Perusahaan membayar konsultan hukum Rp40 juta. Rumah sakit membayar dokter spesialis berdasarkan jasa medis. Klien membayar akuntan independen untuk proyek due diligence. Tim finance lalu membuka tabel payroll pegawai dan mencoba mencari tarif PPh 21 yang cocok.
Di sinilah kesalahan biasanya dimulai.
Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan menerima imbalan jasa sebagai bukan pegawai memiliki mekanisme PPh 21 yang berbeda dari pegawai tetap.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke PPh 21 untuk Komisaris: Kenapa Polanya Berbeda dari Karyawan Biasa?.
PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur bahwa dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 untuk bukan pegawai adalah 50 persen dari jumlah penghasilan bruto. PPh 21 kemudian dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atas dasar tersebut sesuai ketentuan.
DJP juga menjelaskan bahwa tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dapat termasuk kategori bukan pegawai ketika memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa dalam kapasitas tersebut.
Artinya, jangan menghitung tenaga ahli seperti karyawan hanya karena ia dibayar rutin oleh perusahaan.
Pertama, bedakan pegawai dan bukan pegawai
Seorang dokter bisa berstatus pegawai tetap rumah sakit dan menerima gaji bulanan.
Dokter yang sama juga dapat memberikan jasa profesional independen di tempat lain.
Seorang akuntan dapat menjadi finance manager sebagai pegawai sebuah perusahaan, tetapi pada waktu lain memberikan jasa konsultasi pribadi kepada klien lain.
Profesi tidak otomatis menentukan kategori.
Yang perlu dilihat adalah hubungan pemberian penghasilan pada transaksi tersebut.
Jika penghasilan diterima sebagai pegawai, gunakan mekanisme pegawai.
Jika ia memberikan jasa sebagai tenaga ahli bukan pegawai, gunakan mekanisme bukan pegawai.
Jangan mengambil daftar profesi lalu menganggap semua pembayaran kepada dokter selalu 50 persen bruto.
Konteks hubungan kerja tetap penting.
Dasar pengenaan 50 persen bukan berarti tarif pajaknya 50 persen
Ini salah paham yang sangat umum.
Finance membaca kalimat “dasar pengenaan sebesar 50 persen dari bruto” lalu mengatakan pajak tenaga ahli 50 persen.
Salah.
Lima puluh persen tersebut adalah dasar pengenaan dan pemotongan, bukan tarif pajak.
Setelah dasar ditentukan, tarif Pasal 17 UU PPh diterapkan sesuai mekanisme PMK 168.
Contoh sederhana, tenaga ahli menerima fee bruto Rp40 juta dari satu pemotong pada satu pembayaran.
Dasar pemotongan menjadi 50 persen dari bruto, yaitu Rp20 juta.
Tarif Pasal 17 diterapkan pada dasar tersebut sesuai lapisan yang relevan.
Contoh ini hanya menunjukkan struktur formula. Angka pajak aktual harus dihitung berdasarkan aturan dan data pembayaran yang benar.
Jangan menggunakan tarif efektif bulanan pegawai tetap untuk tenaga ahli bukan pegawai.
PMK 168 menyederhanakan mekanisme bukan pegawai
Sebelum PMK 168, praktisi mengenal pembedaan bukan pegawai berkesinambungan dan tidak berkesinambungan serta mekanisme akumulasi tertentu.
Dalam rezim PMK 168, DJP menjelaskan bahwa penghitungan bukan pegawai menggunakan formula tunggal yang tidak mengakumulasi penghasilan bulan sebelumnya seperti mekanisme lama.
Dasar pengenaannya 50 persen dari jumlah penghasilan bruto.
Ini perubahan yang penting bagi software payroll dan accounts payable.
Jika sistem perusahaan masih menggunakan formula lama karena “sudah dipakai bertahun-tahun”, hasilnya bisa salah walaupun nama objek pajaknya benar.
Tax master perlu diperbarui mengikuti ketentuan yang berlaku.
Bruto tenaga ahli harus dibaca dengan benar
Persoalan berikutnya adalah menentukan penghasilan bruto.
Untuk bukan pegawai, PMK 168 memiliki ketentuan mengenai jumlah bruto yang diterima atau diperoleh dari pemotong.
Pada profesi tertentu seperti dokter yang bekerja melalui rumah sakit, DJP telah memberi penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud bruto dalam konteks jasa medis.
Karena itu, perusahaan tidak boleh langsung menggunakan angka net yang ditransfer setelah potongan administrasi, sewa ruangan, atau biaya lain tanpa memahami definisi bruto menurut aturan.
Invoice juga tidak selalu menjadi satu-satunya angka.
Jika invoice memuat pembayaran kepada pihak ketiga atau reimbursement tertentu, perlu ditelaah apakah seluruh nilai masuk bruto penerima sesuai ketentuan.
Substansi pembayaran harus direkonsiliasi dengan kontrak.
Tenaga ahli dan badan usaha adalah dua hal berbeda
Ini kesalahan procurement yang sangat umum.
Perusahaan menunjuk “Konsultan Andi”, tetapi invoice diterbitkan oleh PT Andi Advisory.
Apakah otomatis PPh 21 tenaga ahli?
Tidak.
PPh 21 untuk tenaga ahli berlaku pada orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan jasa dalam kategori bukan pegawai.
Jika kontrak dan pembayaran dilakukan kepada badan, mekanisme pemotongannya dapat masuk pasal lain, misalnya PPh Pasal 23 atau ketentuan lain sesuai jenis transaksi.
Karena itu, vendor onboarding harus memastikan siapa pihak dalam kontrak.
Nama orang di proposal bukan penentu.
Lihat NPWP, invoice, rekening penerima, kontrak, dan substansi pihak yang memberikan jasa.
Salah memilih penerima pajak dapat menyebabkan bukti potong diterbitkan ke identitas yang salah.
PPh 21 bukan final untuk banyak tenaga ahli
Pemotongan PPh 21 oleh klien pada umumnya menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan orang pribadi tenaga ahli sesuai ketentuan.
Artinya, jumlah yang dipotong klien bukan otomatis pajak final atas seluruh penghasilan profesional setahun.
Tenaga ahli tetap perlu menghitung penghasilan kena pajaknya dalam SPT berdasarkan metode pembukuan atau pencatatan yang berlaku baginya, termasuk kemungkinan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto jika memenuhi syarat dan telah melakukan pemberitahuan sesuai ketentuan.
Karena itu, pemberi kerja atau klien tidak seharusnya mengatakan, “Pajaknya sudah selesai karena sudah kami potong PPh 21.”
Yang selesai adalah kewajiban pemotong pada transaksi tersebut jika dilakukan dengan benar.
Kewajiban tahunan penerima tetap berada pada wajib pajak orang pribadi.
Bukti potong menjadi sangat penting
Tenaga ahli bisa memiliki puluhan klien.
Setiap klien yang menjadi pemotong menerbitkan bukti potong sesuai pembayaran.
Pada akhir tahun, seluruh bukti tersebut perlu direkonsiliasi dengan pendapatan profesional.
Coretax membuat bukti potong semakin terhubung dengan data SPT.
Jika satu klien salah memasukkan NIK, NPWP, jumlah bruto, atau jenis penghasilan, ketidaksesuaian dapat muncul pada pelaporan penerima.
Karena itu, klien harus mengirim bukti potong dan tenaga ahli perlu memeriksanya.
Jangan baru mencari semua bukti pada Maret.
Buat arsip per bulan dan per klien.
Bagaimana dengan fee yang dibayar bulanan?
Pembayaran bulanan tidak otomatis membuat tenaga ahli menjadi pegawai tetap.
Seorang konsultan dapat memiliki retainer bulanan tetapi tetap memberikan jasa sebagai profesional independen berdasarkan fakta kontrak.
Sebaliknya, perusahaan tidak boleh menggunakan kontrak jasa untuk menutupi hubungan kerja yang secara substansi merupakan hubungan pegawai.
Pajak mengikuti fakta hubungan.
Jika tenaga ahli bekerja di bawah kontrol perusahaan seperti pegawai, menerima fasilitas dan kewajiban kerja yang menyerupai hubungan kerja, klasifikasinya perlu ditinjau bersama aspek hukum ketenagakerjaan.
Jangan memilih label “consultant” hanya karena formula pajaknya dianggap lebih sederhana.
Fee plus reimbursement
Misalkan konsultan menagih fee Rp30 juta dan biaya perjalanan Rp5 juta.
Apakah bruto PPh 21 Rp35 juta atau Rp30 juta?
Tidak aman menjawab tanpa melihat struktur transaksi dan ketentuan yang berlaku.
PMK 168 mengatur penghasilan bruto bukan pegawai dan kondisi tertentu terkait pembayaran kepada pihak ketiga atau reimbursement.
Perusahaan perlu menilai apakah biaya benar-benar dibayarkan kepada pihak ketiga, apakah ada bukti, dan bagaimana kontraknya disusun.
Jangan otomatis mengeluarkan semua “reimbursement” dari bruto hanya karena nama invoice demikian.
Sebaliknya, jangan otomatis memasukkan biaya yang secara substansi bukan penghasilan tenaga ahli.
Dokumentasi menentukan.
Tenaga ahli asing bisa masuk PPh 26
Jika penerima jasa adalah orang pribadi luar negeri, mekanisme dapat berpindah dari PPh 21 ke PPh 26, dengan kemungkinan penggunaan tarif perjanjian pajak jika syarat P3B dipenuhi.
Karena itu, procurement perlu mengetahui status subjek pajak penerima.
Paspor asing tidak selalu berarti PPh 26. WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dapat masuk PPh 21.
Sebaliknya, tenaga ahli yang merupakan subjek pajak luar negeri tidak dipotong dengan mekanisme PPh 21 domestik hanya karena jasanya disebut “tenaga ahli”.
Status pajak penerima kembali menjadi pintu masuk.
Kesalahan paling umum di accounts payable
Pertama, semua invoice orang pribadi dipotong PPh 21 tenaga ahli.
Padahal tidak semua penyedia jasa orang pribadi merupakan tenaga ahli atau bukan pegawai dalam kategori yang sama.
Kedua, perusahaan menggunakan tarif 5 persen langsung atas seluruh bruto tanpa memeriksa dasar 50 persen dan lapisan tarif.
Ketiga, sistem masih mengakumulasi penghasilan bukan pegawai menggunakan aturan lama.
Keempat, badan usaha dipotong PPh 21 karena nama konsultannya adalah nama orang.
Kelima, bukti potong diterbitkan ke identitas yang salah.
Keenam, reimbursement dikeluarkan dari bruto tanpa dokumentasi.
Ketujuh, tenaga ahli asing diperlakukan sama dengan tenaga ahli domestik tanpa memeriksa status subjek pajak dan treaty.
Kedelapan, perusahaan menganggap pajak penerima selesai seluruhnya setelah pemotongan.
Kesalahan ini dapat dikurangi dengan vendor tax mapping sebelum invoice pertama dibayar.
Apa yang perlu dikumpulkan dari tenaga ahli?
Identitas pajak.
Kontrak jasa.
Deskripsi pekerjaan.
Invoice.
Data rekening penerima.
Status orang pribadi atau badan.
Dokumen pengeluaran pihak ketiga jika reimbursement relevan.
Status subjek pajak jika penerima asing.
Dokumen treaty jika digunakan.
Dengan data ini, finance dapat menentukan mekanisme lebih konsisten.
Jangan meminta dokumen setelah bukti potong salah diterbitkan.
Klien memotong, tenaga ahli tetap menghitung
Hubungan pajak tenaga ahli memiliki dua sisi.
Klien yang memenuhi kriteria sebagai pemotong mempunyai kewajiban menghitung dan memotong PPh 21 sesuai PMK 168.
Tenaga ahli menerima bukti potong dan menggunakan pajak tersebut sebagai kredit sesuai ketentuan dalam SPT Tahunan.
Jika klien bukan pemotong, tidak adanya PPh yang dipotong bukan berarti penghasilan tenaga ahli tidak perlu dilaporkan.
Self assessment tetap berlaku.
Inilah mengapa tenaga ahli yang memiliki banyak klien perlu melakukan pembukuan atau pencatatan yang tertib, bukan mengandalkan jumlah bukti potong sebagai daftar pendapatan lengkap.
Mulai dari klasifikasi, bukan tarif
PPh 21 tenaga ahli sering terlihat mudah karena ada rumus 50 persen dari bruto.
Sebenarnya bagian tersulit justru terjadi sebelum rumus.
Apakah penerima orang pribadi?
Apakah ia pegawai atau bukan pegawai?
Apakah jasanya termasuk tenaga ahli?
Berapa bruto yang benar?
Apakah ada reimbursement?
Apakah penerima merupakan subjek pajak dalam negeri?
Siapa yang menerbitkan invoice?
Jika tujuh pertanyaan itu dijawab benar, formula pajak relatif sederhana.
Jika salah satu dijawab dengan asumsi, hasil pemotongan bisa salah walaupun kalkulatornya sempurna.
Bagi pemberi kerja atau klien, prinsipnya tegas: jangan memulai dari tarif. Mulailah dari siapa yang dibayar dan dalam kapasitas apa ia menerima penghasilan.