Live Shopping dan Pajak: Ketika Creator, Seller, dan Platform Berada dalam Satu Transaksi

Satu sesi live bisa menghasilkan ratusan pesanan dalam satu jam.

Host memegang produk.

Creator membangun traffic.

Seller menyediakan stok.

Platform memproses transaksi.

Affiliate link menghasilkan komisi.

Marketplace memotong biaya.

Pelanggan membayar.

Di layar, semuanya terlihat seperti satu aktivitas: live shopping.

Di pajak dan pembukuan, justru perlu dipecah.

Siapa menjual barang?

Siapa menerima komisi?

Siapa membayar creator?

Siapa memungut pajak?

Siapa menerbitkan invoice?

Siapa menanggung voucher?

Pertanyaan itu menentukan bagaimana penghasilan dibaca.

Creator bukan otomatis seller

Bayangkan creator hanya mempromosikan produk milik merchant.

Ia tidak memiliki stok.

Ia tidak menetapkan harga akhir.

Pesanan masuk ke toko milik seller.

Barang dikirim seller.

Creator menerima komisi berdasarkan penjualan.

Dalam model seperti ini, omzet penjualan barang secara substansi berada pada pihak yang menjual barang, bukan otomatis pada creator hanya karena creator tampil di layar.

Creator mempunyai sumber penghasilan sendiri, misalnya fee, komisi affiliate, atau bentuk imbalan lain.

Pemisahan ini penting karena perlakuan PPh creator dan seller dapat berbeda.

Pada 2026, PP 20 Tahun 2026 bahkan memperjelas pekerjaan bebas tertentu, termasuk pembuat atau pencipta konten pada media daring dalam konteks yang diatur.

Karena itu, creator orang pribadi tidak boleh otomatis menganggap komisinya masuk PPh Final UMKM 0,5 persen hanya karena penghasilannya belum besar.

Karakter sumber penghasilan harus diperiksa.

Seller tetap perlu menghitung penjualan

Seller tidak boleh mencatat hanya settlement setelah creator fee dan biaya platform.

Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Seller Multi-Platform: Bagaimana Mencocokkan Data Marketplace dengan Omzet di Pembukuan?.

Misalnya, live menghasilkan penjualan Rp200 juta.

Platform memotong biaya.

Ada komisi affiliate.

Ada voucher.

Ada PPh Pasal 22 jika transaksi memenuhi mekanisme PMK 37/2025 pada marketplace yang sudah ditunjuk.

Kas yang masuk ke seller akhirnya jauh lebih kecil.

Namun gross transaction dan berbagai potongan tetap perlu dipisahkan.

Jika seluruhnya dicatat sebagai satu angka bersih, seller kehilangan informasi penjualan dan biaya.

Ini juga membuat margin live shopping sulit dinilai.

Sesi yang terlihat menghasilkan omzet besar bisa ternyata sangat tipis setelah komisi, promo, dan retur.

Komisi creator adalah penghasilan creator

DJP telah berulang kali mengingatkan bahwa penghasilan affiliate perlu dicatat dan dilaporkan sesuai ketentuan.

Dalam edukasi DJP mengenai affiliator, komisi affiliate merupakan penghasilan yang perlu dicatat, termasuk dengan menyimpan laporan komisi dari aplikasi.

PP 20 Tahun 2026 membuat klasifikasi pekerjaan bebas digital semakin eksplisit untuk beberapa jenis kegiatan.

Karena itu, creator sebaiknya tidak mencampur beberapa sumber uang.

Fee tampil live.

Komisi affiliate.

Endorsement.

Barter.

Royalti.

Penjualan barang sendiri.

Pendapatan badan usaha jika creator mempunyai entity.

Setiap sumber bisa membutuhkan analisis berbeda.

Satu rekening tidak berarti satu jenis penghasilan.

Platform berada di tengah, tetapi bukan pemilik semua revenue

Marketplace memfasilitasi transaksi.

Ia dapat menarik biaya.

Ia dapat menjalankan program promo.

Pada 2026, marketplace tertentu juga ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 berdasarkan PMK 37 Tahun 2025.

Tetapi peran platform sebagai perantara tidak berarti seluruh nilai transaksi menjadi pendapatan platform atau seluruh kewajiban pajak seller pindah ke platform.

Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Seller Rumahan yang Tiba-Tiba Viral: Kapan Pajak Mulai Perlu Ditata Serius?.

Seller tetap mempunyai kewajiban pembukuan atau pencatatan dan pelaporan.

Creator tetap mempunyai kewajiban atas penghasilannya.

Platform menjalankan fungsi sesuai regulasi dan hubungan komersialnya.

Tiga pihak bisa berada dalam satu transaksi tanpa mempunyai objek penghasilan yang sama.

PPh Pasal 22 marketplace harus ditempatkan di sisi seller yang benar

Sejak 1 Juli 2026, DJP menunjuk Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada sebagai pihak lain pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace.

Tarif pemungutan yang diumumkan adalah 0,5 persen dari peredaran bruto yang menjadi dasar pemungutan, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Dalam live shopping, seller perlu memastikan akun toko dan identitas pajaknya sesuai pihak yang benar-benar melakukan penjualan.

Jika creator menggunakan akun sendiri untuk menjual barang merchant, struktur harus dianalisis.

Apakah creator reseller?

Apakah creator hanya agen?

Apakah transaksi secara hukum dan ekonomi tetap milik merchant?

Siapa pihak pada invoice?

Siapa menerima settlement?

Jawaban menentukan siapa yang seharusnya mencatat omzet.

Jangan membiarkan desain platform menjadi satu-satunya dasar kesimpulan.

Kontrak creator dan seller harus jelas

Banyak live shopping berjalan berdasarkan chat.

“Fee 5 persen.”

“Bonus kalau tembus seribu order.”

“Produk sample gratis.”

Cara informal bisa bekerja untuk satu sesi kecil.

Begitu nilainya besar, kontrak perlu menjawab lebih banyak.

Apakah creator mendapat fixed fee?

Apakah ada komisi per penjualan?

Apa definisi transaksi yang dihitung?

Bagaimana jika refund?

Apakah komisi dibayar sebelum atau setelah periode retur?

Siapa menanggung pajak?

Apakah ada reimbursement biaya produksi?

Apakah produk sample menjadi bagian dari imbalan?

Siapa memiliki rekaman konten?

Dokumen yang jelas membantu dua pihak mencatat transaksi secara konsisten.

Seller tahu biaya marketing.

Creator tahu penghasilan.

Finance tahu kapan kewajiban pembayaran muncul.

Refund bisa membalik komisi

Live shopping mempunyai karakter impulsif.

Conversion tinggi bisa diikuti refund tinggi.

Jika komisi creator dihitung dari order yang kemudian dibatalkan, kontrak perlu menentukan apakah komisi dibalik.

Pembukuan juga perlu mengikuti mekanisme tersebut.

Jangan mencatat komisi berdasarkan order gross jika kenyataannya creator hanya berhak atas transaksi completed setelah periode tertentu.

Sebaliknya, jika kontrak menjamin fee tertentu terlepas dari refund, perlakuannya berbeda.

Karena itu, live commerce membutuhkan dua ledger yang saling berhubungan:

ledger penjualan
ledger creator commission

Transaction ID dapat menjadi jembatan.

Jika satu order refund, sistem bisa tahu apakah komisi terkait juga berubah.

Voucher membuat margin makin sulit dibaca

Dalam satu live, ada voucher seller, voucher platform, affiliate incentive, subsidi ongkir, dan diskon bundling.

Pembeli hanya melihat harga akhir.

Finance harus tahu siapa menanggung setiap potongan.

Jangan mengurangi seluruh voucher dari omzet tanpa memahami sumbernya.

FAQ DJP mengenai PMK 37/2025 dan PP 20 Tahun 2026 menekankan pentingnya definisi peredaran bruto berdasarkan ketentuan, bukan sekadar nilai yang terlihat setelah potongan.

Karena itu, data promo harus dipertahankan secara granular.

Live yang sukses secara GMV belum tentu sukses secara net margin.

Barter produk juga jangan hilang dari catatan creator

Creator kadang menerima produk gratis sebagai bagian dari kompensasi.

Tidak ada uang masuk.

Tetapi fakta bahwa pembayaran berbentuk barang bukan otomatis berarti tidak ada penghasilan.

Perlakuannya perlu dianalisis berdasarkan substansi hubungan dan ketentuan pajak.

Jika produk benar-benar sample pinjaman yang harus dikembalikan, situasinya berbeda dari produk yang diberikan sebagai imbalan jasa.

Karena itu, kontrak atau brief harus jelas.

Seller juga perlu menentukan apakah barang yang diberikan merupakan biaya promosi, sample, atau bentuk lain sesuai fakta.

Jangan memakai label “gift” untuk menutup substansi komersial.

Creator yang punya badan perlu memisahkan kapasitas

Creator dapat bekerja sebagai orang pribadi sekaligus mempunyai PT atau badan usaha.

Live tertentu mungkin dikontrak atas nama badan.

Live lain masih dibayar ke pribadi.

Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan bercampur.

Periksa siapa pihak dalam kontrak.

Siapa menerbitkan invoice.

Ke rekening mana pembayaran masuk.

Siapa melakukan pekerjaan.

Bagaimana tim dan aset digunakan.

Jika transaksi milik badan, pembukuan dan pajaknya harus konsisten dengan badan.

Jika transaksi pribadi merupakan pekerjaan bebas, analisis dilakukan pada orang pribadi.

Jangan memilih identitas setelah mengetahui tarif mana yang lebih ringan.

Bangun live shopping settlement statement

Setelah setiap campaign, seller sebaiknya mempunyai statement internal.

Isinya dapat mencakup:

gross order
completed order
cancelled order
refund
gross sales
voucher seller
voucher platform
creator fee
affiliate commission
platform fee
PPh Pasal 22
settlement
kas masuk

Creator juga sebaiknya mempunyai statement sendiri:

fixed fee
commission eligible
refund adjustment
bonus
produk atau benefit nonkas jika relevan
pajak yang dipotong
nilai yang diterima

Dua statement itu tidak harus identik.

Tetapi transaksi yang sama harus bisa saling dijelaskan.

Live shopping bukan satu jenis penghasilan

Itulah inti masalahnya.

Satu sesi live dapat menciptakan penjualan barang bagi seller, komisi bagi creator, fee jasa, biaya platform, dan pemungutan pajak tertentu dalam waktu yang sama.

Jika semua disederhanakan menjadi “pendapatan live”, catatan akan cepat berantakan.

Pajak tidak membaca layar live.

Pajak membaca siapa memperoleh penghasilan dan dari transaksi apa.

Karena itu, semakin cepat bisnis memisahkan peran, kontrak, dan aliran uang, semakin mudah pertumbuhan live commerce dikelola.

Live boleh berlangsung spontan.

Pembukuannya jangan.

Creator bisa menerima dua jenis pembayaran dalam satu campaign

Satu creator kadang menerima fixed fee Rp10 juta untuk tampil selama dua jam dan komisi 5 persen dari transaksi yang memenuhi syarat.

Secara komersial, kedua pembayaran itu muncul dari campaign yang sama.

Secara administrasi, keduanya sebaiknya dipisahkan.

Fixed fee terkait jasa tampil atau pembuatan konten.

Komisi terkait performa penjualan sesuai mekanisme yang disepakati.

Jika ada bonus target, catat sebagai komponen ketiga.

Pemisahan ini membantu ketika terdapat pemotongan PPh oleh pihak yang membayar, ketika menentukan penghasilan bruto creator, dan saat kontrak perlu direkonsiliasi.

Jangan membayar satu angka total tanpa breakdown.

Creator juga perlu menyimpan bukti potong jika pihak pemberi penghasilan melakukan pemotongan sesuai ketentuan.

Seller perlu menyimpan invoice atau dokumen pembayaran creator.

Satu pembayaran, dua pembukuan

Dalam transaksi live shopping, apa yang menjadi biaya bagi seller bisa menjadi penghasilan bagi creator.

Jika seller membayar fee Rp20 juta, seller perlu menilai perlakuan biaya dan kewajiban pemotongan PPh sesuai karakter jasa dan pihak penerima.

Creator di sisi lain perlu mencatat Rp20 juta tersebut sebagai penghasilan sesuai statusnya.

Kedua pihak seharusnya mempunyai angka yang konsisten.

Jika seller mencatat Rp20 juta tetapi creator mengaku hanya menerima Rp18 juta karena ada pemotongan, bukti potong menjadi jembatan.

Inilah alasan dokumen pemotongan pajak penting.

Tanpa bukti, creator hanya melihat kas bersih dan bisa melupakan penghasilan bruto serta pajak yang sudah dipotong.

Jika live dilakukan oleh karyawan seller, struktur berubah lagi

Tidak semua host adalah creator independen.

Ada perusahaan yang menggunakan karyawan internal sebagai host live.

Dalam model itu, penghasilan host bisa merupakan bagian dari hubungan kerja dan perlakuan PPh 21 mengikuti ketentuan atas pegawai, bukan otomatis diperlakukan seperti fee creator eksternal.

Ini menunjukkan lagi bahwa format konten tidak menentukan jenis pajak.

Orang yang sama-sama tampil di live dapat mempunyai hubungan hukum yang berbeda.

Host A adalah pegawai.

Host B freelancer.

Host C pemilik toko.

Host D affiliate.

Seller harus mengklasifikasikan hubungan lebih dulu sebelum menentukan dokumen dan pemotongan.

Pisahkan akun toko dari akun creator

Creator besar kadang mengoperasikan akun live yang menjadi pusat traffic untuk banyak merchant.

Jika transaksi diproses melalui satu akun, struktur merchant of record perlu jelas.

Jangan sampai satu akun mengumpulkan penjualan beberapa seller tanpa ledger yang mampu memisahkan siapa pemilik revenue.

Untuk setiap order, simpan seller ID.

Creator ID.

Campaign ID.

Commission rule.

Platform fee.

PPh yang dipungut jika relevan.

Settlement destination.

Dengan data itu, satu live yang menampilkan 20 brand masih dapat direkonsiliasi.

Tanpa itu, revenue sharing menjadi tebak-tebakan.

Live shopping juga bisa membawa isu PPN

Jika seller sudah PKP dan menjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kewajiban PPN tetap perlu dianalisis berdasarkan transaksi.

PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace tidak menggantikan PPN.

Fee creator atau jasa lain yang diterima seller juga dapat mempunyai aspek PPN tergantung status penyedia jasa dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, satu campaign bisa mempunyai beberapa lapis pajak yang berbeda.

Jangan satukan seluruhnya dalam “tax platform”.

Buat field terpisah.

PPh seller.

PPh yang dipotong atas creator jika ada.

PPN penjualan jika relevan.

PPN atas jasa vendor jika relevan.

Semakin besar live commerce, semakin penting pemisahan ini.

Satu campaign bisa dianalisis dari tiga sisi

Setelah live selesai, lakukan review dari sisi seller, creator, dan platform.

Seller bertanya: berapa penjualan, margin, refund, biaya, dan pajak?

Creator bertanya: berapa fee, komisi, bonus, pemotongan, dan kas diterima?

Platform menyediakan data transaksi, fee, settlement, serta pemungutan yang menjadi tanggung jawabnya.

Jika ketiga sisi itu dapat direkonsiliasi, campaign mempunyai data yang kuat.

Jika tidak, jangan hanya menyalahkan dashboard.

Periksa kontrak dan definisi transaksinya.

Live shopping yang matang bukan sekadar host yang jago menjual.

Ia membutuhkan back office yang mampu menjelaskan setiap rupiah setelah lampu studio dimatikan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *