidak ada kewajiban PPh sama sekali.

Ini kesalahan logika yang harus dihindari.

Ada perbedaan antara “tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace berdasarkan mekanisme PMK 37” dan “tidak terutang PPh”.

Seller perlu melihat aturan dasar atas penghasilannya.

Begitu pula jika marketplace belum ditunjuk sebagai pemungut. Ketiadaan potongan otomatis tidak berarti penghasilan tersebut bebas pajak.

Kewajiban dasar wajib pajak tetap harus dianalisis.

Buat rekonsiliasi per platform

Seller multi-platform sebaiknya membuat rekonsiliasi bulanan terpisah untuk setiap marketplace sebelum menggabungkannya.

Untuk setiap platform, catat:

nilai transaksi kotor yang relevan
refund dan pembatalan
biaya platform
PPh Pasal 22 yang dipungut
PPN atau komponen pajak lain jika relevan
settlement
saldo belum dicairkan

Setelah masing-masing platform selesai, gabungkan omzet untuk melihat posisi usaha secara keseluruhan.

Metode ini lebih aman daripada menggabungkan semua CSV di awal tanpa memahami definisi setiap kolom.

Marketplace A dan marketplace B bisa memakai istilah berbeda untuk transaksi yang sebenarnya sama.

Sebaliknya, dua kolom yang namanya mirip bisa mempunyai substansi berbeda.

Rekonsiliasi membutuhkan kamus data.

Simpan bukti pemungutan

Seller perlu mengarsipkan dokumen atau informasi yang menjadi bukti PPh Pasal 22 dipungut.

Jangan mengandalkan dashboard dapat diakses selamanya.

Unduh laporan rutin.

Simpan dengan nama periode.

Hubungkan dengan settlement.

Jika platform memperbarui format laporan, dokumentasikan perubahan mapping.

Kontrol sederhana ini akan sangat membantu saat SPT Tahunan disusun atau ketika ada pemeriksaan internal.

Semakin besar transaksi, semakin mahal biaya rekonstruksi jika data hilang.

Pajak otomatis justru menuntut data yang lebih rapi

Ada paradoks di sini.

Ketika pajak dipungut otomatis, seller bisa merasa tidak perlu lagi memahami proses.

Padahal otomatisasi membuat aliran data lebih terstruktur dan lebih mudah dibandingkan dengan pembukuan.

Jika marketplace melaporkan transaksi tertentu dan seller membukukan angka yang jauh berbeda, selisih itu membutuhkan penjelasan.

Karena itu, implementasi PMK 37/2025 seharusnya mendorong UMKM meningkatkan kualitas close bulanan.

Tidak perlu menunggu akhir tahun.

Setiap bulan, cocokkan transaksi marketplace, PPh yang dipungut, settlement, bank, dan pembukuan.

Selisih kecil diselesaikan saat masih mudah dilacak.

Selisih yang dibiarkan 12 bulan berubah menjadi proyek.

Pertanyaan yang benar bukan “sudah dipotong belum?”

Seller perlu mengganti pertanyaan.

Bukan hanya, “Marketplace sudah potong pajak saya?”

Tetapi:

Apakah potongan itu sudah tercatat?

Apakah saya memakai rezim pajak yang benar?

Apakah omzet di luar marketplace sudah masuk?

Apakah saya masih memenuhi fasilitas yang saya gunakan?

Apakah PPN, jika ada, sudah dikelola terpisah?

Apakah bukti pemungutan dapat direkonsiliasi?

Apakah seluruh angka nanti nyambung ke SPT?

PPh Pasal 22 di marketplace memang menyederhanakan satu titik pembayaran.

Tetapi kepatuhan pajak adalah sebuah rantai.

Transaksi terjadi, penghasilan dicatat, pajak dipungut, dokumen disimpan, angka direkonsiliasi, dan akhirnya dilaporkan.

Marketplace sekarang membantu pada salah satu mata rantai itu.

Seller tetap bertanggung jawab memastikan rantai lainnya tidak putus.

PPh yang sudah dipungut harus cocok dengan pihak yang melaporkan

Masalah lain muncul ketika akun marketplace, rekening bank, invoice, dan NPWP tidak berada pada pihak yang sama.

Misalnya toko terdaftar menggunakan identitas orang pribadi, tetapi pembukuan penjualan dimasukkan ke PT. Atau kontrak supplier memakai badan usaha, sementara marketplace masih mencatat seller berdasarkan NIK pendiri.

Situasi seperti ini tidak boleh dianggap administratif semata.

Jika PPh Pasal 22 dipungut atas identitas tertentu, bukti pemungutannya harus dapat dihubungkan dengan wajib pajak yang memang memperoleh penghasilan.

Karena itu, ketika bisnis berubah dari usaha pribadi menjadi badan, lakukan migrasi data secara terencana.

Periksa akun marketplace.

Periksa rekening settlement.

Periksa identitas pajak.

Periksa invoice.

Periksa tanggal cut off ketika transaksi mulai menjadi milik badan.

Jangan menjalankan dua identitas tanpa peta yang jelas.

Potongan pajak yang benar jumlahnya tetap dapat sulit dimanfaatkan jika melekat pada pihak yang salah.

PPh Pasal 22 juga perlu masuk cash flow forecast

Pemungutan oleh marketplace mengurangi dana yang diterima seller pada saat settlement.

Bagi bisnis dengan margin tipis dan perputaran cepat, dampaknya perlu masuk perencanaan kas.

Jangan menunggu payout pertama yang lebih kecil lalu baru menyesuaikan kebutuhan modal kerja.

Finance sebaiknya memperkirakan berapa PPh Pasal 22 yang akan dipungut berdasarkan transaksi yang memenuhi mekanisme.

Kemudian masukkan angka itu dalam forecast kas bersama biaya platform, iklan, refund, dan kewajiban vendor.

Secara ekonomi, PPh yang dipungut dapat menjadi kredit atau bagian dari pelunasan PPh sesuai rezim seller. Tetapi secara kas, dana tersebut tetap tidak masuk ke rekening seller pada saat settlement.

Perbedaan antara beban pajak akhir dan timing kas ini penting.

Bisnis bisa sehat secara laba tetapi mengalami tekanan kas jika tidak memperhitungkan seluruh potongan.

Audit internal satu kali per kuartal

Selain rekonsiliasi bulanan, seller yang volumenya sudah besar sebaiknya melakukan audit internal ringan setiap kuartal.

Ambil sampel transaksi dari beberapa kategori.

Order normal.

Order dengan voucher.

Order refund.

Order bernilai besar.

Order dari beberapa marketplace.

Telusuri dari checkout sampai pembukuan dan bukti pemungutan.

Jika satu transaksi tidak bisa dilacak ujung ke ujung, berarti sistem belum cukup kuat.

Tujuan audit internal bukan mencari kesalahan orang.

Tujuannya memastikan proses otomatis benar-benar menghasilkan data pajak yang bisa dipercaya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *