Dua kandidat menerima tawaran kerja dengan angka “gaji Rp20 juta per bulan”.
Keduanya merasa paketnya sama.
Setelah payroll pertama, take home pay mereka bisa berbeda karena perusahaan menggunakan kebijakan pajak yang berbeda.
Di satu perusahaan, PPh 21 dipotong dari gaji karyawan.
Di perusahaan lain, perusahaan memberi tunjangan pajak melalui skema gross up.
Ada pula paket yang dinegosiasikan dalam bentuk net, yaitu perusahaan menjanjikan nilai bersih tertentu dan menanggung konsekuensi pajak berdasarkan struktur yang digunakan.
Istilah gross, gross up, dan net sering dipakai seperti bahasa sehari-hari, padahal implikasinya ke payroll cukup besar.
Sejak penggunaan Tarif Efektif Rata-rata atau TER melalui PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, cara menentukan pemotongan PPh 21 bulanan berubah. Namun perbedaan siapa yang menanggung beban ekonomi pajak tetap relevan.
DJP bahkan menerbitkan contoh khusus penghitungan TER untuk PPh 21 yang ditanggung karyawan dan yang diberikan tunjangan pajak dengan metode gross up.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Kesalahan Data NIK Karyawan dan Dampaknya ke Administrasi PPh 21.
Gross: pajak dipotong dari penghasilan karyawan
Dalam skema gross yang paling sederhana, perusahaan menetapkan penghasilan bruto.
PPh 21 menjadi potongan dari penghasilan karyawan.
Misalnya penghasilan bruto sebulan Rp10 juta dan berdasarkan kondisi contoh tertentu PPh 21 masa tersebut Rp200 ribu.
Take home pay sebelum memperhitungkan potongan lain menjadi Rp9,8 juta.
DJP menggunakan ilustrasi serupa dalam penjelasan resmi penerapan TER.
Secara ekonomi, beban PPh 21 mengurangi jumlah uang yang dibawa pulang pegawai.
Karena itu, ketika perusahaan mengatakan “gaji Rp20 juta gross”, kandidat sebaiknya memahami bahwa angka tersebut belum sama dengan uang bersih ke rekening.
Masih ada PPh 21 dan mungkin potongan lain seperti iuran yang menjadi tanggungan pegawai.
Gross up: perusahaan memberi tunjangan pajak
Gross up sering dijelaskan terlalu sederhana sebagai “pajak dibayar perusahaan”.
Secara teknis, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Tunjangan tersebut menjadi bagian dari penghasilan bruto, lalu PPh 21 dihitung atas bruto yang sudah mencakup tunjangan tersebut.
Tujuannya agar setelah PPh dipotong, nilai bersih tertentu dapat dipertahankan sesuai desain kompensasi.
Karena tunjangan pajak sendiri merupakan penghasilan, gross up bukan sekadar menambahkan jumlah PPh yang dihitung pertama kali. Perusahaan membutuhkan perhitungan yang menghasilkan nilai tunjangan sesuai mekanisme pajak.
Dengan TER, proses gross up juga harus membaca lapisan tarif efektif yang relevan.
Jika tambahan tunjangan pajak membuat bruto berpindah lapisan TER, perhitungannya dapat berubah.
Itulah sebabnya gross up sebaiknya dihitung oleh sistem atau formula yang benar, bukan dengan menambahkan angka pajak secara manual.
Net: janji nilai bersih perlu diterjemahkan ke payroll
Istilah net digunakan ketika perusahaan menjanjikan bahwa karyawan akan menerima nilai bersih tertentu, dengan PPh ditanggung perusahaan menurut struktur kompensasi yang disepakati.
Masalahnya, kata “net” sering tidak dijelaskan.
Net dari apa?
Apakah hanya net setelah PPh 21?
Apakah juga setelah iuran BPJS?
Apakah bonus termasuk net?
Bagaimana jika ada lebih potong saat rekonsiliasi masa terakhir?
Bagaimana perlakuan THR?
Tanpa definisi, dua pihak dapat memiliki ekspektasi berbeda.
Kandidat mengira “Rp20 juta net” berarti tepat Rp20 juta masuk rekening setiap bulan.
Perusahaan mungkin bermaksud “net setelah PPh tetapi sebelum potongan tertentu”.
Kontrak atau offering letter harus menjelaskan batasnya.
Jangan menyerahkan definisi ke asumsi.
Gross up bukan pajak final perusahaan
Dalam skema gross up, PPh 21 tetap merupakan pajak atas penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja sesuai ketentuan.
Perusahaan hanya menambahkan tunjangan pajak sebagai bagian paket remunerasi.
Karena itu, bukti potong tetap mencatat penghasilan dan PPh yang dipotong.
Karyawan tetap membutuhkan BPA1 untuk SPT Tahunan.
Jangan menganggap karena perusahaan “menanggung pajak” maka karyawan tidak perlu melihat bukti potong.
Administrasi tetap berjalan.
Dari sisi perusahaan, tunjangan pajak juga perlu dicatat dengan benar dalam payroll dan pembukuan.
Kesalahan mapping dapat membuat bruto dan PPh tidak konsisten.
TER membuat persepsi semakin mudah salah
TER bulanan menggunakan penghasilan bruto masa tersebut.
Kalau perusahaan menggunakan gross up, tunjangan pajak menambah bruto.
Akibatnya, karyawan yang membandingkan slip dengan teman di perusahaan lain dapat melihat angka bruto dan PPh yang berbeda meskipun target take home pay mereka mirip.
Sebaliknya, dua karyawan dengan gross salary yang sama dapat memiliki take home pay berbeda jika kategori PTKP atau komponen penghasilan mereka berbeda.
TER juga dapat berubah pada bulan bonus atau THR karena bruto meningkat.
Karena itu, istilah gross atau gross up tidak boleh dibaca tanpa konteks masa pajak.
Angka bulan biasa bukan jaminan angka bulan bonus.
Masa pajak terakhir tetap direkonsiliasi
Untuk pegawai tetap, TER digunakan pada masa selain masa pajak terakhir.
Pada masa terakhir, umumnya Desember atau bulan ketika pegawai berhenti bekerja, PPh 21 dihitung kembali menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh sesuai ketentuan PMK 168 Tahun 2023.
Ini penting untuk semua skema kompensasi.
Pada gross, rekonsiliasi dapat menghasilkan tambahan potongan atau kelebihan pemotongan.
Pada gross up atau net, perusahaan harus memastikan kebijakan kompensasinya menjelaskan siapa menanggung adjustment masa terakhir.
Jika kontrak menjanjikan take home pay tertentu tetapi tidak mengatur rekonsiliasi, perdebatan bisa muncul di Desember.
Payroll tidak boleh menunggu masalah itu terjadi.
Contoh komunikasi yang buruk
HR berkata, “Tenang, pajaknya ditanggung kantor.”
Karyawan mengartikan tidak ada pajak atas penghasilannya.
Payroll sebenarnya menggunakan gross up.
Di akhir tahun, karyawan melihat BPA1 dengan penghasilan bruto lebih besar daripada nilai gaji yang ia ingat.
Ia mengira bukti potong salah.
Padahal selisihnya berasal dari tunjangan pajak.
Kesalahpahaman ini tidak perlu terjadi jika sejak awal perusahaan menjelaskan bahwa tunjangan pajak menjadi bagian penghasilan bruto dan PPh tetap dicatat.
Satu kalimat dalam onboarding dapat menghemat puluhan tiket payroll.
Gross juga tidak selalu berarti perusahaan lebih hemat
Dari perspektif perusahaan, skema gross memang membuat PPh dipotong dari penghasilan pegawai, sehingga tidak ada tambahan tunjangan pajak seperti dalam gross up.
Tetapi keputusan kompensasi tidak hanya soal biaya pajak.
Pasar tenaga kerja, transparansi paket, positioning gaji, dan pengalaman karyawan juga berpengaruh.
Paket gross dengan angka tinggi bisa terasa menarik di offering letter tetapi mengecewakan jika kandidat tidak memahami net setelah pajak.
Sebaliknya, gross up memberi kepastian take home pay lebih besar pada kondisi tertentu tetapi meningkatkan biaya perusahaan.
Tidak ada satu skema yang otomatis terbaik.
Yang penting adalah desain yang konsisten dan dapat dijelaskan.
Bagaimana membaca offering letter?
Cari istilah yang digunakan.
Apakah angka gaji disebut gross?
Net?
Take home pay?
Apakah ada tax allowance?
Apakah perusahaan memakai gross up?
Bagaimana pajak bonus dan THR?
Bagaimana iuran pegawai?
Bagaimana adjustment akhir tahun?
Jika tidak tertulis, tanyakan sebelum menerima tawaran.
Pertanyaan tentang pajak bukan tanda kandidat terlalu detail. Ini bagian dari memahami kompensasi.
Perusahaan juga sebaiknya memberikan simulasi ilustratif dengan catatan bahwa hasil aktual bergantung pada status PTKP dan komponen penghasilan.
Jangan menjanjikan angka net pasti jika variabelnya belum lengkap.
Status PTKP tetap berpengaruh
TER bulanan dibagi ke kategori A, B, dan C berdasarkan status PTKP.
Dua pegawai dengan gross salary sama tetapi status PTKP berbeda dapat menggunakan tarif efektif yang berbeda.
Dalam gross up, perbedaan ini juga memengaruhi jumlah tunjangan pajak yang dibutuhkan.
Karena itu, perusahaan tidak bisa membuat satu angka tax allowance tetap untuk semua pegawai jika tujuan sebenarnya adalah gross up yang presisi.
Data keluarga harus benar.
Jika status PTKP salah, hasil gross up juga salah.
Kesalahan bisa baru terlihat pada rekonsiliasi akhir tahun.
Net salary dan penghasilan untuk SPT bukan hal yang sama
Karyawan sering membuka BPA1 dan kaget karena angka penghasilan bruto jauh lebih tinggi dari uang yang masuk rekening.
Itu wajar.
SPT dan bukti potong melihat penghasilan menurut ketentuan pajak, bukan sekadar mutasi bank.
Dalam gross up, tunjangan pajak ikut masuk bruto.
Ada pula komponen natura atau benefit tertentu yang dapat menjadi objek pajak.
Di sisi lain, ada potongan pegawai yang mengurangi cash receipt tetapi tidak berarti mengurangi bruto dengan cara yang sama.
Karena itu, jangan menyamakan take home pay dengan penghasilan bruto pada BPA1.
Keduanya mengukur hal berbeda.
Audit yang perlu dilakukan payroll
Pertama, pastikan setiap pegawai mempunyai tax scheme yang benar di master payroll.
Kedua, cek apakah tax allowance pada gross up dihitung secara dinamis, bukan angka lama yang ditempel.
Ketiga, pastikan status PTKP mutakhir sesuai keadaan yang relevan.
Keempat, uji bulan dengan bonus dan THR.
Kelima, uji pegawai resign.
Keenam, rekonsiliasi gross, tunjangan pajak, PPh 21, dan net pay.
Ketujuh, cocokkan hasil akhir dengan BPA1.
Jika satu skema menghasilkan banyak adjustment manual, mungkin formula atau desain prosesnya perlu diperbaiki.
Jangan pakai tiga istilah ini secara longgar
Gross berarti angka sebelum PPh yang menjadi tanggungan karyawan dalam struktur umum.
Gross up berarti perusahaan memberikan tunjangan pajak yang menambah penghasilan bruto agar beban ekonomi PPh dapat dikompensasikan.
Net berarti perusahaan menjanjikan hasil bersih tertentu, tetapi definisinya harus dibuat jelas karena bisa mencakup atau mengecualikan potongan lain.
Ketiganya bukan sekadar label HR.
Mereka memengaruhi kontrak, payroll, biaya perusahaan, take home pay, dan persepsi karyawan.
TER tidak menghapus perbedaan itu.
TER hanya mengubah mekanisme pemotongan PPh 21 bulanan.
Karena itu, cara paling aman adalah berhenti bertanya “gajinya berapa?” tanpa konteks.
Pertanyaan yang lebih lengkap adalah: berapa bruto, siapa menanggung PPh 21, apakah ada gross up, dan berapa take home pay setelah seluruh komponen?
Empat jawaban itu membuat paket kompensasi jauh lebih transparan daripada satu angka besar di halaman pertama offering letter.
Satu hal lagi: jangan campur tax scheme dengan metode pencatatan gaji
Payroll kadang menggunakan istilah “net method” untuk menjelaskan siapa yang menanggung pajak, sementara accounting menggunakan istilah gross atau net untuk tujuan pencatatan yang berbeda. Tim HR, finance, dan tax harus memastikan mereka sedang membicarakan konsep yang sama.
Contohnya, perusahaan dapat menetapkan gaji kontraktual Rp15 juta lalu memberi tunjangan pajak gross up. Dari sisi karyawan, target take home pay mungkin terasa seperti net. Dari sisi bukti potong, bruto yang tercatat dapat lebih tinggi karena tunjangan pajak masuk penghasilan.
Jika istilah internal tidak konsisten, rekonsiliasi menjadi sulit. HR merasa paket “net”, payroll menyebut “gross up”, dan finance hanya melihat total biaya.
Solusinya adalah membuat definisi tertulis untuk setiap skema. Cantumkan komponen kontraktual, siapa yang menanggung PPh 21, bagaimana tax allowance dihitung, dan bagaimana adjustment masa terakhir ditangani. Dengan definisi itu, perubahan sistem atau pergantian vendor tidak mengubah kebijakan secara diam-diam.