Biaya Admin Marketplace: Beban Usaha, Potongan Omzet, atau Dua Hal yang Berbeda?

Seller melihat satu angka di dashboard: penjualan Rp100 juta. Yang cair ke rekening hanya Rp92 juta. Delapan juta rupiah sisanya habis untuk biaya layanan, komisi, program promosi, dan potongan lain dari marketplace.

Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Voucher dari Marketplace vs Diskon Seller: Kenapa Sumber Potongan Harga Penting?.

Lalu muncul pertanyaan yang kelihatannya sederhana: omzet pajaknya Rp100 juta atau Rp92 juta?

Jawabannya tidak boleh diambil hanya dari angka settlement.

Biaya admin marketplace dan omzet adalah dua hal yang berbeda secara konsep. Marketplace dapat memotong biaya sebelum dana diteruskan ke seller, tetapi pemotongan arus kas tidak otomatis mengubah seluruh nilai penjualan menjadi sebesar dana bersih yang diterima. Untuk kepentingan pajak, seller tetap perlu membaca substansi transaksi dan rezim pajak yang digunakan.

Pada 2026, isu ini semakin penting karena PMK 37 Tahun 2025 telah masuk tahap implementasi. Sejak 1 Juli 2026, Direktorat Jenderal Pajak menunjuk Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace. Pemungutan dilakukan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang menjadi dasar pemungutan, tidak termasuk PPN dan PPnBM, sesuai ketentuan.

Jika seller masih mencatat penjualan hanya dari uang yang masuk rekening, rekonsiliasinya akan makin mudah kacau.

Settlement bukan omzet

Mari pakai contoh ilustratif.

Toko A menjual barang senilai Rp10 juta dalam satu periode.

Marketplace memotong biaya layanan Rp500 ribu.

Ada biaya program promosi Rp200 ribu.

PPh Pasal 22 dipungut berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Dana yang masuk rekening tentu lebih kecil dari Rp10 juta.

Jika seller hanya melihat mutasi bank lalu mencatat seluruh dana masuk sebagai omzet, biaya marketplace seolah tidak pernah ada. Padahal secara ekonomi seller melakukan penjualan dan sekaligus menanggung biaya tertentu kepada platform.

Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Seller Multi-Platform: Bagaimana Mencocokkan Data Marketplace dengan Omzet di Pembukuan?.

Cara yang lebih sehat adalah memisahkan beberapa lapis:

nilai transaksi penjualan
biaya marketplace
PPh yang dipungut
refund jika ada
settlement
kas yang diterima

Dengan pemisahan itu, seller dapat menjelaskan mengapa omzet dan bank tidak sama.

PPh Final UMKM membuat perbedaan ini makin jelas

Bagi wajib pajak yang masih memenuhi kriteria PPh Final UMKM berdasarkan PP 20 Tahun 2026, pajak dihitung berdasarkan peredaran bruto yang relevan menurut ketentuan, bukan laba setelah biaya platform.

Ini berarti biaya admin yang membuat margin seller mengecil tidak otomatis mengurangi dasar pengenaan PPh Final hanya karena biaya tersebut dipotong langsung dari settlement.

Konsep ini sering terasa tidak intuitif.

Owner merasa, “Uang yang saya pegang cuma Rp92 juta, kok pajaknya melihat angka yang lebih tinggi?”

Karena pajak final berbasis omzet tidak menggunakan pendekatan laba bersih.

Biaya tetap penting untuk menilai kesehatan usaha, tetapi logika penghitungan PPh Final berbeda dari mekanisme umum yang menghitung penghasilan neto.

Karena itu, seller harus tahu rezim pajaknya.

Jika memakai PPh Final, biaya admin dan omzet perlu tetap dipisahkan.

Jika menggunakan mekanisme umum berbasis penghasilan neto, biaya usaha dapat dianalisis apakah memenuhi ketentuan untuk menjadi pengurang fiskal.

Satu istilah “biaya marketplace” bisa berisi banyak komponen

Jangan berhenti pada satu akun bernama “admin fee”.

Marketplace dapat memotong berbagai jenis biaya.

Ada komisi penjualan.

Ada biaya layanan.

Ada biaya program gratis ongkir.

Ada biaya iklan.

Ada biaya afiliasi.

Ada penalti tertentu.

Ada biaya fulfillment.

Ada potongan lain sesuai program.

Tidak semua mempunyai substansi yang sama.

Jika seluruhnya dimasukkan ke satu akun besar, perusahaan memang bisa memperoleh total biaya, tetapi kehilangan detail yang diperlukan untuk menilai margin dan perlakuan pajaknya.

Buat kamus biaya.

Minimal pisahkan biaya transaksi, biaya promosi, biaya iklan, fulfillment, dan komponen lain yang material.

Dengan begitu, owner bisa melihat marketplace mana yang sebenarnya paling menguntungkan, bukan hanya marketplace mana yang mencatat omzet paling besar.

Potongan langsung bukan berarti bukan biaya

Ada kebiasaan berbahaya pada seller kecil.

Karena biaya platform tidak pernah dibayar melalui transfer terpisah, biaya itu tidak dicatat.

Logikanya: “Saya tidak pernah keluar uang.”

Padahal seller menerima dana yang sudah dikurangi biaya.

Secara ekonomi tetap ada biaya yang dibebankan.

Contoh sederhana, marketplace menghitung hak seller Rp5 juta lalu memotong biaya Rp250 ribu sebelum transfer. Dana masuk Rp4,75 juta.

Jika pembukuan mencatat hanya Rp4,75 juta sebagai penjualan, biaya Rp250 ribu menghilang dari laporan.

Akhirnya dua hal terjadi sekaligus.

Pendapatan terlihat lebih kecil.

Biaya platform terlihat nol.

Margin menjadi tidak dapat dianalisis dengan benar.

Untuk bisnis yang masih sangat kecil, kesalahan ini mungkin tidak terasa. Begitu omzet naik, hasilnya bisa material.

PMK 37/2025 menambah satu potongan yang bukan biaya usaha

PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace jangan dicampur dengan biaya admin.

Ini sangat penting.

PPh Pasal 22 adalah pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia bukan komisi platform.

Bagi wajib pajak yang memenuhi rezim PPh Final tertentu, pemungutan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pelunasan PPh Final sesuai ketentuan. Bagi wajib pajak lain, pemungutan dapat menjadi kredit pajak.

Jika PPh dimasukkan ke akun biaya marketplace, seller bisa kehilangan jejak pajak yang sudah dipungut.

Saat SPT Tahunan disusun, finance kemudian harus membongkar ulang ribuan settlement.

Lebih baik sejak awal buat akun atau field tersendiri untuk PPh Pasal 22.

Setiap platform perlu direkonsiliasi.

Total PPh harus dapat dihubungkan ke bukti pemungutan atau laporan yang tersedia.

Biaya admin tidak menentukan batas omzet sendiri

Untuk wajib pajak orang pribadi, batas Rp500 juta yang relevan dalam fasilitas PPh Final UMKM bukan dihitung dari settlement bersih setelah biaya marketplace.

FAQ resmi DJP mengenai PMK 37/2025 pada Juli 2026 menegaskan bahwa peredaran bruto dihitung secara keseluruhan sesuai ketentuan. Toko online dan toko offline perlu dibaca sebagai satu kegiatan usaha wajib pajak bila memang substansinya satu.

Karena itu, seller yang mempunyai penjualan kotor tinggi tetapi menerima settlement lebih kecil karena biaya platform tidak boleh otomatis memakai angka bersih untuk menguji batas omzet.

Begitu pula batas Rp4,8 miliar untuk penggunaan fasilitas tertentu.

Pengujian harus mengikuti definisi peredaran bruto dalam regulasi, bukan angka payout yang paling mudah ditemukan.

Pembukuan yang baik menyimpan gross dan net sekaligus

Seller membutuhkan dua sudut pandang.

Gross menunjukkan skala transaksi.

Net menunjukkan apa yang tersisa setelah biaya.

Keduanya penting.

Jika hanya gross yang dilihat, owner bisa merasa bisnis besar padahal margin habis oleh fee dan promo.

Jika hanya net yang dilihat, omzet dan struktur biaya menjadi kabur.

Karena itu laporan bulanan marketplace sebaiknya mempunyai jembatan sederhana:

gross sales
dikurangi refund atau pembatalan sesuai perlakuan
dikurangi biaya marketplace
dikurangi atau dipisahkan komponen pajak yang dipungut
sama dengan settlement
disesuaikan timing
sama dengan kas masuk

Jembatan itu tidak harus menjadi laporan akuntansi formal. Fungsinya adalah membuat setiap perbedaan dapat dijelaskan.

Jika seller memakai beberapa marketplace, buat jembatan per platform sebelum digabung.

Jangan menyamakan semua platform

Satu marketplace memakai istilah “service fee”.

Platform lain memakai “biaya administrasi”.

Yang lain memecah menjadi beberapa program.

Jangan membuat formula spreadsheet yang sama hanya berdasarkan nama kolom.

Baca laporan dan term program.

Tes beberapa transaksi nyata.

Ambil satu order normal.

Satu order dengan voucher.

Satu order refund.

Satu order yang terkena program promosi.

Lihat bagaimana biaya dihitung.

Kemudian pastikan mapping internal menggambarkan substansi yang benar.

Perubahan formula marketplace juga perlu dicatat. Marketplace dapat mengubah struktur fee dari waktu ke waktu. Jika spreadsheet internal tidak diperbarui, selisih akan muncul tanpa disadari.

Biaya marketplace perlu masuk pricing

Isu ini bukan hanya soal kepatuhan pajak.

Ia juga masalah bisnis.

Jika seller menjual produk Rp100 ribu dan total biaya platform efektif mencapai beberapa persen, margin nyata harus menghitung biaya tersebut.

Jangan menentukan harga hanya dari harga beli dan target margin kotor.

Masukkan fee, promo, iklan, retur, fulfillment, dan pajak yang memengaruhi arus kas sesuai sifatnya.

Seller yang tumbuh sering baru menyadari masalah ketika omzet naik tetapi kas tidak ikut naik.

Penyebabnya bukan selalu pajak.

Bisa jadi struktur biaya marketplace membesar.

Dengan akun biaya yang terpisah, owner bisa menilai channel mana yang masih layak.

Bukti biaya tetap perlu disimpan

Biaya yang dipotong otomatis tetap perlu mempunyai bukti.

Simpan invoice atau laporan biaya yang disediakan marketplace.

Unduh settlement report.

Simpan laporan transaksi.

Jika marketplace menerbitkan dokumen pajak tertentu atas jasa yang diberikan kepada seller, arsipkan bersama periode yang relevan.

Jangan mengandalkan dashboard bisa dibuka selamanya.

Dalam mekanisme umum PPh berbasis penghasilan neto, pembuktian biaya menjadi penting ketika biaya tersebut akan dianalisis sebagai pengurang fiskal.

Dalam skema final, detail biaya tetap penting untuk laporan keuangan dan kesiapan ketika usaha nantinya berpindah rezim.

Hari ini biaya mungkin tidak mengurangi PPh Final.

Besok ketika perusahaan memakai mekanisme umum, histori biaya akan menjadi jauh lebih penting.

Rekonsiliasi per bulan, bukan per tahun

Tutup setiap bulan dengan empat pertanyaan.

Berapa gross sales?

Berapa biaya marketplace?

Berapa pajak yang dipungut?

Berapa settlement dan kas yang diterima?

Kalau keempatnya tidak nyambung, cari selisihnya sekarang.

Jangan menunggu SPT Tahunan.

Selisih marketplace paling mudah dicari saat transaksi masih baru. Tiga bulan kemudian, admin sudah lupa promo apa yang berjalan. Enam bulan kemudian, format laporan bisa berubah. Setahun kemudian, satu selisih kecil menjadi ratusan transaksi.

Biaya admin dan omzet memang berada dalam transaksi yang sama, tetapi fungsinya berbeda.

Omzet menjelaskan skala penjualan.

Biaya menjelaskan harga yang dibayar seller untuk menggunakan channel.

Settlement menunjukkan arus dana bersih.

Pajak mempunyai lapisan sendiri.

Jika empat hal itu dicampur, laporan menjadi sederhana di depan tetapi sulit dipertanggungjawabkan di belakang.

Seller yang ingin naik kelas tidak perlu sistem rumit.

Ia hanya perlu berhenti mencatat satu angka untuk empat kejadian yang berbeda.

Biaya yang sama bisa punya perlakuan berbeda ketika rezim pajak berubah

Seller yang masih menikmati PPh Final sering merasa klasifikasi biaya tidak terlalu penting karena pajaknya berbasis omzet. Itu pandangan jangka pendek.

Ketika usaha tidak lagi menggunakan rezim final dan masuk mekanisme umum, pertanyaan mengenai biaya menjadi jauh lebih material. Saat itu perusahaan perlu menilai biaya mana yang secara fiskal dapat dikurangkan, dokumen apa yang mendukung, kapan biaya diakui, dan apakah ada kewajiban pemotongan atau PPN atas jasa tertentu yang diterima.

Jika selama bertahun-tahun semua potongan marketplace hanya dicatat sebagai angka bersih, histori biaya menjadi sulit direkonstruksi.

Karena itu, seller yang masih kecil sebaiknya memperlakukan data biaya seolah bisnisnya sudah besar.

Tidak perlu membuat sistem akuntansi kompleks.

Cukup simpan detail transaksi.

Jenis biaya.

Periode.

Marketplace.

Nomor dokumen.

Nilai sebelum dan sesudah pajak jika relevan.

Referensi settlement.

Dengan struktur itu, ketika rezim pajak berubah, perusahaan tidak mulai dari nol.

Periksa apakah ada PPN atas jasa marketplace

Biaya layanan marketplace merupakan jasa yang dalam kondisi tertentu dapat membawa PPN sesuai ketentuan.

Bagi seller yang sudah PKP, dokumen pajak dari marketplace perlu diperiksa apakah dapat terkait dengan Pajak Masukan sesuai persyaratan yang berlaku.

Jangan mencampur PPN atas jasa marketplace ke biaya bruto tanpa memeriksa dokumennya.

Bagi seller non-PKP, perlakuan akuntansinya tentu berbeda karena tidak berada dalam mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.

Ini contoh lain mengapa status seller memengaruhi cara membaca biaya yang sama.

Satu invoice marketplace bisa mempunyai nilai jasa dan PPN.

PPh Pasal 22 yang dipungut atas penghasilan seller adalah lapisan lain.

Jika finance memasukkan seluruh potongan ke satu akun, tiga konsep berbeda langsung tercampur.

Gunakan rekonsiliasi sebagai alarm perubahan model bisnis

Biaya admin juga bisa menjadi sinyal bahwa struktur penjualan perlu dievaluasi.

Jika total biaya platform naik dari 8 persen menjadi 15 persen omzet karena kombinasi fee, promo, iklan, dan program lain, owner perlu melihat apakah harga jual masih memadai.

Pajak tidak boleh menjadi satu-satunya fokus.

Tujuan pembukuan adalah membuat bisnis bisa mengambil keputusan.

Dengan data yang baik, seller bisa membandingkan marketplace, website sendiri, toko offline, dan social commerce berdasarkan margin setelah biaya.

Itulah alasan biaya admin tidak boleh disembunyikan di balik angka settlement.

Ia bukan pengurang omzet secara otomatis.

Ia juga bukan sekadar potongan teknis.

Ia adalah informasi bisnis yang perlu diberi nama, bukti, dan perlakuan yang benar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *