Closing sudah selesai. Saham sudah berpindah. Direksi baru masuk. Logo perusahaan mungkin bahkan sudah diganti.

Enam bulan kemudian, target menerima surat pemeriksaan untuk Tahun Pajak sebelum akuisisi.

Siapa yang membayar jika muncul ketetapan?

Secara hukum pajak, perusahaan target tetap merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban. Perubahan pemegang saham tidak menghapus sejarah pajaknya.

Secara transaksi, buyer tentu tidak ingin menanggung seluruh risiko yang berasal dari periode ketika perusahaan masih dikendalikan seller.

Di sinilah tax indemnity dalam share purchase agreement menjadi penting.

Tax indemnity bukan penghapus kewajiban pajak

Hal pertama yang harus jelas: perjanjian antara buyer dan seller tidak mengikat DJP untuk mengalihkan kewajiban dari target kepada seller.

Jika target adalah pihak yang wajib membayar pajak, otoritas tetap berhubungan dengan target sesuai hukum pajak.

Tax indemnity bekerja di level ekonomi antar pihak.

Target atau buyer membayar kewajiban sesuai ketentuan, kemudian seller mengganti kerugian jika kasus tersebut masuk cakupan indemnity.

Karena itu, klausul yang bagus tidak berbunyi seolah seller “menggantikan Wajib Pajak”.

Ia mengatur siapa menanggung economic burden setelah kewajiban timbul.

Mengapa warranty saja sering tidak cukup?

SPA biasanya mempunyai tax warranty.

Seller menyatakan, misalnya, seluruh SPT telah disampaikan, pajak telah dibayar, tidak ada sengketa selain yang diungkapkan, dan informasi tax due diligence benar.

Warranty berguna, tetapi cara kerjanya berbeda dari indemnity.

Claim berdasarkan warranty sering memerlukan pembuktian bahwa pernyataan seller tidak benar dan buyer mengalami kerugian sebagai akibatnya.

Tax indemnity biasanya dirancang lebih langsung untuk kewajiban pajak yang berkaitan dengan periode atau transaksi tertentu sebelum closing.

Misalnya, jika DJP menetapkan kurang bayar PPN atas Masa Pajak sebelum closing, indemnity dapat mengatur bahwa seller mengganti jumlah tersebut sesuai batas dan prosedur yang disepakati.

Bagi buyer, mekanisme ini lebih dekat dengan risk allocation daripada pembuktian pelanggaran representasi.

Cut-off period harus didefinisikan dengan cermat

“Semua pajak sebelum closing menjadi tanggung jawab seller” terdengar jelas, tetapi praktik tidak selalu sesederhana itu.

Bagaimana dengan pajak yang periodenya melintasi tanggal closing?

Bagaimana dengan bonus pegawai yang dibayar setelah closing tetapi terkait kinerja sebelum closing?

Bagaimana dengan invoice diterima setelah closing untuk jasa yang dinikmati sebelumnya?

Bagaimana dengan deferred revenue?

Bagaimana dengan transaksi yang ditandatangani sebelum closing tetapi penyerahannya terjadi setelahnya?

SPA perlu mempunyai mekanisme untuk straddle period.

Biasanya diperlukan metode alokasi berdasarkan closing accounts, time apportionment, actual transaction, atau pendekatan lain yang sesuai karakter pajak.

Tanpa formula, buyer dan seller akan berdebat justru ketika ketetapan sudah muncul.

Known risk membutuhkan specific indemnity

Tax due diligence sering menemukan isu yang sudah diketahui.

Misalnya target sedang diperiksa.

Ada PPN masukan yang dokumentasinya lemah.

Ada management fee afiliasi tanpa bukti manfaat yang cukup.

Ada transaksi properti dengan posisi pajak yang diperdebatkan.

Risiko seperti ini sebaiknya tidak disembunyikan dalam general indemnity.

Buat specific indemnity dengan definisi yang jelas.

Apa isu yang dilindungi?

Periode apa?

Jenis pajak apa?

Apakah bunga dan sanksi termasuk?

Apakah biaya konsultan dan litigasi termasuk?

Apakah ada cap?

Kapan claim dapat diajukan?

Dengan specific indemnity, purchase price dapat tetap berjalan tanpa pretending bahwa risiko tidak ada.

Seller memperoleh kepastian batas exposure.

Buyer memperoleh protection yang lebih konkret.

Gross-up perlu dipikirkan

Misalkan seller wajib membayar indemnity Rp10 miliar kepada buyer.

Apakah penerimaan indemnity itu sendiri menimbulkan konsekuensi pajak bagi penerima?

Jika ya, buyer bisa menerima kurang dari economic loss yang ingin dipulihkan.

SPA sering mengatur gross-up atau mekanisme lain agar pihak yang berhak menerima tetap berada pada posisi ekonomi yang dimaksud.

Tetapi klausul gross-up harus disusun hati-hati karena perlakuan pajak atas pembayaran indemnity bergantung pada fakta dan karakter pembayaran.

Jangan hanya menyalin template kontrak luar negeri.

Tax adviser dan legal adviser perlu menyelaraskan wording dengan struktur Indonesia.

Refund dan recovery juga harus dibagi

Indemnity tidak hanya bekerja ketika perusahaan membayar.

Bagaimana jika target kemudian memenangkan keberatan dan memperoleh pengembalian pajak atas jumlah yang sebelumnya diganti seller?

Buyer tidak seharusnya mendapatkan windfall ganda jika SPA bermaksud hanya mengganti kerugian.

Klausul perlu mengatur reimbursement kepada seller ketika target memperoleh refund atau recovery terkait claim yang sudah dibayar.

Hal serupa berlaku untuk insurance recovery.

Risk allocation yang baik bekerja dua arah.

Control of tax proceedings adalah bagian paling sensitif

Seller yang menanggung economic risk biasanya ingin mempunyai suara dalam pemeriksaan, keberatan, atau sengketa terkait periode lama.

Buyer, di sisi lain, sekarang mengendalikan target dan tidak ingin mantan pemegang saham mengatur strategi pajaknya tanpa batas.

SPA perlu membuat governance.

Siapa menerima surat dari DJP?

Berapa hari buyer harus memberi notifikasi kepada seller?

Siapa menunjuk konsultan?

Siapa menyiapkan jawaban?

Apakah seller boleh hadir dalam meeting?

Siapa memutuskan menerima koreksi atau mengajukan keberatan?

Apakah settlement memerlukan persetujuan seller?

Bagaimana jika seller diam?

Tanpa prosedur, claim dapat gagal bukan karena isu pajaknya, tetapi karena pihak berselisih tentang siapa yang boleh mengambil keputusan.

PMK 15 Tahun 2025 membuat pengelolaan pemeriksaan semakin perlu disiplin

Kerangka pemeriksaan pajak saat ini diatur dalam PMK 15 Tahun 2025.

Bagi transaksi akuisisi, ini berarti target yang sedang atau kemudian diperiksa harus mengelola dokumen, respons, dan timeline sesuai proses resmi.

SPA tidak boleh membuat approval internal begitu rumit sampai perusahaan terlambat menjawab otoritas.

Control clause harus menghormati deadline hukum.

Jika seller harus menyetujui tanggapan, tetapkan batas waktu yang realistis. Setelah batas lewat, buyer atau target harus boleh bertindak untuk melindungi posisi perusahaan.

Tax procedure tidak menunggu negosiasi antar pemegang saham lama dan baru.

Time limit indemnity harus mengikuti risk horizon, bukan template umum

General warranty mungkin mempunyai survival period dua atau tiga tahun.

Tax risk bisa hidup lebih lama.

DJP menjelaskan daluwarsa penetapan secara umum berada pada horizon lima tahun sejak saat terutang atau berakhirnya periode pajak yang relevan, dengan ketentuan khusus yang tetap perlu diperhatikan.

Jika tax indemnity berakhir terlalu cepat, buyer dapat kehilangan contractual protection sebelum risk period pajak selesai.

Karena itu, survival period untuk tax claim biasanya perlu dinegosiasikan terpisah dari warranty komersial.

Jangan otomatis menggunakan periode yang sama dengan warranty mengenai kontrak pelanggan atau aset.

Escrow membuat indemnity lebih nyata

Indemnity sekuat kemampuan pihak yang harus membayar.

Seller bisa berupa holding company yang setelah transaksi mendistribusikan seluruh proceeds.

Seller bisa dibubarkan.

Seller bisa berada di luar negeri.

Seller bisa mempunyai banyak creditor.

Jika exposure material, buyer perlu memikirkan security.

Escrow.

Holdback purchase price.

Bank guarantee.

Parent guarantee.

Atau mekanisme lain.

Specific tax risk yang nilainya besar tetapi hanya dilindungi janji dari shell company tidak memberi comfort nyata.

Tax due diligence harus terhubung dengan credit analysis seller.

Disclosure letter menentukan batas

Seller biasanya mengungkapkan isu tertentu melalui disclosure letter.

Jika suatu risiko telah diungkapkan, apakah masih dapat diklaim melalui warranty?

Jawabannya bergantung pada SPA.

Karena itu, buyer tax team harus membaca disclosure, bukan hanya due diligence report.

Seller juga harus menghindari disclosure yang terlalu umum seperti “perusahaan tunduk pada seluruh hukum pajak yang berlaku”.

Disclosure harus cukup spesifik agar kedua pihak tahu risiko mana yang diketahui.

Known issue yang material lebih baik dimasukkan ke specific indemnity daripada diperdebatkan sebagai disclosed warranty.

Pre-closing tax covenant jangan dilupakan

Ada jeda antara signing dan closing.

Pada masa itu, seller masih mengendalikan target tetapi buyer sudah mempunyai economic interest terhadap kondisi perusahaan.

Tax covenant dapat membatasi tindakan tertentu tanpa persetujuan buyer.

Misalnya mengubah kebijakan pajak material.

Mengajukan pembetulan SPT tertentu.

Menyelesaikan sengketa.

Membayar dividen.

Mengubah transfer pricing.

Melakukan transaksi afiliasi besar.

Memanfaatkan tax loss dengan cara yang tidak biasa.

Tujuannya bukan membuat buyer menjalankan perusahaan sebelum closing, melainkan mencegah perubahan posisi pajak yang menggeser nilai transaksi.

Indemnity harus memperhitungkan perilaku buyer setelah closing

Seller juga membutuhkan protection.

Jika buyer setelah closing mengubah accounting policy secara retroaktif, mengajukan pembetulan SPT lama, memindahkan transaksi, atau melakukan tindakan yang memperbesar tax exposure periode seller, apakah seller tetap menanggung semuanya?

SPA biasanya perlu mempunyai exclusion.

Seller tidak menanggung tambahan pajak yang semata-mata timbul karena voluntary action buyer setelah closing, kecuali tindakan tersebut diwajibkan hukum atau diperlukan untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang memang sudah ada.

Pembatasan ini mencegah moral hazard.

De minimis dan basket perlu dibedakan dari risiko pajak material

SPA sering memakai de minimis untuk menghindari claim atas jumlah kecil dan basket sebagai ambang agregat sebelum buyer dapat meminta pembayaran. Mekanisme ini masuk akal untuk warranty umum, tetapi belum tentu cocok untuk seluruh tax claim.

Specific tax exposure yang sudah diketahui biasanya perlu diperlakukan terpisah. Jika due diligence menemukan satu isu PPN besar, buyer tidak ingin claim tersebut hilang hanya karena struktur basket dirancang untuk puluhan warranty kecil.

Seller juga membutuhkan kepastian bahwa target tidak mengirim claim administratif untuk setiap selisih minor.

Karena itu, tax schedule perlu menyatakan apakah de minimis, basket, dan cap berlaku pada general tax indemnity, specific indemnity, atau keduanya. Angka dan mekanismenya harus mengikuti risk map transaksi, bukan sekadar menyalin definisi dari SPA sebelumnya.

Data retention adalah bagian dari indemnity

Setelah transaksi, staff lama bisa pergi.

ERP bisa diganti.

Dokumen fisik dipindahkan.

Email account ditutup.

Ketika pemeriksaan datang tiga tahun kemudian, bukti transaksi periode seller mungkin sulit ditemukan.

SPA perlu mengatur preservation dan access to records.

Buyer menguasai dokumen target setelah closing.

Seller mungkin membutuhkan akses untuk membela claim.

Tentukan periode penyimpanan, prosedur copy, biaya, confidentiality, dan akses personel.

Tax indemnity tanpa document protocol bisa sulit dieksekusi.

Tax indemnity adalah desain tanggung jawab, bukan boilerplate

Klausul pajak dalam SPA sering berada di bagian belakang dokumen, tetapi dampaknya dapat bernilai besar.

Ia harus menjawab beberapa hal dengan presisi.

Pajak apa yang tercakup?

Periode apa?

Siapa wajib memberi notifikasi?

Siapa mengendalikan pemeriksaan?

Bagaimana claim dihitung?

Apakah sanksi, bunga, dan biaya adviser termasuk?

Apakah ada gross-up?

Bagaimana refund diperlakukan?

Berapa cap dan deductible?

Kapan protection berakhir?

Apa security pembayarannya?

Apa yang dikecualikan jika buyer melakukan tindakan setelah closing?

Semua itu perlu mencerminkan hasil tax due diligence, bukan template.

Risiko lama memang bisa mengikuti pemilik baru karena perusahaan target tetap membawa sejarahnya.

Tax indemnity tidak menghapus sejarah tersebut.

Ia menentukan siapa yang membayar akibat ekonominya.

Kalau klausulnya dirancang sebelum closing dengan data yang cukup, dispute dapat dikelola.

Kalau hanya ditempel di akhir SPA, masalah pertama biasanya baru terlihat ketika surat dari DJP sudah tiba.