Transaksi dengan Pemegang Saham: Kapan Mulai Menjadi Pertanyaan Pajak Badan?

Rekening perusahaan membayar uang muka rumah untuk pemegang saham. Beberapa bulan kemudian pemegang saham menyetor kembali sebagian dan finance mencatat sisanya sebagai piutang. Di kasus lain, pemegang saham meminjamkan dana ke perusahaan tanpa perjanjian tertulis. Ada juga perusahaan yang membayar bunga tinggi kepada pemilik karena modal kerja sedang ketat.

Secara kas, semua transaksi itu bisa dijelaskan sebagai urusan antara perusahaan dan pemiliknya. Secara pajak, justru hubungan tersebut membuat transaksi perlu dibaca lebih hati-hati.

Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Biaya Pinjaman dalam SPT Badan Coretax: Apa yang Perlu Dibaca dari Lampiran Baru?.

Pemegang saham adalah pihak yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan perusahaan. Ketika transaksi terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, harga, syarat, dan substansinya tidak boleh dinilai seperti transaksi yang sepenuhnya independen tanpa pengujian.

PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 172 Tahun 2023 mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Aturan tersebut secara eksplisit mencakup transaksi keuangan terkait pinjaman dan transaksi pengalihan harta kepada atau dari pemegang saham dalam konteks tertentu.

Di sisi lain, Pasal 9 UU PPh menegaskan bahwa biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Biaya Jamuan dan Entertainment: Kapan Bisa Jadi Isu dalam PPh Badan?.

Jadi pertanyaan pajaknya mulai muncul bukan ketika nominal transaksi besar saja. Pertanyaan muncul ketika perusahaan tidak bisa menjelaskan apa hubungan transaksi dengan kegiatan usaha, bagaimana syaratnya ditentukan, dan apakah perlakuannya wajar seperti pihak independen.

Pisahkan modal, pinjaman, dan pengambilan pribadi

Tiga transaksi ini sering terlihat sama karena semuanya memindahkan uang antara pemegang saham dan perusahaan.

Setoran modal menambah ekuitas dan harus mempunyai dasar korporasi yang sesuai.

Pinjaman menciptakan kewajiban perusahaan kepada pemegang saham atau sebaliknya, dengan syarat pembayaran kembali yang seharusnya dapat dijelaskan.

Pengambilan pribadi adalah penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pemegang saham.

Jika finance mencatat semuanya ke akun “shareholder current account” tanpa detail, risiko analisis meningkat.

Saldo debit besar kepada pemegang saham bisa berarti piutang yang benar-benar akan ditagih. Tetapi bisa juga merupakan pembayaran pribadi yang terus dibiarkan menggantung. Saldo kredit bisa berarti utang perusahaan kepada pemegang saham, tetapi perlu ditelusuri apakah dana benar-benar masuk, apa tujuannya, dan apakah ada bunga.

Pajak tidak hanya membaca nama akun. Fakta transaksi yang menentukan.

Biaya pribadi pemegang saham bukan biaya perusahaan

Ini area paling jelas.

Undang-Undang PPh menyatakan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Contohnya, perusahaan membayar liburan keluarga pemegang saham, cicilan rumah pribadi, premi asuransi pribadi, atau biaya sekolah anak lalu mencatatnya sebagai “business development”.

Masalahnya bukan hanya invoice kurang lengkap. Substansinya memang bukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

Jika biaya tersebut sudah mengurangi laba komersial, perusahaan perlu menilai koreksi fiskal positif dalam rekonsiliasi fiskal.

Lebih jauh, pengeluaran kepada pemegang saham juga perlu diuji apakah mempunyai karakter penghasilan bagi penerima, termasuk kemungkinan diperlakukan sebagai pembagian laba atau bentuk penghasilan lain berdasarkan fakta dan ketentuan.

Jangan berhenti pada sisi perusahaan.

Transaksi pemegang saham hampir selalu mempunyai dua sisi pajak: pihak perusahaan dan pihak pemegang saham.

Pinjaman dari pemegang saham ke perusahaan

Pemegang saham boleh meminjamkan dana kepada perusahaan. Dalam banyak bisnis, terutama perusahaan keluarga, ini merupakan sumber modal kerja yang praktis.

Tetapi pinjaman yang sehat sebaiknya mempunyai jejak.

Berapa pokoknya?

Kapan dana disetor?

Kapan jatuh tempo?

Apakah ada bunga?

Apa jadwal pembayaran?

Apakah ada jaminan?

Mengapa perusahaan membutuhkan pinjaman?

Jika perusahaan membayar bunga kepada pemegang saham, tingkat bunga harus dapat diuji kewajarannya dalam transaksi hubungan istimewa.

UU PPh bahkan memberi contoh dividen terselubung ketika pemegang saham yang telah menyetor penuh modal memberikan pinjaman kepada perseroan dengan bunga melebihi tingkat kewajaran. Selisih lebih antara bunga yang dibayar dan tingkat yang berlaku di pasar dapat diperlakukan sebagai dividen.

Karena itu, memilih bunga 20 persen hanya karena pemegang saham menghendaki return tertentu bukan pendekatan yang aman.

Finance perlu mendokumentasikan dasar tingkat bunga, tenor, risiko, dan kondisi pasar.

Pinjaman perusahaan kepada pemegang saham

Arah sebaliknya sering lebih sensitif.

Perusahaan memberikan dana kepada pemegang saham dan mencatatnya sebagai piutang.

Secara hukum dan bisnis, perusahaan harus mempunyai dasar untuk memberikan pinjaman. Secara pajak, syarat pinjaman perlu diuji.

Apakah ada bunga?

Apakah ada jatuh tempo?

Apakah ada pembayaran kembali?

Apakah perusahaan memang menjalankan transaksi serupa dengan pihak independen?

Apakah pemegang saham memperoleh manfaat pribadi tanpa kompensasi yang wajar?

Jika saldo terus bertambah bertahun-tahun tanpa pembayaran, tax reviewer wajar bertanya apakah transaksi tersebut benar-benar pinjaman atau sebenarnya distribusi manfaat kepada pemegang saham.

Kertas kerja harus mampu menjawabnya.

Tidak cukup menulis “akan dibayar kemudian” setiap tahun.

Hubungan istimewa mengaktifkan prinsip kewajaran

PMK 172 Tahun 2023 mengatur penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atau PKKU untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Konsep dasarnya adalah membandingkan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi yang akan berlaku antara pihak independen dalam keadaan sebanding.

Untuk pinjaman, misalnya, analisis tidak berhenti pada tingkat bunga.

Jumlah pinjaman, mata uang, tenor, jaminan, posisi subordinasi, kapasitas debitur membayar, dan kondisi pasar dapat relevan.

Perusahaan juga harus memastikan transaksi memang memiliki substansi ekonomi.

Jika entitas sebenarnya tidak mampu membayar utang sejak awal dan tidak ada ekspektasi realistis pembayaran kembali, label “loan” bisa dipertanyakan.

Ini sebabnya dokumentasi transfer pricing bukan sekadar mencari satu angka bunga pembanding.

Analisis transaksi dimulai dari karakterisasi yang benar.

Setoran modal juga harus jelas

Pemegang saham menyetor Rp5 miliar ke rekening perusahaan.

Finance mencatatnya sebagai “advance from shareholder” karena dokumen perubahan modal belum selesai.

Enam bulan kemudian status akun masih sama.

Situasi seperti ini membuat laporan keuangan dan pajak kehilangan kejelasan.

Apakah dana tersebut pinjaman sementara?

Setoran modal yang belum diformalisasi?

Tambahan modal disetor?

Atau pembayaran lain?

Masing-masing mempunyai konsekuensi berbeda.

Setoran modal pada prinsipnya bukan penghasilan perusahaan jika memenuhi ketentuan sebagai setoran modal. Tetapi perusahaan harus mampu membuktikan karakter transaksi tersebut.

Dokumen korporasi, mutasi bank, keputusan pemegang saham, dan pencatatan akuntansi perlu konsisten.

Jangan mengandalkan memo internal yang dibuat setelah pemeriksaan dimulai.

Dividen jangan disamarkan sebagai biaya

Perusahaan yang menghasilkan laba dapat membagikan dividen sesuai ketentuan korporasi dan pajak.

Masalah muncul ketika distribusi laba dilakukan lewat jalur lain lalu dibebankan sebagai biaya.

Misalnya perusahaan membayar “management fee” kepada pemegang saham tanpa jasa yang jelas, membayar bunga pinjaman jauh di atas kewajaran, atau menanggung kebutuhan pribadi pemegang saham.

Jika substansinya adalah distribusi manfaat kepada pemilik, pembebanan sebagai biaya dapat dipertanyakan.

UU PPh sendiri memasukkan pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai biaya yang tidak boleh dikurangkan di tingkat perusahaan.

Karena itu, pemegang saham harus memilih bentuk transaksi yang memang sesuai substansi.

Kalau dividen, dokumentasikan sebagai dividen.

Kalau pinjaman, perlakukan sebagai pinjaman.

Kalau jasa, harus ada jasa nyata dan imbalannya wajar.

Kalau reimburse biaya perusahaan, harus ada biaya perusahaan yang benar-benar ditanggung pemegang saham.

Jangan menciptakan bentuk transaksi hanya untuk mendapatkan hasil pajak tertentu.

Pembayaran gaji kepada pemegang saham yang bekerja

Pemegang saham dapat sekaligus menjadi direktur atau karyawan.

Gaji atau imbalan atas pekerjaan bukan otomatis masalah hanya karena penerimanya pemegang saham.

Perusahaan perlu menunjukkan pekerjaan atau jasa yang benar-benar diberikan dan bahwa jumlah remunerasi mempunyai dasar yang wajar.

Di sisi perusahaan, biaya remunerasi harus memenuhi prinsip pengurang sesuai ketentuan.

Di sisi penerima, kewajiban PPh atas penghasilan pekerjaan harus dijalankan.

Risiko meningkat jika satu pemegang saham menerima gaji sangat besar sementara tidak ada fungsi yang jelas, atau seluruh keluarga pemegang saham berada di payroll tanpa bukti pekerjaan.

Dalam perusahaan keluarga, governance seperti job description, approval remunerasi, dan bukti aktivitas justru menjadi penting karena hubungan personal mudah bercampur dengan hubungan bisnis.

Apa yang perlu diperiksa dari shareholder current account?

Tarik mutasi satu tahun penuh.

Pisahkan setiap transaksi berdasarkan substansi.

Setoran modal.

Pinjaman masuk.

Pembayaran pinjaman.

Bunga.

Reimbursement.

Dividen.

Biaya pribadi.

Pembelian aset.

Transaksi pihak berelasi lainnya.

Jangan netting semuanya lalu hanya melaporkan satu saldo akhir.

Saldo akhir bisa terlihat kecil karena transaksi besar saling menghapus, padahal setiap arus memiliki konsekuensi pajak berbeda.

Misalnya pemegang saham meminjam Rp3 miliar dari perusahaan pada Januari dan menyetor modal Rp3 miliar pada Desember. Secara saldo mungkin nol. Secara substansi, dua transaksi tersebut bukan otomatis saling meniadakan.

Perusahaan harus mencatat keduanya sesuai sifat sebenarnya.

Dokumen minimum yang layak tersedia

Untuk pinjaman, simpan perjanjian, bukti transfer, jadwal pembayaran, dasar bunga, dan approval.

Untuk modal, simpan dokumen korporasi dan bukti setoran.

Untuk dividen, simpan keputusan pembagian dan bukti pembayaran serta dokumen pajak yang relevan.

Untuk reimbursement, simpan bukti biaya dan alasan bisnis.

Untuk remunerasi, simpan kontrak, job description, approval, dan data payroll.

Untuk transaksi aset, simpan penilaian atau dasar harga jika diperlukan.

Dokumentasi tidak harus dibuat berlebihan untuk transaksi sederhana. Tetapi harus cukup untuk membuat transaksi dapat dijelaskan kembali beberapa tahun kemudian.

Kapan transaksi mulai menjadi red flag?

Ada beberapa pola yang layak diperiksa lebih dalam.

Saldo piutang pemegang saham terus naik.

Tidak ada perjanjian pinjaman.

Bunga jauh dari kondisi pasar.

Biaya pribadi masuk akun operasional.

Pembayaran kepada pemegang saham tidak punya invoice atau jasa yang jelas.

Aset perusahaan dipakai pribadi tanpa kebijakan yang jelas.

Perusahaan membayar dividen terselubung melalui fee.

Setoran modal dicatat sebagai utang bertahun-tahun.

Transaksi dilakukan mendekati akhir tahun hanya untuk mengubah angka laba atau ekuitas.

Red flag bukan berarti otomatis pelanggaran. Ia berarti perlu bukti lebih kuat.

Hubungan pemilik dan perusahaan harus tetap dipisahkan

Secara ekonomi, pemegang saham merasa perusahaan adalah miliknya.

Secara hukum dan pajak, perusahaan adalah subjek yang mempunyai pembukuan dan kewajiban sendiri.

Uang perusahaan bukan otomatis uang pribadi pemegang saham.

Ketika batas itu kabur, rekonsiliasi fiskal ikut kabur.

Transaksi dengan pemegang saham tidak harus dihindari. Pinjaman, setoran modal, dividen, remunerasi, dan transaksi aset adalah bagian normal dari bisnis.

Yang membuatnya menjadi pertanyaan pajak adalah ketika substansi tidak jelas, harga tidak wajar, dokumentasi tidak ada, atau biaya pribadi dibebankan ke perusahaan.

Karena itu, kontrol terbaik adalah sederhana: setiap kali uang bergerak antara perusahaan dan pemegang saham, tentukan dulu apa transaksinya sebelum menentukan akun.

Kalau karakter transaksi sudah benar sejak awal, pajak jauh lebih mudah mengikuti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *