Startup meluncurkan campaign.
Lima puluh influencer.
Masing-masing punya rate berbeda.
Ada yang Rp2 juta.
Ada yang Rp50 juta.
Ada yang minta barter produk.
Ada yang melalui agency.
Ada yang minta affiliate commission.
Marketing melihat:
reach
engagement
install
CAC
Tax team melihat hal lain:
siapa penerima penghasilan
orang pribadi atau badan
gross fee
PPh 21 atau PPh 23
natura
invoice
bukti potong
NPWP atau NIK
usage rights
reimbursement
Tanpa vendor master, influencer campaign gampang berantakan.
DJP pada artikel tentang pajak influencer menjelaskan influencer yang mendapat pekerjaan langsung tanpa management dapat dipotong PPh Pasal 21.
PMK 168 Tahun 2023 mengatur Bukan Pegawai dan dasar pengenaan PPh Pasal 21 sebesar 50 persen dari jumlah penghasilan bruto untuk kategori tersebut.
Tetapi ketika invoice datang dari badan atau agency, treatment dapat berbeda.
Karena itu, jangan menerapkan satu withholding rule ke semua creator.
Pertanyaan pertama: siapa pihak dalam kontrak?
Influencer punya nama personal.
Tetapi invoice bisa dari PT.
Atau CV.
Atau agency.
Atau management.
Jangan hanya bayar sesuai nama akun Instagram.
Contract party harus jelas.
Kalau contract dengan orang pribadi dan orang tersebut memberikan jasa langsung, PPh 21 dapat relevan.
Kalau contract dengan badan dalam negeri yang memberikan jasa tertentu, PPh Pasal 23 dapat relevan dengan tarif 2 persen dari jumlah bruto untuk jasa yang masuk ketentuan.
Kalau agency hanya bertindak sebagai agent yang menerima uang atas nama influencer, gross-to-net structure perlu dibaca.
Jangan menyimpulkan dari rekening penerima.
Legal relationship dulu.
KYC vendor perlu dilakukan sebelum posting
Marketing sering meminta tax data setelah content sudah tayang.
Terlambat.
Buat onboarding sebelum PO.
Nama.
NIK or NPWP.
Address.
Entity type.
Bank.
PKP status.
Invoice.
Management.
Tax residence.
Contract.
Kalau orang pribadi belum memberi NPWP, ketentuan identitas dan tarif administrasi perlu diperiksa sesuai aturan yang berlaku.
Jangan cancel campaign karena tax.
Minta data pada tahap booking.
Influencer yang profesional biasanya sudah punya vendor pack.
Startup juga harus profesional.
Gross fee jangan dihitung dari net request
Influencer bilang:
“Take home pay saya Rp10 juta.”
Kalau startup wajib memotong PPh, contract perlu menentukan apakah Rp10 juta gross atau net.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Startup Pivot Bisnis: Apakah Model Pajaknya Ikut Berubah?.
Kalau net, gross-up bisa membuat cost naik.
Jangan treasury baru sadar saat transfer.
Marketing budget harus memasukkan tax.
Gross fee.
PPh.
PPN jika ada.
Agency fee.
Production.
Product barter.
Usage rights.
Net payment.
CAC sebaiknya menggunakan fully loaded cost.
Tax adalah bagian campaign economics.
Bukan biaya back office yang tak terlihat.
Orang pribadi Bukan Pegawai punya formula tertentu
PMK 168/2023 menyatakan dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 untuk Bukan Pegawai sebesar 50 persen dari jumlah penghasilan bruto.
Kemudian tarif Pasal 17 diterapkan sesuai ketentuan pemotongan.
Jangan menggunakan formula lama yang sudah berubah.
Jangan juga menyebut influencer selalu kena tarif tertentu dari gross tanpa melihat category.
Jika influencer menerima pembayaran dari pemotong sebagai Bukan Pegawai, gunakan aturan terbaru.
Simpan calculation.
Gross.
DPP.
Tax rate.
PPh.
Bukti potong.
Jangan hanya transfer net.
Creator melalui badan dapat masuk PPh Pasal 23
Startup membayar PT Creator Media atas campaign.
PT tersebut memberikan jasa promosi atau advertising yang masuk kategori jasa lain dalam ketentuan PPh 23.
PPh 23 2 persen dari jumlah bruto dapat relevan.
Tetapi cek jenis jasa.
Kalau payment mempunyai komponen royalty atas penggunaan hak cipta atau likeness tertentu, royalty treatment dapat berbeda.
Jangan seluruh kontrak dijadikan “influencer service” jika ada:
content production
posting service
usage rights
IP license
event appearance
affiliate
Breakdown memberi tax accuracy.
Kalau nilainya material, legal contract sebaiknya memisahkan.
Usage rights sering dilupakan
Startup membayar creator Rp20 juta untuk satu video.
Kemudian brand ingin menggunakan video itu sebagai paid ad selama enam bulan.
Apakah fee awal sudah mencakup hak penggunaan?
Kalau tidak, ada additional license fee.
Tax characterization bisa berbeda dari service fee.
Royalty PPh Pasal 23 memiliki tarif 15 persen dari jumlah bruto bagi penerima dalam negeri yang masuk ketentuan.
Jangan memotong 2 persen seluruh payment kalau sebagian sebenarnya royalty berdasarkan rights yang diberikan.
Sebaliknya, jangan menyebut semua content usage royalty.
Baca IP clause.
Hak cipta.
License.
Term.
Territory.
Media.
Exclusive.
Tax follows rights.
Produk gratis juga punya nilai
Brand memberi smartphone Rp15 juta sebagai imbalan satu campaign.
Tidak ada cash.
Apakah berarti tidak ada penghasilan?
PMK 66 Tahun 2023 mengatur natura dan kenikmatan sebagai objek PPh secara umum dengan pengecualian tertentu.
Kalau barang diberikan sebagai imbalan atas jasa influencer, tax treatment perlu dianalisis.
DJP juga menjelaskan perubahan natura sejak PMK 66.
Jangan hanya catat inventory keluar.
Buat barter contract.
Product.
Market value.
Service.
Tax.
Invoice or supporting document.
PPh withholding bisa menjadi problem karena creator menerima barang tetapi pajak dibayar dalam rupiah.
Plan mechanism sebelum barang dikirim.
Barter bukan free sample kalau ada kewajiban posting
Brand mengirim produk tanpa syarat.
Creator bebas tidak posting.
Ini bisa lebih dekat sample atau gift, tergantung facts.
Brand mengirim produk dengan contract:
dua reels
satu story
satu review
Sekarang jelas ada consideration.
Jangan menyebut sample untuk menghindari tax.
Simpan campaign terms.
Kalau produk benar-benar sample promosi yang tidak menjadi kompensasi jasa, treatment startup sebagai biaya promosi juga perlu melihat PMK 02/2010 dan dokumentasinya.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Biaya Riset Produk Digital: Kapan Menjadi Beban, Kapan Bisa Menjadi Aset?.
Nama barang gratis tidak menentukan.
Hak dan kewajiban menentukan.
Affiliate commission adalah stream terpisah
Influencer menerima Rp10 juta fixed fee plus 5 persen dari sales.
Fixed fee untuk posting.
Commission untuk referral.
Jangan gabung.
Payout affiliate bisa bulanan berdasarkan dashboard.
Bukti potong perlu mengikuti payment.
Simpan:
affiliate code
gross commission
refund adjustment
tax
net payout
Fixed campaign fee.
Separate.
Kalau influencer melalui badan untuk campaign tapi affiliate account atas personal, recipient berbeda.
Jangan transfer semua ke satu contract tanpa update.
Influencer business model makin multi-stream.
Tax ledger harus ikut.
Reimbursement jangan ditambah gross sembarangan
Startup membayar hotel dan transport creator.
Apakah reimbursement menjadi bagian gross PPh?
PMK 168 mempunyai ketentuan mengenai pembayaran kepada pihak ketiga dalam konteks bruto Bukan Pegawai.
Treatment perlu melihat siapa menerima, invoice atas nama siapa, dan apakah payment merupakan reimbursement atau benefit.
Jangan langsung exclude semua reimbursement.
Jangan juga include semua tanpa analysis.
Simpan third-party invoice.
Travel policy.
Contract.
Actual cost.
Kalau startup langsung membayar hotel kepada hotel, flow berbeda dari memberi cash allowance Rp5 juta ke influencer.
Allowance lebih jelas menjadi payment kepada influencer.
Buat travel split.
Agency markup perlu terlihat
Agency menagih Rp100 juta.
Influencer fee Rp70 juta.
Agency fee Rp20 juta.
Production Rp10 juta.
Kalau startup hanya menerima one-line invoice, withholding analysis lemah.
Minta breakdown.
Siapa recipient.
Siapa principal.
Apakah agency membeli jasa influencer lalu menjual package?
Atau hanya agent?
Contract menentukan.
Jangan otomatis memotong PPh ke creator kalau legal payer sebenarnya agency dan creator dibayar oleh agency.
Tetapi jangan juga mengabaikan agency fee tax.
Satu campaign bisa punya dua withholding layers di rantai transaksi yang berbeda.
Startup hanya bertanggung jawab atas payment yang memang ia lakukan sesuai law.
Foreign influencer menambah PPh Pasal 26
Startup Indonesia membayar creator Korea atau Singapura.
PPh Pasal 26 dapat relevan atas jasa atau kegiatan WPLN.
PMK 168/2023 juga mengatur PPh Pasal 26 atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan sebesar 20 persen atau sesuai tax treaty.
Jangan hanya transfer PayPal.
Tax residence.
Country.
Treaty.
Service location.
Contract.
Form or certificate.
Gross fee.
Withholding.
Kalau creator bekerja dari luar negeri, treaty and source analysis tetap perlu.
Untuk campaign besar, specialist review.
Influencer global bukan hanya marketing decision.
Bukti potong harus dikirim, bukan hanya dibuat
Marketing relation bisa rusak kalau creator menerima net yang berbeda tanpa explanation.
Buat payout statement.
Gross fee.
Tax withheld.
Net.
Bukti potong reference.
Payment date.
Kalau creator badan, e-Bupot.
Kalau orang pribadi, bukti potong PPh 21 sesuai Coretax mechanism.
Jangan simpan tax document hanya di finance.
Vendor berhak menerima bukti sesuai ketentuan.
Ini juga membantu creator melaporkan SPT.
Tax process yang transparan membuat vendor relationship lebih baik.
Vendor document sering hilang karena campaign decentralized
Marketing team A pakai 20 creator.
Team B 15.
Agency 30.
Regional 10.
Finance mendapat invoice campur.
Buat influencer master.
Creator ID.
Legal recipient.
Management.
Tax status.
Contract.
Campaign.
Payment.
Bukti potong.
Usage rights.
Product barter.
Jangan satu spreadsheet per campaign tanpa master entity.
Satu creator bisa muncul di lima campaign.
Tax profile seharusnya reusable.
Bukti potong tidak boleh dibuat lima kali dengan identitas berbeda.
Campaign close perlu cross-check content dan payment
Content tayang.
Invoice dibayar.
Apakah seluruh deliverable selesai?
Kalau tidak, prepaid or advance mungkin ada.
Kalau creator batal, refund.
Kalau deliverable diganti, contract amendment.
Accounting and tax timing perlu mengikuti.
Marketing proof:
link
screenshot
date
reach
Tax proof:
invoice
withholding
payment
Bukan saling menggantikan.
Content link membuktikan service delivered.
Invoice membuktikan claim.
Payment membuktikan settlement.
Bukti potong membuktikan tax.
Semua perlu.
PMK 02 daftar nominatif bisa relevan untuk biaya promosi
Biaya promosi yang dibayar kepada pihak lain mempunyai persyaratan daftar nominatif sesuai PMK 02/2010 dalam kondisi yang diatur.
Influencer campaign termasuk area yang perlu dicek sebagai biaya promosi.
Startup perlu menyimpan data penerima dan payment secara terstruktur.
Jangan mengandalkan Instagram handle.
Legal name dan NPWP or NIK lebih penting.
Kalau campaign volume besar, tax fields harus menjadi bagian procurement system.
Jangan akhir tahun meminta intern mencocokkan 500 username dengan invoice.
Buat dari awal.
Bukti potong yang sering terlupakan sebenarnya bukan masalah pajak saja
Kalau bukti potong hilang:
creator sulit reconcile
startup sulit membuktikan withholding
expense documentation lemah
vendor master kacau
due diligence bermasalah
Marketing mengira campaign selesai saat post live.
Finance mengira selesai saat bank transfer.
Tax selesai saat withholding, reporting, dan document complete.
Gunakan campaign close checklist.
Akuisisi user lewat influencer membutuhkan dua dashboard.
Growth dashboard:
reach
install
CAC
conversion
Tax dashboard:
recipient
gross fee
withholding
PPN
barter
license
document
Kalau keduanya pakai campaign ID yang sama, compliance tidak perlu menjadi pekerjaan terpisah.
Satu data.
Dua tujuan.
Influencer marketing boleh cepat.
Dokumennya tidak boleh hilang.
Campaign lintas platform juga perlu satu vendor profile
Creator yang sama bisa dibayar untuk TikTok, Instagram, YouTube, dan live event.
Jangan membuat empat vendor hanya karena empat channel.
Legal recipient tetap satu.
Tax profile tetap satu.
Yang berbeda adalah deliverable dan campaign code.
Ini membantu mencegah duplikasi bukti potong atau perbedaan identitas pada payment.
Marketing system sebaiknya memisahkan:
creator master
campaign assignment
deliverable
payment
tax document
Dengan model ini, satu creator yang bekerja lima kali tidak perlu onboarding lima kali.
Finance juga dapat melihat total pembayaran setahun kepada pihak yang sama.
Annual reconciliation menjadi jauh lebih mudah.
Konten yang gagal tayang juga perlu close
Influencer sudah menerima DP 50 persen.
Kemudian campaign batal.
Apakah DP dikembalikan?
Menjadi cancellation fee?
Dipindahkan ke campaign berikutnya?
Jangan hanya biarkan sebagai marketing advance.
Buat settlement.
Original fee.
DP.
Refund.
Cancellation fee.
Tax withheld.
Credit to future campaign.
Kalau bukti potong sudah dibuat atas payment tertentu, correction perlu dianalisis.
Campaign yang tidak jadi tetap menghasilkan transaksi administrasi.
Jangan hapus PO seolah tidak pernah ada.
Audit trail harus menunjukkan kenapa uang keluar dan bagaimana akhirnya diselesaikan.
Data CAC juga harus mengecualikan advance yang akhirnya direfund agar growth metric tidak salah.
Creator campaign yang rapi seharusnya bisa ditutup dengan satu paket:
contract
content evidence
invoice
payment
tax
refund if any
usage rights
Setelah itu status CLOSED.
Bukan sekadar post sudah live.