Pemeriksaan pajak selalu identik dengan permintaan dokumen, rekonsiliasi, diskusi koreksi, dan tekanan waktu. Namun sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, cara perusahaan mempersiapkan…
PMK 15/2025 tentang Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah dalam Cara Wajib Pajak Bersiap? Read More »
Tahun 2026 membawa perubahan penting dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.
PMK 111/2025 dan Pengawasan Kepatuhan: Mengapa Data Wajib Pajak Makin Penting di 2026? Read More »
Satu surat dari Direktorat Jenderal Pajak masuk ke perusahaan.
Surat dari DJP Datang: Bedakan Permintaan Data, Pengawasan, dan Pemeriksaan Read More »
SP2DK dan pemeriksaan pajak sering dibicarakan seolah keduanya tahap yang sama.
SP2DK vs Pemeriksaan Pajak: Jangan Samakan Dua Proses yang Berbeda Read More »
Istilah “data konkret” terdengar teknis.
Data Konkret dan Tindak Lanjut DJP: Apa Artinya bagi Wajib Pajak? Read More »
Perusahaan Indonesia membayar USD 250.000 kepada vendor asing untuk software yang dipakai selama satu tahun. Kontrak memakai istilah “license”. Procurement menyebutnya subscription. User internal merasa hanya membeli akses.
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sudah diterima. Tim finance mulai mencari dokumen. Accounting menanyakan data tahun pajak yang diperiksa. Legal memegang kontrak. HR punya payroll. Procurement menyimpan purchase order. Treasury punya bukti…
Pemeriksaan Pajak Dimulai: Siapa di Perusahaan yang Harus Menjadi Koordinator? Read More »
Kalimat yang sering muncul di meja finance terdengar sederhana: “Ini jasa konsultan dari luar negeri, berarti PPh 26, kan?”
Jasa Konsultasi Cross-Border: Apakah Selalu PPh 26? Read More »
Tiga vendor mengirim invoice pada minggu yang sama.