Checklist Pajak Seller Online sebelum Kampanye 11.11 dan 12.12

Kampanye 11.11 dan 12.12 bisa mengubah satu bulan normal menjadi dua bulan paling sibuk dalam setahun.

Traffic naik.

Voucher bertambah.

Affiliate aktif.

Live shopping diperpanjang.

Stok dipindah ke beberapa gudang.

Refund ikut naik.

Settlement menumpuk.

Seller biasanya mempersiapkan produk, iklan, creator, dan fulfillment.

Pajak sering baru diperiksa setelah campaign selesai.

Pada 2026, pendekatan itu terlalu berisiko.

Ada perubahan penting yang bahkan langsung berhubungan dengan waktu kampanye.

DJP pada 5 Agustus 2026 mengumumkan penundaan pemberlakuan pemungutan PPh Pasal 22 marketplace berdasarkan PMK 37 Tahun 2025 sampai 31 Oktober 2026. Pemungutan dijadwalkan mulai berlaku 1 November 2026.

Artinya, berdasarkan informasi resmi per 13 Agustus 2026, kampanye 11.11 dan 12.12 berada setelah tanggal rencana mulai pemungutan.

Seller perlu bersiap, tetapi tetap harus melakukan verifikasi ulang mendekati kampanye karena penunjukan marketplace akan dilakukan kembali dan status dapat berubah.

Checklist ini bukan hanya soal bayar pajak.

Tujuannya memastikan ledakan transaksi tidak merusak kualitas data.

1. Pastikan identitas seller benar

Periksa siapa wajib pajak yang sebenarnya menjalankan toko.

Orang pribadi?

PT?

CV?

Perseroan perorangan?

Marketplace account harus konsisten dengan pihak yang menerima penghasilan.

Cek:

NPWP atau NIK
nama legal
rekening settlement
alamat
email
nomor telepon
status usaha

Jika bisnis baru pindah dari orang pribadi ke badan, jangan memasuki 11.11 dengan akun marketplace masih memakai identitas lama tanpa transition plan.

Tentukan tanggal cut off.

Order sebelum cut off milik siapa.

Order setelah cut off milik siapa.

Stok milik siapa.

Settlement masuk ke rekening siapa.

Pajak mengikuti pihak yang sebenarnya memperoleh penghasilan.

2. Verifikasi ulang status PMK 37/2025 sebelum November

Ini wajib karena kondisinya berubah pada Agustus 2026.

DJP menyatakan pemberlakuan pemungutan PPh Pasal 22 marketplace ditunda sampai 31 Oktober dan mulai berlaku 1 November 2026.

Keputusan penunjukan marketplace yang sebelumnya diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali.

Karena itu, pada akhir Oktober atau sebelum campaign 11.11:

cek situs resmi DJP
cek marketplace mana yang ditunjuk
cek tanggal efektif
cek dokumentasi seller
cek surat pernyataan jika relevan
cek cara bukti pemungutan tersedia

Jangan menggunakan screenshot sosialisasi Juli sebagai source of truth.

Tanggal aturan berubah.

Operasional harus ikut berubah.

3. Monitor omzet kumulatif

Seller orang pribadi perlu tahu total peredaran bruto tahun berjalan.

Jangan hanya melihat omzet 11.11.

Gabungkan:

marketplace A
marketplace B
website
Instagram atau DM direct sale
WhatsApp
toko offline
channel lain yang merupakan usaha yang sama

Untuk fasilitas PPh Final UMKM, bagian peredaran bruto sampai Rp500 juta bagi orang pribadi mempunyai perlakuan sesuai PP 20 Tahun 2026 apabila syarat rezim terpenuhi.

Batas Rp4,8 miliar juga tetap menjadi angka penting untuk kriteria tertentu.

Campaign besar bisa mendorong omzet melewati batas dalam beberapa hari.

Buat dashboard harian selama November dan Desember.

4. Cek status PKP dan proyeksi Rp4,8 miliar

Seller yang omzetnya mendekati batas pengusaha kecil perlu mengevaluasi status PKP.

PMK 164 Tahun 2023 mengatur tata cara terkait pengukuhan PKP dan pengusaha kecil.

Jangan menunggu tutup buku.

Proyeksikan omzet sampai 31 Desember.

Jika campaign berpotensi membuat batas terlampaui, review:

waktu pelaporan PKP
kesiapan Faktur Pajak
pricing
kontrak
data pelanggan
vendor
sistem PPN

Menjadi PKP adalah perubahan operasi.

Campaign bukan waktu ideal untuk pertama kali belajar prosesnya.

5. Pastikan harga jelas termasuk PPN atau belum

Seller PKP perlu tahu harga display marketplace.

Apakah sudah termasuk PPN?

Apakah promo menghitung dari harga sebelum atau sesudah PPN?

Bagaimana voucher?

Bagaimana refund?

Jangan membuat campaign price hanya dari target conversion.

Finance perlu menguji margin setelah pajak dan fee.

Satu diskon tambahan 10 persen bisa menghapus margin jika tax configuration tidak benar.

6. Buat promo master

11.11 biasanya penuh voucher.

Buat daftar seluruh program.

Campaign ID.

Marketplace.

Periode.

Produk.

Diskon seller.

Voucher platform.

Shared voucher.

Cashback.

Gratis ongkir.

Creator code.

Affiliate commission.

Fee tambahan.

Tax treatment yang perlu diperiksa.

Jangan menaruh semua potongan dalam satu kolom “promo”.

Sumber pendanaan menentukan rekonsiliasi.

Finance harus tahu mana biaya seller dan mana dukungan platform.

7. Simulasikan gross to net settlement

Sebelum campaign, ambil satu transaksi contoh.

Harga jual Rp500 ribu.

Masukkan voucher.

Fee marketplace.

Affiliate commission.

Iklan jika terkait.

PPh Pasal 22 jika nanti mekanisme berlaku sesuai penunjukan.

PPN jika seller PKP.

Refund assumption.

Hitung kas yang akhirnya masuk.

Owner perlu melihat gross sales dan cash conversion.

Jangan terkejut setelah 11.11 ketika GMV naik 100 persen tetapi bank hanya naik 50 persen.

8. Pisahkan PPh Pasal 22 dari fee marketplace

Jika pemungutan mulai berlaku pada 1 November 2026 sesuai pengumuman DJP dan marketplace telah ditunjuk kembali, PPh Pasal 22 harus dicatat sebagai pajak yang dipungut, bukan biaya platform.

Bagi wajib pajak dalam rezim final tertentu, pemungutan dapat menjadi bagian pelunasan PPh Final sesuai ketentuan.

Bagi wajib pajak lain, dapat menjadi kredit pajak sesuai aturan.

Jangan campur dengan commission fee.

Buat field tersendiri.

9. Siapkan handling untuk retur dan refund

Volume tinggi berarti refund tinggi.

Pastikan setiap refund mempunyai original order ID.

Simpan:

tanggal order
tanggal refund
nilai
alasan
barang kembali atau tidak
koreksi settlement
koreksi pajak jika relevan

Seller PKP juga perlu memastikan koreksi Faktur Pajak atau retur dikelola sesuai ketentuan.

Jangan hanya mengandalkan status “refunded” di aplikasi.

10. Cek invoice otomatis dan Faktur Pajak

Invoice marketplace bukan otomatis Faktur Pajak.

Jika seller PKP, pastikan data penjualan masuk workflow Coretax atau sistem resmi yang digunakan untuk administrasi PPN.

Test sebelum campaign.

Order ritel.

Order B2B.

Voucher.

Refund.

Uang muka jika ada.

Jangan menunggu ribuan transaksi selesai lalu menemukan customer tax data tidak lengkap.

11. Rekonsiliasi store master

Seller sering mempunyai banyak toko.

Sebelum 11.11, buat daftar semua store aktif.

Platform.

Store ID.

Legal entity.

Rekening settlement.

Connector status.

PIC.

Pastikan tidak ada akun kecil yang belum masuk ERP.

Campaign bisa membuat toko yang biasanya kecil tiba-tiba besar karena produk viral.

Semua channel harus masuk ledger.

12. Rekonsiliasi payment channel

Selain marketplace, campaign bisa menghasilkan order direct.

DM.

WhatsApp.

Website.

Payment link.

COD.

E-wallet.

Transfer.

Pastikan setiap channel mempunyai mapping.

Sumber order.

Payment provider.

Fee.

Settlement cycle.

Rekening.

PIC.

Jangan sampai penjualan direct hilang karena seluruh perhatian tertuju pada marketplace.

13. Cek gudang dan NITKU

Jika campaign menggunakan gudang tambahan, periksa apakah lokasi tersebut merupakan tempat kegiatan usaha yang perlu masuk administrasi NITKU.

Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Penjual Online Punya Gudang di Banyak Kota: Apakah Ada Konsekuensi Administrasi Tambahan?.

Bedakan gudang sendiri dengan fasilitas pihak ketiga.

Update warehouse map.

NITKU.

PIC.

Stock ownership.

Vendor.

Payroll location.

Jangan membuka temporary warehouse tanpa dokumentasi hanya karena campaign singkat.

14. Kunci master SKU

Marketplace A menyebut produk “Serum Glow 30ml”.

Marketplace B memakai “Glow Serum 30”.

ERP memakai SKU GLO30.

Pastikan mapping satu.

Refund, promo, dan stok akan sulit direkonsiliasi jika SKU berbeda.

Campaign menghasilkan volume tinggi.

Kesalahan master data yang kecil akan berlipat.

15. Periksa supplier document

Pastikan supplier utama siap memberi invoice dan dokumen yang dibutuhkan.

Jangan hanya fokus stock availability.

Untuk setiap pembelian material:

supplier
invoice
bukti bayar
barang diterima
PPN jika relevan
pemotongan PPh jika ada

PPh Final UMKM mungkin berbasis omzet, tetapi bukti biaya tetap penting untuk margin dan untuk masa ketika bisnis menggunakan mekanisme umum.

16. Review creator dan affiliate contract

11.11 dan 12.12 biasanya memakai banyak creator.

Pisahkan:

fixed fee
affiliate commission
bonus target
barter produk
reimbursement

Periksa kewajiban pemotongan PPh sesuai status penerima dan jenis pembayaran.

Simpan identitas.

Simpan bukti potong.

Jangan membayar creator melalui transfer acak tanpa dokumen.

17. Buat close harian selama peak campaign

Jangan tunggu akhir November.

Setiap hari, pantau:

gross order
completed order
cancelled order
refund
gross sales
PPh dipungut jika berlaku
fee
settlement
cash received
unexplained difference

Tidak perlu audit seluruh order.

Gunakan control total dan exception report.

Jika jumlah transaksi marketplace 25.000 tetapi ERP hanya 24.800, cari 200 order yang hilang hari itu.

Besok data sudah bertambah lagi.

18. Buat exception report

Tandai otomatis:

order tanpa settlement
settlement tanpa order
refund tanpa parent
duplicate order
PPh tanpa mapping
store ID tidak dikenal
SKU tidak dikenal
payout tidak masuk bank
selisih fee
Faktur Pajak belum terhubung

Setiap exception harus punya owner.

Finance.

Tax.

Operations.

IT.

Marketplace team.

Jangan biarkan semua masalah jatuh ke satu orang.

19. Siapkan cash tax buffer

Peak sales menghasilkan peak tax exposure.

Seller jangan menggunakan seluruh payout untuk restock dan iklan.

Buat cash forecast.

Perkirakan PPh.

PPN jika relevan.

Payroll tax.

Vendor withholding.

Kewajiban lain.

Tujuannya bukan menyimpan uang tanpa dasar.

Tujuannya menghindari situasi omzet besar tetapi kas pajak habis untuk campaign berikutnya.

20. Jadwalkan post campaign reconciliation

Setelah 11.11 dan 12.12, jangan langsung pindah ke campaign baru.

Buat closing.

Rekonsiliasi marketplace.

Rekonsiliasi PPh yang dipungut.

Rekonsiliasi refund.

Rekonsiliasi bank.

Rekonsiliasi PPN.

Rekonsiliasi creator.

Rekonsiliasi stock.

Selesaikan selisih sebelum tutup tahun.

12.12 hanya berjarak beberapa minggu dari 31 Desember.

Kesalahan yang dibiarkan akan langsung masuk proyek SPT Tahunan.

Checklist terakhir sebelum tombol campaign ditekan

Seller tidak perlu menghafal semua pasal.

Yang dibutuhkan adalah memastikan lima hal sudah siap.

Identitas benar.

Omzet terpantau.

Dokumen lengkap.

Transaksi bisa direkonsiliasi.

Perubahan aturan diverifikasi ulang.

Khusus 2026, poin terakhir sangat penting.

Pada 13 Agustus 2026, source of truth resmi DJP menyatakan pemungutan PPh Pasal 22 marketplace ditunda hingga 31 Oktober dan direncanakan mulai 1 November.

Karena 11.11 dan 12.12 datang setelah tanggal itu, seller harus masuk campaign dengan sistem yang mampu memisahkan PPh dari fee sejak hari pertama jika penunjukan kembali dan implementasi berjalan sesuai pengumuman.

Jangan menunggu settlement pertama untuk baru menambah akun pajak.

Campaign besar seharusnya menguji kekuatan operasi, bukan mengekspos kekacauan administrasi.

Traffic boleh meledak.

Order boleh berkali-kali lipat.

Tax control harus sudah siap sebelum notifikasi pertama masuk.

21. Review perubahan aturan pada tiga tanggal

Jangan hanya cek sekali.

Buat kalender verifikasi:

akhir Oktober
10 November
10 Desember

Kenapa?

Karena 11.11 dan 12.12 berada pada periode kebijakan yang sensitif pada 2026.

Jika ada perubahan penunjukan marketplace, prosedur, atau panduan teknis, seller masih punya waktu memperbarui mapping.

Sumber utama adalah DJP dan JDIH Kementerian Keuangan.

Jangan menggunakan konten influencer pajak sebagai satu-satunya dasar untuk konfigurasi sistem.

22. Test satu settlement sebelum peak day

Begitu November dimulai dan transaksi pertama selesai, pilih satu settlement.

Telusuri sampai selesai.

Gross sale.

Voucher.

Fee.

PPh Pasal 22 jika memang sudah berlaku dan platform ditunjuk.

PPN jika relevan.

Net settlement.

Bank.

Accounting.

Jika jembatan satu transaksi benar, baru perbesar ke batch.

Kalau salah, perbaiki sebelum 11 November.

Jangan menunggu jutaan transaksi.

23. Siapkan fallback jika connector gagal

Campaign besar bisa membuat API delay atau file export terlambat.

Tax control tidak boleh berhenti hanya karena integrasi gagal.

Siapkan prosedur fallback.

Unduh CSV.

Simpan raw file.

Hitung control total.

Import manual dengan log.

Tandai periode connector offline.

Setelah sistem pulih, lakukan duplicate check sebelum reimport.

Fallback penting karena volume peak justru saat risiko teknis paling tinggi.

24. Lindungi raw data

Jangan edit file marketplace asli.

Simpan read only.

Buat working copy.

Jika formula salah atau data terhapus, perusahaan masih punya sumber awal.

Folderkan per tanggal dan platform.

Nama file konsisten.

Batasi siapa yang boleh overwrite.

Campaign 11.11 dan 12.12 akan menghasilkan banyak versi laporan.

Tanpa discipline, file final mudah tertukar.

25. Tutup tahun dengan bridge November dan Desember

Setelah 12.12, buat satu bridge khusus menuju 31 Desember.

Order belum selesai.

Refund pending.

Settlement belum cair.

PPh yang dipungut.

PPh refund atau koreksi jika ada.

PPN.

Stock in transit.

Creator payable.

Marketplace receivable.

Bridge ini menjadi dasar close tahunan.

Jangan biarkan transaksi peak season menggantung ke Januari tanpa status.

Bagi seller, Desember bukan hanya bulan campaign.

Itu juga bulan terakhir tahun pajak.

Karena itu, 12.12 harus dirancang bersama year-end close sejak awal.

Satu campaign calendar perlu satu tax calendar

Marketing punya launch date.

Operations punya cut off gudang.

Finance juga perlu tax calendar.

Tanggal download data.

Tanggal rekonsiliasi.

Tanggal review omzet.

Tanggal Faktur Pajak.

Tanggal bukti potong.

Tanggal pembayaran pajak.

Tanggal pelaporan.

Campaign yang disiplin menyatukan kalender tersebut.

Seller tidak perlu memperlambat marketing.

Tax hanya perlu masuk cukup awal sehingga perubahan aturan dan dokumen tidak menjadi masalah setelah transaksi selesai.

Tujuan akhir checklist ini sederhana.

Ketika GMV melonjak, perusahaan tetap tahu berapa omzet yang sebenarnya dicatat, berapa pajak yang sudah dipungut atau masih harus dikelola, berapa kas yang diterima, dan dokumen apa yang mendukung semuanya.

Peak season seharusnya membuat bisnis lebih besar.

Bukan membuat datanya lebih gelap.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *