Judul PMK 1 Tahun 2026 mudah membuat orang membayangkan perubahan besar pada tampilan Coretax.

Menu baru.

Cara login baru.

Format faktur baru.

Atau seluruh prosedur administrasi berubah lagi.

Padahal kalau dibaca dari dokumen resminya, fokus utama PMK 1 Tahun 2026 jauh lebih spesifik.

Peraturan ini merupakan Perubahan Keempat atas PMK 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

JDIH Kementerian Keuangan mencatat PMK 1 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan pada 22 Januari 2026 serta berlaku sejak tanggal tersebut.

Abstrak resmi JDIH menegaskan perubahan utamanya berkaitan dengan penegasan dan penyesuaian penggunaan nilai buku dalam pengalihan harta pada penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Jadi, pesan pertama bagi Wajib Pajak adalah sederhana.

Jangan membaca semua regulasi yang judulnya menyebut Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagai perubahan antarmuka Coretax.

Baca apa pasal yang sebenarnya berubah.

PMK 1 Tahun 2026 adalah perubahan atas kerangka hukum Coretax

PMK 81 Tahun 2024 merupakan regulasi besar.

JDIH mencatat dokumen ini mulai berlaku 1 Januari 2025 dan mencakup banyak area administrasi perpajakan yang kemudian dijalankan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Karena PMK 81 menjadi kerangka besar, perubahan atas regulasi tersebut bisa menyentuh topik yang tidak terasa seperti fitur portal.

Itulah yang terjadi pada PMK 1 Tahun 2026.

Regulasinya berada di dalam kerangka Coretax, tetapi pokok perubahan yang ditekankan dalam abstrak resmi adalah penggunaan nilai buku pada restrukturisasi usaha.

Bagi perusahaan biasa yang tidak melakukan merger, spin-off, atau pengambilalihan, dampak langsung PMK 1 bisa jauh lebih kecil dibanding perusahaan grup yang sedang melakukan corporate restructuring.

Ini berbeda dari PER-DJP yang mengubah prosedur filing atau pembayaran sehingga hampir seluruh Wajib Pajak mungkin merasakan perubahan operasional.

Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke PMK, PER, SE, dan Siaran Pers DJP: Mana yang Punya Kekuatan Hukum Berbeda?.

Penting membedakan regulatory framework dan user interface.

Perubahan pertama yang perlu dilihat adalah penggunaan nilai buku

Secara umum, pengalihan harta dalam restrukturisasi dapat menimbulkan pertanyaan mengenai nilai yang digunakan.

Nilai pasar?

Nilai buku?

Kalau nilai pasar lebih tinggi dari basis fiskal, apakah muncul keuntungan?

PMK 1 Tahun 2026 menyesuaikan ketentuan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

Fasilitas nilai buku bukan pilihan sepihak Wajib Pajak.

Diperlukan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dan persyaratan yang ditentukan regulasi.

Dalam perubahan 2026, ruang restrukturisasi tertentu diperjelas dan disesuaikan, terutama untuk mendukung transformasi BUMN serta struktur lain yang dicakup ketentuan.

Bagi grup usaha, ini bisa sangat material.

Satu pengalihan aset bernilai besar dapat mempunyai hasil pajak berbeda jika transaksi memenuhi jalur nilai buku dibanding jika harus menggunakan nilai pasar.

Business purpose tetap menjadi pusat

Fasilitas nilai buku tidak dimaksudkan sebagai jalan pintas untuk memindahkan aset tanpa konsekuensi pajak.

PMK 1 Tahun 2026 memperkuat logika business purpose pada restrukturisasi.

Perusahaan perlu menunjukkan alasan bisnis.

Sinergi.

Penguatan struktur modal.

Pemisahan fungsi.

Transformasi bisnis.

Efisiensi organisasi yang nyata.

Bukan sekadar memindahkan aset agar tax cost tertunda.

Dalam praktik, tax team sebaiknya tidak menunggu corporate action selesai.

Sebelum struktur dikunci, buat transaction paper.

Tujuan bisnis.

Entitas yang terlibat.

Aset yang berpindah.

Kewajiban yang ikut.

Kegiatan usaha sebelum dan sesudah.

Pemegang saham.

Timeline.

Nilai buku.

Nilai pasar.

Tax effect.

Dokumen.

Dengan data ini, perusahaan bisa menilai apakah jalur nilai buku memang tersedia.

Kalau baru dibahas setelah akta selesai, pilihan menjadi jauh lebih sempit.

Ada kewajiban pascarestrukturisasi yang perlu dimonitor

Ini bagian yang sering lebih penting daripada memperoleh persetujuan.

Persetujuan nilai buku tidak berarti pekerjaan selesai.

Ketentuan restrukturisasi mempunyai syarat terkait keberlanjutan usaha dan pemindahtanganan aset dalam jangka waktu tertentu sesuai kondisi yang diatur.

Kalau perusahaan melanggar persyaratan setelah transaksi, konsekuensi fiskal dapat berubah.

Maka CFO perlu membuat post-restructuring tax register.

Aset apa yang terkena pembatasan.

Sampai kapan.

Bisnis apa yang harus terus dijalankan.

Siapa owner.

Apa trigger yang membutuhkan tax review.

Kalau business unit ingin menjual aset satu tahun kemudian, sistem harus memberi warning.

Jangan hanya project team yang tahu.

Persyaratan fasilitas harus masuk operational control.

Apa yang paling relevan untuk Wajib Pajak non-restrukturisasi?

Jawabannya justru cara membaca PMK.

PMK 1 Tahun 2026 menunjukkan bahwa judul regulasi Coretax tidak selalu identik dengan perubahan yang dirasakan semua user.

Perusahaan perlu membuat impact assessment.

Pertama, identifikasi pasal yang berubah.

Kedua, identifikasi proses yang terdampak.

Ketiga, lihat apakah perusahaan menjalankan transaksi yang dicakup.

Keempat, cek tanggal berlaku.

Kelima, cek apakah ada aturan pelaksana lanjutan.

Kalau perusahaan tidak mempunyai merger, pemekaran, atau pengambilalihan, jangan mengubah SOP hanya karena melihat headline “PMK Coretax baru”.

SOP berubah jika proses Anda memang terdampak.

Ini menghindari compliance fatigue.

Terlalu banyak perubahan internal juga bisa menciptakan error.

PMK 1 tetap penting karena PMK 81 adalah living framework

Walaupun dampak utama PMK 1 spesifik, regulasi ini menunjukkan bahwa PMK 81 Tahun 2024 terus berubah.

JDIH mencatat PMK 81 telah beberapa kali diubah.

Karena itu, perusahaan tidak boleh menyimpan PDF PMK 81 original lalu menganggapnya satu-satunya source of truth.

Saat membaca satu pasal, cek riwayat dokumen.

Apakah sudah diubah?

Perubahan ke berapa?

Tanggal berlakunya kapan?

Apakah pasal tersebut diubah lagi oleh regulasi setelahnya?

Ini penting untuk semua area Coretax.

Bukan hanya restrukturisasi.

Legal team dan tax team sebaiknya memakai JDIH resmi yang menampilkan status serta riwayat perubahan.

Jangan mengandalkan file lokal yang namanya hanya “PMK81.pdf”.

File tersebut bisa benar secara historis tetapi tidak lengkap untuk posisi hukum hari ini.

PER-DJP 2026 menunjukkan layer implementasi masih bergerak

Sepanjang 2026, DJP juga menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur proses lebih teknis.

Misalnya pada Maret 2026, tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT diterbitkan dengan merujuk PMK 81 sebagaimana terakhir diubah PMK 1 Tahun 2026.

Pada Juli 2026, PER-8/PJ/2026 mengubah ketentuan pembayaran, penyetoran, dan pengembalian kelebihan pembayaran dalam rangka Coretax.

Ini menunjukkan cara membaca regulasi yang benar.

PMK memberi framework.

PER-DJP memberi prosedur teknis pada kewenangan tertentu.

Sistem kemudian mengimplementasikan.

Kalau perusahaan hanya membaca PMK, detail operasional bisa hilang.

Kalau hanya membaca panduan sistem, dasar hukumnya bisa tidak terlihat.

Keduanya perlu disambungkan.

Perubahan Coretax tidak selalu berarti kewajiban material berubah

Ini boundary penting.

Contoh:

Form filing berubah.

Cara submit berubah.

Portal berubah.

Nomor referensi berubah.

Itu perubahan administrasi.

Berbeda dari:

tarif pajak berubah.

objek pajak berubah.

deductibility berubah.

fasilitas berubah.

basis pengenaan berubah.

Itu perubahan substantive tax.

PMK 1 Tahun 2026 berada di pertemuan keduanya.

Ia merupakan bagian kerangka administrasi Coretax, tetapi materi utamanya menyangkut perlakuan restrukturisasi nilai buku.

Tax team perlu menandai jenis dampak.

System impact.

Process impact.

Accounting impact.

Tax position impact.

Legal document impact.

Dengan tagging, perusahaan tidak bereaksi berlebihan.

Perusahaan grup harus memberi perhatian lebih tinggi

Kalau perusahaan sedang melakukan:

merger,

spin-off,

business transfer,

takeover,

consolidation,

restrukturisasi BUMN,

atau reorganisasi besar,

PMK 1 Tahun 2026 harus masuk deal checklist.

Jangan hanya merger agreement.

Review tax eligibility.

Application.

Business purpose.

Asset schedule.

Tax basis.

Post-transaction condition.

Land and building tax.

VAT.

Transfer pricing.

Tax loss.

Accounting.

Nilai buku hanyalah satu bagian tax map.

Tetapi satu bagian ini bisa sangat material.

Perusahaan biasa tetap perlu update regulatory library

Walaupun tidak sedang restrukturisasi, tax team sebaiknya memperbarui reference list.

PMK 81 Tahun 2024.

Perubahan-perubahannya.

PER-DJP pelaksana.

Keputusan DJP terkait masa transisi jika ada.

Panduan Coretax resmi.

Satu regulatory matrix lebih berguna daripada folder penuh PDF.

Kolom:

regulation,

effective date,

amends,

process affected,

owner,

SOP impact,

system impact,

status implementation.

PMK 1 Tahun 2026 masuk baris sendiri.

Jika impact = restructuring only, tandai.

Tidak perlu membuat seluruh finance team membaca 35 halaman perubahan.

Kirim targeted briefing ke corporate finance, legal, tax, dan M&A.

Ini lebih efektif.

Jangan mengambil tanggal dari ringkasan yang tidak konsisten tanpa verifikasi

Dokumen regulasi kadang beredar dalam bentuk abstrak, slide, atau artikel.

Untuk tanggal berlaku, gunakan metadata resmi dan teks peraturan.

JDIH Kementerian Keuangan mencatat PMK 1 Tahun 2026 ditetapkan serta diundangkan pada 22 Januari 2026 dan berlaku sejak 22 Januari 2026.

Kalau ada ringkasan yang memuat tanggal berbeda, jangan langsung mengubah timeline perusahaan.

Verifikasi source.

Ini prinsip regulatory hygiene.

Tanggal berlaku memengaruhi transaksi.

Satu salah tanggal bisa menghasilkan tax treatment salah.

Apa yang harus dilakukan CFO?

CFO tidak perlu membaca setiap perubahan pasal.

Cukup meminta tax team menjawab lima pertanyaan.

Apakah PMK 1 mengubah transaksi perusahaan yang sedang berjalan?

Apakah ada restrukturisasi yang membutuhkan fasilitas nilai buku?

Apakah ada application atau deadline?

Apakah SOP atau system harus berubah?

Apakah ada kondisi pascatransaksi yang perlu dimonitor?

Kalau semua jawabannya tidak relevan, regulasi tetap masuk library tetapi tidak perlu project besar.

Kalau salah satu relevan, bentuk workstream.

Itulah regulatory triage.

PMK 1 Tahun 2026 paling relevan ketika perusahaan memahami apa yang sebenarnya diubah

Coretax adalah ekosistem besar.

Tidak semua peraturan Coretax mengubah cara user login.

PMK 1 Tahun 2026 adalah contoh yang bagus.

Judulnya berbicara Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Substansi utamanya menyesuaikan penggunaan nilai buku dalam restrukturisasi tertentu.

Bagi grup usaha, ini bisa sangat besar.

Bagi Wajib Pajak lain, dampak langsung bisa kecil.

Pelajaran yang lebih luas:

jangan membaca nomor peraturan dari headline.

Baca status.

Baca pasal berubah.

Baca tanggal berlaku.

Baca siapa yang terdampak.

Baca aturan pelaksana.

Baru ubah SOP.

Dengan cara itu, perusahaan tidak mengejar setiap berita regulasi.

Perusahaan hanya mengubah proses ketika hukum memang mengharuskannya.

Satu kontrol terakhir adalah memastikan memo pajak mencatat cutoff regulasi yang digunakan. Jika restrukturisasi baru akan efektif beberapa bulan setelah memo dibuat, lakukan regulatory refresh sebelum closing. Dengan begitu, perusahaan tidak memakai analisis Januari untuk transaksi yang baru terjadi ketika aturan pelaksana atau amendment lain sudah berubah.