https://idtax.or.id Pajak E-Sports Tournament, Dari Gaming Room ke Radar DJP
Dari Warnet ke Stadion
Coba inget 10 tahun lalu. Main DOTA atau CS:GO di warnet, dianggap buang waktu. Sekarang? E-sports udah jadi industri miliaran dolar. Stadion penuh, tiket sold out, sponsor gede masuk, prize pool nyentuh ratusan miliar.
Jakarta, Bali, bahkan Batam udah mulai masuk radar turnamen internasional. Tahun 2026, Indonesia jadi tuan rumah beberapa turnamen Mobile Legends, PUBG, dan bahkan League of Legends tingkat Asia.
Nah, semua ini bikin satu pertanyaan gede: siapa yang ngurus pajaknya?
Struktur Pajak di E-Sports
E-sports itu unik. Ada banyak aliran duit:
- Tiket & penonton. Sama kayak konser, ini kena pajak hiburan daerah.
- Sponsor. Uang miliaran dari brand minuman, bank, gadget. Ini kena PPh & PPN.
- Prize Pool. Hadiah pemain & tim, kena PPh final.
- Streaming rights. Kontrak sama YouTube, Twitch, atau platform lokal. Harusnya kena PPh & PPN.
- Merchandise. Jersey, mousepad, skin digital. Semua transaksi harusnya kena PPN.
Di atas kertas, cakep. Tapi realitanya? Banyak yang bocor.
Kasus Nyata: Pajak di Turnamen Gaming
- MLBB World Championship di Jakarta (2025). Event ini disponsori brand global, prize pool puluhan juta dolar. DJP kabarnya mulai ngerjain mapping pajaknya, tapi detailnya nggak pernah dibuka.
- PUBG Mobile SEA Championship. Ada masalah pajak untuk pemain asing yang dapet hadiah, karena duitnya dikirim lewat platform internasional. Harusnya kena PPh 26, tapi seringnya lolos.
- Turnamen Lokal. Disponsori brand rokok, minuman energi, atau e-commerce. Pajaknya sering abu-abu, apalagi kalau ticketing dan sponsor deal dilakukan off record.
Pajak Pemain: Dari Gamer ke Wajib Pajak
Pemain e-sports udah bukan anak warnet biasa. Mereka dapet gaji bulanan dari tim, plus bonus sponsor, plus prize pool.
- Gaji: kena PPh 21.
- Prize pool: kena PPh final (20% kalau lokal, 20% lebih kalau pemain asing).
- Sponsor personal: sama kayak influencer, kena PPh non-karyawan.
Masalahnya, banyak pemain muda (Gen Z banget) belum ngerti NPWP, SPT, apalagi pajak progresif. Ada kasus pemain pro yang tiba-tiba dicek DJP karena rekeningnya ngalir ratusan juta, tapi nggak pernah lapor pajak.
Sponsor & Pajak di E-Sports
Sponsor jadi tulang punggung. Dari energy drink, bank digital, sampai marketplace. Bayarannya bisa miliaran.
Pajak yang harusnya jalan:
- PPh Badan untuk penyelenggara.
- PPN atas jasa sponsor.
- Withholding tax kalau sponsornya perusahaan asing.
Realitanya, banyak sponsor asing langsung bayar ke akun luar negeri. Negara lagi-lagi rugi pajak.
Streaming Rights: Uang Digital, Pajak Digital
E-sports gede banget di streaming. Kontrak eksklusif dengan YouTube, Twitch, atau Nimo TV bisa tembus jutaan dolar.
Masalahnya:
- Platform asing kayak Twitch sering bayar ke luar negeri, nggak masuk data DJP.
- Kalau masuk lewat entitas lokal, barulah PPN & PPh bisa ditarik.
Makanya DJP sekarang makin serius ngejar digital tax, biar duit streaming nggak kabur semua.
baca juga
- bedanya apa sih pajak freelancer sama karyawan tetap?
- PPh Pasal 21 Untuk Karyawan Pindah Kerja
- Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak
- Perusahaan Pemungut PPN PPMSE Terbaru
- Bunga Pajak Naik-Turun, Kayak Mood Pas Akhir Bulan
Merchandise & Pajak
Jersey tim e-sports laku keras. Belum lagi mousepad, topi, sampai digital skin. Semua ini jualan. Harusnya kena PPN 11%. Tapi banyak yang jual di marketplace internasional (Shopify, Etsy, Steam Market), jadi rada susah dilacak.
Benchmark Global: Pajak E-Sports di Negara Lain
- AS: Pajak turnamen gaming masuk ke entertainment tax, pemain kena pajak income, sponsor transparan.
- Korea Selatan: E-sports dianggap industri nasional. Ada pajak, tapi pemerintah kasih subsidi & insentif.
- Singapura: Pajak hiburan jelas, tapi mereka juga kasih tax break buat event global biar mau mampir ke Singapura.
Indonesia? Pajak ada, tapi insentif minim. Jadinya investor lebih milih Singapura atau Malaysia buat base.
Potensi Pajak
Bayangin, 1 turnamen internasional bisa bawa duit Rp500 miliar – Rp1 triliun. Kalau pajaknya bener, negara bisa dapet ratusan miliar. Tapi kalau bocor, ya hilang gitu aja.
Gen Z, E-Sports, dan Pajak
Gen Z banyak yang hidupnya muter di dunia gaming. Ada yang jadi pro player, streamer, caster, atau bahkan merch seller.
Masalahnya, mindset pajak di kalangan mereka masih “ah ntar aja.” Padahal, makin gede duitnya, makin cepet mereka masuk radar pajak. Tahun 2026, DJP bahkan udah bikin program edukasi pajak khusus buat e-sports dan streamer.
Tantangan Pajak di E-Sports
- Transaksi lintas negara. Hadiah sering dikirim lewat PayPal atau crypto. Susah dilacak.
- Player asing. Gampang banget kabur pajaknya.
- Sponsor global. Banyak bayar langsung ke luar negeri.
- Minim edukasi. Pemain & tim nggak ngerti pajak.
Masa Depan Pajak E-Sports 2026
- E-invoicing tiket. Semua penjualan tiket wajib lewat sistem pajak digital.
- Mandatory NPWP pemain. Semua pro player harus punya NPWP.
- Cross-border tax. DJP makin tegas kerjasama dengan negara lain untuk tarik pajak hadiah.
- Incentive scheme. Kalau ada insentif, turnamen global bakal makin banyak mampir ke Indonesia.
Closing
E-sports di 2026 udah jadi industri gede banget di Indonesia. Dari stadion, streaming, sampai sponsor, duitnya ngalir deras.
Tapi kalau pajaknya nggak jelas, negara rugi, pemain bingung, sponsor males. Pajak harus jadi transparan, gampang, tapi juga fair.
Kalau bener-bener diatur, Indonesia bisa jadi pusat e-sports Asia, bukan cuma tempat main, tapi juga tempat pajak bisa dipanen dengan rapi.