Pajak Artis K-Pop Mangkal di Indonesia

https://idtax.or.id/ Pajak Artis K-Pop Mangkal di Indonesia Dari Fanservice ke Revenue Service

Demam K-Pop dan Konser Super Mahal

Indonesia lagi jadi magnet konser K-Pop. Dari BTS, Blackpink, Seventeen, NCT, sampai grup rookie yang baru debut. Semua mampir. Venue penuh. Tiket sold out dalam hitungan menit.

Harga tiket? Mulai 1 juta sampai belasan juta. VIP experience, soundcheck pass, fan sign, photo card. Duit miliaran rupiah muter hanya dalam satu konser.

Pertanyaan klasik muncul: pajak masuknya ke mana?

Pajak Konser K-Pop: Skemanya Kayak Gini

Konser artis K-Pop di Indonesia masuk kategori hiburan. Jadi ada beberapa layer pajak:

• Pajak hiburan daerah. Biasanya antara 10%–25% dari harga tiket.
• Pajak penghasilan (PPh 26). Kalau artis asing manggung, mereka kena pajak 20% dari honor yang dibayar promotor.
• PPN. Dari jasa event organizer, sponsor, dan merchandise resmi.
• PPh sponsor. Kalau brand kasih duit miliaran untuk jadi sponsor, ada potongan pajak juga.

Di atas kertas, simple. Tapi realitanya? Ribet.

Kasus Nyata: Coldplay, Blackpink, Seventeen

• Coldplay Jakarta 2023. Isu pajak sempat heboh. DPR nanya: berapa sebenarnya pajak dari tiket konser segede itu? DJP jawab: masuk kok, tapi datanya nggak diumbar.
• Blackpink 2023. Tiket sold out dua hari. Promotor lapor kena pajak hiburan 15%. Tapi netizen skeptis: apakah benar semua terlapor?
• Seventeen 2024. Ada kasus refund tiket karena chaos. Promotor bingung gimana ngitung pajak kalau duit tiket balik ke fans.

Nah, sekarang bayangin di 2026. Jumlah konser makin gila. Pajak makin jadi spotlight.

Fan K-Pop vs Pajak: Saling Tabrakan?

Fans biasanya nggak peduli pajak. Mereka cuma mikir: asal bias datang, gue rela nabung berbulan-bulan.

Tapi pajak bikin tiket makin mahal. Kalau tiket asli 2 juta, ditambah pajak hiburan 15%, jadi 2,3 juta. Ditambah biaya admin, ongkir photocard, makin perih.

Fans akhirnya marah, bukan ke promotor, tapi seringnya ke pemerintah. “Kenapa sih pajak konser segede itu?”

Promotor di Tengah Tekanan

Promotor konser K-Pop di Indonesia posisinya nanggung banget.

• Harus bayar fee artis (kadang puluhan juta dolar).
• Harus bayar pajak PPh 26.
• Harus bayar pajak hiburan.
• Harus bayar PPN.

Belum lagi kalau tiketnya harus affordable. Jadinya promotor tipis marginnya. Kadang sampai ada yang rugi, tapi tetap jalan karena gengsi.

Artis Asing dan Pajak PPh 26

Ini kunci. Semua artis asing yang manggung di Indonesia harus kena potongan pajak 20% dari honorarium.

Contoh: kalau satu grup K-Pop dibayar 10 juta USD, otomatis 2 juta USD masuk ke kas negara.

Masalahnya? Kadang dibayar lewat perusahaan di luar negeri, dengan skema tax treaty yang bisa nurunin tarif. Ada celah di situ. Kalau nggak teliti, negara bisa rugi.

Merchandise: Duit Tambahan, Pajak Tambahan

Konser K-Pop nggak lengkap tanpa merchandise. Lightstick, kaos, album, photocard. Semuanya official dan dijual di venue.

Harusnya kena PPN 11%. Tapi praktiknya, nggak semua transaksi terdata. Banyak fans beli lewat reseller atau fansite shop yang mainnya di bawah radar. Pajaknya bisa bocor di situ.

baca juga

• bedanya apa sih pajak freelancer sama karyawan tetap?
• PPh Pasal 21 Untuk Karyawan Pindah Kerja
• Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak
• Perusahaan Pemungut PPN PPMSE Terbaru
• Bunga Pajak Naik-Turun, Kayak Mood Pas Akhir Bulan

Benchmark Global: Gimana Negara Lain Atur Pajak K-Pop

• Korea Selatan. Pajak artis lokal jelas. Konser di luar negeri masuk income artis, tetap dilaporkan di Korea.
• Amerika Serikat. Ada withholding tax 30% untuk artis asing. Super ketat.
• Singapura. Pajak hiburan cuma 5–10%, tapi mereka main di volume. Banyak konser mampir karena regulasinya friendly.

Indonesia? Pajaknya lumayan tinggi (15% hiburan + 20% PPh 26). Hasilnya, tiket jadi lebih mahal dibanding negara tetangga.

Potensi Pajak dari Konser K-Pop

Satu konser besar bisa bawa Rp500 miliar – Rp1 triliun revenue. Kalau pajaknya bener-bener ditarik:

• Pajak hiburan 15% → Rp75 miliar – Rp150 miliar.
• PPh 26 artis → puluhan juta dolar.
• PPN sponsor & merchandise → puluhan miliar.

Angka gede banget. Tapi lagi-lagi, transparansi sering jadi masalah.

Fans dan Narasi Anti-Pajak

Gen Z K-Popers sering teriak di Twitter/X: “Konser mahal gara-gara pajak!”

Padahal, faktanya bukan cuma pajak yang bikin tiket mahal. Ada biaya artis, venue, promotor, sound system, logistik. Tapi karena pajak kelihatan jelas di breakdown harga tiket, pemerintah jadi sasaran.

Tren Global 2026: Hybrid Concert & Pajak Streaming

Konser 2026 udah beda. Banyak yang hybrid: live di stadion, plus streaming berbayar di platform digital.

Artinya, ada revenue tambahan dari tiket online. Harusnya kena pajak digital juga.

Indonesia mulai mikirin ini. Kalau konser ditonton 500 ribu orang secara online dengan harga Rp200 ribu, itu udah Rp100 miliar revenue. Pajaknya jangan sampai lolos.

Problem Baru: Pajak Fan Meeting dan Virtual Event

Artis K-Pop makin sering bikin fan meeting online. Bayar 500 ribu buat 2 menit video call sama bias.

Pertanyaan: ini jasa hiburan atau jasa digital? Kalau jasa digital, kena PPN 11% sebagai digital service tax. Tapi DJP belum ada aturan detail.

Masa Depan Pajak K-Pop di Indonesia

1. Digital ticketing. Semua tiket wajib lewat sistem e-invoicing, biar transparan.
2. Pajak hybrid concert. Nggak cuma venue, tapi juga streaming.
3. Kerjasama internasional. Pastikan artis asing tetap bayar pajak meski dibayar lewat perusahaan luar negeri.
4. Edukasi fans. Biar ngerti kenapa tiket mahal, dan ke mana pajak itu lari.

Closing

Konser K-Pop di Indonesia udah jadi industri gede, bukan sekadar hiburan. Ada duit triliunan yang muter tiap tahun.

Pajaknya bisa jadi sumber penerimaan besar. Tapi harus dikelola dengan transparan, fair, dan nggak bikin fans tambah nyinyir.

Karena pada akhirnya, konser bukan cuma soal fanchant dan lightstick. Tapi juga soal gimana negara bisa dapet revenue, promotor bisa untung, dan fans tetap bisa ketemu idolanya tanpa merasa dicekik pajak.