Mundurnya Sri Mulyani , Apa Dampaknya bagi Investor dan Rakyat? - IDTAX

https://idtax.or.id Mundurnya Sri Mulyani Apa Dampaknya bagi Investor dan Rakyat? Suasana Setelah Kejutan

Setelah drama politik soal Sri Mulyani, publik jadi makin resah. Bukan cuma karena kursi Menkeu kosong, tapi juga karena krisis kepercayaan pajak mulai terasa.

Selama ini, pajak adalah urat nadi APBN. Hampir 75% pemasukan negara datang dari pajak. Tapi kalau rakyat dan investor udah mulai curiga, pertanyaannya: siapa yang masih mau bayar dengan rela?

Pajak = Kontrak Sosial

Kita sering lupa, pajak bukan sekadar angka di e-Faktur atau potongan di slip gaji. Pajak itu kontrak sosial: rakyat mau setor duit asal negara balikin dalam bentuk pelayanan.

Kalau pelayanan hancur, korupsi merajalela, atau kebijakan gak konsisten, kontrak sosial itu putus. Rakyat jadi males bayar pajak. Investor jadi ragu.

Krisis Kepercayaan Itu Nyata

Di 2023–2025, beberapa kasus udah bikin trust goyang:

Skandal pegawai pajak pamer harta.
Bocornya data wajib pajak.
Isu diskriminasi: rakyat kecil ditagih ketat, konglomerat dapat privilege.

Semua itu bikin rakyat mikir: “Ngapain sih gue bayar pajak, ujungnya buat gaya pejabat?”

Investor juga mikir: “Kalau sistem pajak gak adil, kenapa harus taruh duit di Indonesia?”

Dampak ke Investor

Investor asing itu sensitif. Mereka ngitung risiko dari reputasi fiskal. Begitu ada krisis kepercayaan pajak, efeknya berantai:

Capital outflow. Uang asing cabut ke negara yang lebih stabil.
Biaya modal naik. Perusahaan harus bayar bunga lebih tinggi kalau mau utang.
Valuasi pasar jeblok. Bursa bisa stagnan karena investor gak percaya.

Indonesia bisa kehilangan momentum jadi pusat investasi kalau krisis kepercayaan pajak gak segera diatasi.

Dampak ke Rakyat

Kalau investor mundur, rakyat paling dulu kena:

Lapangan kerja berkurang karena investasi seret.
Harga barang bisa naik karena rupiah melemah.
Pajak jadi lebih ketat karena pemerintah terpaksa ngejar dari rakyat kecil.

Ironisnya, rakyat yang udah gak percaya pajak malah diperas lebih dalam. Lingkaran setan pun terbentuk.

Krisis Kepercayaan Bikin Kepatuhan Turun

Di laporan DJP, ada tren kepatuhan pajak yang mulai melambat. Orang makin males lapor SPT, banyak yang sengaja ngurangin pendapatan.

Kalau tren ini berlanjut, defisit APBN bisa makin lebar. Pemerintah terpaksa nambah utang, padahal bunga global lagi tinggi.

Investor yang lihat data ini jelas makin skeptis.

Politik Bikin Situasi Lebih Ruwet

Tahun politik bikin isu pajak gampang dipelintir.

Ada partai yang janji pajak UMKM dihapus.
Ada yang bilang pajak digital bakal ditunda.
Ada juga wacana tax amnesty jilid tiga.

Buat investor, ini sinyal buruk: aturan pajak bisa berubah cuma karena kepentingan politik. Buat rakyat, makin bingung: kapan sih pajak ini bener-bener transparan?

Contoh Negara Lain

Yunani (2010-an). Krisis kepercayaan pajak bikin defisit meledak, utang menumpuk, ekonomi kolaps.
Brasil. Pajak tinggi tapi korupsi gede. Investor lari, inflasi naik.
Vietnam. Kebalikannya, disiplin pajak mereka bikin investor percaya, aliran FDI masuk deras.

Indonesia harus pilih jalur mana.

Jalan Keluar?

Krisis kepercayaan gak bisa diatasi dengan jargon. Ada beberapa langkah konkret:

Transparansi penuh. Rakyat harus tahu duit pajak dipakai buat apa.
Digitalisasi total. Biar gak ada lagi ruang kongkalikong.
Keadilan pajak. Konglomerat, digital giant, sampai pejabat harus bayar sesuai porsi.
Komunikasi politik. Pemerintah harus konsisten, jangan tiap tahun ubah aturan pajak.

Kalau langkah ini gagal, krisis bisa jadi permanen.

Rakyat: Mau Bayar Asal Ada Bukti

Jangan salah, rakyat Indonesia bukan anti pajak. Mereka cuma anti ketidakadilan. Kalau lihat jalan bagus, rumah sakit gratis, sekolah oke, mereka rela bayar.

Tapi kalau yang keliatan malah jet pribadi pejabat, trust langsung hancur.

Kesimpulan: Trust = Uang

Krisis kepercayaan pajak bukan isu teknis, tapi isu eksistensial. Tanpa trust, rakyat gak mau bayar, investor gak mau masuk, APBN jebol.

Pemerintah butuh lebih dari sekadar Menkeu baru. Butuh sistem yang bikin pajak bener-bener adil dan transparan. Kalau enggak, Indonesia bisa masuk ke spiral berbahaya: rakyat makin kecewa, investor makin jauh, dan negara makin miskin.