Seorang seller mendapat order dari video pendek.
Pelanggan pertama klik link lalu checkout di marketplace.
Pelanggan kedua mengirim DM dan transfer langsung.
Pelanggan ketiga membeli saat live.
Pelanggan keempat datang ke toko setelah melihat konten Instagram.
Semua penjualan bermula dari social media.
Apakah pajaknya sama?
Tidak bisa disimpulkan hanya dari sumber traffic.
Social commerce adalah cara pelanggan menemukan dan berinteraksi dengan bisnis.
Pajak membaca transaksi sebenarnya.
Siapa menjual?
Di mana checkout terjadi?
Siapa menerima pembayaran?
Apakah ada marketplace sebagai perantara?
Apakah creator mendapat komisi?
Apakah seller PKP?
Apa barang atau jasa yang dijual?
Karena itu, TikTok, Instagram, marketplace, WhatsApp, dan website tidak boleh dianggap sebagai satu kategori pajak hanya karena semuanya digital.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Bisnis Subscription di Internet: Cara Membaca Pendapatan Berulang dari Sisi Pajak.
Sumber traffic berbeda dari sumber transaksi
Marketing biasanya memakai attribution.
Sale datang dari TikTok.
Sale datang dari Instagram.
Sale datang dari affiliate.
Itu berguna untuk campaign.
Finance membutuhkan klasifikasi yang berbeda.
Satu customer bisa datang dari TikTok tetapi checkout di marketplace.
Secara marketing, source adalah TikTok.
Secara transaksi, order berada di marketplace.
Customer lain melihat Instagram lalu transfer langsung ke rekening seller.
Secara marketing, source adalah Instagram.
Secara pembayaran, transaksi direct.
Karena itu, tax ledger jangan dibangun dari utm_source saja.
Simpan dua field:
marketing source
transaction channel
Keduanya menjawab pertanyaan berbeda.
Marketplace mempunyai mekanisme sendiri
Jika transaksi benar-benar diproses melalui marketplace atau PPMSE yang masuk ketentuan tertentu, platform dapat mempunyai fungsi administrasi pajak berdasarkan regulasi yang berlaku.
PMK 37 Tahun 2025, misalnya, mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui mekanisme PMSE.
Tetapi per 13 Agustus 2026, DJP telah menunda pemberlakuan pemungutan tersebut sampai 31 Oktober 2026.
DJP menyatakan pemungutan mulai berlaku 1 November 2026.
Penunjukan marketplace yang sebelumnya diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali.
Artinya, jangan memakai artikel Juli 2026 yang menyebut empat marketplace sudah aktif sebagai pemungut lalu menganggap kondisi itu masih berlaku tanpa perubahan.
Seller harus membaca status berdasarkan tanggal.
Lebih penting lagi, PMK 37/2025 tidak berarti setiap transaksi yang bermula dari social media otomatis dipungut PPh Pasal 22 marketplace.
Transaksi harus berada dalam ruang mekanisme yang diatur dan diproses melalui pihak yang ditunjuk sesuai ketentuan.
DM lalu transfer langsung adalah alur lain
Pelanggan melihat posting Instagram.
Ia mengirim DM.
Seller memberi nomor rekening.
Pembeli transfer.
Barang dikirim.
Tidak ada marketplace yang memproses pembayaran.
Transaksi tersebut tetap merupakan penjualan seller.
Ketiadaan pemungutan marketplace tidak berarti penghasilannya bebas pajak.
Seller tetap perlu mencatat peredaran usaha.
Jika menggunakan PPh Final UMKM dan memenuhi kriteria, penghasilan dibaca berdasarkan ketentuan PP 20 Tahun 2026.
Jika seller sudah masuk mekanisme umum, penghasilan dan biaya mengikuti ketentuan umum.
Jika seller PKP, aspek PPN dilihat berdasarkan status dan jenis penyerahan.
Channel pembayaran tidak menghapus kewajiban dasar.
Ini titik yang sering salah.
Marketplace memungut bukan berarti direct sale bebas.
Direct sale tidak dipungut marketplace bukan berarti tidak ada pajak.
Live commerce bisa menghasilkan beberapa penghasilan sekaligus
Satu sesi live dapat melibatkan seller, creator, dan platform.
Seller memperoleh penghasilan dari penjualan barang.
Creator memperoleh fee atau komisi.
Platform memperoleh fee layanan.
Affiliate bisa memperoleh komisi.
Pembeli membayar satu kali, tetapi aliran ekonomi terbagi.
Karena itu, jangan mencatat seluruh nilai live sebagai pendapatan satu pihak tanpa melihat struktur.
Seller perlu membukukan gross sale dan biaya yang relevan.
Creator mencatat penghasilannya sendiri.
Jika ada pemotongan PPh atas fee creator, bukti potong perlu dikelola.
Jika transaksi marketplace nanti masuk mekanisme PMK 37/2025 setelah efektif, PPh Pasal 22 seller perlu dipisahkan dari pemotongan PPh atas jasa creator.
Satu campaign dapat membawa beberapa pajak yang berbeda.
Social media bukan legal entity
Akun bisnis sering tumbuh lebih dulu daripada badan usaha.
Nama toko “GlowByNia”.
Rekening milik Nia.
Kemudian Nia membentuk PT.
Akun social media tetap sama.
Marketplace masih memakai NIK Nia.
Website sudah memakai PT.
Pelanggan tidak melihat perbedaan.
Pajak melihat pihak yang sebenarnya memperoleh penghasilan.
Karena itu, ketika bisnis berpindah dari orang pribadi ke badan, lakukan migration plan.
Tanggal cut off.
Rekening.
Marketplace account.
Invoice.
Stock ownership.
Contract.
Payment gateway.
Tax profile.
Jangan menganggap karena username sama maka transaksi sebelum dan sesudah pendirian PT bisa dicampur.
Username adalah branding.
Wajib pajak adalah pihak hukum dan ekonomi.
Instagram order dan marketplace order jangan dihitung dua kali
Social commerce juga menghasilkan risiko double counting.
Customer bertanya melalui DM.
Admin membuat order manual di CRM.
Kemudian mengirim link marketplace agar pelanggan checkout.
CRM sudah mencatat sale.
Marketplace juga mencatat sale.
Jika finance mengimpor keduanya tanpa matching, omzet menjadi dua kali.
Gunakan order reference.
Jika order manual hanya lead yang kemudian selesai di marketplace, statusnya harus berubah menjadi converted, bukan menjadi penjualan kedua.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Data Penjualan Marketplace Lebih Besar dari Pembukuan: Apa yang Harus Dicari Tim Finance?.
Sebaliknya, jika pelanggan transfer langsung setelah DM, order direct perlu masuk ledger karena tidak akan muncul di marketplace.
Satu customer journey bisa melewati beberapa aplikasi.
Pendapatan tetap satu transaksi.
Pisahkan source, order, payment, dan settlement.
Voucher social media juga perlu diketahui siapa yang menanggung
Creator memberi kode promo.
Platform memberi voucher.
Seller memberi discount.
Brand principal memberi reimbursement.
Pembeli hanya melihat harga akhir.
Finance harus tahu sumber potongan.
Jangan langsung mengurangi semua voucher dari omzet.
Data promo perlu menunjukkan:
promo ID
campaign
funded by seller
funded by platform
funded by brand
shared
refund rule
Ini penting untuk margin dan pajak.
Bahkan jika dua campaign sama-sama menggunakan kode “LIVE10”, substansi dan sumber pendanaannya bisa berbeda.
PPh Final UMKM dihitung pada wajib pajak, bukan akun
Orang pribadi bisa mempunyai akun TikTok, Instagram, Shopee, Tokopedia, website, dan toko offline.
Jika semuanya merupakan kegiatan usaha wajib pajak yang sama, peredaran bruto tidak boleh dipisahkan berdasarkan aplikasi untuk menguji batas fasilitas.
PP 20 Tahun 2026 mempertahankan konsep peredaran bruto tertentu dan ketentuan Rp500 juta untuk orang pribadi dalam rezim yang memenuhi syarat.
Jangan menganggap Rp500 juta berlaku per platform.
DJP juga menekankan dalam penjelasan kebijakan marketplace bahwa omzet perlu dilihat secara keseluruhan.
Social commerce membuat hal ini semakin penting karena penjualan tersebar di banyak pintu.
Satu wajib pajak membutuhkan satu omzet kumulatif.
PKP juga perlu satu view atas penjualan
Jika seller sudah PKP, transaksi direct, marketplace, live, dan website perlu masuk kontrol PPN sesuai karakter penyerahan.
Jangan menganggap platform membuat Faktur Pajak otomatis untuk seluruh kewajiban seller.
Invoice platform bukan otomatis Faktur Pajak.
Jika ada transaksi B2B yang memerlukan data pelanggan spesifik, seller harus memastikan dokumen pajak dibuat dengan data yang benar.
Social channel hanya jalur penjualan.
Kewajiban PPN tetap berada pada PKP sesuai ketentuan.
Karena itu, tax engine atau rekonsiliasi perlu menerima seluruh channel.
Jangan hanya menghubungkan marketplace.
Creator barter menambah layer lain
Social commerce sering membayar creator dengan produk.
Tidak ada uang.
Seller mengirim barang.
Creator membuat konten.
Jangan otomatis menganggap transaksi tidak mempunyai konsekuensi pajak karena tidak ada cash payment.
Periksa substansi.
Apakah barang hanya sample pinjaman?
Apakah hadiah tanpa kewajiban?
Atau imbalan atas jasa promosi?
Jika merupakan imbalan jasa, bentuk nonkas tidak menghapus fakta bahwa ada nilai ekonomi.
Dokumen campaign perlu menjelaskan.
Seller juga perlu menentukan bagaimana barang keluar dari persediaan.
Creator perlu melihat apakah manfaat yang diterima merupakan bagian dari penghasilan berdasarkan ketentuan.
Satu kata “gift” di brief tidak cukup.
Buat social commerce transaction map
Cara paling praktis adalah memetakan setiap channel.
TikTok traffic, checkout marketplace.
Instagram DM, transfer bank.
Live, marketplace checkout.
WhatsApp, payment link.
Website, payment gateway.
Offline, cash atau QR.
Untuk masing-masing tentukan:
siapa seller
siapa pemroses pembayaran
di mana order dicatat
di mana invoice dibuat
apakah ada fee
apakah ada creator commission
apakah ada PPh yang dipungut atau dipotong
bagaimana PPN jika relevan
ke rekening mana settlement masuk
Map ini membuat finance tahu sumber data.
Tidak perlu menebak dari nama platform.
Jangan bikin satu asumsi untuk seluruh “penjualan online”
Istilah penjualan online terlalu luas untuk pajak.
Satu transaksi bisa marketplace.
Satu bisa direct commerce.
Satu bisa agency.
Satu bisa affiliate.
Satu bisa subscription.
Satu bisa penjualan barang fisik.
Satu bisa jasa digital.
Kalau semuanya dimasukkan ke akun “online sales” tanpa detail, bisnis kehilangan informasi yang diperlukan saat aturan berbeda berlaku.
Social commerce akan terus berubah.
Hari ini traffic datang dari satu aplikasi.
Tahun depan mungkin dari aplikasi lain.
Tax architecture yang baik tidak bergantung pada nama aplikasi.
Ia bergantung pada fungsi.
Source.
Seller.
Order.
Payment.
Settlement.
Fee.
Tax.
Selama tujuh lapisan itu diketahui, platform baru bisa masuk tanpa membuat sistem pajak baru dari nol.
Social commerce boleh bergerak cepat.
Asumsi pajaknya jangan.
Pisahkan creator source dan seller revenue
Social commerce sering membuat attribution menjadi ambigu.
Creator A membuat video.
Customer klik.
Checkout terjadi di toko seller.
Platform membayar komisi creator.
Dalam dashboard marketing, creator terlihat “menghasilkan revenue”.
Dalam pembukuan seller, revenue tetap perlu dicatat sebagai penjualan seller sesuai substansi.
Komisi creator adalah biaya atau pembayaran tersendiri yang perlu dianalisis.
Jangan mencatat net sales setelah creator commission sebagai omzet hanya karena platform langsung memotong komisinya.
Gross transaction, commission, fee, pajak, dan settlement perlu dipisahkan.
Bagi creator, komisi tersebut menjadi sumber penghasilan yang perlu dicatat pada pihak creator.
Dua pihak melihat transaksi yang sama dari sisi berbeda.
DM order perlu nomor order resmi
Penjualan lewat DM sering paling rawan hilang.
Admin menerima pesan.
Customer transfer.
Alamat dikirim lewat chat.
Barang dipacking.
Tidak ada order di ERP.
Akhir bulan finance hanya melihat transfer.
Solusinya sederhana.
Setiap transaksi DM harus dibuat menjadi order internal.
Berikan nomor.
Masukkan customer.
Produk.
Nilai.
Payment reference.
Status kirim.
Refund jika ada.
Dengan begitu, penjualan social media tidak hanya hidup di chat.
Chat adalah komunikasi.
Order system adalah catatan transaksi.
Jika admin keluar dari perusahaan, histori penjualan tetap ada.
Social commerce juga rawan rekening pribadi
Creator-owner sering menerima transfer langsung ke rekening pribadi karena audience sudah mengenal nomor tersebut.
Begitu usaha membentuk badan, kebiasaan itu harus dihentikan atau minimal dikendalikan.
Revenue badan sebaiknya masuk melalui channel yang konsisten dengan badan.
Jika keadaan tertentu membuat uang masuk ke rekening pribadi, buat dokumentasi dan rekonsiliasi segera.
Jangan menunggu akhir tahun.
Satu transfer dari customer bisa terlihat seperti pendapatan pribadi owner padahal sebenarnya milik perusahaan.
Kejelasan entity sangat penting.
Platform terms bisa berubah
Social platform bergerak cepat.
Fitur checkout, live, affiliate, dan integrasi marketplace dapat berubah.
Karena itu, jangan membangun tax policy berdasarkan asumsi teknis yang tidak pernah diperbarui.
Setiap kuartal atau ketika platform mengubah terms, cek:
siapa merchant of record
siapa memproses pembayaran
siapa menerbitkan invoice
siapa menanggung promo
siapa membayar affiliate
bagaimana settlement
apakah ada pemungutan pajak yang berlaku
Tax team tidak perlu membaca seluruh product update.
Cukup perubahan yang memengaruhi aliran transaksi.
Seller harus punya channel taxonomy
Buat kode sederhana.
MP untuk marketplace.
DIR untuk direct.
LIVE-MP untuk live dengan checkout marketplace.
LIVE-DIR untuk live dengan pembayaran langsung.
AFF untuk affiliate income.
WEB untuk website.
OFF untuk offline.
Kode tersebut masuk ke order ledger.
Dengan taxonomy, finance bisa menyaring transaksi berdasarkan fungsi, bukan nama aplikasi.
Jika besok platform baru muncul, tinggal tambahkan channel baru.
Struktur pajak tidak perlu dibangun dari nol.
Social commerce seharusnya memperluas penjualan, bukan memperbanyak definisi omzet.
Semua channel akhirnya harus bermuara pada satu ledger wajib pajak.