Pelanggan membeli produk seharga Rp250 ribu dari sebuah toko online.
Barang dikirim langsung oleh supplier.
Nama yang muncul di paket bisa supplier.
Uang masuk ke rekening seller.
Seller kemudian membayar supplier Rp190 ribu.
Apakah omzet seller Rp250 ribu atau hanya selisih Rp60 ribu?
Jawabannya bergantung pada peran seller dalam transaksi.
Inilah perbedaan penting antara menjadi pedagang yang menjual kembali barang dan menjadi perantara yang hanya memperoleh komisi.
Istilah dropshipper di pasar sangat longgar.
Dua orang sama-sama menyebut dirinya dropshipper, tetapi kontrak ekonominya bisa berbeda total.
Pajak harus membaca substansi, bukan label.
Reseller biasanya membeli dan menjual kembali
Dalam model reseller yang umum, seller membeli barang dari supplier atau setidaknya menjadi pihak yang menjual barang kepada pelanggan.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Seller Rumahan yang Tiba-Tiba Viral: Kapan Pajak Mulai Perlu Ditata Serius?.
Harga jual kepada pelanggan adalah Rp250 ribu.
Harga dari supplier Rp190 ribu.
Selisihnya menjadi margin sebelum biaya lain.
Jika seller adalah pihak yang sebenarnya melakukan penjualan, pembukuan tidak boleh hanya mencatat Rp60 ribu sebagai omzet hanya karena itulah keuntungan kotor yang terasa.
Penjualan dan harga pokok adalah dua lapis berbeda.
Omzet menjelaskan nilai penjualan.
Harga pokok menjelaskan biaya barang.
Mencatat hanya margin akan mengecilkan skala transaksi dan membuat rekonsiliasi dengan marketplace sulit.
Dropship bisa mempunyai model yang sama
Fakta bahwa barang tidak pernah masuk gudang seller tidak otomatis membuat seller hanya agen.
Seller bisa tetap menjadi principal dalam transaksi.
Ia menentukan harga.
Pelanggan membeli dari tokonya.
Seller menanggung risiko tertentu.
Supplier hanya melakukan fulfillment atas instruksi seller.
Jika substansinya seperti ini, fakta bahwa pengiriman dilakukan langsung supplier tidak mengubah seller menjadi sekadar penerima komisi.
Karena itu, jangan menentukan omzet dari lokasi barang.
Tentukan dari hubungan transaksi.
Siapa pihak yang menjual?
Siapa yang mempunyai hak atas pembayaran?
Siapa menanggung refund?
Siapa menetapkan harga?
Siapa yang berhubungan dengan pembeli?
Jawaban tersebut jauh lebih penting.
Model agen atau perantara berbeda
Ada model lain.
Seller hanya mengarahkan pelanggan ke supplier.
Supplier menjadi pihak yang menjual barang.
Supplier menerima pembayaran utama.
Seller memperoleh komisi Rp60 ribu.
Dalam model seperti ini, penghasilan seller secara ekonomi memang dapat berupa komisi, bukan gross sale barang Rp250 ribu.
Namun fakta harus jelas.
Kontrak, invoice, alur pembayaran, dan hubungan dengan pelanggan perlu mendukung.
Jangan menulis “komisi” di spreadsheet setelah tahun berakhir hanya karena hasil pajaknya terasa lebih kecil.
Substansi harus sudah ada sejak transaksi berlangsung.
Marketplace bisa membuat peran terlihat kabur
Platform digital dapat membuat seller mempunyai toko dan dashboard sendiri meskipun fulfillment dilakukan supplier.
Dari tampilan aplikasi, seller terlihat sebagai merchant.
Tetapi struktur hukum dan ekonomi masih perlu diperiksa.
PMK 37 Tahun 2025 mendefinisikan Pedagang Dalam Negeri untuk mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 sebagai orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui transaksi pada sistem PMSE sesuai kriteria peraturan.
Sejak 1 Juli 2026, DJP menunjuk Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada sebagai pemungut PPh Pasal 22 berdasarkan aturan tersebut.
Jika akun marketplace berada atas nama dropshipper dan platform memperlakukannya sebagai merchant yang menerima penghasilan penjualan, data itu menjadi bagian penting dari analisis.
Namun tetap perlu dicocokkan dengan substansi bisnis.
Jangan sampai marketplace melaporkan gross transaction atas seller sementara pembukuan seller hanya mencatat margin tanpa penjelasan.
Rekonsiliasi seperti itu akan terlihat janggal.
PPh Pasal 22 bisa memperlihatkan ketidakkonsistenan
Misalnya marketplace memungut PPh Pasal 22 0,5 persen atas dasar transaksi yang diproses melalui akun seller.
Seller kemudian mengaku omzetnya hanya komisi.
Pertanyaannya otomatis muncul: mengapa data platform menunjukkan seller sebagai pedagang atas nilai yang lebih besar?
Bisa saja ada penjelasan yang sah.
Tetapi penjelasan harus didukung struktur yang nyata.
Karena itu, sebelum menggunakan model dropship, pelaku usaha perlu memastikan desain transaksi konsisten dari awal.
Kontrak supplier.
Syarat toko.
Invoice.
Alur uang.
Dokumen pengiriman.
Pembukuan.
Pajak.
Semuanya harus menceritakan peran yang sama.
Harga jual dan harga beli jangan dicampur
Untuk reseller yang memang membeli dan menjual kembali barang, buat pencatatan dua sisi.
Penjualan Rp250 ribu.
Harga barang Rp190 ribu.
Biaya marketplace misalnya ada.
Biaya iklan ada.
PPh Pasal 22 jika dipungut platform dicatat terpisah.
Settlement menjadi hasil setelah beberapa komponen.
Dengan struktur itu, owner dapat melihat gross margin dan net margin.
Jika hanya mencatat selisih Rp60 ribu sebagai penjualan, seller kehilangan informasi harga pokok.
Begitu ada refund, sistem juga sulit menentukan nilai mana yang harus dibalik.
Persediaan dropship juga perlu dipahami
Sebagian dropshipper tidak memiliki stok.
Yang lain membeli stok secara bulk tetapi menyimpannya di gudang supplier.
Ada juga yang menggunakan fulfillment center.
Kepemilikan ekonomi atas persediaan perlu dibedakan dari lokasi fisik.
Barang berada di gudang pihak lain bukan berarti bukan persediaan seller.
Sebaliknya, barang yang ditampilkan di etalase seller belum tentu dimiliki seller.
Pembukuan harus melihat siapa yang menanggung risiko dan hak atas barang berdasarkan arrangement yang berlaku.
Ini penting ketika bisnis membesar.
Nilai persediaan dapat menjadi material.
Tanpa catatan yang jelas, laba dan aset sama-sama salah.
Refund menguji siapa sebenarnya penjual
Cara cepat membaca substansi adalah melihat siapa yang menanggung refund.
Pelanggan mengembalikan barang.
Siapa wajib mengembalikan uang?
Siapa menanggung barang rusak?
Siapa menanggung ongkir?
Siapa menghadapi komplain?
Jika seller menanggung seluruh risiko komersial, itu menunjukkan karakter yang berbeda dari agen yang hanya menerima komisi setelah transaksi supplier selesai.
Bukan berarti satu faktor menentukan semuanya.
Tetapi pola risiko memberi petunjuk.
Karena itu, kontrak dengan supplier sebaiknya tidak hanya mengatur harga.
Atur juga retur, garansi, kehilangan, refund, dan komplain.
Seller multi-supplier butuh satu ledger
Dropshipper sering mempunyai puluhan supplier.
Satu order bisa berasal dari supplier berbeda.
Jika pencatatan hanya berdasarkan transfer ke supplier, pembukuan menjadi kacau.
Bangun order ledger.
Setiap order mempunyai:
nomor order
customer
produk
supplier
nilai jual
nilai supplier
biaya platform
status pengiriman
refund
settlement
pajak yang dipungut jika ada
Dengan ledger ini, seller bisa melihat apakah setiap penjualan mempunyai biaya terkait dan apakah margin benar.
Jika perannya hanya agen untuk sebagian transaksi, beri kode model yang berbeda.
Jangan campur principal sale dan commission income dalam satu kategori.
Batas omzet bergantung pada apa yang benar-benar menjadi peredaran usaha
Untuk wajib pajak orang pribadi yang memakai fasilitas PPh Final UMKM, bagian omzet sampai Rp500 juta dan batas Rp4,8 miliar perlu dihitung berdasarkan peredaran bruto yang sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak.
Karena itu, klasifikasi principal versus agent bisa berpengaruh besar.
Tetapi jangan menjadikan klasifikasi sebagai alat untuk mengecilkan omzet secara artifisial.
Jika secara nyata seller menjual barang kepada konsumen, mencatat hanya margin sebagai omzet dapat menghasilkan gambaran yang salah.
Sebaliknya, jika seller benar-benar agen yang hanya memperoleh komisi, memaksanya mencatat seluruh nilai penjualan principal juga belum tentu mencerminkan substansi.
Fakta harus menang.
Pajak mengikuti fakta, bukan nama model bisnis.
Dropshipper yang viral perlu waspada data supplier
Saat volume naik cepat, masalah lain muncul.
Supplier mungkin tidak mampu menyediakan invoice atau dokumentasi yang rapi.
Harga berubah.
Order split.
Barang substitusi.
Refund terlambat.
Seller kemudian mempunyai gross sales yang jelas dari marketplace, tetapi harga pokoknya tidak bisa dibuktikan dengan baik.
Dalam PPh Final, masalah biaya mungkin tidak langsung mengubah pajak final.
Namun ketika seller berpindah ke mekanisme umum, kualitas bukti biaya menjadi jauh lebih penting.
Selain itu, bank, investor, dan manajemen juga membutuhkan gross margin yang benar.
Karena itu, jangan tunggu omzet besar untuk memperbaiki supplier documentation.
Satu pertanyaan yang harus dijawab setiap bisnis dropship
Kalau pelanggan bertanya, “Saya sebenarnya membeli dari siapa?”, jawaban bisnis harus jelas.
Jika jawabannya seller, pembukuan kemungkinan perlu mencerminkan seller sebagai penjual sesuai substansi.
Jika jawabannya supplier dan seller hanya perantara, kontrak serta aliran uang harus mendukung model tersebut.
Marketplace dapat membuat batas antarperan terlihat tipis.
Pajak memaksa bisnis memperjelasnya.
Reseller dan dropshipper bukan kategori pajak otomatis.
Mereka adalah model operasi.
Yang menentukan pencatatan adalah hak, kewajiban, risiko, aliran uang, dan siapa yang memperoleh penghasilan.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Penjualan Preorder Online: Kapan Uang Muka Perlu Masuk Catatan Pajak?.
Begitu itu jelas, pertanyaan omzet menjadi jauh lebih mudah dijawab.
Jangan gunakan istilah margin sebagai pengganti omzet
Di komunitas seller, kalimat “omzet saya cuma margin” sering muncul.
Secara bisnis, orang mungkin bermaksud mengatakan bahwa uang yang benar-benar menjadi miliknya hanyalah selisih setelah membayar supplier.
Secara pajak dan akuntansi, istilah itu berbahaya jika tidak dijelaskan.
Margin adalah selisih.
Omzet adalah ukuran peredaran atau penjualan sesuai substansi transaksi dan ketentuan.
Jika seller bertindak sebagai principal, gross sale tidak berubah menjadi komisi hanya karena supplier langsung menerima sebagian dana.
Sebaliknya, agen yang benar-benar hanya berhak atas komisi tidak seharusnya dipaksa mengakui gross sale principal tanpa dasar.
Karena itu, gunakan istilah yang tepat dalam kontrak dan pembukuan.
Jangan biarkan bahasa komunitas menggantikan definisi ekonomi.
Split payment membutuhkan perhatian khusus
Beberapa model dropship menggunakan split payment.
Pembeli membayar melalui platform.
Sebagian dana diteruskan ke supplier.
Sebagian menjadi hak seller.
Dari sisi kas, seller mungkin tidak pernah menerima seluruh harga jual.
Tetapi itu belum menjawab siapa penjual.
Jika seller adalah principal, pembayaran langsung kepada supplier bisa saja merupakan penyelesaian kewajiban seller kepada supplier melalui mekanisme platform.
Jika seller agen, alurnya bisa menunjukkan hal berbeda.
Jadi jangan menentukan omzet dari jumlah yang mampir ke rekening.
Periksa kontrak dan hak ekonominya.
Split payment adalah metode penyelesaian, bukan bukti tunggal tentang siapa pemilik revenue.
Perhatikan invoice kepada pelanggan
Invoice adalah petunjuk kuat.
Jika invoice kepada pelanggan diterbitkan atas nama seller untuk nilai penuh barang, hal itu konsisten dengan seller sebagai penjual.
Jika supplier menerbitkan invoice kepada pelanggan dan seller hanya menerbitkan tagihan komisi kepada supplier, strukturnya lebih dekat ke agency model.
Namun satu dokumen tidak berdiri sendiri.
Lihat juga siapa menentukan harga, siapa menanggung garansi, siapa menerima komplain, dan siapa mempunyai risiko persediaan.
Semua fakta harus sejalan.
Kalau invoice mengatakan satu hal tetapi marketplace dan rekening mengatakan hal lain, lakukan perbaikan.
Jangan tunggu pemeriksaan atau due diligence.
Supplier luar negeri menambah lapisan baru
Jika dropshipper menggunakan supplier luar negeri dan barang dikirim langsung ke konsumen Indonesia, isu perpajakan dapat meluas ke kepabeanan, PPN impor, serta aturan barang kiriman.
Jangan menganggap model dropship domestik bisa diterapkan begitu saja.
Siapa importir?
Siapa menanggung bea masuk dan pajak impor?
Bagaimana harga kepada pelanggan?
Apakah marketplace memfasilitasi transaksi lintas negara?
Pertanyaan tersebut perlu dianalisis berdasarkan struktur nyata dan aturan yang berlaku pada transaksi impor.
Topik ini lebih kompleks daripada PPh Final UMKM.
Karena itu, seller lintas negara sebaiknya memisahkan transaksi domestik dan impor dalam ledger.
Jangan campur harga pokok yang sudah termasuk pungutan impor dengan pembelian lokal tanpa detail.
Saat menjadi PKP, principal versus agent makin penting
Jika skala usaha mendekati batas pengusaha kecil untuk PPN, status siapa yang melakukan penyerahan menjadi semakin penting.
Principal yang menjual barang mempunyai posisi berbeda dari agen yang hanya menyediakan jasa perantara.
Karena itu, desain model tidak boleh dibiarkan ambigu sampai omzet besar.
Tinjau perjanjian sebelum bisnis mendekati kewajiban PKP.
Pastikan invoice, faktur pajak jika relevan, harga, dan aliran barang sesuai peran masing-masing.
Kesalahan klasifikasi yang kecil pada omzet Rp100 juta bisa menjadi sangat mahal ketika omzet mencapai miliaran.
Dokumentasi adalah pertahanan utama
Untuk setiap supplier utama, simpan perjanjian atau setidaknya dokumen yang menjelaskan mekanisme.
Harga supplier.
Hak menetapkan harga jual.
Skema pembayaran.
Retur.
Garansi.
Pengiriman.
Kepemilikan barang.
Risiko kehilangan.
Komisi jika ada.
Dengan dokumen ini, pertanyaan “siapa yang membukukan penjualan?” tidak dijawab berdasarkan perasaan.
Jawabannya dibangun dari fakta yang konsisten.