Sebuah perusahaan memasang logo besar di depan gedung.

Tim marketing menyebutnya signage.

Vendor menyebutnya neon box.

Pemilik gedung menyebutnya papan nama.

Bapenda bisa melihatnya sebagai reklame.

Perbedaan istilah tersebut penting karena Pajak Reklame adalah pajak daerah atas penyelenggaraan reklame.

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberi kerangka nasional mengenai Pajak Reklame.

PP Nomor 35 Tahun 2023 mengatur ketentuan umum pajak daerah.

Kemudian Perda menentukan tarif dan detail lokal.

Di DKI Jakarta, Perda Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan tarif Pajak Reklame sebesar 25 persen.

Namun angka 25 persen tidak langsung dikalikan ke biaya pembuatan billboard.

Dasar pengenaannya adalah Nilai Sewa Reklame atau NSR sesuai metode yang ditentukan.

Inilah alasan perusahaan perlu memahami lebih dari sekadar tarif.

Apa yang disebut reklame?

Secara umum, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Bentuknya bisa bermacam-macam.

Billboard.

Videotron.

Megatron.

Kain.

Spanduk.

Stiker.

Selebaran.

Reklame berjalan pada kendaraan.

Reklame udara.

Reklame apung.

Film atau slide.

Peragaan.

Jenis detail mengikuti UU dan Perda.

Perusahaan jangan menganggap hanya billboard besar yang kena.

Branding kecil pada lokasi strategis pun dapat masuk objek jika memenuhi definisi lokal.

Signage toko adalah area yang paling sering dilupakan

Sebuah coffee shop memasang logo di fasad.

Apakah itu reklame?

Bisa.

Periksa Perda dan pengecualian lokal.

Beberapa jenis papan nama yang melekat pada bangunan atau menunjukkan identitas usaha dapat mempunyai pengaturan tertentu tergantung daerah.

Jangan mengasumsikan semua signage bebas hanya karena berada di tempat usaha sendiri.

Jangan pula menganggap semua papan nama kena pajak tanpa melihat pengecualian.

Bapenda setempat adalah rujukan.

Untuk chain retail, satu desain signage yang sama dapat mempunyai tax cost berbeda antar kota.

Marketing rollout harus memasukkan local permit and tax check.

Tidak semua reklame merupakan objek pajak

UU HKPD dan Perda mengecualikan beberapa jenis penyelenggaraan reklame dalam kondisi tertentu.

Contohnya dapat mencakup reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, mingguan, bulanan, atau sejenisnya pada kriteria yang ditetapkan.

Label atau merek produk pada barang yang diperdagangkan juga dapat berada di luar objek sesuai ketentuan.

Papan tertentu yang hanya memuat nama atau identitas dalam batas tertentu juga dapat mempunyai pengecualian berdasarkan Perda.

Detail harus dibaca per daerah.

Ini penting untuk membedakan media fisik dan digital.

Iklan Instagram bukan otomatis Pajak Reklame daerah.

Billboard fisik kemungkinan jauh lebih relevan.

Tetapi digital videotron di jalan tetap media fisik di ruang publik dan dapat menjadi reklame.

Jangan menyamakan digital content dengan digital screen.

Tarif dikalikan NSR, bukan langsung biaya vendor

Di Jakarta tarif Pajak Reklame 25 persen.

Tetapi dasar pengenaan adalah Nilai Sewa Reklame.

NSR dapat ditentukan berdasarkan nilai kontrak jika penyelenggaraan dilakukan melalui pihak ketiga dalam kondisi yang diatur.

Jika nilai kontrak tidak diketahui atau dianggap tidak wajar, perhitungan dapat menggunakan faktor seperti:

jenis reklame,
bahan,
lokasi,
waktu penayangan,
jangka waktu,
jumlah,
dan ukuran media.

Peraturan kepala daerah dapat menetapkan formula lebih detail.

Karena itu, dua billboard dengan biaya produksi sama dapat memiliki pajak berbeda jika lokasinya berbeda.

Lokasi premium mempunyai nilai strategis berbeda.

Tax budget marketing harus memakai NSR lokal, bukan sekadar persentase dari invoice vendor.

Vendor reklame tidak selalu pihak yang menanggung ekonomi pajak

Kontrak harus jelas.

Siapa penyelenggara reklame?

Siapa mendaftarkan?

Siapa membayar pajak?

Apakah tax included dalam fee vendor?

Apakah permit included?

Apakah perusahaan brand menjadi Wajib Pajak atau vendor?

Struktur dapat berbeda sesuai model dan aturan daerah.

Jangan hanya menerima invoice “advertising package Rp500 juta all-in” tanpa breakdown.

Minta:

media cost,
production,
installation,
permit,
Pajak Reklame,
agency fee,
maintenance.

Breakdown membantu tax and procurement review.

Kalau vendor membayar pajak atas nama perusahaan, simpan bukti.

Jangan hanya percaya kata “sudah termasuk”.

Billboard dan sewa lokasi adalah dua transaksi

Perusahaan menyewa rooftop Rp100 juta setahun untuk memasang billboard.

Ada beberapa layer.

Sewa property.

Jasa pemasangan.

Media advertising.

Pajak Reklame.

Masing-masing mempunyai tax treatment.

PPh final atas sewa tanah atau bangunan dapat relevan pada pembayaran rooftop.

PPN dapat relevan pada jasa vendor.

Pajak Reklame dibayar ke daerah.

Jangan net semua menjadi “marketing cost”.

Tax team perlu memisahkan invoice dan withholding.

Satu proyek reklame dapat menyentuh pajak pusat serta daerah.

Signage pada gedung sendiri tetap perlu diperiksa

Perusahaan merasa:

“Ini gedung saya sendiri, tidak ada sewa, jadi tidak ada Pajak Reklame.”

Ownership lokasi bukan satu-satunya faktor.

Pajak Reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame.

Kalau brand display memenuhi objek, tidak adanya sewa lokasi tidak otomatis membuat pajak nol.

NSR dapat dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan daerah jika tidak ada nilai kontrak.

Ini alasan aturan kepala daerah penting.

Perusahaan perlu melihat ukuran, lokasi, durasi, dan jenis media.

Jangan menyamakan zero rental dengan zero tax.

Reklame berjalan mempunyai aturan wilayah khusus

Brand memasang iklan pada bus, mobil promosi, atau kendaraan.

Di Jakarta, Bapenda menjelaskan khusus reklame berjalan, pajak dipungut di wilayah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Daerah lain dapat mempunyai ketentuan pelaksanaan sesuai Perda.

Perusahaan dengan armada nasional perlu menentukan lokasi administrasi.

Jangan membayar di semua kota yang dilewati tanpa dasar.

Sebaliknya, jangan mengabaikan karena kendaraan mobile.

Jenis reklame mempunyai territorial rule sendiri.

Event temporary juga dapat kena

Booth.

Backdrop.

Banner.

Flag.

Balon udara.

Temporary structure.

Tidak semua event branding otomatis bebas pajak hanya karena berlangsung tiga hari.

Periksa objek dan pengecualian.

Event organizer sebaiknya mempunyai local tax checklist.

Venue.

Reklame.

PBJT event jika relevan.

Permit.

Vendor withholding.

Foreign performer jika ada.

Marketing team sering fokus visual.

Tax team perlu masuk sebelum instalasi.

Kalau billboard sudah berdiri tetapi izin dan pajak belum siap, risk operational meningkat.

Pajak Reklame berbeda dengan izin reklame

Ini penting.

Membayar pajak tidak otomatis berarti seluruh perizinan reklame selesai.

Perizinan tata ruang, konstruksi, keselamatan, lokasi, atau izin penyelenggaraan dapat mempunyai jalur tersendiri berdasarkan daerah dan jenis media.

Sebaliknya, mendapat izin tidak selalu berarti pajak sudah dibayar.

Tax dan licensing harus dikelola bersama.

Buat permit-tax tracker.

Permit number.

Tax assessment.

Payment.

Start date.

End date.

Renewal.

Location.

Owner.

Dengan tracker, perusahaan tidak kehilangan izin sementara pajaknya aktif atau sebaliknya.

Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Pajak Kendaraan Bermotor untuk Armada Perusahaan: Bagaimana mengelola banyak jatuh tempo.

Durasi memengaruhi biaya

Reklame satu minggu dan satu tahun berbeda.

Formula NSR lokal dapat memperhitungkan jangka waktu penayangan.

Marketing perlu memberi tanggal yang benar.

Jangan mendaftarkan satu bulan lalu reklame terus berdiri setahun.

Renewal harus masuk calendar.

Untuk chain retail, signage permanen membutuhkan recurring review.

Apakah pajak dibayar tahunan?

Apakah assessment period berubah?

Apakah ukuran berubah?

Apakah lokasi pindah?

Kalau outlet renovasi, tax profile reklame ikut diperbarui.

Ukuran dan jumlah media juga perlu inventory

Satu gedung dapat mempunyai:

logo depan.

logo samping.

totem.

neon box.

banner.

videotron.

directional signage.

Tidak semua otomatis satu objek.

Bapenda dapat menilai per media sesuai aturan.

Buat reklame asset register.

Media ID.

Location.

Dimension.

Type.

Start.

End.

Permit.

NSR.

Tax.

Vendor.

Photo.

Dengan photo evidence, perusahaan tahu media mana yang tercakup.

Ini sangat berguna saat audit daerah.

Reklame internal belum tentu sama dengan reklame publik

Poster keselamatan di dalam kantor bukan reklame komersial kepada publik.

Tetapi poster promosi besar di mall bisa berbeda.

Lihat tujuan dan audience.

Perda memiliki definisi dan pengecualian.

Jangan hanya berdasarkan materialnya.

Sticker bisa menjadi objek kalau digunakan untuk promosi publik.

Sticker inventory internal tidak.

Substance matters.

Marketing harus tahu trigger untuk tax review.

Digital billboard tetap reklame fisik

Istilah digital sering membuat orang salah.

Iklan digital di website atau media sosial merupakan kanal online.

Videotron digital di jalan adalah display fisik di suatu lokasi.

Dari sisi Pajak Reklame, videotron termasuk bentuk reklame yang lazim masuk objek lokal.

Jangan meminta digital marketing team menentukan.

Media owner dan location team perlu memberi data.

Online ad dan outdoor digital billboard mempunyai tax profile berbeda.

Biaya marketing mereka juga punya vendor tax treatment berbeda.

PPh dan PPN vendor tetap perlu dikelola

Perusahaan membayar agency untuk membuat desain.

Vendor produksi membuat board.

Vendor instalasi memasang.

Landlord menyewakan space.

Pemda memungut Pajak Reklame.

Empat alur.

PPh atas jasa atau sewa dapat relevan.

PPN vendor dapat relevan.

Pajak Reklame adalah layer daerah.

Tax team sebaiknya membuat project tax sheet.

Vendor.

Nature.

Tax.

Invoice.

Withholding.

PPN.

Local tax.

Permit.

Jangan menyamakan seluruh biaya dengan Pajak Reklame.

Budget campaign menjadi lebih akurat.

Perda harus dicek setiap lokasi

Jakarta 25 persen.

Banyak daerah juga menetapkan 25 persen, tetapi perusahaan tidak boleh menganggap ini tarif nasional final untuk semua lokasi.

UU memberi batas.

Perda yang menetapkan.

Formula NSR juga sangat lokal.

Nilai strategis lokasi Jakarta tidak sama dengan kota kecil.

Bahkan dalam satu daerah, zona jalan dapat menghasilkan nilai berbeda.

Maka media buying team perlu memasukkan tax estimate per placement.

Sebelum purchase order.

Bukan setelah vendor menagih.

Reklame adalah pajak yang sangat geografis

Pajak penghasilan bisa dihitung dari kantor pusat.

Pajak reklame melekat pada lokasi media.

Itulah perbedaannya.

Marketing campaign adalah peta.

Tax team juga harus melihat peta.

Outlet mana?

Billboard mana?

Kota mana?

Berapa ukuran?

Berapa lama?

Siapa penyelenggara?

Apa NSR?

Apa tarif?

Apa izin?

Jika tujuh pertanyaan itu sudah dijawab, Pajak Reklame menjadi mudah dikelola.

Kalau marketing hanya mengirim foto billboard setelah terpasang, tax team sudah terlambat.

Pajak Reklame seharusnya masuk campaign planning.

Bukan menjadi biaya kejutan setelah brand sudah terlihat di jalan.

Untuk campaign nasional, procurement sebaiknya meminta vendor membuat placement schedule per daerah. Satu kontrak nasional kemudian dipecah menjadi lokasi, media, periode, nilai kontrak, pihak penyelenggara, dan bukti pajak daerah. Dengan cara itu, invoice pusat tetap dapat direkonsiliasi dengan kewajiban lokal. Tanpa schedule, perusahaan hanya tahu total biaya iklan tetapi tidak tahu apakah seluruh reklame fisik sudah masuk administrasi daerah yang benar.