Satu perusahaan tambang dapat membayar royalti, iuran tertentu, Pajak Penghasilan, PPN pada transaksi yang relevan, PBB sektor pertambangan, serta kewajiban lain yang lahir dari izin, kontrak, atau kegiatan usahanya. Karena semuanya sama sama berupa pembayaran kepada negara, orang di luar fungsi finance kadang menyebut semuanya sebagai “pajak”.

Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Pajak Agribisnis: PPN, hasil pertanian, dan rantai pasok punya aturan khusus.

Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Pajak Migas: Mengapa skema kontrak memengaruhi pelaporan perusahaan.

Secara hukum dan administrasi, itu keliru.

Royalti pertambangan berada dalam ranah Penerimaan Negara Bukan Pajak, atau PNBP. Pajak berada dalam rezim perpajakan. Dasar hukum, objek, cara menghitung, instansi pengelola, jatuh tempo, dokumen, dan konsekuensi kepatuhannya dapat berbeda.

Mencampur keduanya membuat dashboard terlihat sederhana, tetapi kontrol perusahaan justru melemah.

Royalti adalah PNBP, bukan nama lain untuk PPh

Kementerian Keuangan menjelaskan PNBP sebagai pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan atas layanan, pemanfaatan sumber daya, atau hak yang diperoleh negara. Sumber daya alam termasuk salah satu kelompok PNBP.

Dalam pertambangan mineral dan batubara, royalti atau iuran produksi merupakan bagian penting dari PNBP.

Pada 2025, Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pengenaan, penghitungan, serta pembayaran atau penyetoran PNBP pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Artinya, perusahaan tambang perlu memisahkan compliance PNBP dari compliance pajak sejak desain prosesnya.

Jangan membuat jurnal “beban pajak dan royalti” sebagai satu keranjang lalu berharap tax team dapat memisahkannya pada akhir tahun.

Royalti berhubungan dengan hak mengusahakan dan menghasilkan sumber daya mineral atau batubara. PPh badan, sebaliknya, berbicara mengenai penghasilan kena pajak sesuai rezim PPh yang berlaku. Keduanya dapat sama sama dipengaruhi oleh volume, harga, biaya, dan penjualan, tetapi mekanisme hukumnya tidak sama.

Satu ton mineral bisa melahirkan beberapa kewajiban

Bayangkan satu shipment produk tambang.

Tim operasi mencatat tonase.

Surveyor atau sistem quality control mencatat kadar atau kualitas.

Commercial team menentukan harga berdasarkan kontrak.

Logistics mencatat pengiriman.

Finance mencatat invoice.

PNBP team menghitung kewajiban yang terkait produksi atau penjualan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tax team melihat PPh, kemungkinan pemungutan PPh Pasal 22, PPN bila relevan berdasarkan karakter transaksi, dan kewajiban lainnya.

Jika volume atau harga yang digunakan masing masing fungsi berbeda tanpa rekonsiliasi, perusahaan dapat menghasilkan beberapa “versi kebenaran” untuk transaksi yang sama.

Itulah akar masalahnya.

Royalti bukan sekadar pembayaran. Ia memerlukan basis data yang dapat ditelusuri.

Tarif PNBP tidak aman dihafalkan

Tarif royalti pertambangan dapat bergantung pada jenis komoditas dan ketentuan yang berlaku. Untuk beberapa komoditas atau rezim, formula dapat mempertimbangkan faktor tertentu seperti harga.

Karena aturan dapat berubah, artikel atau spreadsheet lama tidak boleh dijadikan sumber final.

Tax manager atau finance controller yang sedang menutup periode Agustus 2026 perlu memeriksa regulasi PNBP yang berlaku pada tanggal transaksi serta ketentuan teknis ESDM. Jika ada perubahan peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau formula harga, gunakan versi yang berlaku.

Ini juga alasan mengapa master tarif internal harus mempunyai effective date.

Jangan hanya simpan kolom “rate”. Simpan juga sumber hukum, tanggal mulai berlaku, komoditas, kondisi pemakaian, dan siapa yang terakhir melakukan review.

PPh berjalan pada logika yang berbeda

Perusahaan tambang tetap merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban PPh sesuai bentuk usaha dan rezim yang berlaku.

Penghasilan dari penjualan produk tambang masuk ke pembukuan komersial. Kemudian perusahaan menentukan penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan fiskal, termasuk koreksi atas biaya yang perlakuannya berbeda dari akuntansi.

Selain PPh badan, ada pemotongan atau pemungutan pada transaksi tertentu.

DJP menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 mencakup transaksi tertentu di sektor pertambangan, termasuk pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari pemegang izin usaha pertambangan oleh pihak tertentu sesuai ketentuan.

Ada pula PPh Pasal 22 pada ekspor komoditas tambang dalam kondisi yang diatur.

Poin pentingnya bukan menghafal satu tarif dari artikel lama. Poinnya adalah mengenali bahwa mining tax map mempunyai lebih dari satu jalur.

Setiap jalur harus mempunyai owner, sumber data, dan rekonsiliasi.

PPN tidak boleh ditentukan hanya karena barang berasal dari tambang

Sejarah aturan PPN atas hasil pertambangan cukup panjang. Aturan lama pernah menempatkan barang hasil pertambangan atau pengeboran tertentu yang diambil langsung dari sumbernya dalam kategori yang tidak dikenai PPN.

Setelah perubahan rezim melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan turunannya, perusahaan tidak boleh menggunakan memori aturan lama sebagai satu satunya dasar.

Status PPN harus ditentukan berdasarkan Undang Undang PPN yang berlaku, karakter barang, tahapan pengolahan, bentuk transaksi, status PKP, lokasi penyerahan, serta fasilitas khusus apabila ada.

Karena itu, kalimat “hasil tambang kan tidak kena PPN” adalah red flag.

Begitu juga kebalikannya, “semua penjualan tambang pasti PPN.”

Keduanya terlalu sederhana.

Perusahaan perlu menilai produk dan transaksi aktual. Jika ada ekspor, fasilitas kawasan, transaksi dengan pemungut tertentu, atau skema khusus lain, dokumentasi dan mekanismenya perlu dilihat secara spesifik.

PBB sektor pertambangan adalah layer lain lagi

Aset dan wilayah yang digunakan untuk kegiatan pertambangan juga dapat membawa kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor yang dikelola pemerintah pusat.

DJP menggunakan administrasi tersendiri untuk PBB sektor pertambangan mineral atau batubara.

Karena itu, finance sebaiknya tidak memperlakukan PBB sebagai sekadar invoice tahunan yang dibayar oleh general affairs.

Data objek, luas, pemanfaatan, izin, perubahan wilayah, dan dokumen pendukung perlu konsisten dengan data perusahaan.

Jika legal memperbarui izin atau wilayah kerja tetapi data pajak tidak berubah, risiko administrasi muncul.

Mining finance membutuhkan satu data spine

Apa yang seharusnya sama antara laporan produksi, laporan penjualan, laporan PNBP, dan pembukuan?

Tidak selalu angka finalnya, karena masing masing laporan dapat mempunyai definisi dan timing berbeda. Namun perbedaannya harus dapat direkonsiliasi.

Perusahaan dapat membangun data spine dengan elemen seperti:

nomor shipment,
tanggal,
komoditas,
asal tambang,
volume,
quality,
buyer,
nomor kontrak,
harga,
currency,
invoice,
tanggal pengakuan pendapatan,
basis PNBP,
dokumen pembayaran,
dan referensi pajak.

Dari satu data spine tersebut, berbagai fungsi menarik kebutuhan masing masing.

Jika unit produksi menyebut volume 100, commercial 98, finance 96, dan PNBP 95, perusahaan tidak cukup mengatakan “beda basis.” Mereka harus menunjukkan apa yang membentuk perbedaan tersebut.

Apakah ada moisture adjustment?

Apakah ada provisional invoice?

Apakah settlement quality baru dilakukan belakangan?

Apakah ada retur atau rejection?

Apakah terdapat perbedaan cut off?

Perbedaan yang bisa dijelaskan bukan masalah. Perbedaan tanpa asal adalah masalah.

Harga, kualitas, dan kurs bisa membuat basis berbeda

Produk tambang sering dijual dengan mekanisme harga yang tidak sesederhana quantity dikalikan satu harga tetap.

Kontrak dapat memakai benchmark tertentu, quotation period, penyesuaian kualitas, treatment charge, refining charge, freight, provisional price, atau final settlement. Untuk transaksi valuta asing, kurs pembukuan dan kurs yang dipakai untuk kewajiban tertentu juga perlu dijelaskan sesuai ketentuan masing masing.

Akibatnya, angka penjualan pada invoice awal belum tentu sama dengan nilai final secara ekonomi.

Perusahaan perlu menyimpan bridge dari provisional ke final.

Jika kadar produk berubah setelah hasil assay final, tunjukkan adjustment. Jika harga mengikuti quotation period yang baru diketahui kemudian, dokumentasikan formula kontraknya. Jika ada perbedaan kurs, bedakan apakah itu berasal dari metode konversi untuk pembukuan, ketentuan perpajakan, atau pembayaran aktual.

Hal ini penting karena royalti atau PNBP dan pajak dapat mengambil data dari transaksi ekonomi yang sama tetapi menggunakan definisi atau waktu pengukuran yang berbeda.

Jangan menyelesaikan perbedaan dengan satu jurnal “true up” tanpa detail.

True up yang sehat mempunyai transaksi asal, alasan, formula, tanggal, approval, dan dokumen pendukung. Dengan begitu, ketika total tahunan direkonsiliasi, finance tidak perlu menebak mengapa satu shipment berubah nilainya beberapa bulan setelah pengiriman.

Kontrak juga dapat mengubah cara risiko dibaca

Pertambangan tidak hanya terdiri dari pemilik konsesi dan pembeli. Ada kontraktor jasa pertambangan, hauling, blasting, drilling, laboratory, surveyor, maintenance, camp service, rental alat, dan berbagai vendor lain.

Setiap kontrak membawa aspek pajak sendiri.

Nama kontraknya tidak cukup. Satu invoice bisa berisi rental equipment, operator, mobilisasi, jasa teknis, dan reimbursement. Jika semuanya diberi satu tax code hanya karena vendor disebut “mining contractor”, pemotongan PPh atau perlakuan PPN dapat salah.

Procurement perlu bekerja dengan tax team sejak contract review.

Pertanyaan yang relevan antara lain: apa sebenarnya deliverable vendor, siapa menyediakan alat, siapa menyediakan tenaga, apakah ada barang yang berpindah, apakah biaya tertentu reimbursement murni, bagaimana invoice dirinci, dan apakah vendor memiliki izin atau status yang menjadi syarat tertentu.

Pajak mengikuti substansi transaksi.

Jangan membiarkan label industri menggantikan analisis.

Royalti juga punya dampak ke akuntansi dan fiskal yang perlu dipetakan

Karena royalti adalah biaya ekonomi nyata perusahaan, finance perlu menentukan pencatatan akuntansinya sesuai standar yang relevan. Tax team kemudian menilai perlakuan fiskalnya berdasarkan ketentuan PPh.

Tidak semua pembayaran kepada pemerintah otomatis mempunyai konsekuensi fiskal identik.

Karena itu, chart of accounts sebaiknya membedakan royalti, iuran tetap, pajak penghasilan, PPN yang dapat atau tidak dapat dikreditkan sesuai keadaan, PBB, denda, dan pungutan lain.

Pemisahan akun bukan formalitas.

Ia membantu perusahaan menghindari dua kesalahan: biaya yang seharusnya dianalisis terpisah masuk dalam satu akun besar, dan pembayaran yang sifat hukumnya berbeda ikut terbawa dalam rekonsiliasi yang sama.

Pemeriksaan akan menguji hubungan antar data

Dalam pemeriksaan pajak, data penjualan tidak hidup sendirian. Pemeriksa dapat membandingkan pembukuan dengan dokumen eksternal, transaksi perbankan, laporan produksi, data pihak ketiga, dan informasi lain yang tersedia sesuai kewenangan.

Di sektor pertambangan, jumlah data operasional membuat konsistensi semakin penting.

Jika perusahaan melaporkan volume tertentu untuk PNBP tetapi membukukan pendapatan yang tidak selaras tanpa penjelasan, pertanyaan akan muncul.

Jika harga jual kepada pihak afiliasi berbeda material dari transaksi pembanding, transfer pricing dapat menjadi isu.

Jika biaya kontraktor besar tidak mempunyai dokumen atau pemotongan pajak yang tepat, compliance risk bertambah.

Pemisahan konsep membuat kontrol lebih kuat

CFO tidak perlu menghafal seluruh formula PNBP dan seluruh pasal pajak. Namun ia perlu memastikan organisasi tidak memakai istilah “pajak tambang” untuk segala sesuatu.

Minimal, dashboard harus memisahkan:

PNBP,
PPh,
PPN,
PBB,
withholding,
dan kewajiban pemerintah lain yang relevan.

Setelah itu, setiap kategori mempunyai basis, jatuh tempo, sumber hukum, owner, dan rekonsiliasi sendiri.

Pertambangan memang industri dengan regulasi berlapis. Justru karena itu, kesederhanaan yang palsu berbahaya.

Royalti adalah royalti. PNBP adalah kelompok penerimaan negara dengan rezimnya sendiri. Pajak mempunyai rezim lain. Keduanya dapat berangkat dari operasi yang sama, tetapi tidak boleh dicampur secara konseptual atau administrasi.

Perusahaan yang memisahkan keduanya dengan benar akan lebih mudah menjelaskan angka, mengendalikan deadline, dan menemukan mismatch sebelum pihak lain yang menemukannya.