Perusahaan sudah mempunyai local file.
Benchmark tersedia.
Intercompany agreement ada.
Apakah berarti siap menghadapi pemeriksaan transfer pricing?
Belum tentu.
Dokumentasi transfer pricing memang penting. PMK 172 Tahun 2023 mengatur kewajiban penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dan dokumentasi untuk wajib pajak yang memenuhi ketentuan.
Namun dalam pemeriksaan, tim tidak hanya membaca kesimpulan local file.
Mereka dapat menguji apakah transaksi yang didokumentasikan benar-benar terjadi sesuai kondisi yang ditulis.
Karena itu, audit readiness transaksi afiliasi membutuhkan lebih dari TP Documentation.
Local file adalah peta, bukan seluruh wilayah
Local file menjelaskan bisnis.
Struktur grup.
Transaksi afiliasi.
Analisis fungsi.
Aset.
Risiko.
Metode transfer pricing.
Pembanding.
Kesimpulan kewajaran.
Dokumen itu sangat penting.
Tetapi pemeriksa dapat bertanya:
Mana kontraknya?
Mana invoice?
Mana payment?
Mana deliverable?
Mana segmented P&L?
Mana basis allocation?
Mana data operasional?
Mana bukti orang yang melakukan fungsi?
Mana dokumen intellectual property?
Kalau local file mengatakan satu hal tetapi data transaksi menunjukkan hal berbeda, masalah muncul.
PMK 172 Tahun 2023 menekankan bahwa penerapan prinsip kewajaran dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya.
Itu sebabnya substansi menjadi pusat.
Mulai dari intercompany agreement
Setiap transaksi material sebaiknya mempunyai kontrak.
Management service.
Loan.
Royalty.
Purchase.
Distribution.
Cost sharing.
Guarantee.
Cash pooling.
Contract manufacturing.
Research service.
Kontrak perlu menjelaskan hak, kewajiban, pricing, duration, risk, dan payment.
Namun jangan berhenti di kontrak.
Pemeriksa akan melihat apakah praktik sesuai agreement.
Jika contract menyebut service fee cost plus 5 persen, calculation harus menunjukkan 5 persen.
Jika contract menyebut invoice quarterly, ledger harus konsisten.
Kalau tidak, jelaskan.
Segmented financial adalah bukti penting
Transfer pricing sering menguji profitability.
Perusahaan mempunyai audited financial satu entity.
Tetapi transaksi yang diuji hanya satu segment.
Misalnya distributor menjual produk affiliate dan third-party.
Local file menggunakan TNMM untuk controlled segment.
Pemeriksa dapat meminta segmented P&L.
Revenue.
COGS.
Operating expense.
Allocation.
Margin.
Data harus dapat direkonsiliasi ke audited financial.
Ini kritis.
Benchmark bagus tidak berarti apa-apa jika tested margin tidak dapat dibuktikan.
Buat reconciliation dari TP schedule ke GL.
Jangan membuat segment hanya saat diperiksa.
Allocation key harus punya alasan
Shared expense perlu dialokasikan.
Rent.
HR.
IT.
Management.
Marketing.
Depreciation.
Bagaimana membagi?
Revenue?
Headcount?
Transaction count?
Area?
Time?
Direct usage?
Allocation harus konsisten dengan cost driver.
Jangan pilih key hanya karena menghasilkan margin dalam benchmark range.
Dokumentasikan sebelum hasil diketahui.
Pemeriksa dapat menguji.
Jika key berubah antar tahun, jelaskan business reason.
Benefit test untuk jasa afiliasi
Management fee adalah salah satu area paling sering dipertanyakan.
Perusahaan harus membuktikan jasa ada dan memberi manfaat.
Local file mungkin menyebut “regional support”.
Itu terlalu umum.
Siapa melakukan?
Untuk entity mana?
Kapan?
Apa output?
Apa benefit?
Apakah service duplicate dengan local function?
Apakah shareholder activity?
Bagaimana cost pool?
Bagaimana allocation?
Apakah mark-up wajar?
Siapkan service evidence.
Ticket.
Report.
Email.
Meeting.
Project document.
Person list.
Timesheet jika relevan.
Allocation workbook.
TP benchmark.
Invoice.
Payment.
Withholding.
Evidence harus terhubung.
Royalty perlu lebih dari benchmark rate
Perusahaan membayar royalty 3 persen.
Benchmark menunjukkan 2 sampai 5 persen.
Apakah selesai?
Belum.
Pemeriksa dapat melihat intangible.
Apa yang dilisensikan?
Siapa legal owner?
Siapa melakukan fungsi terkait development, enhancement, maintenance, protection, exploitation?
Bagaimana local entity menggunakan intangible?
Apa manfaatnya?
Apakah royalty base benar?
Apakah ada local marketing intangible?
Apakah kontrak sesuai?
Rate hanya satu bagian.
Substance intangible lebih besar.
Buat IP file.
License agreement.
Brand guideline.
Registration.
Technology documentation.
Use evidence.
Calculation.
Loan perlu debt capacity
Intercompany loan tidak cukup dengan benchmark bunga.
PMK 172 Tahun 2023 mengatur tahapan pendahuluan untuk transaksi keuangan tertentu.
Perusahaan perlu melihat kebutuhan pinjaman, kemampuan borrower, terms, currency, maturity, collateral, guarantee, dan credit risk.
Apakah borrower independen akan mendapatkan pinjaman dengan kondisi serupa?
Apakah jumlah utang masuk akal?
Apakah dana digunakan sesuai tujuan?
Siapkan cash flow.
Board approval.
Loan agreement.
Bank flow.
Interest calculation.
Benchmark.
Repayment.
Withholding.
Treaty.
Semua satu file.
Corporate guarantee juga perlu fakta
Parent memberi guarantee.
Apakah subsidiary mendapat benefit?
Apakah guarantee meningkatkan borrowing capacity atau menurunkan interest?
Apakah explicit guarantee?
Apakah lender memang memperhitungkan?
Berapa fee arm’s length?
Tidak semua support group harus otomatis dikenai guarantee fee.
Analisis fakta.
Jika fee dibayar, basisnya harus jelas.
Jika tidak dibayar, perusahaan juga perlu punya reasoning.
Transfer pricing bukan checklist formula.
Cost sharing membutuhkan participant evidence
Cost sharing agreement sering mempunyai banyak entity.
Pemeriksa dapat melihat:
Apa activity?
Siapa participant?
Apa expected benefit?
Bagaimana contribution?
Bagaimana allocation?
Apakah ada balancing payment?
Apakah cost benar?
Apakah ada markup?
Apakah party tertentu tidak menerima benefit?
Siapkan cost pool detail.
Invoice source.
Allocation basis.
Participant data.
Agreement.
Calculation.
Jangan hanya punya satu invoice “shared cost”.
Restrukturisasi usaha membutuhkan chronology
Transfer fungsi.
Aset.
Risk.
Termination of arrangement.
Closure.
Conversion distributor.
IP migration.
Restrukturisasi dapat memunculkan pertanyaan apakah ada compensation yang seharusnya dibayar.
Local file tahun itu harus menjelaskan.
Namun evidence lebih luas.
Board memo.
Business case.
Old contract.
New contract.
Employee transfer.
Asset transfer.
Customer impact.
Valuation.
Compensation analysis.
Timeline.
Pemeriksa akan melihat apa yang sebenarnya berubah.
Kalau business tidak berubah tetapi dokumen mengatakan restructuring, pertanyaan muncul.
Data pembanding harus reproducible
Benchmarking database dapat berubah.
Search dibuat tahun lalu.
License database sudah expired.
Staf yang membuat keluar.
Pemeriksa meminta search strategy.
Perusahaan harus punya record.
Database.
Search date.
Industry code.
Geography.
Filters.
Financial period.
Accepted.
Rejected.
Reason.
Adjustment.
Jangan hanya simpan final quartile.
Benchmark harus dapat dijelaskan.
Kalau external advisor membuat, minta supporting search file.
Jangan bergantung pada portal advisor.
Tested party harus sesuai fungsi
Local file memilih Indonesia sebagai tested party karena fungsi lebih sederhana.
Pemeriksa dapat bertanya apakah benar.
Siapa punya unique intangible?
Siapa mengambil strategic decision?
Siapa menanggung inventory risk?
Credit risk?
Market risk?
Warranty?
Product liability?
Functional interview harus konsisten.
Jangan membiarkan management mengatakan local entity entrepreneur penuh jika TP file menyebut limited-risk distributor.
Narasi bisnis dan pajak harus sama.
Interview internal penting
Sebelum pemeriksaan, tax team perlu bicara dengan business.
Sales.
Procurement.
Operations.
R&D.
Marketing.
Treasury.
HR.
Mereka yang menjalankan fungsi.
TP documentation sering disusun dari template dan wawancara terbatas.
Jika real operations berubah, update.
Misalnya distributor mulai menentukan pricing sendiri.
Atau manufacturer mulai melakukan R&D.
Atau local marketing membangun brand.
Perubahan fungsi dapat mengubah arm’s length analysis.
Jangan menunggu audit.
Reconcile related-party disclosure
SPT mempunyai disclosure transaksi afiliasi.
Audited financial mempunyai related-party note.
TP documentation mempunyai transaction table.
GL mempunyai intercompany account.
Consolidation system mempunyai balance.
Semua harus cocok atau dapat dijelaskan.
Buat reconciliation.
Jika local file mengatakan transaksi Rp100 miliar tetapi financial note Rp130 miliar, cari perbedaan.
Mungkin ada loan.
Reimbursement.
Year-end accrual.
FX.
Tetapi jangan membiarkan gap tanpa bridge.
Withholding dan PPN juga perlu dicek
Transfer pricing tidak berdiri sendiri.
Management fee ke luar negeri dapat terkait PPh 26 dan treaty.
Royalty juga.
Domestic related-party service dapat terkait PPh 23.
PPN dapat relevan.
Jika TP file membuktikan transaksi tetapi withholding salah, tetap ada exposure.
Buat cross-tax matrix.
Setiap related-party transaction.
Corporate tax.
Withholding.
PPN.
Treaty.
TP.
Semua satu view.
Bank flow harus cocok
Loan masuk bank.
Royalty keluar.
Management fee dibayar.
Dividend.
Cash pooling.
Pemeriksa dapat melihat payment.
Jika accounting mencatat payable bertahun-tahun tanpa payment, pertanyaan dapat muncul.
Apakah transaksi benar?
Apakah accrual?
Apakah settlement offset?
Dokumentasikan.
Intercompany reconciliation per counterparty harus tersedia.
Jangan hanya total group.
Corresponding data dari affiliate dapat menjadi penting
Perusahaan Indonesia mengatakan membeli service Rp50 miliar.
Affiliate luar negeri harus punya mirror transaction.
Jika jumlah beda besar, cari penyebab.
Currency.
Timing.
Markup.
Credit note.
Consolidation elimination.
Group tax sebaiknya punya bilateral reconciliation untuk transaksi material.
Dalam transfer pricing audit, dua sisi dapat dibandingkan melalui kerja sama antarotoritas atau exchange of information sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, konsistensi antarnegara penting.
Dokumen dibuat saat transaksi, bukan saat pemeriksaan
PMK 172 Tahun 2023 menekankan penerapan arm’s length pada saat penentuan harga dan atau saat transaksi terjadi.
Ini mendorong perusahaan untuk tidak memakai ex-post defense.
Pricing policy harus ada sebelum invoice.
Contract sebelum service.
Benchmark sesuai timing yang dipersyaratkan.
Allocation key ditetapkan sebelum melihat final margin.
Ini membuat posisi lebih kredibel.
Buat TP audit room
Folder per transaction type.
01 Agreements.
02 Invoices.
03 Payments.
04 Functional evidence.
05 Financial segmentation.
06 Allocation.
07 Benchmark.
08 Service evidence.
09 IP.
10 Financing.
11 Reconciliation.
12 Tax compliance.
13 Correspondence.
Local file berada di atas semua itu.
Ia menjadi index.
Bukan satu-satunya evidence.
PMK 15 Tahun 2025 juga relevan
Pemeriksaan transaksi afiliasi dapat membutuhkan waktu dan data lebih banyak.
PMK 15 Tahun 2025 mengatur kemungkinan perpanjangan pengujian untuk kondisi tertentu termasuk wajib pajak satu grup dan indikasi transaksi transfer pricing atau transaksi khusus lain.
Artinya, perusahaan harus siap menghadapi pemeriksaan yang dalam.
Jangan menganggap karena TP Doc sudah dibuat, semua pertanyaan selesai dalam satu meeting.
Operational evidence biasanya menentukan.
Lakukan mock audit
Pilih satu transaksi.
Misalnya management fee.
Tanya seolah pemeriksa.
Apa servicenya?
Mana contract?
Siapa personel?
Apa deliverable?
Apa benefit?
Mana cost pool?
Kenapa allocation?
Kenapa mark-up?
Mana invoice?
Mana payment?
Mana PPh 26?
Mana Form DGT?
Mana PPN?
Mana GL?
Mana local file?
Kalau satu pertanyaan tidak bisa dijawab, ada gap.
Mock audit jauh lebih berguna daripada hanya proofreading local file.
TP Documentation penting, tetapi tidak cukup
Transfer pricing adalah area di mana narasi harus bertemu bukti.
Local file menjelaskan.
Agreement mengikat.
Operational data membuktikan.
Financial data mengukur.
Benchmark membandingkan.
Tax documents menunjukkan kepatuhan.
Bank menunjukkan settlement.
Kalau semua selaras, perusahaan punya posisi yang kuat.
Kalau hanya local file yang rapi sementara transaksi nyata tidak terdokumentasi, pemeriksaan akan cepat menemukan jarak.
Karena itu, audit readiness transaksi afiliasi harus dibangun dari bawah ke atas.
Bukan dari PDF ke transaksi.
Dari transaksi ke PDF.