Mulai 1 Juli 2026, pembicaraan tentang pajak marketplace berubah dari rencana menjadi implementasi nyata. Direktorat Jenderal Pajak menunjuk empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai pihak lain yang memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace. Empat penyelenggara yang diumumkan DJP adalah Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada.
Dasar kebijakannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Peraturan ini sebenarnya berlaku sejak 14 Juli 2025, tetapi implementasi penunjukan marketplace sebagai pemungut mulai terlihat secara konkret pada Juli 2026.
Bagi seller, poin terpentingnya bukan sekadar bahwa marketplace sekarang memotong pajak. Yang lebih penting adalah memahami apa yang dipotong, siapa yang dipotong, kapan pengecualian berlaku, bagaimana angka itu masuk ke pembukuan, dan mengapa pemungutan marketplace tidak menghapus kewajiban pajak lain.
Bukan pajak baru
DJP secara eksplisit menyatakan PMK 37/2025 tidak menciptakan jenis pajak baru.
PPh atas penghasilan usaha sudah ada sebelumnya. Yang berubah adalah sebagian mekanisme pemungutannya. Marketplace yang telah ditunjuk dapat memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri dari transaksi melalui platform tersebut.
Ini penting karena seller sering membaca potongan baru di settlement dan langsung menganggap beban pajaknya bertambah dua kali.
Tidak selalu begitu.
Untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria PPh Final berdasarkan PP 20 Tahun 2026, PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan PPh Final sesuai ketentuan. Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan rezim tersebut, pemungutan dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh.
Artinya, sifat potongan harus dibaca berdasarkan rezim pajak seller.
Satu tarif pemungutan tidak berarti satu perlakuan akhir untuk semua pedagang.
Tarif pemungutan 0,5 persen
Dalam implementasi yang diumumkan DJP pada 1 Juli 2026, marketplace memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet yang menjadi dasar pemungutan, tidak termasuk PPN dan PPnBM.
Angka 0,5 persen terlihat sederhana, tetapi seller tetap perlu menjaga data transaksi.
Marketplace hanya melihat transaksi yang berada dalam ekosistemnya. Seller sendiri yang mengetahui seluruh aktivitas usahanya, termasuk penjualan di marketplace lain, toko fisik, website sendiri, penjualan melalui WhatsApp, dan kanal lain.
Karena itu, jangan membangun sistem pajak dengan asumsi bahwa laporan marketplace adalah seluruh omzet usaha.
DJP dalam FAQ PMK 37/2025 per 1 Juli 2026 menegaskan bahwa peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi dilihat secara keseluruhan. Omzet mencakup seluruh toko online dan toko offline sesuai ketentuan yang berlaku.
Batas Rp500 juta bukan per toko
Bagian ini sangat penting untuk seller orang pribadi.
Wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tahun berjalan sampai dengan Rp500 juta dapat tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace sepanjang menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.
Namun Rp500 juta tersebut bukan batas per akun.
Bukan juga batas per marketplace.
DJP menjelaskan bahwa satu surat pernyataan untuk satu NPWP atau NIK dapat digunakan untuk seluruh akun yang dimiliki dan disampaikan ke marketplace yang relevan. Peredaran bruto harus dihitung secara keseluruhan.
Contohnya, seorang seller mempunyai dua toko di Shopee, satu di Tokopedia, dan satu toko offline. Omzet seluruh kegiatan usaha itulah yang perlu dibaca sebagai satu kesatuan untuk pengujian batas yang relevan, bukan masing-masing toko dihitung sendiri.
Ini menutup ruang kesalahan yang sangat mudah terjadi ketika tim operasional hanya melihat dashboard per toko.
Saat omzet melewati Rp500 juta
FAQ resmi DJP juga menjelaskan mekanisme ketika wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya menyampaikan pernyataan omzet sampai Rp500 juta kemudian melewati batas tersebut dalam tahun berjalan.
Pedagang perlu menyampaikan informasi berupa surat pernyataan bahwa peredaran brutonya telah melebihi Rp500 juta, paling lambat akhir bulan saat batas tersebut terlampaui.
Dalam contoh resmi DJP, ketika omzet kumulatif melewati batas pada Maret, pemungutan dilakukan mulai masa berikutnya sesuai mekanisme yang dijelaskan.
Dari sisi operasional, ini berarti seller tidak boleh menunggu Desember untuk mengecek omzet.
Buat monitoring kumulatif bulanan.
Jika bisnis menggunakan banyak marketplace, data harus digabung.
Jika ada toko offline, masukkan juga.
Jika omzet tumbuh cepat karena kampanye atau produk viral, frekuensi review perlu dinaikkan.
Keterlambatan mendeteksi batas dapat membuat administrasi seller tidak sinkron dengan status yang seharusnya disampaikan kepada marketplace.
Data identitas seller harus benar
PMK 37/2025 juga menempatkan kewajiban informasi pada pedagang dalam negeri.
Seller perlu menyampaikan NPWP atau NIK dan alamat korespondensi kepada marketplace yang ditunjuk sesuai ketentuan. Jika seller memenuhi kondisi untuk menyampaikan surat pernyataan omzet atau memiliki Surat Keterangan Bebas pemotongan dan atau pemungutan PPh, dokumen tersebut juga perlu dikelola dengan benar.
Banyak UMKM menganggap data profil toko hanya urusan akun marketplace.
Pada 2026, anggapan itu makin berisiko.
Nama, identitas pajak, pihak yang sebenarnya menjalankan usaha, rekening penerima, dan pembukuan sebaiknya menceritakan transaksi yang sama.
Jika akun toko memakai identitas anggota keluarga tetapi kegiatan usaha sebenarnya dilakukan badan usaha, masalahnya tidak selesai hanya karena marketplace tetap bisa mencairkan dana.
Tim perlu memeriksa struktur sebenarnya.
Tidak semua transaksi dipungut dengan mekanisme ini
PMK 37/2025 juga mengatur pengecualian tertentu.
DJP menyebut beberapa contoh dalam penjelasan implementasi, antara lain transaksi pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas yang relevan, penjualan pulsa dan kartu perdana, serta jenis transaksi tertentu lainnya yang memang dikecualikan menurut peraturan.
Karena pengecualian bersifat spesifik, seller jangan membuat daftar sendiri berdasarkan asumsi.
Kalau produk atau jasa berada di area khusus, cek langsung ketentuan PMK 37/2025 dan aturan terkait.
Kesalahan paling umum adalah melihat satu contoh pengecualian lalu memperluasnya ke transaksi lain yang tidak disebut.
Pajak marketplace tidak menggantikan PPN
Seller yang berstatus PKP juga perlu memisahkan dua lapis kewajiban.
PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace adalah pajak penghasilan.
PPN adalah rezim pajak yang berbeda.
Fakta bahwa marketplace memungut PPh tidak membuat kewajiban PPN seller otomatis selesai. Jika seller adalah PKP dan melakukan penyerahan yang terutang PPN, administrasi PPN tetap perlu dikelola berdasarkan aturan yang berlaku.
Hal ini penting karena settlement marketplace dapat mencampur banyak komponen.
Ada nilai barang, biaya platform, promo, refund, ongkir, pajak tertentu, dan payout bersih.
Finance harus memisahkan setiap komponen berdasarkan substansinya. Jangan menjadikan nilai dana yang masuk bank sebagai satu-satunya angka pajak.
Bukti pemungutan harus direkonsiliasi
Ketika PPh Pasal 22 dipungut, seller harus mempunyai jejak yang dapat direkonsiliasi dengan transaksi dan pembukuannya.
Praktiknya, setiap bulan seller sebaiknya membandingkan paling tidak empat data.
Pertama, nilai transaksi di marketplace.
Kedua, nilai yang dicatat sebagai penjualan dalam pembukuan atau pencatatan.
Ketiga, PPh Pasal 22 yang dipungut.
Keempat, settlement yang benar-benar masuk ke rekening.
Keempat angka itu tidak harus sama.
Justru tugas rekonsiliasi adalah menjelaskan perbedaannya.
Biaya platform dapat membuat settlement lebih kecil dari penjualan. Refund dapat memengaruhi nilai transaksi. Timing payout dapat bergeser antarbulan. PPh Pasal 22 juga menjadi komponen yang perlu dipetakan tersendiri.
Jika seller hanya mencatat uang bersih yang masuk bank, ada risiko nilai penjualan dan pajak yang dipungut tidak terbaca dengan benar.
Marketplace bukan pengganti pembukuan
Implementasi PMK 37/2025 bisa membuat sebagian seller merasa pekerjaan pajak lebih otomatis.
Ada benarnya, tetapi hanya pada bagian tertentu.
Marketplace membantu memungut dan menyetorkan PPh sesuai skema yang ditetapkan. Seller tetap bertanggung jawab atas pembukuan atau pencatatan, pelaporan SPT, klasifikasi penghasilan, pemantauan total omzet, kewajiban di luar marketplace, serta konsistensi data.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Seller Multi-Platform: Bagaimana Mencocokkan Data Marketplace dengan Omzet di Pembukuan?.
Seller yang menggunakan tiga platform masih perlu menggabungkan tiga sumber.
Seller yang juga menjual offline masih perlu memasukkan penjualan offline.
Seller yang mempunyai penghasilan lain juga perlu memahami bagaimana penghasilan itu masuk dalam rezim pajaknya.
Otomatisasi pemungutan bukan otomatisasi seluruh kepatuhan.
Apa yang sebaiknya dilakukan seller sekarang
Pada 2026, seller sebaiknya membuat satu checklist operasional sederhana.
Pastikan NPWP atau NIK dan identitas di marketplace benar.
Tentukan siapa yang memonitor omzet kumulatif seluruh channel.
Simpan surat pernyataan atau dokumen pengecualian yang disampaikan.
Unduh laporan transaksi dan pemungutan setiap bulan.
Pisahkan penjualan dari settlement.
Rekonsiliasi PPh Pasal 22 dengan pembukuan.
Pantau penjualan offline dan marketplace lain.
Jika berstatus PKP, jalankan administrasi PPN secara terpisah.
Saat omzet atau model bisnis berubah, evaluasi lagi rezim PPh yang berlaku.
PMK 37/2025 membuat satu bagian kepatuhan seller lebih terstruktur karena platform ikut berperan sebagai pemungut. Tetapi kebijakan ini juga membuat inkonsistensi data lebih mudah terlihat.
Seller yang selama ini mempunyai lima toko dengan lima versi omzet akan semakin sulit bertahan dengan cara itu.
Di 2026, satu bisnis membutuhkan satu pandangan atas peredaran brutonya.
Marketplace boleh banyak. Rekening boleh lebih dari satu. Kanal penjualan boleh terus bertambah.
Tetapi ketika pajak bertanya berapa sebenarnya omzet usaha dan berapa PPh yang sudah dipungut, jawabannya harus datang dari satu sistem yang konsisten, bukan dari lima dashboard yang masing-masing bercerita berbeda.
Jangan salah membedakan omzet, laba, dan dana cair
Seller yang baru melihat pemungutan marketplace sering bertanya mengapa pajak dipungut ketika margin bisnisnya tipis.
Jawabannya kembali ke basis mekanisme.
Pemungutan PPh Pasal 22 dalam PMK 37/2025 bergerak dari peredaran bruto sesuai ketentuan, bukan dari laba bersih setiap transaksi. Karena itu, biaya iklan, fee marketplace, gaji admin, biaya gudang, dan ongkir yang ditanggung seller tidak otomatis mengurangi dasar pemungutan hanya karena biaya tersebut membuat margin mengecil.
Hal ini tidak berarti biaya tersebut tidak pernah relevan untuk pajak. Relevansinya bergantung pada rezim PPh yang digunakan seller.
Untuk wajib pajak yang penghasilannya dikenai PPh Final berdasarkan peredaran bruto, logika penghitungan memang berbeda dari wajib pajak yang menggunakan mekanisme umum berbasis penghasilan neto.
Karena itu, seller perlu mengetahui statusnya sendiri.
Jangan menyimpulkan perlakuan hanya dari potongan di dashboard.
Perubahan 2026 juga harus masuk SOP admin toko
Implementasi marketplace sebagai pemungut tidak boleh berhenti di meja finance.
Admin toko perlu tahu kapan data identitas seller berubah.
Tim e-commerce perlu tahu bahwa pembuatan akun baru tidak menciptakan batas omzet baru.
Owner perlu tahu bahwa penjualan offline ikut diperhitungkan dalam pemantauan omzet.
Finance perlu tahu siapa yang menyimpan bukti pemungutan.
Tax perlu tahu kapan surat pernyataan harus diperbarui.
Jika fungsi ini tidak dibagi, satu perubahan kecil dapat terlewat.
Contohnya, seller orang pribadi melewati omzet Rp500 juta pada pertengahan bulan karena kampanye besar. Tim marketing tahu penjualan melonjak. Finance baru melihat laporan tiga minggu kemudian. Sementara itu, tidak ada orang yang merasa bertanggung jawab memberi tahu marketplace sesuai ketentuan.
Masalah seperti ini bukan masalah tarif.
Masalahnya governance.
Solusinya sederhana: tetapkan satu pemilik monitoring omzet, satu kalender review, dan satu folder dokumen pajak per marketplace.
Cek daftar marketplace yang ditunjuk, jangan berasumsi semua sama
Per 13 Agustus 2026, laman resmi DJP masih menampilkan empat penyelenggara PMSE yang ditunjuk sejak 1 Juli 2026, yaitu Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada.
Status penunjukan bersifat informasi yang dapat berubah.
Seller yang menggunakan platform lain sebaiknya tidak menganggap platform tersebut otomatis sudah menjadi pemungut hanya karena mekanisme PMK 37/2025 berlaku secara nasional.
Cek daftar resmi DJP ketika menentukan apakah suatu platform sudah ditunjuk.
Ini juga penting bagi seller yang berpindah kanal atau membuka toko baru.
Kepatuhan yang baik selalu membedakan antara aturan yang memungkinkan penunjukan dan fakta bahwa suatu penyelenggara tertentu sudah benar-benar ditunjuk.